1 / 64

SETNEG & BAPPENAS

SETNEG & BAPPENAS. KELOMPOK 1. SETNEG. Letjen TNI ( Purn ) Sudi Silalahi Salah satu orang kepercayaan Presiden SBY yang lahir di Pematangsiantar , Sumatra Utara, 13 Juli 1949 ini adalah Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu (2004-2009).

duscha
Télécharger la présentation

SETNEG & BAPPENAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SETNEG &BAPPENAS KELOMPOK 1

  2. SETNEG

  3. Letjen TNI (Purn) SudiSilalahiSalahsatuorangkepercayaanPresiden SBY yang lahirdiPematangsiantar, Sumatra Utara, 13 Juli 1949 iniadalahSekretarisKabinetdalamKabinet Indonesia Bersatujilidsatu (2004-2009). Anggota Tim Kampanye SBY-BoedionoiniadalahSekretarisMenkoPolkam, saatYudhoyonosedangmenjabatsebagaiMenkoPolkamdibawahpemerintahan Megawati Soekarnoputri. SudiSilalahimenggantikanHattaRajasasebagaiMenteriSekretaris Negara (Mensesneg) padakabinetmendatang.

  4. VISI & MISI VISI TerwujudnyaSekretariat Negara yang profesional, transparandanakuntabeldalamrangkamemberikanpelayanan prima kepadaPresidendanWakilPresiden.

  5. MISI • Memberikandukunganpelayananteknisdanadministrasi yang prima kepadaPresidendanWakilPresidendalampengambilankebijakanpenyelenggaraankekuasaannegara; • Memberikanpelayanankerumahtanggaandankeprotokolan yang optimal kepadaPresidendanWakilPresiden; • MemberikandukunganteknisdanadministrasisecaraefektifkepadaPresidendalammenyelenggarakankekuasaantertinggiatasAngkatanDarat, AngkatanLaut, danAngkatanUdara; • Menyelenggarakanpelayanan yang efektifdanefisiendibidangpengawasan, administrasiumum, informasidanhubungankelembagaan; • Meningkatkankualitassumberdayamanusia, saranadanprasaranaSekretariat

  6. KEDUDUKAN SETNEG

  7. TUGAS DAN FUNGSI PeraturanMenteriSekretaris Negara RI Nomor 1 Tahun 2005 tentangOrganisasidan Tata KerjaSekretaris Negara. KedudukanSekretariat Negara adalahlembagapemerintah yang dipimpinolehMenteriSekretaris Negara, berkedudukandibawahdanbertanggungjawabkepadaPresiden.

  8. TugasSekretariat Negara memberikandukunganteknisdanadministrasikepadaPresidendanWakilPresidendalammenyelenggarakankekuasaannegara. • Dalammelaksanakantugastersebut, Sekretariat Negara menyelenggarakanfungsi : • PemberiandukunganteknisdanadministrasikepadaPresidendanWakilPresidendalampelaksanaantugasnyamenyelenggarakankekuasaannegara; • Penyiapannaskah-naskahPresidendanWakilPresiden; • KoordinasipemberianpelayanankerumahtanggaandankeprotokolankepadaPresidendanWakilPresiden;

  9. KoordinasipemberiandukunganteknisdanadministrasikepadaPresidendalammenyelenggarakankekuasaantertinggiatasAngkatanDarat, AngkatanLautdanAngkatanUdara; • Penyelenggaraanadministrasipengangkatan, pemindahan, danpemberhentiandalamdandarijabatandanataupangkatPegawaiNegeriSipildilingkunganSekretariat Negara danPejabat Negara;

  10. Pemberiaandukunganteknisdanadministrasi, sertaanalisisdalamrangkapenyiapanizinprakarsadanpenyelesaianrancanganUndang-Undang, PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangdanPeraturanPemerintah, sertapemberianpertimbangankepadaSekretarisKabinetdalampenyusunanrancanganPeraturanPresiden; • Pelaksanaanfungsi-fungsi lain yang diberikanPresidendanWakilPresiden; • Pelaksanaanfungsi-fungsi lain yang diberikanolehperaturanperundang-undangan.

  11. BAPPENAS

  12. Prof. Dr. Armida S Alisjahbana, S.E., M.A. Guru besarFakultasEkonomiUniversitasPadjadjaran Bandung itulahirdi Bandung, 16 Agustus 1960. Armidaadalahprofesorekonomi yang menjabatsebagaiWakilDekanFakutasEkonomiUnpad. Diajugamerupakanpeneliti senior fakultasEkonomiUnpad. • Diamemperolehgelardoktordari University of Washington, Seattle, Washington, AmerikaSerikat. SarjanaekonomiJebolan FEUI inijugakerapmenjadikonsultandisejumlahlembagakeuangandunia, seperti Bank Dunia, jugadiAusAid.

  13. Visi “MewujudkanKementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibeldanproaktifuntukmendukungpencapaiantujuanberbangsadanbernegara”

  14. Misi • Menyusunrencanapembangunannasional yang berkualitasdalamrangka: • mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), danmensinergikanbaikantardaerah, antarruang, antarwaktu, danantarfungsipemerintah, maupunantarapusatdengandaerah; • mewujudkanketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaandanpengawasan; • mengoptimalkanpartisipasimasyarakat; • menggunakansumberdayasecaraefisien, efektif, berkeadilandanberkelanjutan. • Melakukanpemantauandanevaluasikinerjapelaksanaanrencanapembangunannasional, kajiandanevaluasikebijakan yang berkualitas, sebagaimasukanuntuktindaklanjutperbaikan, prosesperencanaanberikutnyadanuntukperumusankebijakanpembangunandiberbagaibidang. • Melakukankoordinasi yang efektifdalamrangkapelaksanaantugastugasKementerian PPN/Bappenas

  15. TUGAS DAN FUNGSI

  16. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  17. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnyadisebut BAPPENAS, adalahLembagaPemerintah Non Departemen yang beradadibawahdanbertanggung jawabkepadaPresiden. (2) BAPPENAS dipimpinolehseorangKepala. Pasal 2 BAPPENAS mempunyaitugasmelaksanakantugaspemerintahandibidangperencanaan pembangunannasionalsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  18. Pasal 3 DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 2, BAPPENAS menyelenggarakanfungsi: a. penyusunanRencana Pembangunan Nasional; b. koordinasidanperumusankebijakandibidangperencanaanpembangunannasional; c. pengkajiankebijakanpemerintahdibidangperencanaanpembangunannasional; d. penyusunan program pembangunansebagaibahanpenyusunanRancanganAnggaranPendapatandanBelanja Negara yang dilaksanakanbersama-samadenganDepartemenKeuangandanMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; e. koordinasi, fasilitasi, danpelaksanaanpencariansumber-sumberpembiayaandalamdanluarnegeri, sertapengalokasiandanauntukpembangunanbersama-samainstansiterkait;

  19. f. koordinasikegiatanfungsionaldalampelaksanaantugas BAPPENAS; fasilitasidanpembinaanterhadapkegiataninstansipemerintahdibidangperencanaanpembangunannasional; penyampaianlaporanhasilevaluasi, saran, danpertimbangandibidangtugasdanfungsinyakepadaPresiden; penyelenggaraanpembinaandanpelayananadministrasiumumdibidangperencanaanumum, ketatausahaan, organisasidantatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapandanrumahtangga.

  20. KEMENTRIAN TERKOODINR

  21. MENKO KESRA VISI TerwujudnyaKoordinasiBidangKesejahteraan Rakyat untukMencapai Indonesia Sejahtera, Maju, MandiridanBermartabat

  22. MISI UntukmewujudkanvisiKementerianKoordinatorBidangKesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, makaditetapkanmisisebagaiberikut : Meningkatkanmekanismekoordinasikebijakandansinkronisasipelaksanaankebijakanbidangkesejahteraanrakyat. Meningkatkankoordinasipengendaliandanpengawasandalampelaksanaankebijakanbidangkesejahteraanrakyat. Meningkatkankoordinasidalampemantauan, analisis, danevaluasikebijakanbidangkesejahteraanrakyat. MeningkatkankualitasaparaturKementerianKoordinatorBidangKesejahteraan Rakyat.

  23. MENKO PEREKONOMIAN VISI “Terwujudnyalembagakoordinasidansinkronisasipembangunanekonomi yang efektifdanberkelanjutan”.

  24. MISI Gunamewujudkanvisi, KementerianKoordinatorBidangPerekonomianmenetapkanmisi. Misidiharapkandapatterlaksanademiterwujudnyavisi yang telahditetapkansebelumnya. AdapunmisiKementerianKoordinatorBidangPerekonomian, yaitu: “Meningkatkansinkronisasidankoordinasiperencanaan, penyusunan, danpelaksanaankebijakandibidangperekonomian”.

  25. MENKO POLHUKAM Visi “Institusi utama dalam pengembangan dan perwujudan kehidupan politik yang demokratis, supremasi hukum dan stabilitas keamanan”

  26. Misi Mengkoordinasikanperencanaan, perumusandanimplementasikebijakannasionaldibidangpolitik, hukumdankeamanan; Melakukanevaluasidankajianuntukpenyampaian saran danpertimbangandibidangpolitik, hukumdankeamanankepadaPresiden.

  27. APBN SETNEG DAN BAPPENAS Tahun 2005-2012

  28. APBN Sekretariat Negara & BAPPENASTahun 2005-2012 (miliar rupiah)

  29. PertumbuhanAPBN SETNEG & BAPPENAS

  30. RealisasiAnggaran AlokasianggaranKementerian PPN/Bappenas 2011sebesar Rp. 719,9 miliarataunaiksekitar 16,2%dibandingkan tahun 2010, terdiridari Rupiah Murni (RM) sebesarRp. 449,5 miliar, pinjamandanhibahluarnegeri (PHLN) sebesarRp. 270,4 miliar. AnggarantersebuttelahdirealisasikansebesarRp. 481,8 miliar, atausekitar 66,9 persen (angkasementara per 9 Januari 2012) darialokasianggarankeseluruhan. Persentaserealisasitahun 2011 inilebihtinggidibandingkanpersentaserealisasianggarantahun 2010 yang sebesar 61-,8 persen.

  31. Penyerapananggarantahun 2011 inidipengaruhiolehantara lain: • adanyaefisiensipelaksanaanpelelanganuntukkegiatanfisiksaranadanprasaranasepertirenovasidanperbaikanruangkerjadanruangrapat, pembelianperalatanpendukungkualitaskerja (sepertikomputer, printer, dan scanner), sertapembeliankendaraandinas, danlainnya; • terbatasnyacalonpesertadiklat yang memenuhipersyaratanuntukdibiayaidari PHLN, sehinggaanggaran yang tersediakurangdapatdigunakansecara optimal; • persetujuan loan

  32. Agreement ditandatanganipadapertengahantahun, sehinggapenyerapananggarannyatidaoptimal; d) adanya reward ataspelaksanaankegiatandananggarantahun 2010 danadanyaalokasipenghematan yang tidakdimanfaatkan, serta e) adanyabeberapakegiatansepertiRapatKerja (Raker) PresidendanRaker Internal tidakseluruhnyadilaksanakansesuai yang direncanakan. Walaupunpenyerapananggaranditahun 2011 relatifrendah, yaitusekitar 66,9 persen, namuncapaiankinerjakegiatanselamatahun 2011 telahtercapaisesuaidengan yang direncanakan.

  33. PROBLEM ANGGARAN Masalahnya adalah masih ada ketidakmampuan dan ketidaktepatan di dalam menggunakan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan. Ex: pada tahun 2011, realisasi belanja kementerian dan lembaga di tingkat pusat hanya sekitar 70%.

  34. DATA CAPAIAN

  35. Hambatan BAPPENAS dalamMenjalankan Program

  36. PenyusunanRencanaAksiPangandanGizi BerdasarkanInpresNomor 3/2010, BappenasditugaskanuntukmengkoordinasikandanmemfasilitasipenyusunanRencanaAksi Daerah PangandanGizi (RAD-PG) yang terpadu, terkoordinasi, sinergis, dankomprehensifsertabersifatlintassektordanlintas program yang disusunbersamaolehpihakterkaitbaiklembagapemerintahmaupun non pemerintah. Permasalahan yang dihadapiantara lain adanyadokumenrencanaaksiuntukprioritaspembangunanlainnya yang penyusunannyajugadikoordinasikanolehBappedadenganbataswaktupenyelesaian yang berdekatandengandokumen RAD-PG. Hal tersebutberdampakpadaterkendalanyapenyelesaiandokumenrencanaaksisecaratepatwaktu. Disampingitu, haltersebutjugaberdampakpadaketajamananalisisdankualitasrencanaaksi yang disusun.

  37. HarmonisasiPeraturanPerundang-undangan yang BerkaitandenganKerjasamaPemerintahdanSwasta (KPS) BappenastelahmelakukanKajianHarmonisasiPeraturanPerundang-undangan yang berkaitandengan KPS dalamPenyediaanInfrastruktur. Beberapahasil yang dicapaimeliputi: (1) Pemetaankonflikpengaturan KPS denganbeberapaperaturanperundang-undangan; dan (2) rekomendasidanusulantindaklanjutuntukmengatasibenturanPerpresnomor 67/2005 denganperaturanperundangundanganlainnya. Permasalahan yang terjadidalamregulasiterkaitdengan KPS antara lain, terdapatbenturanantaraPerpresNomor 67/2005 dengan PP Nomor 6/2006, khususnyadalamhal: (i) Kedudukan PP Nomor 6/2006 lebihtinggidibandingPerpresNomor 67/2005; (ii) Perbedaanpengaturanpihak yang berwenangmenyelenggaraanpengadaan; (iii) Perbedaanpengaturanjumlahpeserta tender; (iv) Perbedaanmengenaijeniskerjasama; dan (v) Perbedaanjangkawaktukerjasama.

  38. MatrikPermasalahandanTindakLanjutPenyerapanAnggaran 2011

  39. KELEMAHAN SETNEG • Kelemahansetneginiterkaitdengankonflik internal setneg yang seringkalimenjadisumberkelemahan. • Jikasetneggagalmenerapkanprinsip-prinsiporganisasinya, berartisetnegtidakdapatdijalankansecarakonsistenkarenagagalmemecahkanhal-hal yang terkaitdengankepentinganindividu, kelompok, danorganisasi.

  40. HAMBATAN SETNEG • Secaraumum, hambatan-hambatandalamsetnegantara lain: • HambatanRegulasi yang meliputikerangka, arahkebijakan, danperaturan yang kurangjelassehinggamenimbulkaninterpretasi yang berbeda-beda, tumpangtindihnyaberbagaiaturandalamkesepakatannya, sertastruktur yang “kabur”. • HambatanInstitusionalsepertitidakadanyabadanarbitrasi yang menengahikonflikdiantaraanggota, terbatasnyakemampuan SDM-nya, sertakurangnyakoordinasidiantaraanggotadanantarbagian. • HambatanLingkungan, yaitulingkungan internal daneksternalsetnegsertasituasidankondisilingkunganmasyarakat.

  41. IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA

  42. Sosialisasi RPJMN 2010-2014 danDiseminasiProduk-produkPerencanaan Pembangunan Kementerian/Bappenasterusberupayamenunjukkankeseriusandalammewujudkantatapemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankanprinsip-prinsiptransparansi, partisipasi, danakuntabilitas. Sebagaibadanpublik, Bappenasjugaberupaya optimal dalampenyediaandanpemberian/penerbitaninformasibagimasyarakat. Produk-produkperencanaanpembangunan, sepertidokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, dan RKP, telahdisosialisasikankepadamasyarakatdalamberbagaibentuk. Di tahun 2011, BappenasmelakukanKegiatanSosialisasiProduk-produkPerencanaan Pembangunan dalambentuk seminar nasional yang dilaksanakandiempatkota, yaitu Medan, Manado, Jakarta, danDenpasar. Tema yang diusungdalam seminar nasionaltersebutadalah (1) OptimalisasiSkema KPS (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah, (2) InfrastrukturPelabuhan, Interconnectivity, danPotensiEkonomi Indonesia BagianTimur, (3) MenujuEkonomiHijau: PembelajaranpadaTahapTransisi, dan (4) KonsolidasiDemokrasi, Otonomi Daerah, danMasalahKeamanandi Indonesia.

  43. PenyusunanMasterplanPercepatandanPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) BersamadenganKemenkoPerekonomian, BappenasmembidanilahirnyaMasterplanPercepatandanPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (ataukemudianlebihdikenaldengan MP3EI 2011-2025). MelaluiSuratKeputusanMenkoPerekonomian, dibentuk Tim KoordinasiPenyusunan MP3EI yang ditugaskanuntukmenyempurnakankonsepawaltersebutdenganmenampungmasukandariberbagaipemangkukepentingan, yaitu: Kementeriandan LPNK terkait, parapimpinan BUMN, KADIN, APINDO, HIPMI, sertapimpinanberbagaiasosiasiusaha, UMKM, parapakardanakademisi. Hasildaripenyempurnaan MP3EI inikemudiandilaporkanMenkoPerekonomiankepadaPresidendalamRapatKerjaPemerintahdengan BUMN danPemerintah Daerah padatanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor.

More Related