1 / 26

Organisasi Bisnis dan Keuangan

Organisasi Bisnis dan Keuangan. Badan Hukum vs Badan Usaha Bentuk-bentuk Badan Usaha Badan Usaha berdasarkan kepemilikan Organisasi Keuangan Istilah dalam Keuangan. Badan Hukum vs Badan Usaha. “Badan Hukum” berbeda dengan “Badan Usaha” (bentuk usaha).

harken
Télécharger la présentation

Organisasi Bisnis dan Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Organisasi Bisnis dan Keuangan • Badan Hukum vs Badan Usaha • Bentuk-bentuk Badan Usaha • Badan Usaha berdasarkan kepemilikan • Organisasi Keuangan • Istilah dalam Keuangan ekmakro08-ittelkom-mna

  2. Badan Hukum vs Badan Usaha • “Badan Hukum” berbeda dengan “Badan Usaha” (bentuk usaha). • Tidak semua bentuk usaha berbadan hukum. • Yang masuk kategori badan hukum adalah: PT, YAYASAN, KOPERASI, BHMN (contohnya Universitas) dan badan usaha/bentuk usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita negara. • NV atau “Namlooze Venotschap” adalah nama lama dari PT (sekarang tidak digunakan lagi). • Sedangkan UD, PD, dan CV bukan badan hukum. ekmakro08-ittelkom-mna

  3. Badan hukum dipersamakan kedudukannya dengan orang, artinya bisa bertindak sendiri di luar dan di dalam pengadilan, melakukan penuntutan dan dituntut, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya. • Bentuk usaha, hanyalah suatu wadah dari usaha pendirinya (untuk UD dan PD) atau usaha bersama di antara para pendirinya (jika terdiri dari beberapa orang seperti Firma dan CV). Apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga, para pendiri atau persero atau pemilik harus bertanggung jawab secara renteng (tanggung menanggung sampai dengan harta pribadinya). ekmakro08-ittelkom-mna

  4. Usaha yang tidak berbentuk Badan hukum adalah usaha perorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis usaha tertentu. Misalnya usaha catering tanpa membentuk CV atau UD. tapi kalau usaha perorangan tersebut sudah memilih bentuk UD atau PD, artinya orang tersebut sudah “mendeklarasikan” dirinya menurut bentuk usaha tersebut. Walaupun tentu saja tanggung jawabnya tetap sama. ekmakro08-ittelkom-mna

  5. Bentuk-bentuk Badan Usaha Perusahaan Perseorangan Perseroan Firma Perseroan Comanditer (CV) Perseroan Terbatas (PT) Perkumpulan Koperasi Yayasan Perusahaan Negara Joint Venture Kerja sama badan-badan perusahaan ekmakro08-ittelkom-mna

  6. Perusahaan Perseorangan Cara pendiriannya mudah dan murah Organisasinya sangat sederhana Pimpinannya pemilik sendiri Kekayaan perusahaan juga menjadi kekayaan pribadinya, resiko tanggung jawab pribadinya. Contoh: Henry Ford, Kruff (jerman), Bob Sadino, pak Sugino (warung sate), pedagang eceran, warung, toko-toko, P.D (Perusahaan Dagang). Perseroan Firma Merupakan usaha kerja sama untuk menjalankan suatu perniagaan dengan bersama. Didirikan dengan akte notaris, diumumkan di berita Negara, aktenya didaftarkan pada panitera pengadilan tinggi di daerahnya. ekmakro08-ittelkom-mna

  7. Perseroan Comanditer (CV) • tidak perlu terdaftar di departemen Kehakiman, cukup di Notaris, syarat permodalan juga ringan • Asset pribadi pesero aktif/pengurus akan menjadi jaminan atas tanggung jawab perusahaanmanaging partner • Pesero pasif/comanditer hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang disetor sleeping partner • Perseroan Terbatas (PT) • Harus terdaftar di Departemen Kehakiman • Harta Pribadi pemilik, terpisah dengan tanggung jawab perusahaan • Para pengurus PT bertanggung jawab penuh sampai dengan harta pribadinya kepada pihak kreditur (pihak ketiga) ekmakro08-ittelkom-mna

  8. Perkumpulan Koperasi • Mirip PT., tetapi hak suara anggota bukan berdasarkan besarnya saham, tetapi dari orang per orang • Yayasan • Diperuntukan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari keuntungan (biasanya untuk tujuan sosial) • Tidak dikenakan pajak badan hukum • Khusus Perguruan Tinggi negeri, ada BHMN ekmakro08-ittelkom-mna

  9. Badan Usaha berdasarkan kepemilikan • BUMN • BUMD • Swasta Nasional & Asing • Badan usaha yang sudah Go Public, dibelakangnya diberi Tbk., seperti PT. Telkom Tbk. ekmakro08-ittelkom-mna

  10. BUMN • Secara umum, istilah badan usaha milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. • Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. ekmakro08-ittelkom-mna

  11. BUMN • Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. • Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN ekmakro08-ittelkom-mna

  12. Jenis BUMN • Perusahaan Perseroan (Persero) • Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ( PT ) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. ekmakro08-ittelkom-mna

  13. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: • Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden • Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan • Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang • Modalnya berbentuk saham • Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan ekmakro08-ittelkom-mna

  14. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris • Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah • Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas • RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan • BUMN dipimpin oleh direksi • Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan • Tidak mendapat fasilitas negara • Tujuan utama memperoleh keuntungan • Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata • Pegawainya berstatus pegawai swasta ekmakro08-ittelkom-mna

  15. Di Indonesia yang sudah menjadi Persero yaitu: • PT Bank BNI Tbk, • PT Kimia Farma Tbk, • PT Indo Farma Tbk, • PT Tambang Timah Tbk, • PTAneka Tambang Tbk, • PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Indosat telah dijual kepada STT), • PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ekmakro08-ittelkom-mna

  16. Perusahaan Jawatan (Perjan) • Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. • Perusahaan Umum (Perum) • Sejenis perusahan badan pemerintah yg mengelola sarana umum. • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ekmakro08-ittelkom-mna

  17. Ciri-ciri BUMN • Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha • Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan • Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan • Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang • Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan • Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat ekmakro08-ittelkom-mna

  18. Ciri-ciri BUMN • Sebagai sumber pemasukan negara • Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara • Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public • Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank • Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan ekmakro08-ittelkom-mna

  19. Tujuan Pendirian BUMN • Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara • Mengejar dan mencari keuntungan • Pemenuhan hajat hidup orang banyak • Perintis kegiatan-kegiatan usaha • Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah ekmakro08-ittelkom-mna

  20. Organisasi Keuangan BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal • Mengawasi jalannya pasar modal sehari-hari : • Mencegah terjadinya “insider trading” • Saham delisting • Suspend • dll ekmakro08-ittelkom-mna

  21. Istilah dalam Keuangan Permodalan • Investasi : untuk membiayai investasi/perluasan usaha adalah dengan meminjam dari Bank, go public, mencari partnership, menerbitkan obligasi, dan Modal Ventura. • Divestasi : kebalikan dengan Investasi, tetapi kalau investor/pemilik saham, yakni dengan menjual kembali sahamnya. ekmakro08-ittelkom-mna

  22. Saham (surat kepemilikan perusahaan) • Pemilik saham, berhak mendapatkan keuntungan (dividen), juga hak suara; tentunga juga bertanggung jawab terhadap kerugian. • Bulish Vs Bearish; kecenderungan naik Vs kondisi pasar yang lesu. • Listing Vs Delisting; terdaftar di Bursa atau dicoret dari bursa karena bangkrut, dlsb. • Portofolio; daftar berbagai jenis saham dan obligasi yang dipilih dan dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau reksadana untuk meningkatkan yield/keuntungan tahunan ekmakro08-ittelkom-mna

  23. Obligasi • Obligasi adalah surat hutang jangka panjang • Dikeluarkan oleh pemerintah/negara maupun perusahaan • Bunga obligasi harus selalu dibayar meskipun pihak yang mengeluarkan obligasi dalam keadaan merugi, namun belum dinyatakan bangkrut. • Obligasi, di Indonesia dikenal SUN-Surat Utang Negara, SPN-Surat Perbendaharaan Negara, seperti : • (Treasury) Bill atau Commersial Paper, berjangka waktu 6 bln – 1 tahun • (Treasury) Notes 1- 2 tahun • (Treasury) Bonds > 2 tahun ekmakro08-ittelkom-mna

  24. Hedging (Lindung nilai) • Dengan membayar premi tertentu ke BI untuk menetapkan harga valuta asing dengan nilai tertentu. • Misal : waktu kontrak harga dollar = Rp. 9.000/dollar, seandainya harga dollar pada saatnya nanti Rp. 12.000/dollar, maka tetap 9.000. • Tetapi, kalau sebaliknya, maka selisih keuntungan akan dibagi dua. ekmakro08-ittelkom-mna

  25. Kompas, kamis 11 mei 2006 • Nilai nominal obligasi negara yang tercatat dan dapat diperdagangkan di BES = Rp. 430,2 T terdiri dari 51 seri. • Nilai nominal obligasi korporasi yang tercatat di BES hingga April 2006 = Rp. 565,4 T, terdiri dari 243 seri dari 103 emiten. Obligasi Korporasi dalam US $ mencapai $105 juta. ekmakro08-ittelkom-mna

  26. Kompas • Total jumlah SUN yang telah diterbitkan Pemerintah Rp. 680,2 T (kamis, 18 Mei 2006) • Penerbitan SUN 2006 neto sebesar Rp. 38 T, termasuk yang jatuh tempo dan pembelian kembali secara gross yang harus diterbitkan pada tahun 2006 sebesar sekitar Rp. 80 T ekmakro08-ittelkom-mna

More Related