Dipresentasikan pada : WORKSHOP DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN

1. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (KHUSUSNYA AIR TANAH) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 Heru Hendrayana Dipresentasikanpada : • WORKSHOP DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN • RAPERDA INISIATIF DPRD DIY TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR • Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta • Yogyakarta, 14 Desember 2018

2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 PEMBATALAN UU SDA No. 7 Tahun 2004 IMPLIKASI TERHADAP REGULASI

3. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 UU No. 7 Tahun 2004 tentangSumberDaya Air  bertentangandengan UUD Tahun 1945 UU No. 7 Tahun 2004 tentangSumberDaya Air  Tidakmemilikikekuatanhukummengikat UU No. 11 Tahun 1974 tentangPengairan  Berlakukembali Legal opinionmenurutKem. Hukumdan HAM UU No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air  Dapatdinyatakanberlakukembali/dapatdiacu Amanatkewenangan Kementerian ESDM dalampengaturanpengelolaan air tanah (termasukpenyusunanperaturanperundang-undangan di bidang air tanahdan Kementerian PUPR di bidang air permukaan)

4. IMPLIKASI PEMBATALAN UU 7/2004 TERHADAP PENGELOLAAN AIR TANAH SEBELUM PUTUSAN MK SETELAH PUTUSAN MK UU 7/2004 TTG SUMBER DAYA AIR UU 11/1974 TTG PENGAIRAN DASAR HUKUM UTAMA 6 (ENAM) PRINSIP DASAR BATASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM PUTUSAN MK PP 43/2008 TTG AIR TANAH PP 22/1982 TTG TATA PENGATURAN AIR DASAR HUKUM (TURUNAN UU) DASAR HUKUM LAIN-LAIN (YG TERKAIT) UU 23/2014 TTG PEMERINTAH DAERAH (TDK TERMASUK DLM PUTUSAN MK) UU 23/2014 TTG PEMERINTAH DAERAH KEPRES 26/2011 TTG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH KEPMEN ESDM TTG BATAS CEKUNGAN AIR TANAH DASAR PENGELOLAAN AIR TANAH IZIN PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH OLEH KABUPATEN/KOTA IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH OLEH PROVINSI PENGATURAN PERIZINAN PENGATURAN REKOMENDASI TEKNIS PENGATURAN REKOMENDASI TEKNIS AIR TANAH DALAM PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PP PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR INVENTARISASI, KONSERVASI, PENGATURAN PRIORITAS LBH TEGAS, PENGAWASAN& PENGENDALIAN SESUAI 6 PRINSIP DASAR PUTUSAN MK INVENTARISASI, KONSERVASI, PENDAYAGUNAAN, PENGENDALIAN DAYA RUSAK SESUAI UU 7/2004 PENGATURAN PENGELOLAAN AIR TANAH LAINNYA

5. 6 prinsipKeputusan MK • Pengusahaanatasairtidakbolehmengganggu,mengesampingkan, apalagimeniadakanhakrakyatatasair; • Negara harusmemenuhihakrakyatatasair. Aksesterhadapair adalahsalahsatuhakasasitersendiri; • Kelestarianlingkunganhidup, sebagaisalahsatuhakasasimanusia,sesuaidenganPasal28H ayat(1)UUD 1945; • Pengawasandanpengendalianolehnegaraatasairsifatnyamutlak; • PrioritasutamayangdiberikanpengusahaanatasairadalahBadan UsahaMilikNegaraatauBadanUsahaMilikDaerah;dan • Pemerintahmasihdimungkinkanuntukmemberikanizinkepadausahaswastauntukmelakukanpengusahaanatasair dengansyarat-syarattertentudanketat. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN BARU TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SebagaiDasarPertimbangan

6. Filosopi 6 PrinsipDasarBatasanPengelolaanSumberDaya Air dalamputusan MK: Setiappengusahaanatas air tidakbolehmengganggu,danperuntukannyaadalahuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat 1 Prioritaskebutuhan air adalahuntuk RAKYAT SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SUMBER DAYA AIR 2 Negara harusmemenuhihakrakyatatas air Peningkatanpenyediaansarana air olehPemerintah 3 Harusmengingatkelestarianlingkunganhidup Pelaksanaankegiatan KONSERVASI, PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN SDA 4 Pengawasandanpengendalianolehnegaraatas air sifatnyamutlak MEMPERKUAT MekanismePengawasandanPengendalian Prioritasutamaygdiberikanpengusahaanatas air adalahBadan Usaha Milik Negara atauBadan Usaha Milik Daerah 5 Pengusahaan air tanahdiprioritaskanbagi BUMN dan BUMD utkkemanfaatanmasyarakatluas Apabilasemuapembatasantsb di atassudahterpenuhidanmasihadaketersediaan air, Pemerintahdapatmemberikanizinkpdusahaswastautkmelakukanpengusahaanatas air dgnsyarat-syarattertentudanketat. 6 PENGETATAN pada proses perizinan PENGUSAHAAN AIR non BUMN-BUMD

7. TINDAK LANJUT PEMERINTAH LangkahBadan Geologi setelah PEMBATALAN UU 7/2004, menyusun: DasarPenyusunan DasarPenyusunan 6 prinsipKeputusan MK • SuratEdaranMenteri ESDM ttgPenyelenggaranPelayanan di Bidang Air Tanah setelahPutusan MK UU 11/1974 ttgPengairan • Pengusahaanatasairtidakbolehmengganggu,mengesampingkan, apalagimeniadakanhakrakyatatasair; • Negara harusmemenuhihakrakyatatasair. Aksesterhadapair adalahsalahsatuhakasasitersendiri; • Kelestarianlingkunganhidup, sebagaisalahsatuhakasasimanusia,sesuaidenganPasal28H ayat(1)UUD 1945; • Pengawasandanpengendalianolehnegaraatasairsifatnyamutlak; • PrioritasutamayangdiberikanpengusahaanatasairadalahBadan UsahaMilikNegaraatauBadanUsahaMilikDaerah;dan • Pemerintahmasihdimungkinkanuntukmemberikanizinkepadausahaswastauntukmelakukanpengusahaanatasair dengansyarat-syarattertentudanketat. PP 22/1982 ttg Tata Pengaturan Air PeraturanMenteri ESDM ttgPengelolaan Air Tanah (BARU) UU 23/2014 ttg Pemerintah Daerah KeputusanMenteri ESDM ttgPenetapan Batas Cekungan Air Tanah (BARU)

8. SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AIR TANAH DI INDONESIA S/D TAHUN 2017 HINDIA BELANDA KEMERDEKAAN SETELAH KEMERDEKAAN 1945 1970 - 1990 2000 - 2014 2018 2015-2017 UUD 1945 UU 23/2014 ttg Pemda Staatblat 1871 UNDANG-UNDANG UU 11 / 1974 ttg Pengairan Aglemen Water Reglemen 1936 RUU 2018 ttg Sumber Daya Air UU 7/2004 ttg Sumber Daya Air Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 MEMBATALKAN MEMBERLAKUKAN KEMBALI PP 121/2015 ttg Pengusahaan Sumber Daya Air PP 22 / 1982 ttg Tata Pengaturan Air PP 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air Mengatur AIR PERMUKAAN PERATURAN PEMERINTAH PP 43/2008 ttg Air Tanah Mengatur AIR TANAH Beberapa Permen ESDM terkait Air Tanah Beberapa Permen ESDM terkait Air Tanah PERAN KESDM Beberapa Permen ESDM terkait Air Tanah PERATURAN MENTERI

9. RUU SDA 2018 UU SDA 7/2004 Penguasaan Negara danHak Rakyat atas Air Penguasaan SDA dikuasai Negara dandipergunakanutksebesar-besarkemakmuran Rakyat Penguasaan SDA dikuasai Negara dandipergunakanutksebesar-besarkemakmuran Rakyat SDA tdkdapatdimilikidan/ataudikuasaiolehperorangan, kelompokmasyarakatataubadanusaha HakGuna Air Pemerintahmenjaminalokasi air bagipemenuhankebutuhanpokok minimal sehari-hari Hakutkmemperolehdanmenggunakansejumlahkuota air sesuaialokasi HakGunaPakai HakGuna Usaha Kegiatanbukanusaha Tanpaizinutkkegiatankeagamaan, kebudayaan, kemasyarakatan Izinutkpenggunaandlmjumlahbesar, mengubahkondisialam, di luassistemirigasi TdkIzin PERIZINAN Izin Izin Pendayagunan Kegiatanbukanusaha Penggunaan Izin Kegiatanusaha

10. PERBANDINGAN OUTLINE ANTARA UU SDA 7/2004 DAN RUU SDA 2018

11. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SAAT INI AIR PEMBAGIAN AIR : AIR HUJAN AIR PERMUKAAN AIR TANAH WADAH AIR : CEKUNGAN AIR TANAH WILAYAH SUNGAI GEOLOGI TOPOGRAFI FAKTOR PEMBATAS : TOPOGRAFI SEKTOR TERKAIT DALAM PENGELOLAAN : PUPR ESDM • UU 11/1974 ttg PENGAIRAN • UU 23/2013 ttg PEMDA • UU 11/1974 ttg PENGAIRAN • UU 23/2013 ttg PEMDA DASAR HUKUM : 5

12. DEFINISI Wilayah Sungai: Kesatuanwilayahpengelolaan SDA dalamsatuataulebihDASdan/ataupulau-pulaukecilygluasnyakurangdariatausamadgn 2000 km2 Cekungan Air Tanah: Suatuwilayahygdibatasiolehbatashidrogeologis, tempatsemuakejadianhidrogeologispt proses pengimbuhan, pengalirandanpelepasan air tanahberlangsung Daerah Aliran Sungai (DAS): Suatuwilayahdaratanygmerupakansatukesatuandgnsungaidananak-anaksungainya, ygberfungsimenampung, menyimpan, danmengalirkan air ygberasaldaricurahhujankedanauataukelautsecaraalamiah, ygbatas di daratmerupakanpemisahtopografisdanbataslautsampaidgndaerahperairanygmasihterpengaruhaktivitasdaratan • DAS dan/atau • Pulau-Pulau Kecil ≤ 2.000 km2 WS • Batas DAS: • Pemisah topografis, dan • Batas laut • Daerah perairan yg masih terpengaruh aktivitas daratan CAT Batas Geologis/Hidrogeologis • HANYA MEMBATASI UNTUK AIR PERMUKAAN !!! • TIDAK MENJELASKAN DEFINISI BATAS HIDROGEOLOGIS !!! 6

13. Peta CAT di DIY Peta DAS di DIY

14. KONSEP WILAYAH PENGELOLAAN SDA KONDISI SAAT INI KONDISI IDEAL BASIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ??? BASIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ??? CEKUNGAN AIR TANAH ??? WILAYAH SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI ? DAERAH ALIRAN SUNGAI CEKUNGAN AIR TANAH DAERAH ALIRAN SUNGAI CEKUNGAN AIR TANAH ??? PULAU2 KECIL LUAS ≤ 2000 KM2 Satu DAS atau lebih 7

15. KONSEP PENGELOLAAN SDA dalam RUU SDA • Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah, dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. • Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat di atas merupakan air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat pada wilayah sungai yang bersangkutan • RUU SDA: • PENYATUAN KEWENANGAN REGIM PERIZINAN, PADA WS YANG SAMA HASIL OVERLAY DGN CAT, MAKA KEWENANGAN PEMBERI IZIN PENGUSAHAAN (AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH) PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG SAMA • TERDAPAT BEBERAPA CAT YG TERPOTONG DAN BERBEDA KEWENANGANNYA • UTK IZIN AT HRS ADA REKOMENDASI DAHULU MENGENAI KETERSEDIAAN AIR PERMUKAAN 8

16. KONSEP WILAYAH PENGELOLAAN SDA dalam RUU TUGAS PEMERINTAH PUSAT (versi 25 Juli 2018): MelaksanakanpengelolaanSumberDaya Air padawilayahsungailintasnegara, wilayahsungailintasprovinsi, danwilayahsungaistrategisnasional, termasukcekungan air tanahpadawilayahsungaitersebut; • Berdasarkan konsep tsbdiatas , sebagaimana dengan gambar pada slide berikut, terdapat beberapa catatan berikut: • Penamaan CAT harus dikaji kembali, karena terdapat beberapa CAT yang sama namun terpotong-potong oleh batas WS • Berubahnya kewenangan, jika mengacu pada kebijakan pengelolaan WS, yang terdapat kewenangan pemberian izin dan rekomendasi teknis di tingkat Pusat, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot • Perlu pengaturan mekanisme pelaksanaan zonasi konservasi AT yang melintasi beberapa WS dengan kewenangan yg berbeda beda 9

17. MENTERI PU, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA MENTERI ESDM, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR TANAH KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR POLA PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RENCANA PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH POLA INTEGRASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR INTEGRASI 1 WS CAT INTEGRASI 2 INTEGRASI 3

18. 3 PILAR PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (AIR TANAH) Sumberdaya Air Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Konservasi SDA PendayagunaanSDA PengendDayaRusak SDA Faktor MANUSIA Faktor ALAM Faktor ALAM+MANUSIA Jaringan Terpadu SistemInformasi SDA WadahKoordinasiPengelolaan SDA PeranMasyarakat dan Dunia Usaha Lembaga PelaksanaPengelolaan SDA Tujuh Asas: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatanumum, keterpaduan &keserasian , keadilan, kemandirian, transparansi & akuntabilitas

19. SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK (1) • Dalam NA dijelaskanbahwa NA inidisusununtukpenyusunandrafRaPerdatentangpengendalian, pengelolaan dan pemanfaatansumberdaya air, tetapi Draft RaperdanyaadalahPengelolaanSumberdaya Air. • Tujuan NA belumtercapai, misalnyatujuan no.2 mengkajipotensisumberdaya air di DIY, dalam NA tidakadainformasiygmenggambarkanpotensisumberdaya air di DIY; demikian juga tujuanlainnya. • Konsepdasarpengelolaan SDA yang dianut di dunia internasionaladalah 3 pilarpengelolaan SDA (sepertiygdistandardkan oleh PBB dalamkonsep IWRM), dan telahditerapkandalam UU SDA No. 7/2004 danperaturanperundanganturunannyatentang SDA di Indonesia. Konsepinitidakpernahdibahasdalam NA. • Dalamnaskah NA, seharusnyadibahastentangKebijakanPengelolaan SDA – StrategisPengelolaan SDA – RencanaPengelolaan SDA – PelaksanaanPengelolaan SDA pada setiap Pilar Pengelolaan SDA secaraberkesinambunganmenjadisatukesatuankebijakanpengelolaan SDA yang salingterkait. • Dalam NA belumadabahasan/kajiantentang 6 Prinsip Dasar Batasan PengelolaanSumberDaya Air sesuaiamarputusan MK dankaitannyadenganmateri/isi draft RaperdaPengelolaan SDA, dimana 6 prinsipdasartersebutseharusnyamenjadirohisiperaturanperundangantentang SDA yang baru.

20. SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK (2) • Pengelolaan SDA seharusnyamewadahisemuajenissumberdaya air, yaitusumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Dalam NA, tidakmembahastentang air permukaandanwilayahSDAnyasertapotensinya, tetapidalam draft Raperda 90% materinyamemcakupkebijakanpenglolaan SDA dari air permukaan. • Sebaliknyadalam NA justrumembahassumberdaya air tanah dan CAT, yang di dalam draft Raperdatidakdiatur. • Bahasanwilayahsumberdaya air tidakpernahdibahasdalam NA, dimanamasalahwilayahsumberdaya air inimenjadidasardalampenentuandanimplementasikebijakanpengelolaan SDA. • Bahasantentangkewenangandalampengelolaan SDA berdasarwilayahsumberdaya air (DAS dan CAT) yang selamainiditerapkandalamsemuaperaturanperundangan SDA tidakpernahdibahasdalam NA, demikian juga integrasipengelolaan DAS dan CAT, halinisangatpentingdalampenyusunan program-program kebijakanpengelolaan SDA. • Data yang digunakanuntukmenggambarkankondisi dan permasalahan SDA di DIY umumnyasudah Out Of Date, data tersebut di DIY sangatpesatperkembangannya. Di tahun 2018 initelahdilakukan updating kondisi dan permasalahansumberdaya air permukaan dan air tanah yang sangatbanyak.

21. SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH RAPERDA (1) • RUU tentang SDA masihdalamtahapanpembahasan di DPR RI, belummenghasilkan Draft Final, masihterusberkembang dan berubah-ubahmateri dan isinya, bersifatsangatdinamis. PerludipertimbangkanterbitnyaPerdatentangPengelolaan SDA di tingkat Daerah sebelumadanya UU SDA yang berlaku agar peraturan yang adatidaksalingbertentangan. • RaperdaPengelolaan SDA harusmencakuppilar-pilarpengelolaan SDA yang sudahmenjadi standard dalamkebijakandalampengelolaan SDA (Konservasi-Pendayagunaan-PengendalianDayaRusaksertapilar-pilarpendukungnya). • RaperdaPengelolaan SDA harusmencakuppengaturansemuasumberdaya air sesuaicakupannya/definisinya, yaitu air permukaan dan air tanah (walaupuntidakterlaludetil). • Pengaturansecaralebihdetilmasing-masingsumberdaya air (air permukaan dan air tanah) dapatdiaturdalamperaturanterpisah di tingkatbawahnya. (Seperti RUU SDA yang diturunkandalam PP tentang Air Tanah dan PP tentang Air Permukaan).

22. SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH RAPERDA (2) • Batasan kewenangan Wilayah Sumberdaya Air harusdimasukkandalampengaturanpadaRaperda, termasuk Wilayah Kewenanganmasing-masingjenissumberdaya air (DAS dan CAT). • Masih perluditambahkandefinisibeberapaistilahpentinglainnya, misalnyadefinisi air permukaan, air tanah, mata air, CAT dst. • BelumadapasaltentangAsas-Asas yang mendasariPengelolaan SDA. • IntergrasiPembahasanKebijakandanKewenangansetiap Wilayah SDA belumdiaturdalam draft Raperda. • PembahasantentangSumberdaya Air Tanah hanyaada 1 pasalbersamaandenganIrigasi dan terlalusingkat, sehinggadapatmenyulitkanpengaturan yang lebihdetil pada peraturan di bawahnya. • Mata air yang merupakan salah satusumber air yang sangat vital danstrategisbelum di atur.

23. SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH RAPERDA (2) • Penyebutan Lembaga Pendidikan Tinggi pada Bab VIII danbeberapapasal lain, sangatmembatasiperanserta Lembaga Pendidikan selain Pendidikan tinggipada program kebijakanPengelolaan SDA. • PengaturanPerizinandalam SDA tidakdapatdisamakanantaraperizinanuntuksumberdaya air permukaandan air tanah, keduanyamempunyaikarakteristik yang sangatberbedadandikelola di bawahkewenangan Kementerian yang berbeda. • SecarakeseluruhanmateriRaperdabelummengakomodasi6 Prinsip Dasar Batasan PengelolaanSumberDaya Air sesuaiamarputusan MK secarategas. • Berdasarkanisi/materidalam Draft Raperda, maka Draft tersebutlebihcocokuntukPerdaPengelolaan Air Permukaan. • USULAN : • Pengelolaan SDA seharusnyadiatur di tingkat Pusat, setingkatUndang-Undang • Pengelolaan Air Permukaan, Pengelolaan Air Tanah danPengelolaanhallainnyaterkait SDA di atur di bawahtingkatUndang-Undang.

24. TERIMA KASIH