Fasilitas Upaya Kesehatan Perorangan Swasta Nirlaba dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan

1. Fasilitas Upaya Kesehatan Perorangan Swasta Nirlaba dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Amal C Sjaaf Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Indonesia

2. Dasar Hukum UUD 1945 • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan • Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara • Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

3. UUD 40-2004 ttg SJSN • Jenis program jaminan sosial meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian • Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah • Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan • Manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

4. PerPres 72-2012 ttg SKN • Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan barang publik (public good) yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. • Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya diharapkan akan mencapai universal health coverage sesuai dengan UU 40-2004 ttg SJSN dan UU 24-2011 ttg BPJS. • Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.

5. PerPres 72-2012 ttg SKN • Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primer untuk penduduk miskin dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan golongan ekonomi lainnya dibiayai dalam sistem pembiayaan yang diatur oleh Pemerintah. • Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. • Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan sekunder baik rumah sakit setara kelas C serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta.

6. PerPres 72-2012 ttg SKN • Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilaksanakan di rumah sakit umum, rumah sakit khusus setara kelas A dan B, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik dan juga termasuk klinik khusus, seperti pusat radioterapi • Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk • Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan tersier dapat didirikan melalui modal patungan dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. PerPres 12-2013 ttg Jamkes • Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. • Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan. • Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

8. PerPres 12-2013 ttg Jamkes • Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. • BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. • BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA- CBG’s).

9. Fasyankes Perorangan dengan penadanaan ZISWAF • Memberikan pelayanan kesehatan perorangan disetiap jenjang dengan mutu dan tingkat keselamatan pasien yang tinggi tanpa membedakan status sosial-ekonomi mereka yang membutuhkan bantuan • Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan disetiap jenjang dengan menggunakan ZISWAF sebagai sumber utama pendanaan sesuai dengan pemenuhan hak penerima layanan • Berperan aktif dalam pelaksanaan Jamsoskes khususnya bagi peserta PBI (fakir miskin dan orang tidak mampu) • Memberi masukan kepada Kementerian Sosial dalam hal penentuan kriteria kelompok masyarakat PBI dikaitkan dengan kelompok penerima layanan di fasyankes perorangan dengan pendanaan ZISWAF

10. Fasyankes Perorangan dengan penadanaan ZISWAF • Memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan dalam hal penetapan standar dan mutu pelayanan kesehatan perorangan disetiap jenjang tanpa pembedaan • Memberi masukan kepada BPJS untuk tidak diskriminatif dalam penetapan besaran PBI yang cenderung berakibat kepada pembedaan pemberian layanan kesehatan perorangan • Memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan dalam hal penetapan besaran kapitas dan INA-CBG yang merujuk kepada standar pelayanan dengan mutu dan tingkat keselamatan pasien yang tinggi • Apabila terdapat perbedaan biaya layanan kesehatan perorangan dengan besaran kapitasi dan INA-CBG maka dana ZISWAF bisa digunakan untuk menutup selisih tsb.

11. Fasyankes Perorangan dengan penadanaan ZISWAF • Tetap bertanggung jawab bagi kelompok yang masih berhak mendapatkan pendanaan ZISWAF tapi tidak termasuk PBI • Mengunakan dana ZISWAF untuk penguatan SDM pelayanan kesehatan perorangan disetiap jenjang