KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP(PMK Nomor 113/PMK.05/2012) INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

2. PENGERTIAN Perjalanan Dinas Dalam Negeriselanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewatibatas Kota dan/ataudalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semuladi dalam negeri. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Perjalanan Dinas Dalam Negeriselanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baikperoranganmaupunsecarabersama yang jaraknyasekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer daribataskota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negaraatasperintahPejabat yang Berwenang, termasukperjalanandaritempat kedudukan ketempatmeninggalkan Indonesia untukbertolakkeluarnegeridandaritempattibadi Indonesia dariluarnegeriketempat yang ditujudidalamnegeri. Aturan Lama

3. PENGERTIAN Surat Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkanPPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. • Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnyadisebutSPPDadalahsuratperintahkepadaPejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untukmelaksanakan Perjalanan Dinas. • Pejabat yang Berwenangadalah PA/KPA ataupejabat yang diberiwewenangoleh PA/KPA dilingkungan K/L. • Kota- (tidakdidefinisikan) Aturan Lama

4. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS • Mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). • PerjalananDinas,meliputi: • a. PerjalananDinasJabatan; dan • b. PerjalananDinasPindah. • PegawaiNegeri,meliputi: • Pegawai Negeri Sipil; • Calon Pegawai Negeri Sipil; • Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan Lama • Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah secara terpisah • Pegawai Negeri belum memuat Calon Pegawai Negeri Sipil

5. PRINSIP PERJALANAN DINAS • selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; • ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; • efisiensi penggunaan belanja negara; dan • akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan PerjalananDinasdanpembebananbiayaPerjalananDinas. AturanLama • Prinsip-prinsip Perjalanan Dinas belum diatur

6. PERJALANAN DINAS JABATAN......(1) • PerjalananDinasJabatandigolongkanmenjadi: • PerjalananDinasJabatan yang melewatibatas Kota; dan • PerjalananDinasJabatan yang dilaksanakandidalam Kota. • Batas Kota khususuntukProvinsi DKI Jakarta meliputikesatuanwilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. • PerjalananDinasJabatan yang dilaksanakandidalam Kota , terdiri atas: • PerjalananDinasJabatan yang dilaksanakanlebihdari 8 (delapan) jam; dan • PerjalananDinasJabatan yang dilaksanakansampaidengan 8 (delapan) jam.

7. PERJALANAN DINAS JABATAN......(2) • Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: • pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; • mengikutirapat, seminar,dansejenisnya; • Pengumandahan (detasering); • menempuhujiandinas/ujianjabatan; • menghadapMajelisPengujiKesehatanPegawaiNegeriataumenghadapseorangdokterpengujikesehatan yang ditunjuk, untukmendapatkansuratketerangandoktertentangkesehatannyagunakepentinganjabatan; • memperolehpengobatanberdasarkansuratketerangandokterkarenamendapatcederapadawaktu/karenamelakukantugas; • mendapatkanpengobatanberdasarkankeputusanMajelisPengujiKesehatanPegawaiNegeri; • mengikutipendidikansetara Diploma/S1/S2/S3; • mengikutipendidikandanpelatihan; • menjemput/mengantarkanketempatpemakamanjenazahPejabat Negara/PegawaiNegeri yang meninggalduniadalammelakukanPerjalananDinas; • menjemput/mengantarkanketempatpemakamanjenazahPejabat Negara/PegawaiNegeri yang meninggalduniadariTempatKedudukan yang terakhirke Kota tempatpemakaman.

8. PERJALANAN DINAS JABATAN......(3) SURAT TUGAS • Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. • Surat Tugas dimaksud diterbitkan oleh: • kepalasatuankerjauntukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanolehPelaksana SPD padasatuankerjaberkenaan; • atasanlangsungkepalasatuankerjauntukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanoleh kepala satuan kerja; • PejabatEselon II untukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanolehPelaksana SPD dalamlingkupunit eselon II/setingkatunit eselon II berkenaan; atau • Menteri/Pimpinan Lembaga/PejabatEselon I untukPerjalananDinasJabatan yang dilakukanolehMenteri/ Pimpinan Lembaga/PejabatEselon I/ Pejabat Eselon II. • KewenanganpenerbitanSuratTugasdapatdidelegasikankepadapejabat yang ditunjuk

9. PERJALANAN DINAS JABATAN......(4) SURAT TUGAS DAN SPD • Surat Tugas paling sedikit mencantumkan : • Pemberi tugas; • Pelaksana tugas; • Waktu pelaksanaan tugas; dan • Tempat pelaksanaan tugas. • Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK. • Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut. • Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapatdilakukan tanpa penerbitan SPD. • Perjalanan Dinas Jabatan didalam Kota yang dilaksanakansampaidengan 8 (delapan) jam tanpapenerbitan SPD, pembebananbiayaPerjalanan Dinas Jabatanoleh PPK dicantumkandalamSuratTugas. • SPD dibuatsesuai format sebagaimanatercantumdalamLampiran I PMK.

10. Format SPD Halaman 1 (Lampiran I PMK) Pada Keterangan lain-lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas

11. Format SPD Halaman 2 (Lampiran I PMK) Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pelaksana SPD

12. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN.....(1) • Perjalanan Dinas Jabatan terdiriataskomponen-komponensebagaiberikut: • uangharian; • biayatranspor; • biayapenginapan; • uang representasi; • sewakendaraandalam Kota; dan/atau • biayamenjemput/mengantarjenazah.

13. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(2) • Uangharianterdiriatas: • uangmakan; • uangtransporlokal; dan • uangsaku. • Biayatransporterdiri atas: • perjalanandinasdaritempatkedudukansampaitempattujuankeberangkatandankepulangantermasukbiayake terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhankeberangkatan; • retribusi yang dipungutdi terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhankeberangkatandankepulangan.

14. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(3) • Biayapenginapanmerupakanbiaya yang diperlukanuntukmenginap: • di hotel; atau • ditempatmenginaplainnya. • Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut: • Pelaksana SPD diberikan biayapenginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota TempatTujuansebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriKeuanganmengenaiStandar Biaya; • Biayapenginapansebagaimanadimaksudpadahuruf a dibayarkansecaralumpsum. • 6) UangrepresentasidapatdiberikankepadaPejabat Negara, PejabatEselon I, danPejabatEselon II selamamelakukanPerjalananDinas.

15. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(4) Sewakendaraandalam Kota dapatdiberikankepadaPejabat Negara untukkeperluanpelaksanaantugasdiTempatTujuan. Sewakendaraansudahtermasukbiayauntukpengemudi, bahanbakarminyak, danpajak. Biayamenjemput/mengantarjenazahmeliputibiayabagi penjemput/pengantar, biaya pemetiandanbiayaangkutanjenazah. KomponenbiayaPerjalananDinasJabatandicantumkanpadaRincianBiayaPerjalananDinas (Lampiran II PMK).

16. Format RincianBiayaPerjadin (Lampiran II PMK)

17. STRUKTUR PERJALANAN DINAS JABATAN Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota • Untuk daerah yang sulit transportasi ; atau • Untuk pelaksanaan tugasnya memerlukan waktu lebih dari 8 jam. Perjalanan Dinas Jabatan (11 jenis) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sampai dengan 8 Jam biaya yang diberikan dijelaskandalambentuktabel

19. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA • √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnyaberdasarkanLampirantersendirisebagaimanatercantumdalamLampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini. • √ 2) : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selamamasapengumandahan (Detasering) dalamhaltidaktersediarumahdinas. • √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. • √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. • √ 5) :Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. • Pada PDJ huruf j dan k : uang harian, biaya transpor pegawai/ keluarga, dan biaya penginapan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah.

21. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM • √ 1) : Rincianbiaya PDJ untukmengikutikegiatanrapat, seminar, dansejenisnya • berdasarkanLampirantersendirisebagaimanatercantumdalamLampiran yang • merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini. • √ 2) : Biaya penginapan dalamhalselama masa Pengumandahan (detasering) tidak • tersedia rumah dinas. • √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan • kepulangan. • √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti • kegiatan. • √ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari • pada saat kepulangan. • Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumsum sesuai standar biaya. • Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. • Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan k : uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah. • Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf d dan h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

23. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM • √ 1) : Rincianbiaya PDJ untukmengikutikegiatanrapat, seminar, dansejenisnyaberdasarkanLampirantersendiri. • Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. • PDJ dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. • Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan j diberikan biaya transpor pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang. • Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf c dan g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

24. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(6) Tingkat Biaya PerjadinJabatan • Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: • Tingkat AuntukKetua/WakilKetuadanAnggotapadaMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, BadanPemeriksaKeuangan, MahkamahAgung, MahkamahKonstitusi, Menteri, WakilMenteri, pejabatsetingkatMenteri, Gubernur, WakilGubernur, Bupati, WakilBupati, Walikota, WakilWalikota, Ketua/WakilKetua/ AnggotaKomisi, PejabatEselon I, danPejabatLainnya yang setara; • Tingkat BuntukPejabat Negara Lainnya, PejabatEselon II, danPejabatLainnya yang setara; • Tingkat CuntukPejabatEselon III/PNS Golongan IV, PejabatEselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

25. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(7) Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas • Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas : • di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan; • lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkanoleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. • Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan.

26. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(8) • Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat biayaPerjalanan Dinas, denganketentuansebagaiberikut: • uanghariandibayarkansecaralumpsumdanmerupakanbatastertinggisebagaimanadiaturdalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; • biayatransporpegawaidibayarkansesuaidenganBiayaRiilberdasarkanFasilitasTransporsebagaimanatercantumdalamLampiran IV PMK; • biayapenginapandibayarkansesuaidenganBiayaRiildanberpedomanpadaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;

27. TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN (LAMPIRAN IV) Lama : 6 tingkatan

28. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(9) • uang representasidibayarkansecaralumpsumdanmerupakanbatastertinggisebagaimanadiaturdalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; • sewakendaraandalam Kota dibayarkansesuaidenganBiayaRiildanberpedomanpadaPeraturanMenteriKeuanganmengenaiStandarBiaya; • biayapemetianjenazahtermasuk yang berhubungandenganpengruktian/pengurusanjenazahdibayarkansesuaidenganBiayaRiil; • biayaangkutanjenazahtermasuk yang berhubungandenganpengruktian/pengurusanjenazahdibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

29. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(10) Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya DilaksanakandenganbiayaPerjalananDinasJabatan yang ditanggungolehpanitiapenyelenggara; Apabilatidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksuddibebankanpada DIPA satuan kerjaPelaksana SPD. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenaipembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksuddalamsurat/undangan mengikutirapat, seminar,dansejenisnya. RincianbiayaPerjalananDinasJabatanuntukmengikutirapat, seminar,dansejenisnyatercantum dalam Lampiran V PMK.

30. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA I. DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULIA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) ------- LAMPIRAN V

31. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA II. DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) ------------ LAMPIRAN V

32. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(11) Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya 5) DalamhalPerjalananDinasJabatandilakukansecarabersama-samauntukmelaksanakansuatukegiatanrapat, seminar, dansejenisnya, seluruhPelaksana SPD dapatmenginappada hotel/penginapan yang sama. Dalamhalbiayapenginapanpada hotel/penginapanyang sama tersebutlebihtinggidarisatuanbiaya hotel/penginapansebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriKeuanganmengenaiStandarBiaya, makaPelaksana SPD menggunakanfasilitas kamar dengan biayaterendah pada hotel/penginapan dimaksud.

33. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(12) KetentuanDinas Jabatan Menggunakan Kapal Laut/Sungai Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. PembayaranBiayaPerjalananDinasJabatan BiayaPerjalananDinasJabatandibayarkansebelumPerjalananDinasJabatandilaksanakan. DalamhalPerjalananDinasJabatanharussegeradilaksanakan, biayaPerjalananDinasdapatdibayarkansetelahPerjalananDinasselesai.

34. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(13) TambahandanKelebihanHari • DalamhaljumlahhariPerjalananDinasJabatanmelebihijumlahhari yang ditetapkandalamSuratTugas/SPD dantidakdisebabkanolehkesalahan/ kelalaianPelaksana SPD dapatdiberikantambahanuangharian, biayapenginapan, uangrepresentasi, dansewakendaraandalam Kota. • Tambahanuangharian, biayapenginapan, uangrepresentasi, dansewakendaraandalam Kota sebagaimanadimaksuddapatdimintakankepada PPK untukmendapatpersetujuandenganmelampirkandokumenberupa: • suratketerangankesalahan/kelalaiandariSyahbandar/KepalaBandara/PenyediaJasaTransportasiLainnya; dan/atau • suratketeranganperpanjangantugasdaripemberitugas.

35. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN .....(14) Tambahan danKelebihanHari • Tambahanuangharian, biayapenginapan, uangrepresentasi, dansewakendaraandalam Kota tersebuttidakdapatdipertimbangkanuntukperjalanandinassbb: • menghadapMajelisPengujiKesehatan; • memperolehpengobatanberdasarkansuratketerangan; • mendapatkanpengobatanberdasarkankeputusanMajelisPengujiKesehatanPegawaiNegeri; • mengikutipendidikansetara Diploma/S1/S2/S3; • mengikutipendidikandanpelatihan; • menjemput/mengantarkanketempatpemakamanjenazah; • menjemput/mengantarkanketempatpemakamanjenazah. • DalamhaljumlahhariPerjalananDinaskurangdarijumlahhari yang ditetapkandalam SPD, Pelaksana SPD harusmengembalikankelebihanuangharian, biayapenginapan, uangrepresentasi, dansewakendaraandalam Kota yang telahditerimanyakepada PPK. • Ketentuanpengembaliankelebihanuangharian, biayapenginapan, uangrepresentasi, dansewakendaraandalam Kota tersebut tidak berlaku untuk menjemput/mengantarkanketempatpemakamanjenazah.

36. PERJALANAN DINAS PINDAH .......(1) • PerjalananDinasPindahdapatdilaksanakanolehPelaksana SPD besertakeluarga yang sah. • PerjalananDinasPindahdilakukandalamrangka: • pindahtugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat TujuanPindah; • pemulanganPejabat Negara/PegawaiNegeri yang diberhentikandenganhormatdenganhakpensiunataumendapatuangtunggudariTempatKedudukankeTempatTujuanmenetap; • pemulangankeluarga yang sahdariPejabat Negara/ PegawaiNegeri yang meninggalduniadaritempattugasterakhirkeTempatTujuanmenetap; • pemulanganPegawaiTidakTetap yang diberhentikankarenatelahberakhirmasakerjanyadariTempatKedudukanketempattujuanmenetap, sepanjangdiaturdalamperjanjiankerja; • pemulangankeluarga yang sahdariPegawaiTidakTetap yang meninggalduniadaritempattugas yang terakhirketempattujuanmenetap, sepanjangdiaturdalamperjanjiankerja; atau • pengembalianPejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

37. PERJALANAN DINAS PINDAH ........(2) • 3) Keluarga yang sahterdiridari: • isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku; • anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; • anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; • anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkatperempuan yang sahmenuruthukum yang berumurlebihdari 25 (duapuluh lima) tahun yang tidakbersuamidantidakmempunyaipenghasilansendiri.

38. PERJALANAN DINAS PINDAH ........(3) 4) Di sampingkeluarga yang sah, bagiPegawaiNegeri paling rendahgolongan IV ataupejabateselon III diperkenankan pula untukmembawapembanturumahtanggasebanyak 1 (satu) orang. 5) PembanturumahtanggadimaksuddiberikanbiayasesuaitingkatpenggolonganuntukPegawaiNegeriGolongan I.

39. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(1) • KomponenbiayaPerjalananDinasPindahterdiriatas: • biaya transpor pegawai; • biaya transpor keluarga; • biaya pengepakan dan angkutan barang;dan/atau • uangharian. • BiayaPerjalananDinasPindahdimaksuddibayarkansecaralumpsumdanmerupakanbatastertinggisebagaimanadiaturdalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. • KomponenbiayaPerjalananDinasPindahdicantumkanpadaRincianBiayaPerjalananDinassesuaidengan format sebagaimanatercantumdalamLampiran II PMK. • PenggolongantingkatbiayaPerjalananDinasPindahmengacupadatingkatbiayaPerjalananDinasJabatan.

40. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(2) • Biaya-biaya yang diberikanuntukPerjalananDinasPindahsebagaiberikut: • biayatransporpegawai; • biaya transpor keluarga yang sah; • uang harian; dan/atau • biaya pengepakan dan angkutan barang. • 2. Biaya-biaya yang diberikanuntukPerjalananDinasPindahsebagaiberikut: • biayatransporkeluarga; • uangharian; dan/atau • biaya pengepakan danangkutanbarang.

41. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(3) • 3. UangharianPerjalananDinasPindahdiberikanuntukpegawaibersangkutandanmasing-masinganggotakeluarga yang sahdenganketentuansebagaiberikut: • selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempattujuanpindah/ menetapyang baru; • paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; • sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau • sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedangmenjalankanPerjalananDinasPindahmendapatperintahdaripejabat yang menerbitkan Surat Tugasuntukmelakukantugas lain gunakepentingannegara. • PerjalananDinasPindah yang dilakukandalamrangkapindahtugasataspermintaansendiritidakdiberikanbiayaPerjalananDinas.

42. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(4) Biaya Pengepakan & Angkutan Barang • Perhitunganbiayaangkutanbarangdidasarkanpada: • satuanbiaya yang berlakusebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriKeuanganmengenaiStandarBiaya; • volume barang; dan • jarakantaratempatkedudukandengantempattujuan. • Jarakantaratempatkedudukandengantempattujuantersebutditetapkanmenurutdaftarjarakresmiataumenurutketeranganresmidariinstansi yang berwenang.

43. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH ........(5) Biaya Pengepakan & Angkutan Barang • Dalambiayapengepakandanangkutanbarangtermasukuntukbongkarmuatdanpenggudangan • Biayapengepakandanangkutanbarangdenganmenggunakanangkutandaratdiberikan 50% (lima puluh persen) darisatuanbiayasesuaiPeraturanMenteriKeuanganmengenaiStandarBiaya, diberikandalamhalPerjalananDinasPindahdilakukandalamjarak: • kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/ Madura; atau • kurangdari 50 (lima puluh) kilometer diluarPulauJawa/Madura. • Satuan VolumePengepakan dan Angkutan Barang yang digunakansebagaidasarperhitungansebagaimanatercantumdalamLampiran VI PMK.

44. Lampiran VI PMK

45. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PembayaranbiayaPerjalananDinasdiberikandalambataspaguanggaran yang tersediadalam DIPA satuankerjaberkenaan. PembayaranbiayaPerjalananDinaskepadaPelaksana SPD paling cepat 5 (lima) harikerjasebelumPerjalananDinasdilaksanakan. Padaakhirtahunanggaran, menyesuaikan denganketentuanyang mengatur mengenailangkah-langkahmenghadapiakhirtahunanggaran.

46. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PengajuanbiayaPerjalananPindah, diatursebagaiberikut: untukpemulanganpegawaitidaktetapberlakuuntukjangkawaktu 1 (satu) tahunterhitungsejaktanggalpemberhentianataumeninggaldunia; untuk pemulanganpegawaipensiun/meninggalduniadankeluarganya, berlakupaling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

47. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS MekanismePembayaran • Pembayaranbiaya Perjalanan Dinas dilakukanmelalui mekanisme UP dan/ataumekanismePembayaranLangsung (LS). • Pembayaranbiaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: • Perikatan dengan penyedia jasa; • Bendahara Pengeluaran; atau • Pelaksana SPD. • PerjalananDinasJabatan yang dilakukanperikatandenganpihakpenyedia jasa meliputi : • PerjalananDinasJabatandalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan • PerjalananDinasJabatandalam rangka mengikutirapat, seminar dansejenisnya.

48. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Mekanisme UP • Pembayaranbiaya Perjalanan Dinas denganmekanismeUPdilakukandenganmemberikanuangmukakepadaPelaksana SPDolehBendaharaPengeluaran. • Pemberianuangmukatersebutberdasarkan persetujuan pemberian uang muka dariPPK denganmelampirkan: • Surat Tugas atau surat keputusan pindah; • Fotokopi SPD; • Kuitansi tanda terima uang muka; dan • RincianperkiraanbiayaPerjalananDinas.

49. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS MekanismeMelaluiPenyediaJasa PenyediajasauntukpelaksanaanPerjalananDinasdapatberupaevent organizer, biro jasaperjalanan, penyediajasatransportasi, danperusahaanjasaperhotelan/penginapan. Penetapanpenyediajasatersebutdilakukansesuaiketentuan yang mengaturpengadaanbarang/jasapemerintah. KomponenbiayaPerjalananDinas yang dapatdilaksanakandenganperikatanmeliputibiaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiketdan/ataubiayapenginapan.

50. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS MekanismeMelaluiPenyediaJasa Kontrak/perjanjiandenganpenyediajasadapatdilakukanuntuk 1 (satu) paketkegiatanatauuntukkebutuhanperiodetertentu. Nilaisatuanhargadalamkontrak/perjanjiantidakdiperkenankanmelebihitariftiketresmiyang dikeluarkan oleh perusahaanjasatransportasiatautarifpenginapan/hotelresmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. PembayaranbiayaPerjalananDinaskepadapenyediajasadidasarkanatasprestasikerja yang telahdiselesaikansebagaimanadiaturdalamkontrak/ perjanjian. Atasdasarprestasikerja yang telahdiselesaikan, pihakketigamengajukantagihankepada PPK.