1 / 9

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG). BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 201 3. Mengapa data pegawai perlu dikelola?. Untuk mengetahui jumlah pegawai Kementerian Agama Mengetahui kekuatan peta pegawai dan penyebaranya.

cynthia-salinas
Télécharger la présentation

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN(SIMPEG) BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 2013

  2. Mengapa data pegawai perludikelola? • Untukmengetahui jumlah pegawaiKementerian Agama • Mengetahui kekuatan peta pegawai dan penyebaranya. • Bahan dasar bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian. • Pencatatan/perekaman data pegawai sejak pengangkatan CPNS sampai pensiun.

  3. TUJUAN SIMPEG • Menghasilkan informasi tentang data pegawai untuk membantu pimpinan dalam merencanakan penyebaran pegawai, dan merencanakan pelatihan pegawai di masa yang akan datang; • Membantu kelancaran administrasi dan manajemen kepegawaian agar pegawai mendapat hak serta melaksanakan kewajibannya dengan baik; • Memudahkan pekerjaan di bidang kepegawaian dalammembuat laporan; • Monitoring dan evaluasi rutin untuk menyamakan persepsi tentang data SIMPEG dan aplikasi SIMPEG; • Sinkronisasi SIMPEG dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN dalam memperlancar proses administrasi kepegawaian; • Merupakan salah satu syarat reformasi birokrasi.

  4. Sumber Data Kepegawaian : • DRH • SK CPNS • SK PNS • SK KP • SK MUTASI • SK PENSIUN • KGB • IJAZAH PENDIDIKAN FORMAL • SERTIFIKAT DIKLAT • DLL

  5. Hambatan : • Kementerian Agama merupakan kementerian vertikal terbesar satuan kerjanya tersebar di 33 Provinsi, sebagai berikut :

  6. Hambatan - LANJUTAN : • Adanya rotasi, promosi jabatan, pindahinstansi, kenaikan pangkat tidak cepatdiketahui karena data pegawainya tidak dilakukan peremajaan/update. • Pemekaran wilayah, pembentukan satuan kerja baru, perubahan statuta pada perguruan tinggi, berdampak pada database satuan kerjaSIMPEG • Tidak semua satker mempunyai jaringan internet untuk dapat mengakses SIMPEG. • Pengembangan atau penambahan modul-modul SIMPEG untuk menampung kebutuhan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama.

  7. VALIDASI DATA • Cek jumlah pegawai apakah sudah pas? Tidak lebih atau kurang • Apakah betul pegawai pada satker ybs? • Apakah posisinya sudah benar? Dalam arti apakah PNS sdh masuk ke rumahnya masing-masing berdasarkan database unit kerja secara terstruktur. • Melengkapi data seperti riwayat kepangkatan, pendidikan, diklat dst. • Melakukan peremajaan data jika terjadi mutasi, promosijabatan • Melakukan pemutakhiran/validasi data. • Cekapakah Bp. Kanwil/Bp. Kankemenagkab/kota sudah adadatanyapada SIMPEG seterusnyapejabat yang lain.

  8. Kondisi SIMPEG kedepan • Pengembangan SIMPEG terpadu (on line system) yang mendukung Sistem Informasi eksekutif (Executive Information System), sistem mendukung pengambilan keputusan (Decision Support System) dan Pusat Penilaian (Assessment center); • Help desk untuk memudahkan komunikasi antara pengelola SIMPEG pusat dan daerah; • Monitoring dan evaluasi rutin untuk menyamakan persepsi tentang data SIMPEG dan aplikasi SIMPEG; • Menjadikan SIMPEG sebagai satu-satunya alat pengolah data dan informasidilingkunganKementerian Agama RI; • Sinkronisasi SIMPEG dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN dalam memperlancar proses administrasi kepegawaian; • Pengembangan modul-modul kepegawaian dan laporan kepegawaian.

  9. TERIMA KASIH

More Related