HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

2. OLEH KELOMPOKKADEK KRISTINA HARUM LASMI (1302305004)NI PUTU SUCI SUKRENI (1302305011)PUTU QONNY TRISNA DEWI (1302305019)NI NYOMAN SATRIA MAS AGUSTI (1302305022)I GEDE EDI WIRANADA (1302305036)NI KADEK YUNI FRIDAYANI (1302305044)

3. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA • PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA • KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945 • KONSEP HUBUNGAN BANGSA NEGARA DAN WARGA NEGARA

4. Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri.SetiapwarganegaramemilikiHakdanKewajiban.1.Hakadalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.ContohHak : - Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum. - Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. - Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, dll. • PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

5. 2. KewajibanadalahSesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.ContohKewajiban :- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh. - Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). - Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, dll.

6. Dalamkontekssejarahdansecarakonsepsional, Undang-UndangDasar 1945 yang telahlahirsebelum DUHAM memilikiperspektifhakasasimanusia yang cukupprogresif, karenasebagaimanaditegaskandalamPembukaanUndang-UndangDasar 1945, alinea 1 : “Bahwasesungguhnyakemerdekaanituialahhaksegalabangsadanolehsebabitu, makapenjajahandiatasduniaharusdihapuskan, karenatidaksesuaidenganperikemanusiaandanperikeadilan.” • KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

7. Hakdankewajibandalambidangpolitikyaituterteradalampasal-pasalberikut :Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa“Tiap-tiapwarganegarabersamaankedudukannyadidalamhukumdanpemerintahandanwajibmenjunjunghukumdanpemeritahanitudengantidakadakecualinya”.Pasal 28 menyatakan, bahwa“kemerdekaanberserikatdanberkumpul, megeluarkanpikirandenganlisandantulisandansebagainyaditetapkandenganundang-undang”.

8. Hakdankewajibandalambidang social budayayaituterteradalampasal-pasalberikut:Pasal31 ayat 1 menyatakanbahwa“tiap-tiapwarganegaraberhakmendapatpengajaran”. Pasal 31 ayat 2 menyatakanbahwa“pemerintahmengusahakandanmenyelenggarakansatu system pengajarannasional yang diaturdenganundang-undang”.Pasal32 menyatakanbahwa“pemerintahmemajukankebudayaannasional Indonesia”.

9. HakdanKewajibandalambidangHankam:Pasal 30 menyatakanbahwa, “Tiap-tiapwarganegaraberhakikutsertadalamusahapembelaannegara”HakdanKewajibandalambidangEkonomi:Dalampasal 27 ayat 2 perubahan UUD 1945 ditentukan : “Tiap-tiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghidupan yang layakbagikemanusiaan”.Dalampasal 28 D ayat 2 perubahan UUD 1945 ditentukan : “Setiaporangberhakuntukbekerjasertamendapatimbalandanperlakuan yang adildanlayakdalamhubungankerja”.

10. Segi Kelahiran SegiPerkawinan • KONSEP HUBUNGAN BANGSA NEGARA DAN WARGA NEGARA Ius Soli IusSanguinis Asaspersatuanhukum Asaspersamaanderajat

11. SEGI KELAHIRANIus SoliIus berarti hukum, dalil, atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Dalam kaitan dengan asas kewarganegaraan ini, ius soli berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. IusSanguinisSementara itu sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Dalam kaitannya dengan asas kewarganegaraan ini, ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orangtuanya.

12. SEGI PERKAWINAN AsaspersatuanhukumDalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat suatu keluarga ataupun suami- istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Kesatuan hukum yang sama ini mempermudah dalam permasalahan-permasalahan hukum seperti keperdataan, yaitu pengaturan harta kekayaan,status anak, dan lain-lain. Dengan kata lain, hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga.

13. AsaspersamaanderajatAsas persamaan derajat yaitu bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik pihak suami maupun pihak istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Asas ini muncul akibat adanya emansipasi wanita yang mempersamakan derajatnya dengan laki-laki.

14. ADA PERTANYAAN?

15. THANK YOU...!!!