DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 2 0 13

1. KEBIJAKAN DPRA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATBERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL Oleh : Ir. ZURIAT SUPARJO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 2 0 13

2. I. VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH 2012-2017 VISI : “ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” MISI : MemperbaikitatakelolaPemerintahan Aceh yang amanahmelaluiImplementasidanpenyelesaianturunan UUPA untukmenjagaperdamaian yang abadi Menerapkannilai-nilaibudaya Aceh danNilai-NilaiDinul Islam disemuasektorkehidupanmasyarakat Memperkuatstrukturekonomidankualitassumberdayamanusia Melaksanakanpembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasidanberkelanjutan Mewujudkanpeningkatannilaitambahproduksimasyarakatdanoptimalisasipemanfaatan SDA

3. II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH ReformasibirokrasiuntukmewujudkantatakelolaPemerintahan Aceh yang bersih, amanahdanakuntabelsertabinakeberlanjutanperdamaian yang berpedomanpada UUPA danMoU Helsinki; Meningkatkanpemahaman, penghayatandanpengamalannilai-nilaiDinul Islam, sosialdanbudaya; Memperkuatstrukturekonomi Aceh denganrevitalisasipertaniandanpengembangan agro industri yang didukungolehinfrastruktur yang memadai; MengurangiAngkaKemiskinandanPengangguran ; MenyediakanInfrastruktur yang terintegrasi, selaras, berkelanjutandanberkeadilansesuaipotensidaerah; Menciptakansumberdayamanusia yang handalmelaluipenyediaanpendidikan yang berkualitasdanpelayanankesehatan yang prima; Mengoptimalkanpemanfaatan SDA yang berkelanjutandenganpeningkataninovasipengelolaan, kreatifitasdanproduktifitasmasyarakat yang ramahlingkungan; Meningkatkankualitaslingkungandanpengelolaanresikobencana.

4. III. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya; Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian; Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; PeningkatandanoptimalisasiPembangunan Infrastrukturygterintegrasi; Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; Bina Keberlanjutan Perdamaian; Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana.

5. IV. ISU STRATEGIS • KondisipemerintahanGampongdi Aceh belumberjalansebagaimanamestinya, keberadaanGampongdi Aceh sangattergantungpadapemerintahtingkatatasnya (pusat, ProvinsidanKabupaten/Kota),, makaperludilakukanperubahan agar Gampongmampumandiri. • Salahsatuperubahan yang perludilakukanolehPemerintah Aceh sampaidengantahun 2017 adalahmenatakembalisistempenyelenggaraanpemerintahandanpemberdayaanmasyarakatGamponguntukmendorongpenguatanpolitik, ekonomi, adatistiadatdansosialbudayamasyarakatAceh padatingkatbawah; • Masihperlunyapenguatanpemerintahandanpembangunanekonomimasyarakat, ygharusdimulaipadatingkatGampongsebagai fundamental pembangunan Aceh kedepan yang berbasisadatdanbudayalokal;

6. V. PERMASALAHAN • Belumtersusunnyaregulasisebagaiimplementasi UU-PA danPermendagriNomor 52 Tahun 2007 baiktingkatProvinsimaupundiKabupaten/Kota; • Belumadanyapetunjukteknissebagaipedomanpenyelenggaraanpemerintahan, pembangunandanpemberdayaanmasyarakatyang berbasisadatdanbudayalokal; • Alokasi Dana bagiGampongmasih minim danterbatasuntukpembangunandanpemberdayaanmasyarakatyang berbasisadatdanbudayalokal, baikdariKabupaten/Kota maupundariProvinsi; • BelumsemuaKabupaten/Kota membentukPokjapelestariandanpengembanganadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat; • MasihbanyakGampongygblmmemiliki Kantor Keuchik, sehinggamenyulitkanpenyelenggaraanpemerintahandanpemberianpelayanankepadamasyarakat;

7. VI. DASAR HUKUM • UUD 1945 Pasal 18B: (1) Negara mengakuidanmenghormatisatuanpemerintahdaerah yang bersifatkhususatau yang bersifatistimewa yang diaturdengan UU; (2) Negara mengakuidanmenghormatikesatuanmasyarakathukumadatbesertahak-haktradisionalnyasepanjangmasihhidupdansesuaidenganperkembanganmasyarakatdanprinsip NKRI yang diaturdengan UU; • UU No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh • UU No. 27 Tahun 2009 tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, danDewanPerwakilan Rakyat Daerah; • PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005 TTG DESA • PermendagriNomor 52 Tahun 2007 tentangPedomanPelestarian Dan PengembanganAdatIstiadat Dan NilaiSosialBudayaMasyarakat; • Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat; • Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat;

8. VII. FUNGSI DPRA MEMPUNYAI FUNGSI : • LEGISLASI; • ANGGARAN; DAN • PENGAWASAN KETIGA FUNGSI TERSEBUT DIJALANKAN DALAM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT DI PROVINSI ACEH (Pasal 292 UU Nomor 27 Thn 2009)

9. VIII. BIDANG TUGAS KOMISI F DPRA BidangKesehatandanKesejahteraanmeliputi: • Kesehatan • KeluargaBerencana • PerananPerempuan • Kesejahteraan Rakyat • PerlindunganAnakdanPerempuan • Sosial • PemberdayaanMasyarakat • PenanggulanganBencana • Ketenagakerjaandanmobilitaspenduduk

10. IX. DUKUNGAN DPRA • Dukunganoperasionalpenyelenggaraan Pembangunan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisAdatdanBudayaLokal • 1. Memberidukungananggaranmelalui APBA • 2. KomitmenTerhadapBantuanKeuanganPeumakmuGampong (BKPG) utk 6.464 Gampong (TahunAnggaran 2013)dlm upaya untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat • 3. Memberidukunganbagi SKPA terutama yang membidangiPembangunan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisAdatdanBudayaLokal; B.Penegakandalamperaturan(law and order) 1. MembahasdanmemberipersetujuanterhadaprancanganQanunmengenaiAnggaranPendapatandanBelanja Aceh (APBA); 2. MelaksanakanPengawasanterhadappelaksanaanPeraturan Daerah (Qanun) danAnggaranPendapatandanBelanja Aceh (APBA) 3. MemintalaporanpertanggungjawabanGubernurdalammenyelenggarakanPemerintahan; 4. Membangunkomitmenbersamaeksekutifuntukmenyukseskan APBA setiaptahunberjalan.

11. X. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL DAPAT DILAKUKAN DENGAN: • KONSEP DASAR; • menjaga, melindungidanmembinaadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh; • pengakomodasiankeanekaragamanlokaluntukmemperkokohkebudayaan Aceh; • penciptaanstabilitas, dibidangideologi, politik, ekonomi, sosialbudaya, dan agama; • penumbuhkembangkansemangatkebersamaandankegotongroyongan; • partisipasi, kreatifitas, dankemandirianmasyarakat;dan • terbentuknyakomitmendankepedulianmasyarakat yang menjunjungtingginilaisosialbudaya. 2. PROGRAM DASAR; • penguatankelembagaan; • peningkatansumberdayamanusia; dan • pemantapanketatalaksanaan

12. ………..LANJUTAN 3. STRATEGI PELAKSANAAN • penyusunanlangkah-langkahprioritas; • identifikasinilai-nilaibudaya Aceh yang masihhidupdanpotensialuntukdilestarikandandikembangkan, sekaligusmengkajipranatasosial yang masihada, diakuidanditerimaolehmasyarakat; • pelembagaan forum-forum aktualisasiadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh dalam even-even strategisdaerahdanmasyarakat; • pengembangan/pembentukanjaringanlintaspelakumelaluipenguatankerjasamaantarkelembagaanadatistiadatdimasing-masingkab/kota; • pengembangan model koordinasiantarapemerintahdaerahdengankelembagaanadatistiadat yang bersifatberkelanjutan; • pengembangan, penyebarluasandanpemanfaatannilaisosialbudayasertapemeliharaannorma, nilaidansistemsosial yang positifdidalammasyarakat;

13. XII. TUJUAN (KEBIJAKAN/DUKUNGAN) • Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Gampong dalampemberdayaanmasyarakatdan pengelolaanpembangunan; 2.Untuk menjagadanmemeliharaadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh, terutamanilai-nilaietika, moral, danadab yang merupakanintidariadatistiadat, kebiasaan-kebiasaandalammasyarakat, danlembagaadat agar keberadaannyatetapterjagadanberlanjut; 3.Agar Pemerintah Aceh danKabupaten/Kota memiliki program/kegiatanatauupaya yang terencana, terpadu, danterarahsehinggaadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh dapatberkembangmengikutiperubahansosial, budayadanekonomidalamProsespembangunandanpemberdayaanmasyarakat;

14. XIII. LANGKAH-LANGKAH YG TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN OLEH DPRA • Meminta SKPA yang terkaitdgnPemberdayaanAdat, agar memfasilitasiKabupaten/Kota untukmempercepatpembentukanPokjaPengembangandanPelestarianAdatIstiadatdanNilaiSosialBudayaMasyarakat; • Penyediaananggarandlm APBA 2013 untukkegiatan BKPG, PemberdayaanAdatdankegiatan lain sesuaibidangtugasKomisi F DPRA; • Mengimbau SKPA ygterkait agar mensosialisasikan UU, PP, PermendagridanQanun Aceh ygberkaitandgn Pembangunan danPemberdayaanMasyarakatberbasisadatdanbudayalokal; • MemberidukunganterhadappembentukanGampong Pilot Project AdatdanBudaya Aceh diKabupaten/kota pd thnanggaran 2014, sebagaimanaGampong Pilot Project AdatdanBudaya Nusantara ygtelahadadiKabPidie Jaya dan Aceh Besarygdibiayaimelaluidana APBN;

15. XIV. USUL & SARAN 1.DiharapkansemuaKabupaten/kotamendukungupayapengembangandanpelestarianadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh, denganmengalokasikandanapada APB-Kab/kotaTahunAnggaran 2014 yang akandatang, sehingga program/kegiatanPemerintah Aceh dapatefektifdansinergiedengan program/kegiatanKab/kota; 2. Perluupayapercepatanregulasi yang berkaitandenganpengembangandanpelestarianadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat, baikdiprovinsimaupunKab/Kota sebagaiimplementasidari UU, PP, PermendagridanQanun Aceh yang ada; 3. PemerintahKab/Kota, sebaiknyalebihseringturunkelapanganuntukmelakukanpembinaan, monitoring danevaluasisertasupervisikepadapemerintahanGampongdanmasyarakat;

16. terima kasih KETUA KOMISI F DPR ACEH