1 / 25

tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

Kebijakan. Pungutan Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. &. Bagian. 1. Pungutan Daerah. Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU 32 / 2004. 1) Berupa pajak dan retribusi daerah, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

yaholo
Télécharger la présentation

tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah Retribusi Daerah & Bagian 1

  2. Pungutan Daerah Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU 32 / 2004 1) Berupa pajak dan retribusi daerah, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Page 2

  3. Fungsi & 1. Penerimaan (Budgetair) Pajak Retribusi Daerah Sebagai instrumen untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Pengaturan (Regulerend) • Sebagai instrumen utk mencapai tujuan tertentu, antara lain, dengan mempengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu. Page 3

  4. Arah Kebijakan PDRD  Mengubah kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi ”close list”. Kewenangan Pemungutan  Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah Memberikan diskresi penetapan tarif pajak dan tinjauan tarif retribusi Menaikkan tarif maksimum utk beberapa jenis pajak  Local Taxing Power   Pengelolaan Sistem Pengawasan  Mengubah sistem pengawasan Mengenakan sanksi bagi Daerah yang melanggar ketentuan PDRD    Bagi Hasil Pajak Provinsi Earmarking Insentif Pemungutan  Page 4

  5. 1. Sistim Pemungutan UU 34/2000 Open-List: Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dlm UU. UU 28/2009 Closed List: Daerah tidak boleh memungut pajak dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam UU. Khusus untuk retribusi dimungkinkan adanya tambahan jenis retribusi yang ditetapkan dengan PP. Page 5

  6. 2. Perluasan Objek Pajak & Retribusi Daerah • Basis pajakatauretribusidiperluas/ditambah : • Pengalihanobjekpajak yang berasaldaripajakPusat. • Contoh : • - ObjekPajakRestoran (catering danjasaboga d/h objek PPN); • - ObjekPajakHiburan (bowling d/h objek PPN); • - ObjekPajak Hotel (sewaruangandi hotel d/h objek PPN); • Penambahanobjekpajak / retribusi yang sebelumnya • belumpernahada. • Contoh : • Objek PKB / BBNKB (termasukkendaraanmilikPemerintah, TNI/Polri); • ObjekPajakParkir (termasukpengelolaanparkirtdkdenganpembayaran); • ObjekRetribusiPemeriksaanAlatPemadamKebakaran (termasukpemeriksaanalatpenanggulangankebakarandankeselamatanjiwa); • RetribusiIzinGangguan (termasukberbagaiobjekretribusiygterkaitdenganlingkungan) (1) Local Taxing Power Page 6

  7. 3. Penambahan Jenis Pajak / Retribusi Daerah Pajak Daerah • Pajak Rokok (Provinsi) • Pajak Air Tanah (Kab/Kota) • Pajak Sarang Burung Walet (Kab/ Kota) • PBB Perdesaan dan Perkotaan (Kab / Kota) • BPHTB (Kab / Kota) Retribusi Daerah • Retribusi Tera / Tera Ulang • Retribusi Pelayanan Pendidikan • Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi • Retribusi Izin Usaha Perikanan (2) Local Taxing Power Page 7

  8. PenambahanJenisRetribusi (Selain Yang Ditetapkan Dalam UU 28/2009) • Masih ada peluang untuk menambah jenis retribusi sepanjang memenuhi kriteria retribusi yang ditetapkan dalam UU 28/2009; • Mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah; • Daerah dapat mengusulkan jenis retribusi tambahan kepada Pemerintah • Penambahan jenis retribusi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Local Taxing Power Page 8

  9. Provinsi memiliki diskresi dalam penetapan tarif pajak dengan batasan tarif minimum dan maksimum, kecuali pajak Rokok ditetapkan definitif; • Diskresi Penetapan Tarif Pajak • dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota memiliki diskresi dalam penetapan tarif pajak dengan batasan tarif maksimum. 1. Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai diskresi dalam penetapan tarif retribusi sesuai prinsip dan dasar penetapan tarif utk masing-masing golongan retribusi. 2. Desainpenetapantarifpajakdapatdikaitkandengantingkatpelayanan (the benefit tax-link) atauuntukmencapaitujuantertentu. 3. 4. (4) Local Taxing Power Page 9

  10. 4. Tinjauan Tarif Retribusi Daerah • Ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali; • Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan Indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian; • Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (4) Local Taxing Power Page 10

  11. 5. Tarif Maksimum *) **) Definitif *) Tidak berlaku untuk Kendaraan milik Pemerintah/TNI/POLRI **)Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun) (5) Local Taxing Power Page 11

  12. 5. Tarif Maksimum *) 75% 25% 30% *)untuk jenis hiburan tertentu. (5) Local Taxing Power Page 12

  13. 6. Bagi Hasil Pajak Provinsi 20% *) 80% *) *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota. (1) Pengelolaan Page 13

  14. 7. Earmarking • Penerimaan pajak sebagian digunakan utk mendanai pengeluaran yg berkaitan dengan pemungutan pajak tsb. • Salah satu wujud peningkatan dan perbaikan good governance & clean government ; • Terjaminnya peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah; • Pajak yang dipungut benar-benar bermanfaat bagi pembayar pajak dan masyarakat; (2) Pengelolaan Page 14

  15. 8. Insentif Pemungutan (3) Pengelolaan Page 15

  16. 9. Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi (1) Pengawasan Page 16

  17. 10. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi (2) Pengawasan Page 17

  18. Pemberlakuan Jenis Pungutan Masa Transisi 1. Perda Provinsi/ Kabupaten/ Kota ttg jenis pajak dan retribusi yang sudah berlaku dan masih sejalan dengan UU 28/2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun untuk dilakukan penyesuaian dan/atau penggantian. • Perda Provinsi ttg Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama • 1 (satu) tahun sepanjang belum diberlakukannya Perda • Pajak Air Tanah. 3. Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah selain yg ditetapkan dlm UU 28/2009 dinyatakan masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU 28/2009. Page 18

  19. Agenda Penting Penyiapan Produk Hukum Daerah Dibidang Pungutan Dlm Rangka Pelaksanaan UU 28/2009 • Diprioritaskan perubahan dan/atau penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah, mengingat dlm UU 28/2009 terjadi perubahan materi perpajakan dan jenis pajak yg signifikan; • Perubahan dan/atau penyusunan Raperda tentang Retribusi Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang BPHTB harus ditetapkan pada Tahun 2010; • Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah sudah harus ditetapkan paling lambat Tahun 2010; • Perda tentangjenispajakdanretribusidaerah yang baru (selain PBB, BPHTB, danPajakRokok) dapatditetapkansesuaidengankebutuhan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang PBB Perdesaan & Perkotaanharusditetapkan paling lambatpadaTahun 2013; • Peraturan Daerah ProvinsitentangPajakRokokharusditetapkanpadaTahun 2013; Keterangan : SangatMendesak Mendesak CukupMendesak Page 19

  20. Peraturan Pelaksanaan (UU Nomor 28 Tahun 2009) Page 20

  21. Penerimaan Daerah • Adanya penguatan (taxing power) dlm mendukung peningkatan PAD; • Penguatan PAD tercermin dlm bentuk pengalihan PBB dan BPHTB, serta penambahan jenis dan perluasan objek pajak/retribusi tertentu. Profil Data Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Fiskal Daerah • Pelayanan Publik • Meningkatnya PAD diharapkan dpt memperbaiki kualitas pelayanan publik • Perbaikan fungsi pelayanan melalui pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yg disediakan oleh Daerah • Kepastian Hukum • Semua pungutan Daerah (PDRD) harus ditetapkan dengan Perda; • Perda menjadi instrumen/legal basis bagi wajib pajak dan wajib pungut; • Perda merupakan alat kontrol dlm pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas pungutan daerah. Implikasi UU No. 28 /2009 • Daya Saing dan Kerjasama Antar Daerah • Mendorong Pemda dlm melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan; • Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Daerah; • Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Page 21

  22. Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Provinsi (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009) UU 28/2009 UU 34/2000 Triliun Rp. Tahun Anggaran Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerahmenerapkantarifmaksimum Page 22

  23. Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Provinsi (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009) UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 34 Tahun 2000 Pajak Pajak Triliun Rp. Retribusi Retribusi Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerahmenerapkantarifmaksimum Tahun Anggaran Page 23

  24. Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Kabupaten/Kota (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009) UU 28/2009 Triliun Rp. UU 34/2000 Tahun Anggaran Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerahmenerapkantarifmaksimum Page 24

  25. Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Kabupaten/Kota (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009) UU No. 34 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Triliun Rp. Retribusi Pajak Retribusi Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerahmenerapkantarifmaksimum Tahun Anggaran Page 25

More Related