1 / 19

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. PLKJ Kelas VIII SMP Labschool Jakarta 2012. Utara: Laut Jawa Selatan: Kota Depok (Jawa Barat) Timur: Kota Bekasi & Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) Barat: Kabupaten Tangerang & Kota Tangerang (Banten). Perbatasan DKI Jakarta. Staf Gubernur.

duff
Télécharger la présentation

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta PLKJ Kelas VIII SMP Labschool Jakarta 2012

  2. Utara: Laut Jawa • Selatan: Kota Depok (Jawa Barat) • Timur: Kota Bekasi & Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) • Barat: Kabupaten Tangerang & Kota Tangerang (Banten) Perbatasan DKI Jakarta

  3. Staf Gubernur

  4. Pemerintahan: Pemerintahan, ketertiban, hukum, sosial, agragria (pertanian), dan penerangan • Kesejahteraan Rakyat: Perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, pramuka, sosial, tenaga kerja, agama, dan kependudukan • Ekonomi dan Pembangunan: • Pembangunan fisik, perhubungan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, , koperasi, pariwisata, lingkungan hidup Wakil Gubernur

  5. Kedudukan & Pelayanan Pemda DKI Jakarta

  6. Kedudukan: Menjaga ketertiban dan ketentraman, melayani berbagai kebutuhan masyarakat • Pelayanan: Kedudukan & Pelayanan Pemda DKI Jakarta

  7. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

  8. UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH/DAERAH OTONOM • UU. NO 29 TAHUN 2007 KEKHUSUSAN DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA • SEBAGAI DAERAH OTONOM DKI JAKARTA MEMILIKI HAK, WEWENANG DAN KE WAJIBAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI Dasar Hukum

  9. DALAM HAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERBAGI MENJADI 2 YAITU : • KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT : SEPERTI, POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, YUSTISI/PRODUK HUKUM, MONETER DAN FISKAL NASIONAL SERTA AGAMA • KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH : SEPERTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH(PILKADA),PAJAK RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAERAH.

  10. KEBIJAKAN berasal dari bahasa Inggris yaitu policy adalah rangkaian konsep/ dasar yang dijadikan rencana dalam menjalankan pemerintahan. • Proses pembuatan kebijakan : • Menganalisis permasalahan yang terjadi • Mengumpulkan tindakan penyelesaian • Mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan • Menetapkan pilihan yang dianggap baik • Melakukan evaluasi dan uji coba • Memberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan Pengertian Kebijakan

  11. Kebijakan tata kota : kegiatan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pembangunan kota contoh kebijakan tata ruang, SDA dan pengembangan budaya • Kebijakan kependudukan : kebijakan untuk mengatur masalah kependudukan contoh masalah penduduk dan pemukiman • Kebijakan transportasi : masalah transportasi didaerah Contoh masalah transportasi dan kemacetan • Kebijakan ekonomi : berkaitan dengan sektor ekonomi contoh industri dan perdagangan Jenis Kebijakan

  12. Kebijakan pariwisata ; pembinaan tempat tempat wisata dan hiburan • CONTOH PERATURAN YANG DIBUAT PEMERINTAH DAERAH : • Perda no. 10 tahun 1994 tentang beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa • Peraturan gubernur (Pergub) no. 12 tahun 2007 tentang pelayanan RS dan Puskesmas • Keputusan Gubernur (Kepgub) no. 694 tahun 2006 tentang Pajak hiburan dijakarta • Instruksi Gubernur (InsGub) no. 113 tahun 2005 tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

More Related