1 / 28

PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA

PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA. HAK-HAK FUNDAMENTAL DARI PELAUT. Konvensi ILO No. 87/1948 ( diratifikasi dengan Keppres no. 83 thn 1998) Konvensi ILO No. 98/1949 (diratifikasi dengan UU No. 18 thn 1956) Konvensi ILO No. 179/1996. Pembangunan SDM Pelaut Indonesia.

donovan-rojas
Télécharger la présentation

PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA

  2. HAK-HAK FUNDAMENTAL DARI PELAUT Konvensi ILO No. 87/1948 (diratifikasi dengan Keppres no. 83 thn 1998) Konvensi ILO No. 98/1949 (diratifikasi dengan UU No. 18 thn 1956) Konvensi ILO No. 179/1996

  3. Pembangunan SDM Pelaut Indonesia • Pembenahan Sistem Diklat Pelaut • Pengenalan & Pemahaman Hubungan Industrial nasional/internasional

  4. Kapal Passenger Kapal Cargo Kapal Container Kapal Tanker Pelaut trampil Diklat Standard STCW’95 Calon Pelaut

  5. Pelaut Serikat Pekerja Kapal • Menjadi Anggota SP • Mendapat Perlindungan

  6. Permasalahan Pelaut Indonesia • Permasalahan dikapal nasional: - Tidak ada PKL & CBA; - Kecelakaan, kematian & Jaminan Sosial; - Upah yang rendah; - Diskriminasi gender dll. • Permasalahan dikapal asing: - Tidak ada PKL & CBA - Ditempatkan dikapal yang tidak laik laut - Penipuan oleh Broker - Tidak ada sistem & prosedur recruitment yang jelas - Kesulitan visa, dll.

  7. Dasar Hukum PKL Nasional • KUHD RI Buku ke 2 • UU RI No. 21 Thn 1992 • PP No. 7 Thn 2000

  8. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PELAUT PENGUSAHA Depnaker Syahbandar Kasus tidak selesai

  9. Pengupahan yang rendah & diskriminasi upah Pelaut Indonesia Pelaut Asing

  10. Rekruitmen yang tidak menggunakan KKB PELAUT MANNING AGENT KAPAL PENIPUAN

  11. Proses Negosiasi & Tandatangan KKB Owner Maning Agent KPI Forum Bersama CBA

  12. Pelaut yang tidak dilindungi KKB • Upah dan akomodasi yang buruk/rendah diatas kapal • Tidak ada perlindungan dalam bekerja

  13. Pelaut yang dilindungi CBA/KKB KPI/ITF TCC • Upah ILO = US$ 817 per bulan untuk AB • Upah ITF TCC = US$ 1400 per bulan untuk AB

  14. Penyelesaian Perselisihan dengan dasar KKB PELAUT KPI PENGUSAHA PELAUT OWNER Pelaut dibayarkan gajinya Sesuai dengan KKB

  15. Kegiatan Inspektur ITF dalam memerangi bendera FOC Inspektur ITF Pelaut Owner • Ket: • Inspektur ITF mengunjungi Kapal FOC dan menginterogasi • pelaut yang bekerja diatas kapal FOC • -Inspektur ITF menghubungi Owner • -Owner memberikan upah sesuai dengan ITF TCC

  16. Forum bersama /Tripartite Forum Serikat Pekerja Pemerintah Pemilik Kapal Tripartite Forum International Bargaining Forum

  17. Integrasi Peraturan Hubungan IndustrialBidang Kepelautan Nasional DEPHUB Depnakertrans • UU no. 21 thn 2000 • UU no. 13 thn 2003 • Kepmenaker • KUHD RI • UU RI no. 21 thn 1992 • PP no. 7 thn 2000 • Kepmenhub UU

  18. SOLUSI PEMECAHAN BERBAGAI MASALAH DALAM PROSES PEREKRUTAN & PENEMPATAN PEAUT INDONESIAADALAH: “BADAN PENDAFTARAN DAN PENYALURAN PELAUT INDONESIA”

  19. Dewan Pimpinan • Pemerintah • Serikat Pekerja • INSA & FSEA Pelaksana Harian Ketua PH Bag. Pendaftaran Bag. Penyaluran Bag. Kesejahteraan Bag. Keuangan Sekretaris PH/Bag. Umum STRUKTUR BADAN PENDAFTARAN & PENYALURAN PELAUT INDONESIA

  20. MAKSUD: • MELAKSANAKAN PENDAFTARAN & PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PELAUT • MERUPAKAN BADAN TUNGGAL YANG BERTUGAS DALAM BIDANG PENYEDIAAN SDM PELAUT UNSTUCK KEBUTUHAN PELAYARAN NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL

  21. TUJUAN: • MENGUSAHAKAN LAPANGAN & KESEMPATAN KERJA YANG LEBIH LUAS, MERATA SERTA ADIL BAGI PELAUT • MENGUSAHAKAN AGAR PENGERAHAN TENAGA KERJA PELAUT SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH • MENGELOLA KESEJAHTERAAN PELAUT DALAM ARTI YANG SELUAS-LUASNYA

  22. TUGAS & KEWAJIBAN • PENDAFTARAN PELAUT • PENYALURAN PELAUT • KESEJAHTERAAN PELAUT • MEMBINA KERJASAMA

  23. PENDAFTARAN PELAUT MELIPUTI • Registrasi para pelaut anggota KPI dan memisahkannya berdasarkan urutan kepangkatan (kategori), memelihara catatan dan urutan pendaftaran dsb. • Mengumumkan nama-nama pelaut yang telah mendaftarkan diri dan menempatkan daftar pengumumam sedemikian rupa untuk diketahui oleh umum disamping memelihara perubahan-perubahannya setiap saat

  24. PENYALURAN PELAUT MELIPUTI • Menampung permintaan, mengolah dan menentukan penyaluran pelaut yang terdaftar • Mempersiapkan para pelaut yang terdaftar agar memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada

  25. KESEJAHTERAAN PELAUT MELIPUTI • Perencanaan dan peningkatan keterampilan pelaut baik berupa pendidikan, training maupun kursus; • Perencanaan dan program jaminan sosial bagi pelaut yang menunggu tugas, cacat dan hari tua; • Mengusahakan perumahan bagi pelaut; • Perencanaan dan program pembinaan kesejahteraan pelaut dibidang rohani dan jasmani

  26. MEMBINA KERJA SAMA Membina kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berkepentingan

More Related