PEMIDAnAaN DALAM TINDAKAN PIDANA KORUPSI

1. PEMIDAnAaN DALAM TINDAKAN PIDANA KORUPSI Oleh : R. AzharyadiPriakusumah, SH., MH. WakilKetua PN Ciamis Hakim TIPIKOR Jawa Barat Ketua STAI Al-AzharyCianjur

2. PERKEMBANGAN TEORI PEMINDAnaAN • Sejalan dengan aliran abolisionis yang mengintrodusir untuk menuju pada upaya pembaharuan pemidanaan, dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir, muncullah inspirasi dan wacana baru dalam upaya menjawab ketidakpuasan terhadap efektivitas bekerjanya hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Jika aliran abolisionis menghapuskan sistem

3. PERADILAN RESTORATIF • Karena sistem peradilan pidana yang dipandang kurang bermanfaat, sementara alran perdilan restoratif tetap berupaya mempertahankan mekanisme dengan kerangka yang berbeda • Peradilan restoratif melakukan inprovisasi dengan memfokuskan perhatian serta menyimbangkan kepentingan didalam penyelesaian suatu perkara bukan hanya

4. semata-mata pada kepentigan pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan masyarakat. Selajutnya pemidanaan bergerak pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang seyogianya dapat menguntungkan bagi semua pihak

5. SUMBER HUKUM • MATERIEL : • KUHP • UU No. 31 th. 1999 • UU No. 20 th. 2001 B. Formel • UU No. 8 Th. 1981 (KUHP) • UU No. 30 Th. 2002

6. TUJUAN PEMIDANAAN • Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaka norma hukum demi perlindungan masyarakat • Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tidak pidana, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat • Memasyarakatkan terpidana melalui cerrectional service • Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

7. UNSUR PEMIDANAAN • Pemidanaan harus mengandung rasa kehilangan (devriation) atau netapa / kesengsaraan. (Distress) yang seharusnya dirumuskan secara wajar dan proporsional • Pemidanaan harus dijatuhkan oleh institusi yang berwenang (memiliki legitimasi) • Institusi yang berwenang berhak menjatuhkan pidana hanya terhadap subyek yang telah terbukti bersalah melalui proses pembuktian sesuai aturan hukum yang berlaku

8. BASIS PEMIDANAAN DIATUR DALAM PASAL 10 KUHP • Pasal 10 buku I KUHP sebagai aturan umum ketentuan pemidanaan yang menjadi dasar / sumber ketentuan peidana pada perundang-undangan lain “4 (empat) jenis pidana pokok dan 3 (tiga) jenis pidana tambahan. Jenis pdana pokok adalah : • Pidana Mati • Pidana Penjara • Pidana Kurungan • Pidana Denda

9. Sedangkan jenis pidana tambahan ialah: • Pencabutan hak – hak tertentu • Perampasan barang-barang tertentu • Pengumuman putusan hakim

10. PIDANA MATI • Tentang pidana mati yang pelaksanaanya diatur dengan perpres No. 2/1964 jo. UU No. 5/1969, ttg. Tata cara pelaksanaan pidana mati, dilaksanakan dengan jalan ditembak mati dihadapan regu tembak catatan : Pidana mati kini menjadi kontroversi karena pendapat yang kontra menyatakan sesuai pasal 28 I UUD 1945, bahwa hak untuk hidup sebagai salahsatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

11. PASAL 12 KUHP PIDANA PENJARA • Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu • Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari, dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. • Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu,

12. Atau anatara pidana penajara seumur hidup dan selama waktu tertnetu ; begitu juga dala hal batas lima belas tahun dapa dilampaui karena perbarengan (concursus) (pasal 63, 65, 66 KUHP) pengulangan (residivis) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52, 52 a. 4. Pidana penjara selama waktu tertntu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

13. PIDANA KURUNGAN Pasal 18 KUHP • Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun • Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a. Kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan • Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari tahun empat bulan

14. PIDANA DENDA Pasal 30 • Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen, • Jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan, • Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan

15. KURUNGAN PENGGANTI TIDAK BOLEH LEBIH 8 BULAN 4. Jika pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a. Maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan. 5. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

16. LAMANYA PIDANA PENJARA PENGGANTI Pasal 18 (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok (pasal 18 (3) ). Ahli waris tersangka / terdakwa / terpidana korupsi dapat digugat membayar kerugian negara (pasal 35 (1) ).

17. ASAS – ASAS PEMIDANAAN PERKARA TIPIKOR • Bersifat komulasi beberapa ketentuan mengatur ancaman pidana yang bersifat komulasi dan alternatif (pasal 2 s/d 13) (double tract system) • Mengatur ancaman pidana minimum dan maksimum (antara 1th. Sampai 20 th) dan ancaman pidana denda antara Rp. 50 Juta sampai 1 Miliyar • Pidana tambahan yang diatur dalam KUHP dalam pasal tertntu plus ketentuan dalam pasal 18 antara lain “perampasan dan pembayaran uan pengganti”

18. PIDANA TAMBAHAN PERMAPASAN 1. Pasal 18 (1) UU No. 31 th. 1999 yo. UU No. 20 th. 2001 (a) : perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahan-perusahan mikik terpidana dimana tindak pindana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut

19. PERAMPASAN HARTA BENDA PIHAK KETIGA Pasal 19 • Putusan pengadilan mengenai perampasan barang – barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan • Dalam hal putusan pengdilan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum

20. (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (4) Dalam keadaan sebagaimaa dimaksud dalam ayat 2, hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum

21. Catatan : Apabila keberatan pihak ketiga diterma oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada phak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut

22. PERAMPASAN HARTA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA Pasal 38 (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (6) Penetepan perampasan sebagamana dimaksud dalam ayat 5, tidak dapat dimohonkan upaya banding.

23. PENYELAMATKAN UANG NEGARA Ketentuan pasal 38 (5) dimaksud untuk menyelematkan uang / kekayaan negara, tanpa mengabaikan kepentingan pihak ketiga, oleh karena itu selanjutnya diatur dalam ayat (7) “setiap orang yang berkepentingan” dapat mengajukan keberatan pada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu 30 (tiga pulu) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

24. IN ABSENSIA & PERAMPASAN Pasal 38 Ayat (1) dalam hal terdakwa telah dipanggil secara syah, dan tidak hadir disidangkan pengadilan tanpa alasan yang syah maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya Ayat (3) putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pangadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan melalui kuasanya.

25. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN IN ABSENSIA Pasal 38 terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Catatan : • Putusan in absensia terdakwa yang sengaja melarikan diri (itikad buruk), jika diberikan hak banding seyogianya hadir sendiri (tidak boleh diwakili kuasa) Dari segi pemberantasan tipikor, ketentuan mana tidak menunguntungkan. Karena akan mendorong para pelaku melarikan diri, toch akan tetap mendapat perlindungan hukum dan hak upaya hukum sam dengan yang hadir dipersidangan

26. PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI • Pasal 17 selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3,5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dala pasal 18. • Pasal 18 (1.b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

27. UANG PENGGANTI TIDAK DIBAYAR Pasal 18 (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hurup b, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

28. HARTA BENDA TIDAK MENCUKUPI • Pasal 18 (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini dan lamanya pidana tersebut suda ditentukan dalam putusan pengadilan.

29. KORPORASI SEBAGAI PELAKU • Pasal 20 aya (1) dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Catatan : • Ketentuan ini belum di implementasikan sesuai semangatnya. Selama ini hanya diajukan pengurusnya saja, sehingga korporasi yang dimiliki harta kekayaan terpisah dengan pengurusnya, jarang diajukan sebagai tersangka/terdakwa

30. KORPORASI DIAJUKAN BERSAMA SAMA PENGURUS • Dilihat dari aspek perampasan asset, maka seyogianya pengurus dan korporasi diajukan bersama sama. Sehingga negara akan dapat menarik kembali asset/uang negara yang diperoleh dari korupsi. • Pasal 20 (2) tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama.

31. KORPORASI DIWAKILI PENGURUS • Pasal 20 (3) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, pengurus yang mewakili sebagimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

32. PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI • Pasal 20 (6) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat pengurus berkantor. • Pasal 20 (7) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya “denda” dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga)

33. PIDANA TAMBAHAN • Pasal 35 pencabutan hak : • 1). Hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah : • Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. • Hak memasuki angkatan bersenjata. • Hak memilih/dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum dan seterusnya butir 4, 5 dan C • 2). Hakim tidak wenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. Pasal 38 jika dilakukan pencabutan Hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut : • Dalam hal pidana mati atau seumur hidup, lamanya pencabutan “seumur hidup”

34. LAMANYA PENCABUTAN • Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahunlebih lama dari pidana pokoknya : • Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun • Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

35. PIDANA PERAMPASAN • Pasal 39 KUHP : • 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. 2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas tetapi hanya dalam Hal-halyang ditentukan di dalam Undang-undang. 3. Perampasan dapat juga dilaksanakan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

36. Catatan : • Ketentuan mana sejalan dengan aturan Umum didalam KUHP. Yakni Pasal : 39 (3) KUHP

37. PEMBUKTIAN TERBALIK DAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN • Pasal 38 B (1) “ Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal : 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 UU No. 20 th. 2001 pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU No. 31 th. 1999, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum di dakwakan, tetapi jga, diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

38. Pasal 38 dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

39. TUNTUTAN PERAMPASAN • Pasal 38 tuntutan perampasan harta benda sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh PU pada saat membacakan tuntutan pada perkara • Pasal 38 B pembuktian bahwa harta benda sebagimana dimaksud dalAm ayat 1 bukan berasal dari TPK diajukan terdakwa pada saat membacakan pembelaan dalam perkara perkara dapat diulang pada sat naik banding/kasasi

40. Pasal 38 B (6) apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalm ayat 1 dan 2 harus ditolak oleh hakim

41. GUGATAN PERDATA • Pasal 38 C apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

42. BEBERAPA FAKTOR UNTUK MENENTUKAN PIDANA • 1. besar kecilnya kesalahan pelaku tindak pidana • 2. motiv dan tujuan perbuatan pidana • 3. sikap batin pelaku tindak pidana • 4. sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana • 5. pengaruh atau akibat perbuatan pelaku terhadap korban atau keluarga korban • Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan berencana dan seriusnya akibat dari perbuatan pelaku

43. KEPASTIAN HUKUM VERSUS KEBENARAN DAN KEADILAN • Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum • Tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan • Semakin serius akibat dan sifat kejahatan maka semakin besar nilai keadilan yang harus dicapai lebih dari nilai kepastian hukum.

44. PIDANA PERCOBAAN DALAM PERKARA TIPIKOR • Pidana percobaan sebaiknya dihindari dan tidak diterapkan dalam perkara tipikor karena tidak sesuai dengan ancaman pidana minimum dalam pidana tipikor, lagi pula Undang-undang tipikor merupakan lek spesialis dari KUHP. Guna menyeimbangan dengan rasa keadilan dimasyarakat, maka dapat diterapkan pengenaan pidana minimal tanpa pidana denda kepada terdakwa (Vide Pasal (3) UU Tipikor

45. TERIMAKASIH DAN SEMOGA ADA MANFAATNYA

46. BOLEHKAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM DISIMPANGI..? • Penerapan ancaman pidana minimal dan atau pidana maksimal didalam UU tipikor tidak dapat disimpangi. Artinya Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal, ancaman pidana didalam UU tipikor merupak lek spesialis dari aturan umum didalam KUHP

47. PIDANA DENDA TANPA PIDANA PENJARA • Didalam UU tipikor pada dasarnya telah mengatur secara khusus ancaman pidana dengan menggunakan double track sistem (dua ancaman pidana pokok) dan didalam beberapa pasal hakim diberikan diskresi yang bersifat pilihan sungguhpun demikian hakim tidak dibenarkan hanya menjatuhkan pidana denda, tanpa pidana badan karena penjatuhan pidana badan akan lebih memiliki dittern effect, dibandingkan jenis pidana lainnya seperti denda atau kurungan.