Tindak Pidana KORUPSI

LembagaBantuanHukum TindakPidanaKORUPSI Created : Ni WayanSukarni, SH Hotel Grand Santhi, 01 Oktober 2013

Korupsimerupakanfenomenasosial yang hinggakinimasihbelumdapatdiberantasolehmanusiasecaramaksimal. Korupsitumbuhseiringdenganberkembangnyaperadabanmanusia. Tidakhanyadinegerikitatercinta, korupsijugatumbuhsuburdibelahandunia yang lain, bahkandi Negara yang dikatakan paling majusekalipun. Korupsi

Korupsiberasaldaribahasalatin, Corruptio-Corrumpere yang artinyabusuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikataumenyogok. Korupsimenurut Huntington (1968) adalahperilakupejabatpublik yang menyimpangdarinorma-norma yang diterimaolehmasyarakat, danperilakumenyimpanginiditujukandalamrangkamemenuhikepentinganpribadi.Korupsimerupakanperbuatancurang yang merugikan Negara danmasyarakatluasdenganberbagaimacam modus. Seorangsosiolog Malaysia Syed Hussein Alatassecaraimplisitmenyebutkantigabentukkorupsiyaitusogokan (bribery), pemerasan (extortion), dannepotisme. Pengertian Korupsi

Alatasmendefinisikannepotismesebagaipengangkatankerabat, teman, atausekutupolitikuntukmendudukijabatan-jabatanpublik, terlepasdarikemampuan yang dimilikinyadandampaknyabagikemaslahatanumum (Alatas 1999:6). IntiketigabentukkorupsimenurutkategoriAlatasiniadalahsubordinasikepentinganumumdibawahtujuan-tujuanpribadi yang mencakuppelanggaran-pelanggarannorma-norma, tugas, dankesejahteraanumum, yang dibarengidengankerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dansikapmasabodohterhadapakibat yang ditimbulkannyaterhadapmasyarakat.

Istilahkorupsidapat pula mengacupadapemakaiandanapemerintahuntuktujuanpribadi. Definisiinitidakhanyamenyangkutkorupsimoneter yang konvensional, akantetapimenyangkut pula korupsipolitikdanadministratif. Seorang administrator yang memanfaatkankedudukannyauntukmenguraspembayarantidakresmidaripara investor (domestikmaupunasing), memakaisumberpemerintah, kedudukan, martabat, status, ataukewenangannnya yang resmi, untukkeuntunganpribadidapat pula dikategorikanmelakukantindakkorupsi. Mengutip Robert Redfield, korupsidilihatdaripusatbudaya, pusatbudayadibagimenjadidua, yaknibudayakraton (great culture) danbudayawongcilik (little culture). Dikotomibudayaselaluada, dandikotomitersebutlebihbanyakdengansubyektifitaspadabudayabesar yang berpusatdikraton. Kratondianggapsebagaipusatbudaya. Bilaterdapatpusatbudaya lain diluarkraton, tentudianggaplebihrendahdaripadabudayakraton. Meskipadahakikatnyaduabudayatersebutberdirisendiri-sendirinamuntetapadabocoranbudaya. Lanjutan.......

Ketiadaanataukelemahankepemimpinandalamposisi-posisikunci yang mampumemberiilhamdanmempengaruhitingkahlaku yang menjinakkankorupsi. • Kelemahanpengajaran-pengajaran agama danetika. • Kolonialisme, suatupemerintahanasingtidaklahmenggugahkesetiaandankepatuhan yang diperlukanuntuk membendungkorupsi. • Kurangnyapendidikan. • Adanyabanyakkemiskinan. • Perubahanradikal, suatusistemnilai yang mengalamiperubahanradikal, korupsimunculsebagaipenyakittransisional. Sebab-SebabKorupsi

Keadaanmasyarakat yang semakinmajemuk. • Greeds(keserakahan) : berkaitandenganadanyaperilakuserakah yang secarapotensialadadidalamdirisetiaporang. • Opportunities(kesempatan) : berkaitandengankeadaanorganisasiatauinstansiataumasyarakat yang sedemikianrupa, sehinggaterbukakesempatanbagiseseoranguntukmelakukankecurangan. • Needs(kebutuhan) : berkaitandenganfaktor-faktoryamgdibutuhkanolehindividu-individuuntukmenunjanghidupnya yang wajar. • Exposures(pengungkapan) : berkaitandengantindakanataukonsekuensi yang dihadapiolehpelakukecuranganapabilapelakudiketemukanmelakukankecurangan, dll.

Korupsitelahdidefinisikansecarajelasoleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalampasal-pasalnya. Berdasarkanpasal-pasaltersebut, terdapat 33 jenistindakan yang dapatdikategorikansebagaikorupsi. 33 tindakantersebutdikategorikankedalam 7 kelompokyakni : • Korupsi yang terkaitdenganmerugikankeuangan Negara • Korupsi yang terkaitdengansuap-menyuap • Korupsi yang terkaitdenganpenggelapandalamjabatan • Korupsi yang terkaitdenganpemerasan • Korupsi yang terkaitdenganperbuatancurang Macam-MacamKorupsi

Korupsi yang terkaitdenganbenturankepentingandalampengadaan • Korupsi yang terkaitdengangratifikasi, dll. • MenurutAditjandradaridefinisitersebutdigabungkandandapatditurunkanmenjadidihasilkantigamacam model korupsi (2002: 22-23) yaitu: Model korupsi lapis pertama Beradadalambentuksuap (bribery), yaknidimanaprakarsadatangdaripengusahaatauwarga yang membutuhkanjasadaribirokratataupetugaspelayananpublikataupembatalankewajibanmembayardendakekasnegara, pemerasan (extortion) dimanaprakarsauntukmemintabalasjasadatangdaribirokratataupetugaspelayanpubliklainnya.

Model korupsi lapis kedua Jaring-jaringkorupsi (cabal) antarbirokrat, politisi, aparatpenegakanhukum, danperusahaan yang mendapatkankedudukanistimewa. MenurutAditjandra, padakorupsidalambentukinibiasanyaterdapatikatan-ikatan yang nepotisantarabeberapaanggotajaring-jaringkorupsi, danlingkupnyabisamencapai level nasional. • Model korupsi lapis ketiga Korupsidalam model iniberlangsungdalamlingkupinternasionaldimanakedudukanaparatpenegakhukumdalam model korupsi lapis keduadigantikanolehlembaga-lembagainternasional yang mempunyaiotoritasdibidangusahamaskapai-maskapaimancanegara yang produknyaterlebiholehpimpinanrezim yang menjadianggota jarring-jaringkorupsiinternasionalkorupsitersebut. Lanjutan......

KasusKorupsipadaJajaranPemerintahan Daerah Kota Surakarta KorupsiAnggaran DPRD Kota Solo olehmantananggota DPRD Solo periode 1999-2004, HasanMulacheladanHeru S. Notonegoro yang Dituntut 3,5 tahunhukumanpenjara. Merekadinilaibersalahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-sama, yang mengakibatkankerugiannegarasekitarRp 4,27 miliar. Yang padaakhirnyamerekabebas.KorupsiMantanpejabatDinasPerindustriandanPerdagangan Surakarta Abdul Mutholib, yang dijatuhihukumanpenjaraduatahundandendaRp 25 jutasubsidersatubulan. Selainitu, terdakwadiharuskanmembayaruangpenggantisebesarRp 34.795.681 bersamadenganterdakwalainnya, yaknimantanKepalaDisperindagMasrinHadi. Contoh Kasus Korupsi

Merekadinilaibersalahmelakukanstudi banding fiktifke Bali pada 5-9 Desember 2006, danke Surabaya pada 15-19 Desember 2006. selainitu, Abdul MutholibjugamelakukantindakpidanakorupsiProyekWisataKulinerdengannilailebihdariRp 200 juta yang seharusnyadanatersebutdisimpandikasdandikeluarkansesuaikebutuhan.Kasuskorupsidana APBD 2003 yang dilakukanoleh 42 anggota DPRD Kota Surakarta periode 1999-2004. Dari 42 orangtersebut, lima diantaranyatelahmenjalanipemeriksaan, yaituBambangMudiarto, Ipmawan Muhammad Iqbal, Mujahid, Rio Susenodan H. SaliBasuki.KasusKorupsimantanWali Kota Surakarta, SlametSuryantosebagaitersangkadalamkasusdugaankorupsipengadaanbuku ajar kotainipadatahun 2003 senilai Rp3,7 miliar.

MenurutBaharuddinLopa, mencegahkorupsitidaklahbegitusulitkalaukitasecarasadaruntukmenempatkankepentinganumum (kepentinganrakyatbanyak) diataskepentinganpribadiataugolongan. Iniperluditekankansebabbetapa pun sempurnanyaperaturan, kalauadaniatuntukmelakukankorupsitetapadadihatiparapihak yang inginkorup, korupsitetapakanterjadikarenafaktor mental itulah yang sangatmenentukan. Dalammelakukananalisisatasperbuatankorupsidapatdidasarkanpada 3 (tiga) pendekatanberdasarkanalurproseskorupsiyaitu: • Pendekatanpadaposisisebelumperbuatankorupsiterjadi, • Pendekatanpadaposisiperbuatankorupsiterjadi, • Pendekatanpadaposisisetelahperbuatankorupsiterjadi. Cara Pencegahan Dan StrategiPemberantasanKorupsi

Transparansiperencanaan Program Pengganggaran. • Penerapan Pembuktian terbalik secara murni dan memberi perlindungan hukum pada saksi pelapor. • Hukuman yang sangatberatpadaaparatpenegakhukum yang korupsipadawaktumenanganikasuskorupsi • Presidendanwakilpresidenmempunyaikomitmen yang kuatdankonsistendalampemberantasankorupsi. • Mendukungpenegakanhukum yang telahberhasildilakukanoleh KPK (Merealisir RUU Anti-Korupsi;RUU KPK;UU PengadilanTindakPidanaKorupsi) Lanjutan......

KomisiPemberantasanKorupsi, ataudisingkatmenjadiKPK, adalahkomisidi Indonesia yang dibentukpadatahun 2003 untukmengatasi, menanggulangidanmemberantaskorupsidi Indonesia. KomisiinididirikanberdasarkankepadaUndang-UndangRepubli IndonesiaNomor 30 Tahun 2002 mengenaiKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi. Lembaga yang mencegah korupsi

Orde Lama DasarHukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960 Antara 1951 - 1956 isukorupsimulaidiangkatolehkoranlokalseperti Indonesia Raya yang dipanduMochtarLubisdanRosihan Anwar. PemberitaandugaankorupsiRuslanAbdulganimenyebabkankorantersebutkemudiandibredel. Kasus 14 Agustus 1956 iniadalahperistiwakegagalanpemberantasankorupsi yang pertamadi Indonesia, dimanaatasintervensi PM Ali Sastroamidjoyo, RuslanAbdulgani, sang menteriluarnegeri, gagalditangkapolehPolisiMiliter. Sebelumnya Lie HokThaymengakumemberikansatusetengahjuta rupiah kepadaRuslanAbdulgani, yang diperolehdariongkoscetakkartusuarapemilu. DalamkasustersebutmantanMenteriPenerangankabinetBurhanuddinHarahap (kabinetsebelumnya), SyamsudinSutanMakmur, danDirekturPercetakan Negara, Pieter de Queljoeberhasilditangkap. • OrdeBaru DasarHukum: UU 3 tahun 1971 Korupsiordebarudimulaidaripenguasaantentaraatasbisnis-bisnisstrategis. Dasar Hukum

Reformasi DasarHukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasankorupsidi Indonesia saatinidilakukanolehbeberapainstitusi: 1. Tim Tastipikor (TindakPidanaKorupsi) 2. KomisiPemberantasanKorupsi 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga non-pemerintah: Media massaOrganisasimassa (mis: ICW)

Tindak Pidana KORUPSI