1 / 25

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II. KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2010. SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JAKARTA, 5 JUNI 2009.

ogden
Télécharger la présentation

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2010 SOSIALISASI TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 2010 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JAKARTA, 5 JUNI 2009

  2. LANDASAN HUKUM 1 PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN 2 STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS 3 PERUBAHAN RINCIAN ABPP DAN PERUBAHAN DIPA 2009 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 5 PROGRAM DAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2010 6

  3. LANDASAN HUKUM : Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 14 ayat (1) • Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) • RKAKL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai. PP No. 20 Tahun 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH Pasal 3 (1)Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada proritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (2)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. PP 21Tahun2004 TENTANG RKA-KL Pasal 4 RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis Kinerja

  4. PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN PENGANGGARAN TERPADU PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

  5. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA • Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam RKA-KL mencerminkan informasi antara lain berupa : • Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program • Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan • Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan

  6. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA • Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); • Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); • Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

  7. TAHAPAN KEGIATAN DALAM PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

  8. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya : • Indikator kinerja • Standar biaya • Evaluasi kinerja

  9. STANDAR BIAYA UMUM Satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah (PMK No. 01/PM.02/2009 tentang SBU Tahun Anggaran 2010) Fungsi SBU Sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung alokasi biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran –Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010. Penerapan Standar Biaya Umum SBU merupakan satuan biaya paling tinggi, implementasinya di dalam penyusunan RKA-KL tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain hemat, tidak mewah dan ekonomis.

  10. STANDAR BIAYA KHUSUS • Standar Biaya Khusus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Berbasis Kinerja yang merupakan salah satu pilar Sistem Penganggaran (paradigma baru) sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2003. • Standar Biaya Khusus dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya dalam pencapaian indikator kinerja maupun indikator keluaran kementerian negara/lembaga. • SBK merupakan standar alokasi biaya untuk kegiatan yang bersangkutan dan merupakan batas alokasi tertinggi yang bisa dicantumkan dalam penyusunan RKA-KL. • Contoh: • kegiatan Penyusunan Data Gender dan Anak.

  11. PERUBAHAN RINCIAN ABPP DAN PERUBAHAN DIPA 2009(PMK NO. 06/PMK.02/2009) Revisi Rincian ABPP meliputi: Pergeseran anggaran belanja: a. Antarunit organisasi dalam satu BA: b. Antarkegiatan dalam satu program  hasil optimalisasi; c. Antarjenis belanja dalam satu kegiatan Perubahan anggaran bersumber PNBP; Perubahan pagu PHLN akibat luncuran atau percepatan penarikan PHLN; Perubahan anggaran belanja akibat penggunaan penerimaan yg bersumber PNBP untuk PT Non BHMN dan BLU; 5. Perubahan…..

  12. Perubahan Rincian ABPP…(2) • Perubahan rincian BPP untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi • Perubahan rincian BPP untuk keg. Operasional yang dilaksanakan unit organisasi pusat maupun instansi vertikal di daerah • Perubahan pagu PHLN akibat perubahan kurs • Perubahan rincian BPP akibat luncuran kegiatan PEMILU 2009 • Perubahan rincian BPP sebagai akibat penyelesaian kegiatan dlm rangka pembangunan infrastruktur

  13. OPTIMALISASI Hasil optimalisasi: • merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah target pelakanaan dan/atau penandatangan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai. • digunakan untuk meningkatkan sasaran atau kegiatan lainnya dalam program yang sama.

  14. USULAN REVISI ABPP DILENGKAPI: • Format 1.5 RKA-KL yang memuat pergeseran; • Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/pergeseran; • Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani Ka.Satker diketahui Ka.KPPN, untuk perubahan PHLN akibat luncuran PHLN; • Surat keterangan dari Project Management Unit (PMU) dan Annual Work Plan (AWP) yang disetujui lender dalam percepatan penarikan PHLN; • Format 1.4 RKA-KL untuk kegiatan bersumber PNBP; • Data pendukung terkait: TOR, RAB, dan Revisi DIPA terakhir, lainnya.

  15. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

  16. 1 2 3 4 5 6

  17. TINDAK LANJUT K/L DLM. PENYIAPAN RKA-KL 2010 SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN: 1 2 3

  18. KEGIATAN-KEGIATAN YANG HARUS DIBATASI… Pengadaan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan dan lokakarya 1 Pemasangan telepon baru kecuali untuk satker yang belum memiliki saluran telepon 2 Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan dan gedung pertemuan 3 Pengadaan kendaraan bermotor kecuali pengadaan kendaraan fungsional Seperti ambulan rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk Penyuluh dan penggantian kendaraan rusak berat 4 Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut diatas 5

  19. PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (01.01.09) KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (11.04.02) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (11.05.02) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (11.05.01) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (11.04.04)

  20. PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA. 2005 s. d TA. 2010(Dalam Ribuan Rupiah)

  21. PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TA. 2005 s. d TA. 2010(Dalam Ribuan Rupiah)

  22. ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF MENEG PP TA. 2010 Kegiatan Prioritas Nasional Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (5257) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. (5261) Pembentukan P2TP2A Kegiatan Prioritas Bidang (5251) Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (5265) Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) (5266) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (0093) Penyerasian Peraturan Perundangan Bidang Anak dan Perempuan (5254) Penyusunan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Anak, Perempuan dan Gender. (5259) Penyusunan Data Gender dan Anak (5262) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KHPP (5263) Penyusunan Kebijakan KHPP (dalam Trilateral Meeting diusulkan untuk menjadi prioritas Nasional) Kegiatan Prioritas K/L (0033) Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik (KPAI) (5252) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pewrlindungan Anak (KPAI) (5253) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KPA (5255) Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan (5256) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan (5260) Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (5264) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KHPP

  23. DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/ LPND 4 8 9 UU APBN Pembahasan Pokok-pokok Keb. Fiskal & RRKP Pemb. RKA-KL Pembahasan RAPBN Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran Nota Keu RAPBN dan Lampiran 11 Keppres Tentang Rincian APBN 7 Penelaahan konsistensi dengan RKP SEB Prioritas Program & Indikasi Pagu 6 10 2 Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL) Rancangan Keppres Tentang Rincian APBN SE Pagu Sementara 13 Pengesahan Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran 3 5 1 12 14 RKA-KL RENSTRA KL Rancangan Renja KL Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran

  24. TERIMA KASIH

More Related