1 / 12

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA. Status Penggunaan Barang ditetapkan dengan ketentuan sbb : Ps 13 PP No.6 Th 2006. Barang milik negara oleh pengelola barang; Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota. Penetapan status penggunaan BMN Ps 14 ayat 1 PP No.6 Th 2006.

adonica
Télécharger la présentation

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGGUNAANBARANG MILIK NEGARA

  2. Status Penggunaan Barang ditetapkan dengan ketentuan sbb :Ps 13 PP No.6 Th 2006 • Barang milik negara oleh pengelola barang; • Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota

  3. Penetapan status penggunaan BMNPs 14 ayat 1 PP No.6 Th 2006 • Pengguna barang melaporkan BMN yang diterimanya kpd pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; • Pengelola barang meneliti laporan tsb dan menetapkan status penggunaan BMN dimaksud.

  4. Penetapan status penggunaan BMDPs 14 ayat 2 PP No.6 Th 2006 • Pengguna barang melaporkan BMN yang diterimanya kpd pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; • Pengelola barang meneliti laporan tsb dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kpd gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

  5. Ps 15 PP No.6 Th 2006 • BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya utk penyelenggaraan tupoksi kementerian neg/lemb/satker perangkat daerah utk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi K/L/Satker perangkat daerah ybs.

  6. KETENTUAN-KETENTUANPenggunaan BMN (Bab IV Ps 4 Permen Keu No.96 Th 2007) • Penggunaan Barang Milik Negara untuk menjalankan Tugas Pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang; • Penggunaan Barang Milik Negara diatur dalam Lamppiran 1 Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.6/2007

  7. Barang milik Negara berupa tanah dan bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang; Ketentuan Pokok Penggunaan Barang Milik Negara (Lamp.1 Kep Menkeu N0.96 th 2007) • Barang milik Negara selain tanah dan bangunan yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang yaitu : a. Barang-bang yang memiliki bukti kepemilikan seperti : Sepeda motor, mobil,kapal, pesawat terbang b. Barang-barang dengan nilai perolehan diatas Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta perunit/satuan

  8. Barang Milik Negara selain tanah dan /atau bangunan yang nilai perolehannya sampai dengan Rp 25.000.000,- per unit/satuan ditetapkan penggunaannya oleh pengguna barang; • Barang Milik Negara pada TNI dan Kepolisian Negara RI yang merupakan ALUSISTA, tidak memerlukan penetapan status penggunaan dari pengelola barang

  9. 5. Pencatatan BMN • Pencatatan oleh Pengguna barang/Kuasa pengungguna barang dilakukan dalam DBP/DBKP untuk seluruh BMN yang ada dalam penguasaan Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang; • Pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar BMN untuk tanah dan /atau bangunan, dan barang-barang lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas

  10. BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan utk penyertaan modal pemerintah pusat atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaanya oleh pengelola barang dg terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional. • BMN yang telah ditetapkan status penggunaanya pd pengguna barang, dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dlm jangka waktu tertentu tanpa mengubah status penggunaan BMN tsb stelah terlebih dahulu mendapat persetujuan pengelola barang

  11. Penguna brg/kuasa pengguna brg wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan utk penyelengg tupoksi kepada pengelola barang. • Pengelola brg menetapkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yg harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tdk digunakan utk penyelenggaraan tupoksi kementerian /lembaga yang bersangkutan.

  12. Dalam rangka optimalisasi BMN sesuai dg tupoksi pennguna barang, kuasa pengguna brg pengelola brg dapat mengalihkan status penggunaan BMN dr Pengguna brg kepada pengguna brg lainnya; • Dalam hal BMN dibangun diatas tanah pihak lain, usulan penggunaan bangunan tsb harus disertai surat perjanjian antara pengguna brg dengan pihak lain tsb mengenai jangka waktu dan kewajiban para pihak

More Related