1 / 18

WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG

WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG. MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014. Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

chance
Télécharger la présentation

WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI)KABUPATEN MALANG MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014 Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

  2. MEMAHAMI VISI MISI PEMERINTAHAN DESADAN MELETAKKAN DALAM KONTEKS UU DESA PERTAMA TAMA, MESTI HARUS MEMAHAMI SECARA MENDALAM APA YANG MENJADI POKOK MASALAH DI DESA DAN MASYARAKAT . MEMBACA SITUASI DENGAN BAIK, MEMBANGUN STRATEGI UNTUK MENDEKATI TUJUAN DITETAPKANNYA UU DESA No. 6/2014 SETIDAKNYA ADA EMPAT HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: • BAGAIMANA PERATURAN PELAKSANAANNYA • BAGAIMANA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DIEVALUASI. • BAGAIMANA KEBUTUHAN TEKNOKRATISNYA DIPENUHI • BAGAIMANA APARATUR DAN MASYARAKAT MEMAHAMI PERKEMBANGAN MUTAKHIR INI

  3. MENATAP PELAKSANAAN UU DESA Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Perda Desa LEGAL BASIS PERUNDANGAN (Presiden minta Mei teken PP, Raker ADEKSI 24 Maret ) PEKERJAAN: Kepala Desa, Perangkat BPD, BUMD, Pengawas, Keuangan Desa STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN (Perlu PP) KULTUR PEMERINTAHAN Musyawarah Pertanggungjawaban Kerjasama

  4. Beberapa Hal Penting Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, Pelayanan Kantor Desa, Kemudahan Urusan, Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengawasan Terhadap dana dan Aparat Desa Perempuan Desa, UMKM

  5. KONTEKTUALITAS Kab Malang memiliki tantangan kewilayahan , tantangan eksistensi desa disamping masalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Beberapa desa terletak daerah minus, situasi alam pegunungan, daerah pantai selatan yg potensial tapi relatif kurang maju, Dituntut juga kecerdasan Dinas daerah dan DPRD, aparat Desa untuk tahu masalah, dan faham kondisi, lalu mendukung pelaksanann PP secara sportif .

  6. KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN

  7. PENGUATAN KAPASITAS • CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI • CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL • PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI • PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS • CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN

  8. CATATAN PERJALANAN DI DESA DESA DI PROPINSI NTT DAN KALTIM

  9. KISAH NELAYAN YANG HAMPIR HILANG HARAPAN DAN PENDUDUK YANG TINGGAL DALAM KEMANDIRIAN DAN KESENDIRIAN

  10. Apa yang dapat kita pelajari? Desa ideal DESA RUSAK Disharmoni dan kekacauan Kesejahteraan dan Kemandirian Local wisdom dan adat Degradasi Lingkungan Lingkungan sosial harmonis Lingkungan ekonomi maju bersama Lingkungan budaya utuh berkembang Lingkungan hidup terjaga asri

  11. MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

  12. BERBEDA DENGAN NTT DAN PROPINSI DI KEPULAUAN KEMISKINAN DI JATIM 3 PENYEBAB MASALAH DI DESA 1. RUSAKNYA ALAM DESA KRN PEMBNGN 2. RUSAKNYA SISTEM SOSIAL YG DISEBABKAN APARATUR 3. FAKTOR KEBIJAKAN YANG TIDAK PRO-POOR FAKTOR KEBIJAKAN RENDAHNYA RESONANSI PEJABAT TINGGINYA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

  13. LINGKUNGAN DESASektor Unggulan • Industri • Telekomunikasi • Transportasi • Kesehatan • Jasa dan Perbankan • Pariwisata • Creative Industry • Pertanian konvensional • Pruduksi berbasis alam tak terbarukan • Perikanan Kelautan • Perkebunan • Kayu, karet, • Bahan galian dan mineral • Pertambangan

  14. Perhatikan yang Paling Butuh Perhatian CARI, MEREKA YANG HIDUP DIBAWAH GARISKEMISKINA DAN TINGGAL DI DESA YG LOKASINYA SULIT CARI, PERHATIKAN MEREKA YANG RENTAN, TIDAK PUNYA AKSES EKONOMI

  15. BAGAIMANA KONDISI KINI

  16. kesimpulan Cepat ambil langkah mendata dan meneliti profil alam, sosial dan ekonomi, lakukan blusukan ke desa bersama aparatur pemerintahan desa Segera lakukan langkah dengan membuat sekenario mbangun deso mowo coro, atau buat gerakan bangun desa Ala Kabupaten Malang Sambil menunggu PP dan Permen, lakukan sosialisasi, persiapan penganggaran dan pengaturan kelembagaan

  17. Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia Pengurus Pusat MIPI Asisten Staf Khusus Presiden Bid. Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

More Related