1 / 17

Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si

SKEMA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 201 4. file : Skema Penilaian Prestasi Kerja PNS- Kem Perhubungan-19- 03 - 201 4. RENSTRA, RENJA, TUGAS POKOK.

willem
Télécharger la présentation

Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SKEMA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 file : Skema Penilaian Prestasi Kerja PNS-Kem Perhubungan-19-03-2014

  2. RENSTRA, RENJA, TUGAS POKOK MANFAAT PENILAIAN PRESTASI KERJA • Pengembangankarierataupromosi • Menentukan training • Menentukan standar penggajian • Menentukan mutasiatauperpindahanpegawai • Meningkatkanproduktivitas & tanggung jawab • Meningkatkanmotivasi pegawai • Menghindaripilih kasih • Mengukurkeberhasilan kepemimpinan BIAS PENGUKURAN KINERJA PENILAIAN PRESTASI KERJA DASAR KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (PP 10 TH 1979) Hallo effect Central tendency Leniency bias Strickness bias Recency effect Proses kegiatan mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja Pasal 12 dan Pasal 20 UU 43 Th 1999 yaitu: Pembinaan PNS didasarkan pada Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititikberatkan pada Sistem Prestasi Kerja Untuk menjamin obyektivitas dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat didasarkan penilaian prestasi kerja Pasal 9 dan Pasal 10 PP 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS yaitu: Apabila pencapaian SKP antara 25% s/d 50% dikenakan hukuman tingkat sedang Apabila pencapaian SKP di bawah 25% dikenakan hukuman tingkat berat PERMASALAHAN EMPIRIK Terjebak dalam proses formalitas sbg kelengkapan administrasi Tidak dpt utk mengukur produktifitas Lebih berorientasi pada kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) Bersifat rahasia Tidak ada target goal yg harus dicapai Atasan langsung sekedar menilai tanpa diikuti tindak lanjut Atasan pejabat penilai hanya sekedar legalitas, blm berfungsi sebagai motivator dan evaluator

  3. SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA ASS-CEN PSI-TEST Nilai bisa Lebih 100 REWARD • ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN REKOMENDASI PRESTASI KERJA PNS SKP BOBOT 60 % BAIK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS KONTRAK KINERJA FEEDBACK HASIL PENILAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN HASIL PENILAIAN • ASPEK: • ORIENTASI • PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN PERILAKU KERJA PNS PENG- AMAT- AN BOBOT 40 % BURUK REKOMENDASI • PEMBINAAN • PUNISHMENT ASS-CEN PSI-TEST UNSUR-UNSUR SKP Nilai Maks 100 PELAKSANAAN PENILAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT TARGET TUGAS TAMBAHAN KREATIFITAS KEBERATAN PEJABAT PENILAI WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PPK SBG PEJABAT PENILAI ATAU ATASAN PEJABAT PENILAI TERTINGGI PEJABAT PENILAI WAJIB MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN DARI PEJABAT PENILAI YG SETINGKAT PENILAIAN DILAKUKAN PADA SETIAP AKHIR BULAN DESEMBER HASIL PENILAIAN DISAMPAIKAN PADA PNS YANG BERSANGKUTAN PNS WAJIB MENANDATANGANI DAN MENGEMBALIKAN PADA PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER APABILA PNS YG DINILAI TIDAK MAU MENANDATANGANI MAKA HASIL PENILAIAN TSB TETAP DIANGGAP SAH PEJABAT PENILAI MENYAMPAIKAN PADA ATASAN PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER HASIL PENILAIAN BERLAKU SETELAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI ATASAN PEJABAT PENILAI KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN DIAJUKAN KPD ATASAN PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER ATASAN PEJABAT PENILAI MEMINTA PENJELASAN PADA PEJABAT PENILAI DAN PNS YG KEBERATAN ATASAN PEJABAT PENILAI MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN HASIL PENILAIAN DAN BERSIFAT FINAL 3

  4. LAIN - LAIN BUKU CATATAN PENILAIAN • Penilaian SKP bagi PNS yg mutasi/pindah. Selama di jabatan lamadandi jabatan baru dibuat SKPnya, kemudian utk menentukan hasilnya, dijumlahkankemudiandibagi 2 (dua). • PNS yg cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yg akan dilaksanakan oleh PNS ybs. • PNS yg cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. • PNS yg ditunjuk sbgPelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan. • SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka Penyusunan berlaku ketentuan sbb: • Jika kegiatan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan ke dalam SKP ybs. • Jika kegiatan bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg bersangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. • PNS yg dipekerjakan/diperbantukan, maka penyusunan/penilaiannya dilakukan ditempat ybs dipekerjakan/ diperbantukan. • Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS (bencana alam/force major), maka penilaiannya disesuaikandengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan. • PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai dengan perundangan, maka SKP sesuai dgn jabatan strukturalnya. • PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan swasta yg ditentukan pemerintah baik di dlm maupun di luar negeri, hanya dinilai dari unsur perilaku kerja. • Pengecualian bagi Guru/Dosen yang dipekerjakan/diperbantukan pd badan swasta yg ditentukan oleh pemerintah dan tdk dibebaskan dari jabatan fungsional tertentu wajib menyusun SKP meliputi prestasi kerja dan perilaku kerja. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah pejabat pada instansi induk. Untuk memudahkan monitoring dan evaluasicapaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yg dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS. Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yg satu ke instansi yg lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yg sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yg dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yg lama kepada pimpinan unit organisasi yg baru.

  5. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  6. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012

  7. RO TO æ ö 5000 ç x 100 è 5000 ø ► Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : Kuantitas : Penilaian SKP (kuan) = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output contoh : ÷ = 100

  8. æ ö ÷ ç 85 x 100 ø 100 è RK TK Kualitas : Penilaian SKP (kual) = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kuallitas Contoh : = 85

  9. NT.TW – RW TW æ (1,76 x 12 ) - 12 ÷ x 100 12 è ö 21,12 - 12 100 x 12 ø 912 æ 9,12 ö = 76 x 100 = ç ÷ 12 è ø 12 Waktu : Penilaian SKP (Waktu) = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang = 1,76 TW = Target Waktu RW = Realisasi Waktu Contoh : ö ç ø æ ç ÷ è

  10. NT.TB – RB TB Biaya : Penilaian SKP (Biaya) = X 100 Ket : NT= Nilai Tertimbang = 1,76 TB = Target Biaya RB = Realisasi Biaya

  11. 5000 85 - x (1,76 12 12) x x 100 + x 100 + 100 5000 12 100 85 + + 76 3 3 Penilaian Capaian SKP untuk sub kegiatan : Formula : Penilaian SKP (Kuan) + Penilaian SKP (Kual)+ Penilaian SKP (Waktu) 3 Contoh : 100 = 87,00 261 3

  12. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012

  13. FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  14. Terima Kasih

More Related