1 / 35

PELAYANAN OBAT & ALAT KESEHATAN DI ERA JKN

PELAYANAN OBAT & ALAT KESEHATAN DI ERA JKN. Dr. Endang Diarty Kepala Cabang BPJS Samarinda. www.bpjs-kesehatan.go.id. POKOK BAHASAN. POKOK BAHASAN. Regulasi PELAYANAN OBAT & ALKES. Permenkes No. 71 Tahun 2013 Kepmenkes No. 328/MENKES/SK/VIII/2013 SE Menkes No. 31 Tahun 2014

cecil
Télécharger la présentation

PELAYANAN OBAT & ALAT KESEHATAN DI ERA JKN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PELAYANAN OBAT & ALAT KESEHATAN DI ERA JKN Dr. Endang Diarty Kepala Cabang BPJS Samarinda www.bpjs-kesehatan.go.id

  2. POKOK BAHASAN

  3. POKOK BAHASAN

  4. Regulasi PELAYANAN OBAT & ALKES • Permenkes No.71 Tahun 2013 • Kepmenkes No. 328/MENKES/SK/VIII/2013 • SE Menkes No.31 Tahun 2014 • SE Menkes No.32 Tahun 2014

  5. Regulasi yang diterbitkan KEPMENKES NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013 PERMENKES NOMOR 71 TAHUN 2013

  6. Lanjutan.. SE Menkes NOMOR HK/MENKES/31/I/2014 SE Menkes NOMOR HK/MENKES/32/I/2014

  7. PT. Askes (Persero)

  8. SIMPLIFIKASI DAFTAR OBAT ERA JKN DOEN (REFERENSI UTAMA) Perluasan DAFTAR OBAT (FORNAS) DAN BMHP + HARGA Pembagian peran & tanggung jawab Sumber : Kemenkes RI

  9. Matriks Pelayanan Obat (1)

  10. Matriks Pelayanan Obat (2)

  11. PERMENKES No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 24 • Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket INA CBGs. • Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutantidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit. Biaya tidak dapat ditagihkan tersendiri kepada BPJS Kesehatan serta tidak dapat dibebankan kepada Peserta.

  12. POKOK BAHASAN

  13. PERMENKES nomor 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 25 • BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat program rujuk balik melalui Apotek atau depo farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. • Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar BPJS Kesehatan di luar biaya kapitasi. • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan obat program rujuk balik diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

  14. Pelayanan Obat rujuk balik • Dilayani dan ditagihkan oleh Apotek atau Depo Farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan • Daftar Obat Program Rujuk Balik ditetapkan oleh BPJS Kesehatan • Klaim secara kolektif dari Apotek atau Depo Farmasi • Tagihan Fee For Service dengan Faktor pelayanan dan embalage sesuai SE Menkes No.31 Tahun 2014

  15. PELAYANAN OBAT PRB

  16. Restriksi obat mengacu kepada Fornas, Peresepan maksimal mengacu kepada DPHO  Ditetapkam lebih lanjut oleh SK Direksi KONSEP PELAYANAN OBAT PRB

  17. Daftar Obat PRB (Diabetes Mellitus )

  18. Daftar Obat PRB (Hipertensi 1)

  19. Daftar Obat PRB (Hipertensi 2)

  20. Apotek yang PKS untukPelayananObat PRB Wilayah Kaltim Keterangan : • Untuk KC Samarinda, Apotek yang mengajukanklaimobat PRB adalahApotek Ask Jaya , karenauntukApotekRahmanbarumelayanipeserta PRB dibulanMaret 2014 (tagihanbelummasuk) • Untuk KC Tarakan, Apotek yang menagjukanklaimobat PRB adalahApotekSugihWarasdanApotekKasihIbu, karenauntukApotekTanjungSelorbelumadapeserta PRB

  21. POKOK BAHASAN

  22. ObatPenyakitKronis Jangka waktu masa transisi adalah sejak diberlakukannya SE Menkes Nomor 32 tahun 2014 sampai dengan adanya ketetapan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan RI. Yang dimaksud penyakit kronis adalah penyakit yang membutuhkan obat untuk pemakaian rutin selama 30 harisetiap bulan sesuai indikasi medis, diluar yang sudah diatur dalam Surat Edaran Menkes Nomor 32 Tahun 2014 poin 3 (DM, HT, Jantung, asma, PPOK, epilepsi, Skizofren, sirosishepatis, stroke dan SLE). Tambahanjenispenyakitkronis yang kondisibelumstabil : Hepatitis B kronik, Penyakitpascacangkok organ, Parkinson , BPH, Rheumatoid Arthritis danpenyakitlainnya yang membutuhkanobatuntukpemakaianrutin 30 harisetiapbulansesuaiindikasimedis. DalamhalDokterSpesialis/Sub Spesialismenyatakanpasiendenganpenyakitkronistersebutdalamkondisistabilmakapasiendirujukbalik kefaskestingkatpertama. Pengobatan selanjutnya diteruskan oleh faskes tingkat pertama sesuai dengan rekomendasi Dokter Spesialis/Sub Spesialis

  23. Lanjutan………. • Peserta yang menderita penyakit kronis yang belum stabil diberikan resepobat untuk kebutuhan 30 hari sesuai indikasi medis: • kebutuhan obat untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari disediakan oleh Rumah Sakit, biaya sudah termasukdalamkomponenpaket INA CBG’s. • kebutuhan obat untuk sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) hari dapat diambil di Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Apotek/Depo Farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Biaya obat ditagihkan secara fee for service kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. • Pelayanan obat mengacu kepada Formularium Nasional baik nama generik, jenis, kekuatan maupun restriksinya. • Dalam hal obat yang diresepkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, maka biaya obat termasuk dalam komponen paket INA CBG’s.

  24. Lanjutan………. Obat yang diresepkan pada poin 4a dan 4b hanya untuk obat kronis. Apabila pasien membutuhkan obat akut maka obat tersebut disediakan oleh Rumah Sakit dan biaya sudah termasuk dalam komponen paket INA CBG’s. Obat pada poin 4b dibayar oleh BPJS Kesehatan mengacu kepada harga e-catalogue ditambah dengan faktor pelayanan dan embalage sesuai SuratEdaranMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor HK/31/Menkes/I/2014. Sebelum adanya ketetapan e-catalogue obat dan BMHP tahun 2014, maka sesuai surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KF/Menkes/50/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Harga Obat Rujuk Balik dan Paket (Obat dan BMHP) Pelayanan Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis (CAPD) harga obatmengacu pada e-catalogue obat tahun 2013. Jika obat yang diresepkan tercantum dalam Formularium Nasional Tahun 2014 namun tidak tercantum dalam e-catalogue obat tahun 2013, maka harga mengacu pada DPHO PT Askes (Persero) Tahun 2013.

  25. IFRS yang PKS untukPelayananObatKronis Wilayah Kaltim Keterangan : - Untuk IFRS yang barumengajukanobatkronisadalah IFRS A. WahabSjahranieSamarindadan IFRS dr. KanujosoDjatiwibowo Balikpapan

  26. POKOK BAHASAN

  27. PT. Askes (Persero)

  28. SE MENKES NO HK/MENKES/32/I/2014 • Pemberian Obat Kemoterapi, Thalassemia dan Hemofilia • a. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: • Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBGs ditambah dengan obat kemoterapi • pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBG’s • b. Pada pelayanan rawat inap hemofilia A dan hemofilia B, berlaku penambahan pembayaran klaim di luar tarif INA CBGs yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan.

  29. PT. Askes (Persero)

  30. SE Menkes No 31 Tahun 2014

  31. Pelayanan Prothesa GigiSE Diryan No. 011 Tahun 2014

  32. Lanjutan..

  33. TERIMA KASIH

More Related