1 / 22

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2005-2025 YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL. O leh : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat P embinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung, 28 November 2012.

hawa
Télécharger la présentation

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2005-2025 YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL Oleh : Kepala BAPPEDA ProvinsiJawa Barat Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung, 28 November 2012

  2. VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2013 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013 TERCAPAINYAMASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 1

  3. KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT DAN RUANG LINGKUP NKRI (HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)

  4. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI 2011) Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 26 Luas : 3.709.528,44 Ha Kecamatan : 625 Kelurahan : 638 Desa: 5.316 Penduduk 2011 Indonesia : 241.037.751 Jiwa Jawa Barat : 44.286.519 Jiwa PendudukMiskin: 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% Kabupaten/Kota : 26 Luas : 3.709.528,44 Ha Kecamatan : 625 Kelurahan : 638 Desa: 5.316 Penduduk 2011 Indonesia : 241.037.751 Jiwa Jawa Barat : 44.286.519 Jiwa PendudukMiskin: 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% PDRB (2011) :343,11 T Inflasi (2011) : 3,10% LPE (2011) : 6,48% IPM (2011) : 72,82 RLS (2011) : 8,20 th AKI (2007) : 228 per 100.000 KelHidup (rev) AKB (2010) : 25 per 1.000 KelHidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2009/2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2009/2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2009/2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2009/2010) Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB Nasional : 14,33 %(Thn. 2011) PDRB per Kapita (ahb/Thn. 2011) Rp. 19.645.670 Investasi (2010) : 46,6 T (PMA: 28 T, PMDN: 18,6 T) DayaBeli (2011): 635,10 ribu rupiah IPM INDONESIA (2011) : 61,7 Rangking 124 dari 187 Negara IPM JAWA BARAT (2011) : 72,82 IPM JAWA BARAT (2010) : 72,08 Rangking 15 dari 33 Provinsi (DKI (1) : 77,03; Jateng (14); Bali (16); Aceh (17) Jatim (18); Papua (33) ) JUMLAH UNIT USAHA: Usaha Mikro dan Kecil : 8,49 Juta Usaha Menengah : 25.725 Usaha Besar : 1.536 Penduduk Lanjut Usia (lebih 60 Th): 7,04 % Penduduk Usia Balita: 7,80 % 2

  5. Pel.Cirebon Metropolitan Cirebon Raya Pel. Cilamaya Bandara Int. Jabar Kertajati BIJB Tol Kanci-Pejagan PROVINSI JAWA TENGAH TolCikampek-Palimanan Pel. Tarumajaya Tol CISUMDAWU Metropolitan Bodebek Karpur DKI JAKARTA Waduk Jatigede Metropolitan Bandung Raya Tol Ciranjang-Padalarang Pangandaran Tol SOROJA Tol Bogor Ringroad Bandara Nusawiru Tol Sukabumi-Ciranjang TPI Pangandaran Tol Ciawi-Sukabumi RANCABUAYA PROVINSI BANTEN SOSOK MASA DEPAN MANUSIA JAWA BARAT 2025 Jalan Lintas Selatan Jabar Palabuhanratu SamuderaHindia MANUSIA JAWA BARATYANG AGAMIS DENGAN 7 (TUJUH) PENCIRI UTAMA: CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN MANDIRI DAN MENGATUR DIRI PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT Bandara Citarate TPI Pelabuhan Ratu ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE 3

  6. PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT) PERATURAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DESA: PP Nomor 72 Tahun 2005 tentangDesa, Pasal 63 bahwa“Desa WAJIB menyusunRencana Pembangunan MenengahDesa (RPJM-Desa) danRencanaKerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)” PermendagriNomor 66 Tahun 2007 tentangPerencanaan Pembangunan Desa

  7. 4

  8. MAKSUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Dasar Hukum : Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah : (UU 32/2004, Penjelasan Umum) • 1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui : • Peningkatan pelayanan, • Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. • 2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan: • Prinsip demokrasi, • Pemerataan, • Keadilan, • Keistimewaan dan kekhususan, serta • Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI • Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.' • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. 5

  9. PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH Regional Development for People • PRA SYARAT: • UntukefektifnyaRegional Development for People dibutuhkan data kependudukan dan permasalahan pembangunan yang akuratsecaraspasialdana-spasialberdasar fungsi waktu • Membutuhkan Analisis Kebijakan Pembangunan yang tepat PRINSIP – PRINSIP : Pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development for People)bukan pembangunan berbasis rakyat (People Centered Development); Pemerintah memandu, memfasilitasi dan memberi contoh agar rakyat dapat beraktifitas untuk menjadi sejahtera; 6

  10. MODEL Hybrid PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT MEMADUKAN PEMBANGUNAN BERBASIS daerahotonomdan MeTROPOLITAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA Pengembangan metropolitan sebagaipenghelapercepatanpembangunanJawa Barat. PengembanganKoridorEkonomi Indonesia diJawa Barat bertumpupadapengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya Metro Bodebekkarpur 3 Jakarta 5 6 PELABUHAN LAUT CIREBON Rencana Kawasan Industri Metro Cirebon Raya Sentul Cariu 1 2 Metro Bandung Raya Aerocity Kertajati Sk.makmur KEI JAWA 7 PKNpPelabuhan Ratu 4 Palabuhanratu KEI JAWA Prov. Jawa Tengah PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU Surade Tegalbuleud Rancabuaya Pangandaran PKNp Pangan-daran Cidaun Kelapagenep Jalan Tol Eksisting Jalan SNR Rencana Jalan Alternatif Puncak 7 Rencana Jalan Tol

  11. PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN Feb Apr Mrt Mei Okt Jun Sept Nov Des Jan Agt Juli PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN PROSES POLITIK SEMAKIN DOMINAN RKP (PP 20/2004) Rancangan RKPD P/K/K KUA/PPAS RAPBD APBD RKPD P/K/K/Desa Rancangan Renja SKPD Renja SKPD RKA-SKPD Musrenbang NAS Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Musrenbang PROV Musrenbang RKPD K/K Pra Musrenbang Kewilayahan Forum SKPD KETERANGAN: Musrenbang Kecamatan Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan 11 Musrenbang Desa/kel Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 8

  12. PERAN POLITIKDALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dampak : Percepatan atau Perlambatan pembangunan Sinergi atau Tidak Sinergi antara Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota Efektifitas Tinggi atau Kurang Efektif Tepat Sasaran atau Kurang Tepat Sasaran Perencanaan sering dianggap terpisah dari Politik Perencanaan Peran Politik pada pimpinan Teknokratik Perencanaan Peran Politikpada Level Pembahasan DPRD 20% alokasi dana fungsi pendidikan 10% alokasi dana fungsi kesehatan Pembangunan 5 (lima) stadion olahraga BOS Provinsi Pencetakan buku ajar Pembangunan 6.000 RKB/tahun Pembangunan 100-150 PONED/tahun Kredit Cinta Rakyat (KCR) Kemantapan Jalan Penyediaan Air Bersih Penanganan Sampah Hasil Perencanaan Fungsi Idealisme : Jika pembahasan berjalan lancar maka hasil akan maksimum Jika pembahasan tidak lancar maka hasil tidak optimum Dalam kenyataannya Perencanaanadalah bagian dari proses politik Oleh karena itu pentingnya kepemimpinan politik yang berpihak kepada rakyat (for People) 9

  13. ALIRAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pusat APBN/ NON APBN Bidang A Bidang B Bidang C Provinsi APBD/ NON APBD PERLU KESAMAAN TUJUAN DAN BERBAGI PERAN LINTAS PEMERINTAHAN UNTUK PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN Bidang A Bidang B Bidang C Kab/Kota APBD/ NON APBD Bidang A Bidang B Bidang C DESA Bidang A Bidang B Bidang C VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 10

  14. SISRENBANGDA JABAR PERDA NO 6 TAHUN 2009 SISRENBANGDAJABAR SMART Planning • Perencanaan Program danKegiatan, dengan • PendekatanSMART Planning, yaitu : • Specific (spesifik) • Measurable(terukur) • Achievable(dapatdicapai) • Resources availability (ketersediaansumberdaya) • Time(Time) PERENCANAANBERBASISEVALUASIDIRI DAN PARTISIPATIF • MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO 9001-2008: • TULISAPA YANG AKANDIKERJAKAN • KERJAKANAPA YANG TELAHDITULIS • MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE). • PERTANGGUNGJAWABKANAPA YANG TELAHDITULIS DAN DIKERJAKANKEMUDIANTINDAKLANJUTIDENGANUPAYA YANG TEPATUNTUKPERBAIKANKINERJA. Shewhart Cycle (Plan-Do–Check–Act) OPD JabarBer –ISO danBerbasisIlmuPengetahuan 11

  15. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAH HIDUP 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 10 COMMON GOALS 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 4 KEMANDIRIAN PANGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEGIATANTEMATIK SEKTORAL DAN KEGIATANTEMATIK KEWILAYAHAN 12

  16. CG6PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PENDEKATAN TEMATIK SEKTORALJAWA BARAT Kegiatanuntukmenanganimasalahkronisdanmeningkatkan performance pembangunandiJawa Barat Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncakdan Kota Bandung dansekitarnya Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, danCianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – TasikmalayasertaJabar Selatan Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kotasertapenciptaanpusat-pusatpertumbuhanbaru Pembangunan infrastruktursumberdaya air danirigasistrategisdiJawa Barat. CG 1PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Jabarbebasputusjenjangsekolahpendidikanfokuspendidikan 9 tahundikabupatendan 12 tahununtukkota Peningkatan pelayanan pendidikan non formalpluskewirausahaandengansasaranusia 15 tahunkeatasdanpendidikanberbasismasyarakat Pengembangan pendidikan kejuruandan pendidikan bertaraf internasional Pendidikanberkebutuhan khusus Peningkatanrelevansidankualitaspendidikantinggi. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan CG 7KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Jabar mandiri energi perdesaanuntuklistrikdanbahanbakarkebutuhandomestik Infrastruktur Air BersihPerkotaandanPerdesaandiJawa Barat CG 2PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Peningkatanpelayanankesehatandasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhansumberdayakesehatan. Peningkatan Program KeluargaBerencana Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah PeningkatanLayananRumahSakitRujukan HIV/AIDS , TBC, Flu Burung dan Narkoba Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat CG 3PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIANLINGKUNGAN HIDUP • Peningkatanbudayamasyarakatbekerja,perluasanlapangankerjadankesempatanberusaha UMKM sertaPengentasanKemiskinan • Jawa Barat sebagaidaerahtujuaninvestasi • Pengembanganskemapembiayaanalternatif • Pengembanganagribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, danindustrimanufaktur • PengembanganIndustriKreatifdanwirausahawanmudakreatif Penanganan banjir lintaswilayahdi Cekungan Bandung, PanturadanBodebek Konservasi danrehabilitasikawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) danKawasanPesisirsertapulaukecilmelaluiJabarGreen Province Pengendalianpencemaranlimbahindustri , limbahdomestikdanpengelolaansampah regional CG 5PENINGKATAN KINERJA APARATUR Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintahdaerahyang bersihdanakuntabel Peningkatankualitaskomunikasiorganisasi dankomunikasi publikyang berkualitas berbasis IT melalui JabarCyber Province Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakanhukum, PengawalanImplementasiProdukHukumserta peningkatan peran masyarakatdalampenyusunandanpenerapankebijakan KerjasamaPembangunan antarwilayahdan wilayah perbatasan Peningkatankualitasperencanaan, pengendaliandanakuntabilitaspembangunan CG 4KEMANDIRIAN PANGAN Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan CG 9PEMBANGUNAN PERDESAAN 13 • Pembangunanperdesaandenganmenerapkanprinsipdesamandiri • Peningkatankualitas tata kelolapemerintahandesa CG 10PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA Pelestariansenibudayatradisionaldanbenda cagarbudayasertakearifanlokalsebagaijati diri masyarakatJawa Barat Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat PengembanganDestinasi wisatadenganfokusekowisata, wisata budayadan heritagesertawisata IPTEK yang terintegrasidalamrangkadestinasiwisataJawa-Bali

  17. PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN2010-2013 (KesepakatanBersamaantaraGubernurdenganBupati/WalikotaNomor912/05/Bapp/2010) WKPP III (cirebon) Pengembangan agribisnis manggadan industrialisasi perikanan Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (Kebun Raya Kuningan) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan WKPP II (purwakarta) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi Pengembangan industri manufaktur Pengembangan industri perberasan Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) WKPP I (BOGOR ) Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) WKPP IV (priangan) PengembanganKawasanPendidikandanRisetTerpadudiJatinangor Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidayaikan air tawardi Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kab. Garut Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran 14

  18. 15

  19. PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2013 UNTUK PERENCANAAN 2014 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari2013 18-22 Maret2013 15 Mei 2013 8-9April 2013 25 Maret – 1 April 2013 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN FORUM OPD PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2014 PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) Minggu ke-3 April 2013 Minggu ke-4 April 2013 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL 1 – 28 Pebruari2013 1 – 12 Maret2013 Minggu ke-2 Mei 2013 INOVASI MUSRENBANG JABAR 16 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL

  20. PENYUSUNAN RENJA 2014 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 12Februari2013 5 1 - 11 Januari2013 PenyampaianSurat EdaranGubernurtentangRancanganAwal RKPD 2014 I PenyampaianUsulanKegiatan OPD/Biro Tahun 2014 (melaluiSistem RKPD Jabar OnLine) 12–28 Februari 2013 6 PenyusunanRancanganAwal RenjaOPD/Biro 2013 Renstra OPD/Biro 7 – 18 Januari 2013 3 Desember 2013-31 Januari 2012 4-6 Feb ruari 2013 7 – 11 Februari 2013 4 1 2 3 RancanganAwal RKPD 2014 (Draft Akhir) EvaluasiKinerja Pembangunan Tahun2012 PenyusunanRancanganAwal RKPD 2014 (Draft Awal) Pembahasan RancanganAwal RKPD 2014/Forum KomunikasiPublik 18 – 20Maret2013 II 8 Forum OPD/ Gabungan OPD 10 1 – 2 April 2013 IV PenyampaianRancangan AwalRenjaKeBappeda 5 - 6 April 2013 12– 5 April 2013 25 Maret – 1 April 2013 1 – 12 Maret2013 12 PenyusunanRancangan RKPD 2014 Musrenbang Kabupaten /Kota Finalisasi RancanganAwal RKPD 2014 (HasilPraMusrenbangdanMusrenbangKab/Kota) 11 PraMusrenbangKewilayahan 9 7 14 3 - 5April 2013 VerifikasiRenjaOPD oleh Bidang Bappeda 10 April – 1 Mei 2013 15 PenyusunanRancanganAkhirRenja OPD 13 – 15 Maret 2013 13 – 15 Maret 2013 8 – 9 April 2013 7.b 7.a PenyampaianHasilMusrenbangKabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD JabarOnLine) PenyampaianHasilMusrenbangKabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD JabarOnLine) 13 MusrenbangProvinsi III 13 – 14 Mei 2013 17 PenyampaianRancanganAkhirRenjaOPD 15 April – 3 Mei 2013 21 – 23 Mei 2013 20 16 Rancangan Akhir RKPD 2014 VerifikasiRenjaOPD oleh Bidang Bappeda V VI • Usulan kegiatan OPD Provinsidilengkapi : SuratPengantarKepala OPD, Proposal, Smart Planning danPra RKA • UsulanKegiatanKabupaten/Kotadilengkapi : SuratPengantar , Proposal, Smart Planning dan CPCL 27 Mei - 4 juni 2013 21 Penyempurnaan RancanganAkhirRenja OPD 8 Mei 2013 18 KosultasiRancanganAkhir RKPD 2013 denganGubernurdanwakilGubernur 6 Juni 2013 22 PenetapanRenjaOPD /Biro Tahun2014 melaluiPeraturanKepala OPD 15 Mei 2013 19 PeraturanGubernur RKPD 2014 VII 14 Juni2013 PengesahanRenja OPD/ Biro Tahun2014 melalui PeraturanGubernur 23 17 Permendagri , 54 Tahun 2010

  21. TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARATDari Pelibatan 3 (Tiga) Aktor Penbangunan menjadi4 (Empat) Aktor Utama Pembangunandengan KendaliSatu SimpulKualitas dan Akuntabilitas yaitu Laws And Regulations“JABAR MASAGI” Strengthening Local Actors (Community) G B B LR A : Academician/akademisi B : Businessman/pelaku usaha G :Government/pemerintahan C: Community/komunitas LR = Laws and Regulations C A G A Sumber : Deny Juanda P., 2011 18

  22. MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari Kelola Birokrasi Jawa Barat Sebaik-baiknya,dan Jangan Menyesal Setelah Tidak Menjabat TERIMA KASIH SMSJABARMEMBANGUN 0811 200 5500 RKPDJabar-ONLINE KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE • Informasilebihlanjut : • Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat • JalanDiponegoro No.22 Bandung • Telp. (022) 4204483 • BappedaProvinsiJawa Barat • Jalan. IrH.Juanda No. 287 • Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 • Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id SMSSATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

More Related