1 / 17

Membangun Good Governance di OJK

Membangun Good Governance di OJK. Latar Belakang dan Tujuan. Latar Belakang.

casey-booth
Télécharger la présentation

Membangun Good Governance di OJK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Membangun Good Governancedi OJK

  2. Latar Belakang dan Tujuan Latar Belakang • UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkanimplementasigood governance di OJK untukmemastikanbahwafungsipengaturan, pengawasan, penyidikan, danperlindungankonsumenberjalan efektif, efisien, danakuntabel. • OJK wajib memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Tujuan • Memberi pedoman agar penerapan Good Governance dapat dilakukan dengan baik oleh Dewan Komisioner dan pegawai OJK. • Memformulasikanroad map implementasi GoodGovernanceOJK. 2 FGD Good Governance OJK 2014

  3. ApaituGood Governance? Governanceis a process whereby societies or organizations make their important decisions, determine whom they involve in the process and how they render account (Institute On Governance, 2003) Good Governanceis the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders and other stakeholders (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, 2004) Good Governanceadalahpenyelenggaraanpemerintahan yang bebasdaripenyalahgunaanwewenangdankorupsi, serta yang patuhterhadapperaturan/ketentuan yang ditetapkan (IMF, 2007) Good Public Governance(GPG), dapat dimaknai sebagai sistem pengelolaan kewenangan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar negara (KNKG, 2008) FGD Good Governance OJK 2014 3

  4. The House Of Good Governance OJK Governance Outcome Governance Process Governance Structure Governance Principles FGD Good Governance OJK 2014

  5. PrinsipGovernance OJK OECD OJK KNKG (Good Public Governance ) FGD Good Governance OJK 2014

  6. RancanganPedomanGood Governance OJK #1 FGD Good Governance OJK 2014

  7. RancanganPedomanGood Governance OJK #2

  8. RancanganPedomanGood Governance OJK #3

  9. RancanganPedomanGood Governance OJK #4

  10. TerminologiPrinsip Governance OJK Pengambilan Keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif Pengelolaan OJK bebas dari kepentingan politik, pribadi dan pihak lain Kejelasan pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas Dewan Komisioner dan/atau antar DK dengan organ pendukungnya Mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam pengambilan keputusan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kesesuaian pengelolaan OJK dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku FGD Good Governance OJK 2014

  11. StrukturOrganisasi OJK Jenis Lain (Two Tier) StrukturOrganisasi OJK (One Tier) RUPS Dewan Komisaris Direksi Dewan Komisioner Sekretariat Internal Audit Komite-komiteKomisiaris Komite-komiteDireksi External Audit ManajemenResiko Sekretariat Dewan Audit Komite-komite TugasanggotaDewanKomisionermeliputibidangtugasterkaitkodeetik, pengawasan internal melaluimekanismedewan audit, edukasidanperlindungankonsumen, sertafungsi, tugas, danwewenangpengawasanuntuksektorPerbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, danLembagaJasaKeuanganLainnya. OJK memilikistrukturdenganprinsip“checks and balances”. Hal inidiwujudkandenganmelakukanpemisahan yang jelasantarafungsi, tugas, danwewenangpengaturandanpengawasan. Fungsi, tugas, danwewenangpengaturansertapengawasandilakukanolehDewanKomisionermelaluipembagiantugas yang jelas demi pencapaiantujuan OJK FGD Good Governance OJK 2014

  12. StrukturGood Governance OJK Dewan Komisioner Organ Utama OJK Organ Pendukung OJK Sekretariat Dewan Audit Komite-komite Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan OJK/DK Information management System Pelaporan & Komunikasi Tugas &Fungsi Organisasi, SOP Kode Etik Untukmendukungkelancaranpelaksanaanfungsi, tugasdanwewenang OJK, DewanKomisionermembentuk organ pendukung yang mencakupsekretariat, Dewan Audit, KomiteEtik, dan organ lainnyasesuaidengankebutuhan. Organ pendukung yang dibentukolehDewanKomisionerdiketuaiataudikoordinasikanolehsalahseoranganggotaDewanKomisionerberdasarkanrapatDewanKomisioner FGD Good Governance OJK 2014

  13. FungsidanWewenang OJK • OJK mempunyaifungsidanwewenangpengaturan, pengawasan, penegakanhukum (sanksi). Tugasdanwewenangtersebutdapatberpotensiterjadinyapenyalahgunaanwewenang • ProdukpengaturanOJKmelalui: Rule making Rule, diantaranyamelaluimasukandantanggapandaripihaksektorjasakeuangan • Pengawasandanpenegakanhukum : terdapatStandar Operating Procedure & Service Level Agreement FGD Good Governance OJK 2014

  14. DPR, BPK dan Media • Industri PertanggungjawabanTerhadapIndustri UU Nomor 21 Tahun2011 Pasal 34 Sumber Dana OJK PP Nomor 11 Tahun 2014 & POJK Nomor 3/POJK.02/2014 • Manfaat : • Edukasiuntukmeningkatkanliterasikeuanganmasyarakat • Pelayanan yang lebihbaik • Pengaturandanpengawasanlebihbaiksehinggasektorjasakeuanganbisatumbuhlebihbagusdankuat Sumber Dana OJK Pertanggungjawaban ??? FGD Good Governance OJK 2014

  15. Poin Diskusi KonsepPrinsipGood Governance OJK Berdasarkanbest practices prinsip-prinsipGood Governance padalembaganegara/organisasipublik, apakahprinsip GG OJK tersebuttelahmemadai? Prinsipapa yang seharusnyaditambahkan/dikurangi OJK sebagaiorganisasipublik yang mengacupadaGood Public Governance? Konsep/RancanganPedomanGood Governance OJK Berdasarkanbest practices Good Governance, apakahisipedomanGood Governance OJK telahmemadai? Hal apa yang perluditambahkan/dikurangi OJK sebagaiorganisasipublik yang mengacupadaGood Public Governance? KonsepOrgan UtamapadaStrukturOrganisasidi OJK Berdasarkanbest practices Good Governance padalembaganegara/organisasipublik, konsep organ utamadan organ pendukung OJK apakahtelahmemadai? ToolsevaluasiimplementasiGood Governance padalembaganegara/organisasipublik: Berdasarkanbest practices Good Governance, tools apasaja yang dapatdigunakanuntukmengevaluasiimplementasiGood Public Governance di OJK? FGD Good Governance OJK 2014

  16. Referensi • BEI. 2011. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)Versi1.0. Jakarta. • Deloitte. 2013. Developing an Effective Governance Operating Model A Guide For Financial Service Boards And Management Teams. Deloitte. United States. • FRC. 2012. The UK Corporate Governance Code. The Financial Reporting Council Limited. London. • G. John, B. Amos and T. Plumptre. 2003. Principles for Good Governance in The 21stCentury. Policy Brief No.15. Institute On Governance. • IFAC & CIPFA. 2014. International Framework: Good Governance in The Public Sector. • KNKG. 2008. PedomanUmum Good Public Governance Indonesia. KomiteNasionalKebijakan Governance. Jakarta. • OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publication. France. • PGN. 2012. Pedoman Tata KelolaPerusahaan yang Baik. Jakarta. • Republik Indonesia. 2011. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. FGD Good Governance OJK 2014

  17. TerimaKasih….

More Related