KELAS XI SMA

1. KELAS XI SMA BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL OLEH : BAMBANG EFFENDI NIP. 19670324 200012 1 001 SMA NEGERI MOJOAGUNG JOMBANG

2. Waktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional. 5.2. Menjelaskan penyebab tim-bulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. 5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional. Standar Kompetensi : 5.Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

3. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional.

4. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan pengertian sistem hukum dan asal mula hukum internasional. • Menjelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asas, sumber hukum dan subjek hukum internasional. • Mendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional. • Menganalisis tentang peradilan internasional.

5. Sistem Hk. Internasional Pengertian Hk. Internasional Asal Mula SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL Arti Modern Hukum Internasional Asas-asas Sumber Hukum Subjek Hukum Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional Peradilan Internasional PETA KONSEP (KD 5.1.)

6. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional • Sistem Hukum Internasional Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi dan diataati oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut, adakalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya.

7. Pengertian Hukum Internasional Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. • J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. • Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. • Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara : • negara dan negara • negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

8. Asal Mula Hukum Internasional Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum antar bangsa). Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing. Kemudian berkembang menjadi Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des Gens (bahasa Prancis) dan Law of Nations atau International Law (Bahasa Inggis).

9. Lanjutan …………. • Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman • tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam • 2 (dua) hal, yaitu : • Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa). • Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).

10. Hukum Internasional Dalam Arti Modern Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969. Hukum Tertulis : • Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara. • Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties. • Perjanjian Internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.

11. Lanjutan …………. • Hukum Tidak Tertulis : • Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara. • Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional. • Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag. • Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.

12. Asas-asas Hukum Internasional • Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara • harus memperhatikan asas-asas hukum internasional : • Asas Teritorial • Asas Kebangsaan • Asas Kepentingan • Umum • Asas lain sebagai berikut : • Pacta sunt servanda • Egality rights • Reciprositas • Courtesy • Right sig stantibus

13. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DALAM ARTI MATERIAL : Adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. DALAM ARTI FORMAL : Adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. • Sumber Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

14. Lanjutan …………. • Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam • Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut : • Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty), • Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sbg hukum, • Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, • Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan • Pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.

15. Subjek Hukum Internasional • Negara • Tahta Suci • Palang Merah Internasional • Organisasi Internasional • Orang Perseorangan • Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa Subjek Hukum Internasional

16. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Asal Mula, Asas-asas dan Subyek Hubungan Internasional, serta hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional,dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : • Berikan ulasan kembali tentang pengertian “Hukum Internasi-onal” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang hubungan internasional ? ......................

17. Lanjutan …………. • Menurut J.G. Starke Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Berikan penjelasan singkatnya !! • Terdiri dari asas-asas: ............................................................ • Hubungan antar negara: ......................................................... • Perjanjian Internasional tertulis, tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum. • Beri penjelasan singkat ! .......................................................

18. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam hukum internasional pemberontak dan pihak dalam sengketa dapat menjadi salah satu subjek hukum internasional ! ........................................................................................................... • Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara hukum perdata internasional dan hukum publik internasional di bawah ini !

19. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional : • Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan Georges Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan : • Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. • Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

20. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena : • Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dlm masyarakat internasional. • Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-kan subjek HI adalah negara-negara internasional • Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

21. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi.

22. Negara A Negara B,C,D dst. Penjajakan Penandatanganan Perundingan Perumusan naskah Penerimaan Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif. Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

23. Pengesahan perjanjian internasional mrp tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara definitif. Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden.

24. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN • Apabila berkenaan dengan : • Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; • Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah; • Kedaulatan negara; • Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; • Pembentukkan kaidah hukum baru; • Pinjaman atau hibah luar negeri. • Pengesahan perjanjian internasional • dilakukan berdasarkan materi perjanjian • dan bukan berdasarkan bentuk atau • nama perjanjian. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda, dll.

25. Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila : • Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian; • Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai; • Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; • Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian; • Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; • Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional; • Hilangnya objek perjanjian • Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.

26. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”. • Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk • mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah • perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan • mengandung materi : • Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas. • Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma ekonomi, atau pinjaman uang. • Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

27. 2 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : • Rumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasi hukum Internasional menjadi hukum nasional ! • Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaan perundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahulu dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri ! • Berikan penjelasan makna “penandatangan” suatu perjanjian internasional ! • Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan) perjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undang dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden ! • Berikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !

28. Peradilan Internasional • Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional • Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB) • Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. • Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memu-tuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. • Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)

29. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.

30. Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court) • Komposisi adalah 18 orang hakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negara Pihak. • Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. • Kejahatan Genosida • Kejahatan terhadap kemanusiaan • Kejahatan perang • Kejahatan agresi 4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta Mahkamah)

31. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal Tribunals/ICT) Berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan • Contoh : • International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia • Special Court for cambodia

32. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional Kompetensi Dasar : 5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. 5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional.

33. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Mendeskripsikan tentang sengketa nasional, faktor penyebabnya dan dalam menyelesaikan sengketa internasional. • Menganalisis peran hukum Internasional dalam menjaga perdamaian dunia dan berdampingan secara damai. • Menghargai keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah internasional.

34. PETA KONSEP (KD 5.2. & 5.3) Sengketa internasional dan faktor penyebabnya Penyelesaian Sengketa SENGKETA INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL Prosedur Penyelesaian Peran Mahkamah Internasional Keputusan Sengketa Menjaga Perdamaian Dunia Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional

35. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional • Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya • Sengketa internasional adalah sengketa atau • perselisihan yang terjadi antar negara baik yang • berupa masalah : • Wilayah, • Warganegara, • Hak Asasi Manusia, • Terorisme, dll. Faktor politis atau perbatasanwilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.

36. Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian) • Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial • Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi • Permasalahan Terorisme • Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa. • Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika. Beberapa Faktor Penyebab :

37. Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.

38. Lanjutan …………. • Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga-jukan perkara ke mahkamah, dan • Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. Mahkamah Internasional Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. • Berdasarkan Ketentuan Konvensional • Klausula Opsional

39. Lanjutan …………. Fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion : Mahkamah Internasional • Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion) • Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional : • Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah • Pemberian pendapat oleh mahkamah

40. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan • upaya-upaya penyelesaian Internasional. • Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang. • Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : • Penetapan ihwal persengketaan, • Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan • Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus. • Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis. • Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.

41. D E Pemeriksaan Dan Penyeledikan Proses Peradilan s.d. MAHKAMAH INTERNASIONAL Pemberian Sanksi C Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional Negara-Negara Anggota/Bukan PBB B A Telah Terjadi Pelanggaran HAM Ada Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan Terjadi Sengketa/ Konflik • Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

42. Lanjutan …………. • Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian • sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional. • Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif. • Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.

43. Lanjutan …………. • Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional • Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo • ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara • ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian : • Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. • Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa. • Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

44. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia • Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan • hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya) • dalam menjaga perdamaian dunia : • Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959. • Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968. • Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati.

45. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat • Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida- • sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku • secara universal : • Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. • Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. • Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa. • Persamaan kedaulatan negara. • Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. • Itikad baik dalam hubungan internasional. • Keadilan dan hukum internasional.

46. 3 Penugasan Praktik Kewarganegaraan • Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penyebab Timbulnya • Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh Mahkamah • Internasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan • Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau • Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. • Langkah-langkah : • Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. • Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. • Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. • Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. • Buatlah kesimpulan bersama. • Penutup.

47. Menghargai Keputusan Internasional