1 / 40

Muhtar Mahmud

PERANAN RESES DALAM PENYUSUNAN APBD. Muhtar Mahmud. Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja Jogjakarta , 2 7 J uli 201 3. POLITIK ANGGARAN.

freira
Télécharger la présentation

Muhtar Mahmud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERANAN RESES DALAM PENYUSUNAN APBD Muhtar Mahmud Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja Jogjakarta, 27 Juli 2013

  2. POLITIK ANGGARAN • Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk meningkatkan pelayanan publik. (Noer Fauzi & R Yando Zakaria)

  3. POLITIK ANGGARAN (2) • Politikanggaranadalahprosessalingmempengaruhidiantaraberbagaipihak yang berkepentingandalammenentukanskalaprioritaspembangunanakibatterbatasnyasumberdanapublik yang tersedia. • Politikanggaranadalahprosesmempengaruhikebijakanalokasianggaran yang dilakukanolehberbagaipihak yang berkepentingandengananggaran. • Politikanggaranadalahprosespenegasankekuasanataukekuatanpolitikdiantaraberbagaipihak yang terlibatdalampenentuankebijakanmaupunalokasianggaran.

  4. TEORI POLITIK KEUANGAN NEGARA (3) Duagolonganbesar yang membedakanaktivitaspolitikdalam KN: • Suatu Negara dengansistemdemokrasi, yaknibentukpemerintahanpolitik yang kekuasaanpemerintahannyaberasaldarirakyat, baiksecaralangsung (demokrasilangsung) ataumelaluiperwakilan (demokrasiperwakilan). • Aktivitaspolitiksangatbesar, termasukdidalamnyapengelolaan KN, sebagaimananegarapenganutliberalisme, globalisme, kapitalisme, termasukideologipancasilasebagaicirikhas Indonesia.

  5. FUNGSI DPRD Legislasi Perda yang aspiratif dan responsif PEMDA DPRD Anggaran Anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif Pengawasan Check and balance, transparansi, dan akuntabilitas

  6. PENGAWASAN Pengawasan merupakan proses manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Pengertian Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuan

  7. POSISI PENGAWASAN Planning Organizing Actuating Feedback (Early Warning) Controlling Peran pegawasan adalah pemberian umpan balik (feedback) kepada pemerintah daerah. Umpan balik diharapkan diberikan sedini mungkin agar fungsinya optimal sebagai bagian dari early warning system bagi pemerintah daerah.

  8. PENGANTAR TENTANG RESES (1) • Kemampuan DPRD dalammelakukanpengawasanterhadappelaksanaanPerdadanperaturanperundang-undanganlainnya, PeraturanKepala Daerah, APBD, kebijakanpemerintahdaerahdalammelaksanakan program pembangunandaerah, akansangatmenentukankeberhasilanPemerintah Daerah dalammenjalankantugas-tugaspembangunannyasesuaiaturanhukumdankoridorkebijakan yang telahdisepakatibersama.

  9. PENGANTAR TENTANG RESES (2) • Untukitulahpentingnyapelaksanaanreses yang merupakankewajibanbagipimpinandananggota DPRD dalamrangkamenjaringaspirasimasyarakatsecaraberkalauntukbertemukonstituenpada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masinggunameningkatkankualitas, produktivitas, dankinerja DPRD dalammewujudkankeadilandankesejahteraanrakyat, sertagunamewujudkanperan DPRD dalammengembangkancheck and balancesantara DPRD danpemerintahdaerah.

  10. PENGERTIAN RESES • Resesadalahmerupakankomunikasiduaarahantaralegislatifdengankonstituenmelaluikunjungankerjasecaraberkalamerupakankewajibananggota DPRD untukbertemudengankonstituennyasecararutinpadasetiapmasareses.

  11. TUJUAN RESES • Tujuanresesadalahmenyerapdanmenindaklanjutiaspirasikonstituendanpengaduanmasyarakatgunamemberikanpertanggungjawaban moral danpolitiskepadakonstituendiDapilsebagaiperwujudanperwakilanrakyatdalampemerintahan.

  12. MASA RESES • Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. • Masa reses adalah bagian dari Masa Persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja.

  13. DASAR PELAKSANAAN RESES • DasarPelaksanaanResesantara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; UU RI No 15 Tahun 2006 TentangBadanPemeriksaKeuangan, dan UU RI No  27  Tahun 2009 TentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah.

  14. PELAKSANA DAN PESERTA RESES • PelaksanaresesadalahPimpinandanAnggota DPRD dengandifasilitasiolehSekretariat. • Pesertaresesbisaterdiridariseluruhelemenmasyarakatantara lain: Camat, TNI/Polri, PimpinanPuskesmas, DinasJawatan, Lurah/Kades/PerangkatDesadanKepalaDusun, KelompokMasyarakat, OrganisasiPolitik, TokohMasyarakat / Tokoh Agama, TokohPemuda, LSM, Ormas, OrganisasiKemasyarakatan, OrganisasiKemasyarakatanPemuda (OKP), danMajelisTaq’lim.

  15. TAHAPAN KEGIATAN RESES

  16. PELAKSANAAN RESES • PelaksanaanresesdapatdilakukandenganKelompokDapil yang terdiridaribeberapaParpol yang adaAnggota DPRD padaDapiltersebutdanindividusecaramandiri yang dilakukansecara impersonal kepadakontituenpadaDapilnya.

  17. LAPORAN HASIL RESES • Anggota DPRD secaraperoranganataukelompokwajibmembuatlaporantertulisatashasilpelaksanaantugasnyapadamasaresessebagaimanaketentuanPasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudiandisampaikankepadapimpinan DPRD dalamrapatParipurna. • Laporanperseorangandanataukelompok, dihimpundandirekapitulasimenjadilaporan per kecamatan. Laporandisampaikanolehperwakilankecamatan

  18. BIAYA KEGIATAN RESES • Biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Di luar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 53 dan 61 PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

  19. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD (memasukan pokok-pokok pikran dalam dokumen perencanaan KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  20. SYARAT PERENCANAAN Harusmemiliki, mengetahui, danmemperhitungkan: • Tujuanakhir yang dikehendaki. • Sasaran-sasarandanprioritasuntukmewujudkannya (yang mencerminkanpemilihandariberbagaialternatif). • Jangkawaktumencapaisasaran-sasarantersebut. • Masalah-masalah yang dihadapi. • Modal atausumberdaya yang akandigunakansertapengalokasiannya. • kebijakan-kebijakanuntukmelaksanakannya. • Orang, organisasi, ataubadanpelaksananya. • Mekanismepemantauan, evaluasi, danpengawasanpelaksanaannya.

  21. PERENCANAAN YANG IDEAL • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis(a pluralistic social setting).

  22. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasiseluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas

  23. ReformasiSistemPenganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU VISI: Melaksanakan program kerjaPresiden/KDH terpilih Misi: Pelaksanaankerangkaregulasi, kerangkainvestasi, danpelayananpublik yang dituangkandalam RKP/D Anggarandisusunberdasarkan RKP/D denganmempertimbangkankemampuankeuangannegara/Daerah Visi: • Melaksanakanrencanapembangunan lima tahunanberdasarkan GBHN Misi: • Penyelenggaraanpemerintahanumumdanpembangunan • Penganggaranberdasarkanpendekatanmenurutpengeluaranrutindanpengeluaranpembangunan

  24. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014berdasarkanpermendagrinomor 27 tahun 2013

  25. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL • Reformasibirokrasi dan tata kelola; • Pendidikan; • Kesehatan; • Penanggulangankemiskinan; • Ketahanan pangan; • Infrastruktur; • Ikliminvestasi dan usaha; • Energi; • Lingkunganhidup dan bencana; • Daerahtertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; • Kebudayaan, ekonomikreativitas, dan inovasiteknologi; dan • 3 (tiga) bidanglainnyayaitu • bidangpolitik, hukum dan keamanan; • bidangperekonomian; dan • bidangkesejahteraanrakyat

  26. SinkronisasiKebijakanPemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota dalamRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturanKepala Daerah tentangPenjabaran APBD denganPrioritasNasional

  27. KeteranganKolom • Prioritas 1 ReformasiBirokrasidan Tata KeloladiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanOtonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian; • Prioritas 2 PendidikandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPendidikan, urusanKepemudaandanOlahragasertaurusanPerpustakaan; • Prioritas 3 KesehatandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKesehatan; • Prioritas 4 PenanggulanganKemiskinandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanSosial, urusanKetenagakerjaan, urusanPemberdayaanMasyarakatdanDesa, urusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, urusanKeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera, urusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah; • Prioritas 5 KetahananPangandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKelautandanPerikanan, urusanPertaniandanurusanKetahananPangan; • Prioritas 6 InfrastrukturdiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPerumahan Rakyat, urusanPenataanRuang, urusanPekerjaanUmum, urusanPerencanaan Pembangunan danurusanPerhubungan; • Prioritas 7 IklimInvestasidanIklim Usaha diisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPenanaman Modal danurusanKomunikasidanInformatika; • Prioritas 8 EnergidiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanEnergidanSumberDaya Mineral danurusanIndustri; • Prioritas 9 LingkunganHidupdanPengelolaanBencanadiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanLingkunganHidup; • Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, danPascaKonflikdiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri; • Prioritas 11 Kebudayaan, EkonomiKreatif, danInovasiTeknologidiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKebudayaandanurusanPariwisata; dan • Prioritas 12 tidakdiisi.

  28. SinkronisasiKebijakanPemerintahKabupaten/Kota dalamRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturanKepala DaerahtentangPenjabaran APBD denganPrioritasProvinsi

  29. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

  30. TEKNIS PENYUSUNAN APBD • Penetapan APBD harus tep at waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2013. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

  31. TahapandanJadwalPenyusunan APBD

  32. TahapandanJadwalProsesPenyusunanPerubahan APBD

  33. TERIMAKASIH

  34. Curiculum Vitae • Nama : Muhtar Mahmud • Tempat & TglLahir : Bima, 13 Sept 1966 • PendidikanTerakhir : S2 Akuntansi UGM Yogyakarta S3 Akuntansi UNDIP Semarang Alamat :- BenowoKulon RT.03/RW 8 NgringoJaten - PerumSiwani Blok A/14 SelogiriWonogiri • Pekeerjaan/Jabatan :- Dosen Pend. Akt UNS Surakarta - DirekturAkuntansi BLU UNS Surakarta - Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan Manajemen - Pengajar pelatihan BPK RI 2004 - 2007 - Ass StafAhliPeng Negara Kemenkeu 2003-2005 - Konsultan/KepelatihanParamavydya Jogjakarta - KonsultanKeuangan Daerah di beberapaPemda • Telp/E-mail :0271-821650,081226265675,08122687386, 081548590636/ 0273323692 muhtar@uns.ac.id, muhtarmahmud@yahoo.co.id, abujebi@gmail.com, muhu_37@yahoo.com,

More Related