PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROK R ASI KEMENTERIAN PERTANIAN

1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 103 TAHUN 2012TENTANGTUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN SekretariatJenderalKementerianPertanian November 2012 Biro OrganisasidanKepegawaian SekretariatReformasiBirokrasiKementerianPertanian

2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 103 TAHUN 2012TENTANGTUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN SOSIALISASI RB BPPV REG III, 4 DES 2012

3. Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No8 Thn 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian sbgmn tlh diubah dgn UU No 43 Tahun 1999.2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian adalahPegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkanKeputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuhpd satuan organisasi di lingkungan Kementan. Pasal 2Kepada pegawai yang mempunyai tugas/ pekerjaan /jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian, selain diberikan penghasilansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,diberikan Tunjangan Kinerjasetiap bulan.

4. Pasal 3(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal2,tidak diberikan kepada:a. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yangtidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian;b. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yangdiberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;c. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);d. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi laindi luar lingkungan Kementerian Pertanian;e. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yangdiberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalambebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

5. (2) Ketentuan mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian.Pasal 4Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

6. Pasal 5(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawaisetiap bulannya.(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diperhitungkan dengan TunjanganKompensasi Kerja yang selama ini telah diterima sejakdiberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja sebagaifaktor pengurang.

7. Pasal 6Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.Pasal 7(1) Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan daripara pemangku jabatan di lingkungan KementerianPertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelasjabatan ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelahmendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

8. (3) MenteriPendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.Pasal 8(1) Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya(2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

9. Pasal 9(1) Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian wajibmelaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secaraberkala oleh Menteri Pertanian dan Tim ReformasiBirokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

10. Pasal 10Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diaturlebih lanjut oleh Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.Pasal 11Dengan berlakunya Tunjangan Kinerja ini, maka TunjanganKompensasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Pasal 12Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 November 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

12. Apa Saja Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian ?

13. Program Reformasi Birokrasi • ManajemenPerubahan; • PenataanPeraturanPerundang-undangan; • Penataan Dan PenguatanOrganisasi; • Penataan Tata Laksana; • PenataanSistemManajemen SDMAparatur; • PenguatanPengawasan; • PenguatanAkuntabilitasKinerja; • PeningkatanKualitasPelayananPublik; • Monitoring Dan Evaluasi.

14. Manajemen Perubahan

15. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

16. Penataan dan Penguatan Organisasi

17. Penataan Tata Laksana

18. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

19. Penguatan Pengawasan

20. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

21. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

22. Monitoring , Evaluasi, Pelaporan

23. Prinsip-prinsip Penganggaran Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan bebas KKN • Perubahan mind set, perubahan budaya kerja • Pengukuran kinerja berdasarkan key performance indicators • Pemberian reward dan punishment • Perlu review thdp struktur organisasi & jmlh pegawai (right sizing) a.l. terkait dg desentralisasi dan otonomi daerah 2 4 1 3 5 Kesetaraanpenghasilandenganbobotpekerjaan Equal pay for equal work Benchmarking Polaremunerasimengacupada KL yang sudahterlebihdahulumelaksanakanreformasibirokrasi Kebijakan & alokasi anggaran utk Reformasi Birokrasi & remunerasi bagi suatu K/L harus disetujui DPR,danpengajuannyake DPR melaluiMenkeu • Bila suatu K/L tidakmemerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi & remunerasinamunmemerlukanrealokasianggaran, perlumendapatpersetujuanKomisi DPR terkait; • Bila suatu K/L memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi & remunerasi, perlu terlebihdahulumendapat persetujuan Badan AnggaranDPR. OptimalisasiAnggaran K/L yang mengusulkan reformasi dan remunerasi agar mengoptimalkan pagu belanja

24. ProsesPenetapanTunj. Kinerja Usulan RB Kemen PAN dan RB melakukan verifikasi dan validasi lapangan Kemen PAN dan RB menetapkan Grading Masing-masing jabatan dan menyampaikan kepada KemenKeu KL mengusulkan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Kepada Kemen PAN dan RB PerhitunganAnggaran Tim QA & Independen KemenKeu membuat simulasi kebutuhan anggaran untuk Pembayaran tunjangan kinerja KemenKeu melakukan pendataan utk optimalisasi anggaran Penetapandanpersetujuan TK Kemen PAN dan RB memproses RPerpres ttg TK Kemenkeu mengirimkan surat minta persetujuan DPR KPRBN membahas dan memutuskan besaran TK Perpres ditetapkan, TK dibayarkan

25. Prosedur Penetapan RPerpres PenetapanRPerpres Perpres Setkab memfinalisasi RPerpres dan mengajukan ke Presiden Paraf menteri2 terkait PergeseranPagu DasarPembayaran KemenKeu (Dit. A3) memproses SP SABA 999.08 sbg dasar pergeseran anggaran dari BA 999 ke BA K/L dan disampaikan ke Sekjen K/L Kemen PAN RB Rapat Interdep utk menyusun RPerpres berdasarkan Ijin Prinsip Menkeu K/L mengusulkan Revisi ke DJA Kemenkeu mengirimkan Ijin Prinsip ke Menpan RB & KL Hasil harmonisasi disampaikan Menpan RB ke Setkab Harmonisasi RPerpres di KemenKumHam DJA melakukan penelaahan atas usulan Revisi K/L dan stlh mdpt persetujuan Menkeu menetapkan revisi anggaran dalam Perubahan SP-RKA KL beserta ADK yg disampaikan ke DJPB dan K/L

26. PROSES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN Penyampaian dokumen usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 kepada Kementerian PAN dan RB selaku Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (Nopember 2011). Proses penilaian dokumen usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 oleh Kementerian Kementerian PAN dan RB. Penetapan job grading (nilai dan kelas jabatan) yang ditandai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan Kementerian Pertanian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Deputi SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB, serta Wakil Kepala BKN pada tanggal 10 Nopember 2011.

27. Verifikasi lapangan oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB yang berjumlah 11 (sebelas) orang yang diterima oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan seluruh penanggung jawab masing-masing program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Petanian secara utuh, Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB juga melaksanakan verifikasi lapangan pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat (Balitsa dan BIB Lembang), Provinsi Jawa Timur (BBKP Surabaya, BBIB Singosari, dan BBPP Batu), dan Provinsi Sumatera Selatan (BKP Kelas I Palembang, BPTP Sumsel, dan BPTU Sembawa).

28. HASIL VERIFIKASI LAPANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN

29. Selanjutnya dalam rangka mempersiapkan bahan rapat pembahasan dengan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) terkait dengan penetapan besaran tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga, telah dilaksanakan pembahasan dengan Direktorat Harmonisasi Anggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan tentang data formasi jabatan, jumlah pejabat/pegawai,dan take home pay masing-masing jabatan,serta optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian yang bisa dilakukan. Sebagai tindaklanjut dari rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) kemudian menyampaikan permohonan persetujuan pembayaran kepada DPR melalui surat Nomor SR-74/MK.02/2012 tanggal 25 April 2012. Pimpinan DPR (komisi terkait) kemudian menyampaikan surat persetujuan pembayaran tunjangan kinerja bagi 20 K/L melalui surat Nomor AG/06135/DPR-RI/VI/2012, AG/06565/DPR-RI/VII/2012, AG/06537/DPR-RI/VII/2012, AG/07140/DPR-RI/VII/2012, dan AG/09028/DPR-RI/IX/2012, serta Banggar DPR juga telah menyetujui tambahan alokasi dana sebesar Rp. 2.813.099.379.250 melalui surat Nomor AG/09020/DPR-RI/IX/2012 tanggal 26 September 2012.

30. BerdasarkansuratpersetujuanPimpinan DPR (komisiterkait) danBanggar DPR tersebutdiatas, kemudianMenteriKeuanganmenetapkansuratpersetujuanpemberiantunjangankinerjabagi 20 K/L melaluisuratNomor SR-275/MK.02/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang memuatbeberapaketentuanantara lain: Besarantunjangankinerjadiberikansesuaikelasjabatan. Tunjangankinerjadapatdiberikanberlakusurutterhitung 1 Januari 2012. Penetapanpejabat/pegawaidalamsuatukelasjabatandiaturolehpimpinan K/L yang bersangkutansetelahmendapatkanpersetujuanKementerian PAN dan RB danKementerianKeuangan. DengandiberikannyatunjangankinerjabagiKementerianPertanian, makatunjangankonpensasikerjaberdasarkansuratMenteriKeuanganNomor S-495/MK.02/2006 dicabutdandiperhitungkansebagaifaktorpengurangdalampembayarantunjagankinerja.

31. BESARAN TUNJANGAN KINERJA SESUAI KELAS JABATAN

32. Materi yang diatur dlm RPerpres • PegawaiNegeri yang berhakdantidakberhakmenerimaTunjanganKinerja • MasaberlakupemberianTunjanganKinerja • Kewajiban melaksanakan seluruh Agenda Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi dan monitoring atas progressnya *) • Kewajiban mengaitkan pemberian Tunjangan Kinerja dengan realisasi capaian kinerja pegawai sejak dibayarkannya Tunjangan Kinerja *) • Kewajiban efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan terhadap pemberian honorarium terkait output kegiatan dan perjalanan dinas **) • Untuk pertama kalinya Penetapan kelas jabatan diatur oleh Pimpinan K/L sesuai hasil validasi MenPan RB. *) Setkabbelumsepakatkarenasudahadapengaturannyadiperaturanlainnya **) SetkabbelumsepakatdanmenyarankandiaturdalamPerprestersendiri

33. Konsekuensi Pemberian Tunjangan Kinerja (2) Sangatdiperlukan/ urgent 1 2 3 4 5 6 Output jelas & terukur Bersifatkoordinatif & melibatkansatker/orgns lain Seleksiketatterhadap honor tim Bersifattemporer, kegiatanprioritas, dandikerjakandiluar jam kerja Perangkapantusi, bukandlmrangkamelaksanakantusisehari-hari PMK No. 112/PMK.02/2012 Bukanoperasionalygdptdiselesaikansecara internal satker

34. Lanjutan …. • Apabilaterjadiperubahankelasjabatan, makaditetapkanolehpimpinankementerian/LembagasetelahmendapatkanpersetujuanKementerian PAN dan RB dantelahdikoordinasikandenganKemenKeu. • Pencabutantunjangankhusus (bagibeberapa KL tertentu) • TunjanganProfesidiperhitungkandenganTunjanganKinerja • PengaturanlebihlanjutterhadappembayaranTunjanganKinerjadilakukanolehpimpinan K/L, Kementerian PAN dan RB, KementerianKeuangan, baiksecarabersama-samaatausendiri-sendirisesuaibidangtugasnyamasing-masing.

35. Hot News • Untuk alokasi anggaran Tunjangan Kinerja tahun 2012, tidak dapat ditambah. • Kementerian Pertanian mendapat alokasi Rp. 792.875.228.550 untuk 22.902 pegawai • Sudah dilakukan rapat di STIA-LAN tgl 8 Nov 2012 untuk validasi grading Dosen • Apabila penetapan Rperpres ttg Tunjangan Kinerja melewati batas akhir tahun 2012, maka masa berlaku pembayaran tunjangan kinerja tidak dapat per Januari 2012.

36. Perlupengaturanlebihlanjutoleh K/L • PenetapankelasjabatanolehPimpinan K/L sesuaihasilvalidasiMenPAN RB • Pengukurankinerjaterkaittunjangankinerja • Perhitunganriilkebutuhananggarantunjkinerja • Pengaturanmengenaijumlah honorarium terkait output kegiatan yang dapatditerimapegawaidanperjalanandinas

37. RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

38. TUNJANGAN KINERJA • TUNJANGAN KINERJA ADALAH PENGHASILAN SELAIN GAJI YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI YANG AKTIF BERDASARKAN KOMPETENSI DAN KINERJA. TK MERUPAKAN FUNGSI DARI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ATAS DASAR KINERJA YANG TELAH DICAPAI OLEH SEORANG INDIVIDU PEGAWAI YANG SEJALAN DENGAN KINERJA YANG HENDAK DICAPAI OLEH INSTANSINYA. • TUNJANGAN KINERJA DAPAT MENINGKAT ATAU MENURUN SEJALAN DENGAN PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA YANG DIUKUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSTANSI.

39. PRINSIP PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA • EFISIENSI/OPTIMALISASI PAGU ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA • EQUAL PAY FOR EQUAL WORK, PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA SESUAI DENGAN HARGA JABATAN DAN PENCAPAIAN KINERJA

40. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA • BERDASARKAN BERITA ACARA HASIL VALIDASI JOB GRADING KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DITANDATANGANI OLEH DEPUTI SDM KEMENTERIAN PAN DAN RB, KEPALA BKN, DAN SEKRETARIS KEMENTERIAN/LEMBAGA. • TUNJANGAN KINERJA DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI LAIN YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG DIANGKAT DALAM SUATU JABATAN ATAU DITUGASKAN DAN BEKERJA SECARA PENUH PADA SATUAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI

41. Tunjangan Kinerja TIDAK DIBERIKANKepada: • Pegawai yang nyata-nyatatidakmelaksanakantugasjabatan/pekerjaan; • Pegawai yang diberhentikansementaraberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku; • Pegawai yang diberhentikandarijabatannegerikarenamenjadipejabat Negara berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku; • Pegawai yang diberhentikandenganhormatdarijabatannegeridanmendapatkanuangtungguberdasarkanPeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 1979; • Pegawai yang dipekerjakanataudiperbantukanpadaInstansi atau Lembaga lain diluarlingkunganKementerianPertanian; • Pegawai yang menjalaniMasaPersiapanPensiunatauBebasTugas; • Pegawai yang menjalanicutidiLuarTanggungan Negara; • Pegawai yang dikenakanhukumandisiplinPemberhentianDenganHormatTidakAtasPermintaanSendiri (PDHTAPS),PemberhentianTidakDenganHormat (PTDH) ataudalamproseskeberatanataskeduahukumandisiplintersebutkeBadanPertimbangan Kepegawaian; • Pegawai yang tidakmencapai target kinerjasesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

42. BESARAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA  • Pegawai berhak mendapatkan pembayaran TK secara proporsional sesuai jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan. • Besaran TK yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan. • Besaran TK bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TK dari jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat perekrutan Calon Pegawai sampai dengan Calon Pegawai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai. • Besaran TK bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah TK yang diterima dalam jabatannya. • Besaran TK bagi Pegawai yang mendudukijabatanfungsionalPeneliti yang merangkapjabatanstrukturaldilingkunganKementerianPertanian yang tugaspokoknyaberkaitaneratdenganbidangpenelitiansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan, hanyadiberikansatutunjanganjabatanstrukturalataufungsional yang menguntungkanbagi yang bersangkutan. • Besaran TK bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TK yang diterima dalam jabatannya.

43. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA • Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari; • Pegawai yang terlambat masuk bekerja; • Pegawai yang pulang sebelum waktunya; • Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; • Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau • Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum.

44. Pengurangan Tunjangan Kinerja

45. Pengurangan Tunjangan Kinerja (lanjutan..)

46. Besaran Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Pegawai yang Melaksanakan Cuti

47. BesaranPembayaranTunjanganKinerjauntukPegawaiyang MelaksanakanCuti (.. Lanjutan..)

48. PencatatandanPembayaran TK • Pencatatan kehadiran dan penegakan disiplin pegawai, serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan. • Pencatatan dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian. • Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran TK.

49. Apa Yang Harus SAYA LAKUKAN UntukMendukungTercapainya RB Kementan?

50. ALHAMDULILLAH ......!!! TERIMA KASIH