Direktorat anggaran daerah Direktorat jenderal keuangan daerah Kementerian dalam negeri

1. Direktoratanggarandaerah Direktoratjenderalkeuangandaerah Kementeriandalamnegeri KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS yang bersumber dari APBD dalam rangka PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2013

2. Permendagri37/2012TentangPedomanPenyusunan APBD TA 2013 RomawiV Angka 15 menyebutkan: Dalamrangkamemenuhikaidah-kaidahpengelolaankeuangandaerah, pemerintahdaerahsecarabertahapmeningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanandinasditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3. Permendagri 37/2012tentangPedomanPenyusunan APBD TA 2013 RomawiIII angka 2 huruf b, 3), d) menyatakan: • Penganggaranbelanjaperjalanan dinas dalamrangkakunjungankerja dan studibanding, baikperjalanan dinas dalamnegerimaupunperjalanan dinas luarnegeri,dilakukansecaraselektif, frekuensi dan jumlahharinyadibatasisertamemperhatikantargetkinerja dari perjalanan dinas dimaksudsehingga relevan dengansubstansikebijakanpemerintah daerah. • Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. PenganggaranUntukMenghadiriPendidikan dan Pelatihan BAB III angka 2 huruf b, 3), e) Permendagri No 37/2012 menyatakan: • Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.

5. Terkaitperjalanandinasdalamrangkakebutuhannyata (at cost ) telahdikeluarkan : PERMENDAGRI NO 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

6. Sebelumrevisi Permendagri 37/2012 Permendagri 16/2013 Setelahrevisi Dalamrangkamemenuhikaidah-kaidahpengelolaankeuangandaerah, pemerintahdaerahsecarabertahapmeningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Dalamrangkamemenuhikaidah-kaidahpengelolaankeuda, pertanggungjawabanataskomponenperjalanandinaskhususutkhal-halsbbdilakukansesuaiketentuanperaturanperUUanygmengaturttgperjadindalamnegeribagipejabatnegara, pegawainegeridanptt, yaitu : SewaKendaraandanBiaya Transport Uanghariandanuangrepresentasi Biayapenginapan

7. Permendagri 16/2013 SewaKendaraandalamkota & biaya transport dibayarkansesuaidgnbiayariil; Uangharian & uangrepresentasidibayarkansecaralumpsump & merupakanbatastertinggi; Biayapenginapandibayarkansesuaidenganbiayariil. Dalamhalpelaksanaperjadintdkmenggunakanfasilitas hotel/penginapanlainnya, kpdybsdiberikanbiayapenginapansebesar 30% drtarif hotel dikotatempattujuansesuaidgntingkatanpelaksanaperjadin & dibayarkansecaralumpsump

8. Permendagri 16/2013 STANDAR SATUAN HARGA PERJADIN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH PERMENDAGRI BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 23 JANUARI 2013

9. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BERDASARKAN PMK 113/PMK.05/2012

10. 2. PENGERTIAN Perjadin ST dari ke kembali Kemendagri Pemda A. PERJADIN JABATAN, adalah : Perjadin melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan kembali ke tempat kedudukan semula.

11. 3. PELAKSANA Perjadin Pimpinan/anggota lembaga tinggi dan pejabat yg ditetapkan oleh UU Pejabat Negara Pelaksana SPD Pegawai Negeri Pihak Lainnya Pegawai Negeri Sipil Calon PNS TNI dan POLRI Honorer, pihak ketiga, masyarakat dll Pegawai Tidak Tetap Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu (oleh KPA) :Pegawai Guru/Dokter tidak tetap (PTT) PENGATURAN LEBIH TEKNIS DENGAN PERKADA

12. Lanjutan... Pemberi tugas kepada pelaksana SPD Membuat ST (dapat didelegasikan) Menentukan kesetaraan tingkat biaya perjadin bagi pegawai tidak tetap PA/KPA Menerbitkan SPD Menetapkan tingkat biaya dan alat transportasi Melaksanakan/mempertanggungjawabkan tugas kepada pemberi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIHAK TERKAIT Pelaksana tugas (SPD) Menentukan kesetaraan tingkat biaya perjadin bagi pihak lain Perikatan dengan penyedia jasa Mempertanggungjawabkan biaya perjadin kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah perjadin Bendahara Penyedia Jasa Pembayaran perjadin melalui LS Bendahara Pembayaran perjadin uang muka melalui UP Perikatan perjadin utk tiket dan atau biaya penginapan Melakukan tagihan atas prestasi kepada PPK

13. 4. KOMPONEN Perjadin Uang Harian Representasi Uang makan Uang transpor lokal Uang saku Diberikan : Pejabat negara,Pejabat Eselon I dan II selama perjadinas (atauygdisetarakan) KOMPO NEN Penginapan Sewa Kendaraan Hotel Tempat menginap lainnya, diberi 30% dari tarif hotel Khusus Pejabat negara; Sewa termasuk bensin, sopir dan pajak Transportasi Antar/jemput jenazah Transpor dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal/ stasiun/ bandara/pelabuhan; Retribusi Biaya meliputi : biaya penjemput/pengantar, pemetian dan angkutan jenazah

14. 5. PRINSIP Perjadin PRINSIP : Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait penyelenggaraan pemerintah; Ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja; Efisiensi dan; Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjadin dan pembebanan biaya. Ingat..!!

15. PELAKSANAAN I. PERJADIN JABATAN 1. Dilakukan dalam rangka : Pelaksanaan Tusi yang melekat pada jabatan; Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya; Pengumandahan (datasering); Menempuh ujian dinas/jabatan; Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri/ dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter guna kepentingan jabatan; Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas; Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; Perjadin Jabatan

16. Lanjutan... Perjadin Jabatan Mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; Mengikuti diklat; Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjadin; Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.

17. Lanjutan... 2. Digolongkan : Perjadin Jabatan Surat Tugas Surat Perjalanan Dinas Komponen perjadin : transpor, uang harian, representasi, sewa dan penginapan Perjadin Lewat Batas Kota Perjadin Jabatan Surat Tugas Surat Perjalanan Dinas Komponen perjadin : transpor, uang harian, representasi, dan penginapan Lebih dari 8 jam Perjadin Dalam Kota Surat Tugas Komponen perjadin : transpor dalam kota Sampai dengan 8 jam

18. Lanjutan... 3. Surat Tugas : Perjadin Jabatan KEPALA SATKER, untuk Perjadin Jabatan (PDJ) yang dilakukan oleh Pelaksana SPD satker berkenaan; ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER, untuk PDJ yang dilakukan oleh Kepala Satker; PEJABAT ESELON II, untuk PDJ yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat eselon II berkenaan; MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/PEJABAT ESELON I, untuk PDJ yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II. Kewenangan penerbitan ST dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. A. Penerbit Surat Tugas I’m Boss !!! TerkaitPejabat Daerah danlainnya, diaturdalamPerkadadgnmenyesuaikanterhadapperaturanPerjadindimaksud

19. Lanjutan... Perjadin Jabatan Surat Tugas Paling sedikit mencantumkan : Pemberi Tugas; Pelaksana Tugas; Waktu Pelaksanaan; Tempat Pelaksanaan Tugas. Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK; Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, pembebanan biaya dicantumkan dalam Surat Tugas. B. Format Surat Tugas I’m Boss !!!

20. Lanjutan... 4. Menentukan Tingkat Biaya : PerjadinJabatan Ketua/Wakil/Anggota MPR/DPR/DPD/BPK/ MA/ MK, Menteri/Wakil, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil, Ketua/Wakil Anggota Komisi, Pejabat Esln I dan Pejabat Lainnya yang setara. TingkatA Bisnis VIP/Kls 1 A Eksekutif Untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara. TingkatB Tingkat Biaya Perjadin Ekonomi Kls 1 B Eksekutif Untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol IV, Pejabat Eselon IV/PNS Gol III, ONS Gol II dan I. TingkatC Ekonomi Kls 2 A Eksekutif Untuk Moda Transportasi Lainnya = Sesuai Kenyataan

21. Lanjutan... Ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kemenhan/ TNI POLRI Ditetapkan oleh Kapolri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Penyetaraan Biaya Perjadin Pegawai Tidak Tetap Ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. Pihak Lain Ditentukan oleh PPK sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

22. Lanjutan... 5. Ketentuan Pemberian Perjadin : PerjadinJabatan Dibayar lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam StandarSatuanHarga. 1. Uang Harian 2. Transportasi Dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transpor; Bilaperjadin menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 jam, selama waktu transportasi tersebut pelaksana SPD diberikan uang harian. Dibayar sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada StandarSatuanHarga; Bilaperjadin dilakukan bersama-sama, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama; Bilabiaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud. 3. Penginapan Komponen Perjadin

23. Lanjutan... Dibayar Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam StandarSatuanHarga. 4. Representasi Dibayar sesuai biaya riil dan berpedoman pada StandarSatuanHarga. 5. Sewa Kendaraan 6. Pemetian & Angkutan Jenazah Termasuk pengruktian/pengurusan jenazah, dibayar sesuai Riil. Komponen Perjadin

24. PELAKSANAAN Asyiiikdimutasi II. PERJADIN PINDAH PerjadinPindah Perjadin Pindah dapat dilaksanakan olehpegawai beserta keluarga yang SAH 1. Dilakukan dalam rangka : Pindah tugas ke tempat kedudukan baru; Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga); Pemulangan keluarga yang sah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas ke tempat tujuan menetap; Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena berakhir masa kerja ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga), sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

25. wow kami, dimutasi.. Lanjutan... PerjadinPindah ... Dilakukan dalam rangka : Pemulangan keluarga dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk dipekerjakan kembali.

26. My lovely family.... Lanjutan... PerjadinPindah 2. Keluarga yang SAH terdiri dari : Istri/suami yang sah sesuai UU Perkawinan; Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum, berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun, menurut surat keterangan dokter mempunyai cacatyang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah, berumur lebih dari 25 tahun, tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

27. Lanjutan... PerjadinPindah Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau Pejabat eselon III, disamping keluarga diperkenankan untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 orang; PRT dimaksud diberikan biaya setara Pegawai Negeri Golongan I

28. Lanjutan... Perjadin Pindah Uang Harian Pengepakan & Angkutan Barang • Berdasar satuan biaya, volume dan jarak; • Termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan; • Bila menggunakan angkutan darat diberikan 50% dari SBU dengan jarak : • < 100 km di pulau Jawa/Madura, • < 50 km di luar pulau Jawa/Madura • )* utkdaerahdiaturdlmPerkadadgntdkmelampauibatasmaksimumStandarSatuanHarga Diberikan untuk pegawai dan keluarga yang sah; Selama 3 hari setelah tiba di tempat tujuan; Paling lama 2 hari untuk tiap kali transit, dalam hal perjalanan tidak dapat langsung; Sejumlah hari tertahan dalam hal pegawai jatuh sakit dalam perjalanan, satu dan lain hal menurut keputusan Pejabat; Sejumlah hari tertahan dalam hal pegawai dalam perjalanan, mendapat perintah dari pejabat penerbit Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepantingan negara. KOMPONENBIAYA masing2 anggota Transportasi CATATAN : Biaya Perjadin Pindah dibayar lumpsum; Komponen dicantumkan dalam Rincian Biaya Perjadin; Perjadin pindah atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjadin.

29. PEMBAYARAN PERJADIN I. UMUM Rp Pembayaran diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam DIPA/DPA; Biayaperjadindibayarkansebelumperjadindilaksanakan; Pembayaran Perjadin kepada pelaksana paling cepat 5 hari kerja sebelum perjadin dilaksanakan (akhir tahun diatur tersendiri); Dalamhalperjadinharussegeradilaksanakan, biayaperjadindapatdibayarsetelahperjadinselesai. Pengajuan diatur sbb : Untuk pemulangan PTT, berlaku jangka waktu satu tahun sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; Untuk pemulangan pegawai pensiun/meninggal dunia, berlaku paling lambat satu tahun sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

30. Lanjutan... I. MEKANISME PembayaranPerjadin Bendahara Pengeluaran memberi UANG MUKA; Berdasarkan persetujuan PPK dg lampiran : ST atau SK Pindah Fotocopy SPD Kuitansi tanda terima Uang Muka Rincian perkiraan biaya Perjadin UP MEKANISME Dilakukan melalui : Penyedia Jasa, Bendahara atau Pelaksana SPD dan pembayaran dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke Rekening masing-masing; Perikatan dengan Penyedia Jasa, meliputi : Perjadin Jabatan dalam rangka pelaksanaan TUSI Perjadin Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Rp LS

31. Lanjutan... PembayaranPerjadin Penyedia Jasa (EO, Hotel, Biro Perjalanan dll) ditetapkan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa; Komponen yang dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga meliputi : biaya transportasi dan atau biaya penginapan; Kontrak dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau kebutuhan periode tertentu dan nilai kontrak tidak boleh melebihi tarif resmi (tiket dan penginapan); Pembayaran kepada Pihak Ketiga berdasar atas prestasi kerja yang diatur dalam kontrak; Atas dasar prestasi kerja, pihak ketiga mengajukan tagihan kepada PPK. LS MEKANISME Melalui JASA

32. Lanjutan... PembayaranPerjadin BilajumlahhariperjadinJabatanmelebihijumlahhari yang ditetapkandalam ST/SPD dantidakdisebabkanolehkesalahan/kelalaianpelaksana SPD, dapatdiberikantambahanuangharian, penginapan, representasidansewakendaraan; Tambahanbiayadiatasdimintakankepada PPK untukmendapatpersetujuandenganmelampirkandokumen: Suratketerangankesalahan/kelalaiandarisyahbandar/kepalabandara/penyediajasatransportasidan/atau; Suratketeranganperpanjangantugasdaripemberitugas. TAMBAHAN & KELEBIHAN HARI

33. Lanjutan... PembayaranPerjadin Tambahanbiayadiatastidakdapatdipertimbangkanuntukperjadin : Menghadapmajelispengujikesehatan; Memperolehpengobatanberdasarsuratketerangan; MendapatpengobatanberdasarkankeputusanMajelisPengujiKesehatan; Mengikutipendidikansetara diploma/S1/S2/S3; Mengikutidiklat; Menjemput/mengantarketempatpemakamanjenazah. Dalamhaljumlahharikurangdari yang ditetapkandalam SPD, pelaksana SPD harusmengembalikankelebihanbiayadiataskepada PPK. Ketentuanpengembaliankelebihanbiayatersebuttidakberlakuuntukmenjemput/mengantarketempatpemakamanjenazah. TAMBAHAN & KELEBIHAN HARI

34. Lanjutan... PembayaranPerjadin Dalam hal biaya yang dibayarkan melebihi dari yang dipertanggungjawabkan, maka kelebihan harus disetor kembali; Penyetoran kelebihan dilakukan dengan mekanismedalamsisdurpelaksanaandanpenatausahaankeuangandaerahataudiatur lain dalamperkadattgperjadin Dalam hal biaya yang dibayarkan kurang dari yang seharusnya, dapat diminta kekurangannya sesuaidgnmekanisme ygdiatur. LS KELEBIHAN/ KEKURANGAN BAYAR

35. PEMBATALAN PERJADIN BATAL!! Bilaterjadipembatalanperjadinjabatan, biayapembatalandapatdibebankanpada DIPA satker yang meliputi : Biayapembatalantiketdan/ataupenginapan; Sebagianatauseluruhbiayatiketdan/ataupenginapan yang tidakdapatdikembalikan/refund. Dokumen yang dilampirkanuntukpembebanan: SuratPernyataanPembatalanTugasPerjadinJabatandariatasanpelaksana SPD atau paling rendahpejabateselon II untukpelaksana SPD pejabateselon III kebawah; SuratPernyataanPembebananBiayaPembatalanPerjadinJabatan; Pernyataan/tandabuktibesaranpengembalianbiayatranspordan/ataupenginapandariperusahaantransportasi/penginapanybs yang disahkanoleh PPK.

36. PERTANGGUNGJAWABAN Pelaksana SPD mempertanggungjawabkanpelaksanaanperjadinkepadapemberitugasdanbiayaperjadinkepada PPK, paling lambat 5 harikerjasetelahperjadindilaksanakan. Pertanggungjawabandisertai : SuratTugasdariatasanpelaksana SPD; SPD yang ditandatanganioleh PPK danpejabat ataupihakterkaitditempat yang menjaditujuanperjadin; Tiketpesawat, boarding pass, airport tax, retribusidanbuktipembayaranmodatransportasilainnya; Daftarpengeluaranriil; Buktipembayaran yang sah (kuitansi) sewakendaraandalamkotaataubuktipembayaranlainnya yang dikeluarkanolehbadanusahajasasewakendaraan; Buktipembayaran hotel atautempatmenginaplainnya.

37. Lanjutan... Pertanggungjawaban Bilabuktipengeluarantransportasidan/atau hotel tidakdiperoleh, pertanggungjawabanperjadinjabatandapathanyamenggunakanDaftarPengeluaranRiil; PertanggungjawabanperjadinPindahdilampiri : Foto copy SK Pindah; SPD yang ditandatanganipihak yang berwenang; Kuitansi/buktipenerimaanuangharian, biayatransportasi, danbiayapengepakandanangkutanbarang. PPK melakukanperhitunganrampungseluruhbuktipengeluarandandisampaikankepadabendaharapengeluaran; PPK berwenangmenilaikesesuaiandankewajaranatas biaya2 yang tercantumdalamDaftarPengeluaranRiil; PPK mengesahkanbuktipengeluaranriildanmenyampaikankepadaBendaharasebagaipertanggungjawaban UP, ataubuktipengesahan SPM/SP2D LS perjadin.

38. Lanjutan... Pertanggungjawaban ..”Pihak-pihak yang melakukanpemalsuandokumen, menaikkandarihargasebenarnya (mark up), dan/atauperjadinrangkapdalampertanggungjawaban yang berakibatkerugiannegara, bertanggungjawabsepenuhnyaatasseluruhtindakan yang dilakukan..” Ingat..!!

39. Perjalanandinasluarnegeri, mengacukpd: • Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri; dan • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

40. TERIMA KASIH