1 / 30

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG. SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH. Oleh : Ir. Mochammad Anwar, M.M. Kepala Bidang Perumahan. Disampaikan pada acara :

yori
Télécharger la présentation

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH Oleh : Ir. Mochammad Anwar, M.M. KepalaBidangPerumahan Disampaikan pada acara : SosialisasiPermendagri No. 9 Tahun 2009 Surabaya, 18 Desember 2012

  2. PROFIL JAWA TIMUR • Jumlah Penduduk : 37.476.757  terbanyak ke-2 se Indonesia (15,78 %) • Luas Wilayah : 47.154 km2 terluas di Pulau Jawa • Wilayah Administrasi : 38 Kab/Kota  terbanyak kab/kotanya • Garis Pantai sepanjang : 1.902,52 Km  terpanjang di Pulau Jawa

  3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN • Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak. • Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh. • Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman. • Daya dukung lahan untuk perumahan di perkotaan semakin berkurang / harga semakin tinggi. 3

  4. Proyeksi Penduduk Pertengaham Tahun Menurut Kabupaten/KotaTahun2007 - 2010

  5. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Maret-September 2011 Sumber : Berita Resmi Statistik BPS 5

  6. Padaakhirtahun 2010 diperkirakanhousing backlog (kekurangan) sekitar 530 ribu unit, yang terdiri : • diperkotaan = 212 ribu unit (40%). • diperdesaan = 318 ribu unit (60%). • Kebutuhanperumahan formal (perkotaan) yang harusdipenuhiolehpengembang = 40% x 530 ribu unit = 212 ribu unit. • PerumahanSwadaya (perdesaan) = 60% x 530 ribu unit = 318 ribu unit. HOUSING BACKLOG DI JAWA TIMUR

  7. Meningkatkan penyediaan rumah sejahteratapak (RST), rumah susun sederhana sewa dengan melibatkan semua stakeholders. • Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain : • Pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 13 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, antara lain : • Pasal 4, 6 s.d. 9 mengenai harga jual RST dan Rumah Sejahtera Susun seperti pada Tabel 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

  8. Tabel 1 Batasan Harga Jual RST dan Rumah Sejahtera Susun

  9. Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat. • Permenpera RI No. 05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pradan Paska Sertifikasi Hak atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya. • Permenpera RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. • Menyusun dan mengembangkan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran. • Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang tepat guna. Lanjutan..

  10. STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN JAWA TIMUR Pengembangan KASIBA/LISIBA Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman Renovasi RTLH 2014 2013 Pembangunan Rusunawa Gunungsari Peningkatan PSU Perkim Kawasan Khusus Renovasi RTLH 2012 Pengembangan KASIBA/LISIBA Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman Renovasi RTLH Pembangunan RusunawaSumurwelut 2011 Pembangunan Rusunawa SIER dan Jemundo Peningkatan PSU Perkim Kawasan Khusus Renovasi RTLH 2010 Pengembangan KASIBA/LISIBA Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman Renovasi RTLH Pembangunan RusunawaSumurwelut 2009 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi MBR Pengembangan KASIBA/LISIBA Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman Renovasi RTLH

  11. REALISASI PEMBANGUNAN RST DI JAWA TIMUR Backlog di perkotaan 212 ribu

  12. Pembangunan RST di Prov. JawaTimur 25.000 Realisasi Dalam Unit 19.250 TARGET 14.000 12.835 2012 2009 2010 2011

  13. RUSUNAWAURIP SUMOHARJO – SURABAYA • 3 blokdibangun tahun 2004/ 2005 oleh Pemprov Jatim • Pengelola Pemkot Surabaya REALISASI PEMBANGUNAN RUSUNAWAOLEH PEMPROV JATIM RUSUNAWA SIWALAN KERTO - SURABAYA • 2 twin blok dibanguntahun 2003/2004 olehPerumnas • 1 twin blok dibanguntahun 2005olehPemprov. Jatim • 2 twin blok dibanguntahun 2006,olehKemenpera • Pengelolaoleh PT. JGU RUSUNAWAGUNUNGSARI – SURABAYA • 3 twin blok dibangun tahun 2010 oleh Pemprov. Jatim • JumlahHunian 268 unit, Type Hunian34 m2 • Pengelola Pemprov Jatim RUSUNAWA JEMUNDO (2 TB), 152 unit Type-34 DIBANGUN RUSUNAWA UNTUK PEKERJA/BURUH Tahun 2011-2012 RUSUNAWA SIER (1 TB), 65 unit Type-34

  14. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI JAWA TIMUR Tahun 1975 s.d. Tahun 2012 (periode bulan Nopember 2012)

  15. 15 REALISASI PROGRAM RTLH JAWA TIMUR Program RTLH dilaksanakansecarabertahapberdasarkanMoUantaraPemprovJatimdenganKodam V/Brawijaya TOTAL 300 60.000 14 • Jumlah RTLH di Jawa Timur mencapai 324.000 Unit yang tersebar di 38 Kabupaten/ Kota • Dengan demikian masih ada 274.000 unit RTLH yang belum direnovasi • Untuk tahun 2012 (Tahap VII) direncanakan akan merenovasi sebanyak 10.000 Unit lagi Nama : Samuti Alamat : Sukolilo Barat, Kec. Labang Umur : 70 tahun Pekerjaan :Buruh Tani Titik Kordinat : LS: Derajat : 07, Menit : 09, Detik : 553 Bujur Timur : Derajat : 112, Menit : 46, Detik: 621

  16. 16 Kebijakanpemerintah TentangBantuanStimulan PSU padaKawasanPermukiman danPedomanPenyerahannyadi Daerah

  17. SKEMA KOORDINASI BANTUAN PSU Permenpera No. 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (SEJAHTERA TAPAK DAN SEJAHTERA SUSUN) • HarusSesuaidengan RTRW Kota/Kabdan RP4D/RP3KP • LuasLahan Minimal 6 Ha ~ DayaTampung Minimal 300 unit • BUKU PANDUAN • BANTUAN STIMULAN • PSU KAWASAN • Pendekatan • Komponen Kegiatan • Kriteria Lokasi • Besaran Bantuan PROGRAM PEMBANGUNAN PSU KAWASAN 2010 - 2014 Target = 700.000 unit TA 2013 = 161.616 unit VERIFIKASI KESIAPAN LOKASI LOKASI TERPILIH Usulan PSU & Kunjungan Lap • Kawasan Perumahan • dan Permukiman : • Skala Besar • Tematik • Bukan Skala Besar • Rusunami/wa/rusus • Rumah Murah PELAKSANAAN • Melaksanakan proses • Identifikasi kab/ kota • yg mengusulkan bantuan • PSU di Jakarta • RENCANA RINCI • DED • PELAKS. FISIK • SUPERVISI • Rapat koordinasi Teknis dgn • Pemkab/pemkot/DPD untuk • pemilihan lokasi 17

  18. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI • Lokasisesuaidengan RTRW kabupaten/kota; • Lokasisudahmemilikirencanatapak; • Status tanahtidakdalamsengketa; • Luaslokasisekurang-kurangnya 6 ha ataumemilikidayatampungrumahsekurang-kurangnya 300 unit rumah; • Diutamakanuntukkabupaten/kota yang sudahmempunyairencanarincitataruangkawasan (RRTR), rencanapembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukiman (RP3KP) / RP4D ataudokumenperencanaanperumahanlainnya.

  19. LANGKAH PENYIAPAN PENGUSULAN BANTUAN PSU PKP KONSOLIDASI USULAN DI KEMENPERA (MELALUI KONREG)DAN MELAKSANAKAN VERIFIKASI LAPANGAN 4. PEMERINTAH PROVINSI MENGUSULKAN KE KEMENPERA, KOTA/KABUPATEN DAN LOKASI YANG PERLU BANTUAN 3. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN MENGUSULKAN KE PEMPROV TEMBUSAN KEMENPERA DAFTAR LOKASI YANG PERLU MENDAPAT STIMULAN 2. PARA PELAKU PEMBANGUNAN MENGAJUKAN USULAN KEPADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN TEMBUSAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENPERA 1. Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan  1) Memahami konsep pemberian Bantuan PSU PKP, 2) Menyiapkan Data lokasi dan data pendukung, 3) Mengisi kuesioner per lokasi, 4) Menyampaikan surat usulan permintaan bantuan secara berjenjang, 5) Membuat surat pernyataan untuk mendukung dan sharing dalam program PSU 19

  20. 20 DUKUNGAN STIMULAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN SEJAHTERA TAPAK BAGI MBR Pasal 11 ayat 1 PermenperaNomor 20 Tahun 2011TentangPedomanBantuanPrasarana, SaranadanUtilitasUmum (PSU) PerumahandanKawasanPermukiman SALURAN AIR JARINGAN AIR MINUM JALAN LINGKUNGAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) SAMPAH DAN LIMBAH SAMPAH DAN LIMBAH JARINGAN LISTRIK

  21. 21 DUKUNGAN STIMULAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) RUSUNAWA BAGI MBR Pasal 11 ayat 2 PermenperaNomor 20 Tahun 2011TentangPedomanBantuanPrasarana, SaranadanUtilitasUmum (PSU) PerumahandanKawasanPermukiman PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JALAN LINGKUNGAN SALURAN AIR JARINGAN AIR MINUM SAMPAH DAN LIMBAH SAMPAH DAN LIMBAH JARINGAN LISTRIK TEMPAT PARKIR

  22. 22 definisi (menurutPermendagri No. 9 Tahun 2009 ttgPedomanPenyerahanPrasarana, Sarana, danUtilitasPerumahandanPermukimandi Daerah) • Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. • Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. • Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. • Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. • Perumahan dan permukiman terdiri atas: • - Perumahan tidak bersusun; dan • - RumahSusun.

  23. 23

  24. 24 PenyerahanPrasarana, Sarana, danUtilitasPerumahandanPermukimandi Daerah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman TUJUAN • keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan; • akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; • kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; • keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan • keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya PRINSIP

  25. 25 JANGKA WAKTU PENYERAHAN • a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan • b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. TAHAPAN PENYERAHAN • a. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau • b. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. WUJUD FISIK YANG DISERAHKAN

  26. 26 PERSYARATAN PENYERAHAN • 1) Persyaratan umum, meliputi: • a. Lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan • b. Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan. • 2) Persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman. • 3) Persyaratan administrasi, harus memiliki: • a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; • b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; • c. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan • d. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

  27. TIM VERIFIKASI Bupati/Walikota, atau Gubernur membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. • Terdiriatasunsur : • Sekretariat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) • Badan Pertanahan Nasional (BPN) • Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait • Camat • Lurah/Kepala Desa KETUA Tugasnyameliputi : melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang; menyusun jadwal kerja; melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh pengembang; menyusun berita acara pemeriksaan; menyusun berita acara serah terima; merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU; menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSUsecara berkala kepada Bupati/Walikota, atau Gubernur; melakukanpenilaianterhadapkebenaran atau penyimpangan antara PSUyang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan, dankesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. SKPD BidangPenataanRuang / Perumahan Pelaksanaantugasdibantu Sekretariat DitetapkanolehKepala Daerah

  28. 28 TATA CARA PENYERAHAN PERSIAPAN Bupati/Walikota, atau Gubernur menerima permohonan penyerahan PSUperumahan dan permukiman dari pengembang; Bupati/Walikota, atau Gubernur menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU; tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan; tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSUyang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran PSU; dan tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian. PELAKSANAAN • tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU; • tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima; • PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan; • hasil perbaikan PSU, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; • PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, atau Gubernur; • Bupati/Walikota, atau Gubernur menetapkan PSU yang diterima; • tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan • penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh pengembang dan Bupati/Walikota, atau Gubernur dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi. PASCA • Bupati/Walikota, atau Gubernur menyerahkan PSUkepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan. • Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); • SKPD yang menerima asset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan • SKPD yang menerima asset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang.

  29. Pengelolaandanpembiayaan • Pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. • Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam hal Pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSUmenjadi tanggung jawab pengelola. • Pengelola PSU tidak dapat merubah peruntukan PSU. • Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSUdi daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan. • Gubernur menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU di wilayahnya kepada Menteri secara berkala setiap tahun. • Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. • Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

  30. TERIMA KASIH

More Related