1 / 23

FILSAFAT PANCASILA

FILSAFAT PANCASILA. LINGKUP PENGERTIAN FILSAFAT. A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU. B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP. C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALAN. FILSAFAT.

brett-burns
Télécharger la présentation

FILSAFAT PANCASILA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FILSAFAT PANCASILA

  2. LINGKUP PENGERTIAN FILSAFAT A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALAN FILSAFAT D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANGAN YANG KOMPREHENSIF

  3. DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA PANCASILA SEBAGAISISTEM FILSAFAT DASAR EPISTEMOLOGISSEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

  4. ESENSI FILSAFAT PANCASILA ESENSI NEGARA DASAR ONTOLOGIS SUBJEK PENDUKUNG NEGARA HUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARA

  5. SUMBERPENGETAHUAN SISTEM PENGETAHUAN DASAR EPISTEMOLOGIS DASAR KEBENARAN PENGETAHUAN CARA MENDAPATKAN PENGETAHUAN

  6. 1. HAKIKAT NILAI DASAR AKSIOLOGIS 2. SUMBER NILAI 3. STRUKTUR NILAI

  7. SUMBER HUKUM FORMAL SUMBER HUKUM NILAI MATERIAL FAKTA

  8. VALUE FACT NORM

  9. NILAI-NILAI HUKUM TUHAN, HUKUM KODRAT, HUKUM ETIS, HUKUM FILOSOFIS YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IALINEA IIALINEA IIIALINEA IV HUKUM KODRATHUKUM ETISCITA-CITA KEMERDEKAANHUKUM TUHANHUKUM ETIS SUMBER BAHANDANSUMBER NILAI HUKUM FILOSOFIS(PANCASILA) SUMBER BENTUKDAN SIFAT PELAKSANAANNEGARAINDONESIA HUKUM POSITIVDANPELAKSANAANNYA PELAKSANAANNEGARAINDONESIA

  10. TRANSFORMASI DINAMIS DALAM BIDANG KENEGARAAN DARI DASAR FILSAFAT NEGARA DASAR FILSAFAT NEGARA SISTEM POLITIK NEGARA PENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM NEGARA

  11. FILSAFAT PANCASILA DASAR FILOSOFIS NEGARA DERIVASI BIDANG KENEGARAAN REALISASI PRAKSIS UNIVERSAL NILAI KOLEKTIF NORMA KHUSUS EMPIRIS FAKTA

  12. SEBAB PERTAMA • (KAUSA PRIMA) • SGL. Sesuatu berasal dr TUHAN • Manusia berasal dari TUHAN TUHAN SEBAB AKIBAT MANUSIA TIDAK LANGSUNG • Negara berasal dari manusia • Negara  Lembaga • kemanusiaan • Negara  lembaga • Kemasya- • rakatan NEGARA KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”. “Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung.

  13. HAKIKAT KODRAT MANUSIA AKALRASAKEHENDAK • JIWA2. RAGA SUSUNAN KODRAT AnorganisVEGETATIFANIMAL MONO DUALIS MONO PLURALIS • MAKHLUK INDIVIDU2. MAKHLUK SOSIAL SIFATKODRAT MONO DUALIS 1. MAKHLUK PRIBADI BERDIRI SENDIRI2. MAKHLUK TUHAN KEDUKANKODRAT MONO DUALIS

  14. MANUSIA YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA MEMBENTUK PERSEKUTUAN NEGARA TUJUAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

  15. Pandangan Hidup bangsa (ideologi nasional) Pandangan Hidup masyarakat Pandangan Hidup Negara (Ideologi negara) Hubungan Timbal Balik

  16. KETERLIBATAN SUBJEKPENDUKUNG IDEOLOGIDIPENGARUHI 3 HAL : • LOGOS Rasionalitas atau penalaran • PATHOS Transformasi. • ETHOS Kesusilaan

  17. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DNG TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA Yang meliputi 4 Syarat yaitu : 1. Adanya kesatuan subjek yang mengandakan peraturan-peraturan hukum. 2. Adanya kesatuan asas kerokhanian yang meliputi seluruh peraturan-peraturan hukum. 3. Adanya kesatuan waktu di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. 4. Adanya kesatuan wilayah di mana kesatuan hukum itu berlaku KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA Pembukaan memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. 1 2 Memasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggi Maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak bisa di ubah.

  18. PEMBUKAAN UUD 1945 • SIFAT MUTLAK  HAKIKAT • Kemerdekaan hak segala bangsa • Bangsa terdiri dari manusia • Hak Kodrat • Hak Moral I c. Peri Kemausiaan d. Peri Keadilan Wajib Kodrat Wajib Moral • Perjuangan bgs. Indonesia • Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan. • c. Cita-cita kenegaraan. • - Merdeka • - Bersatu • - Berdaulat, adil dan makmur Hak Kodrat Dan Hak Moral Menjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara II Satu negara Negara Persatuan Satu wilayah Dan bangsa III

  19. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Didorong oleh keinginan Luhur Memenuhi hak Kodrat. Kembali proklamasi III • Nilai religius • Nilai moral • pernyataan a. Tujuan Khusus - Melindungi segenap bgs. Indonesia dan selrh tumpah darah Indonesia - Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa b. Tujuan umum melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. IV Tujuan Negara

  20. Ketentuan diadakannya UUD negaramaka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara Indonesia 3. Bentuk negara yang berbentuk dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat 4. Dasar Kerokhanian (filsafat) Negara yang berdasar Kepada ……….. PANCASILA Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945

  21. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DG BATANG TUBUH UUD 1945 ALINEAIIIIIIIV Tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ Rangkaian peristiwa yang mendahului terben-tuknya negara, dasar-dasar pemikiran/ latar belakang pendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia dalam wujud negara Indonesia • Mencakup beberapa segi UUD ditentukan akan adaYang diatur dalam UUD ialah tentang pembentukan pemerintahan. Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala. Aspek penyelenggaraan negara.Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan RakyatDi tetapkannya dasar kerokhanian Negara (Pancasila). Mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal dan organis IV Dijabarkan (dikongkriti-sasikan) UUD 1945

  22. Etika Hukum Etika Bisnis Etika Lingkungan Etika Profesi Etika Politik LINGKUP ETIKA ETIKA UMUM ETIKA ETIKA INDIVIDUAL ETIKA KHUSUS ETIKA SOSIAL

  23. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA KEPRIBADIAN BANGSA IDENTITAS NASIONAL IDENTITAS NASIONAL FILSAFAT PANCASILA IDEOLOGI NEGARA DASAR NEGARA RI NORMA PERATURAN PERUNDANGAN RULE OF LAW HAK DAN KEWAJIBAN WNI RULE OF LAW DEMOKRASIDAN HAM E T I K A P O L I T I K GEOPOLITIK INDONESIA GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL

More Related