PEMANTAUAN & EVALUASI PHLN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. PEMANTAUAN & EVALUASI PHLN KEMENTERIAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN BOGOR, 13 MEI 2014

2. Temuan BPK atas LKPP 2010 AtasSistemPengendalian Intern: • Penerimaanhibahsecaralangsungpada 18 KL minimal senilai Rp868,43 miliarbelumdikeloladidalammekanisme APBN, sehinggatidakdilaporkandalam LRA.

3. TEMUAN HIBAH PADA LKPP 2010 DalamRp

4. TEMUAN HIBAH PADA LKPP 2010 DalamRp

5. REKOMENDASI BPK • MenyempurnakanSistemAkuntansiHibahdanperaturanteknislainnya yang antara lain mengatursanksi, penunjukansatker yang bertanggungjawabatashibah, perlakuantransasksipenerimaanhibah non kassertametodedan format konfirmasi • Mengintensifkanpenerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, PublikasidanDokumentasiPinjamandan/atauHibahPemerintah • Mengintensifkansosialisasitentangakuntansidanpelaporanhibahlangsung yang diterimaoleh K/L.

6. TINDAK LANJUT PEMERINTAH MenyempurnakanSistemAkuntansiHibahdanperaturanteknislainnya Menetapkanone gate policy pengelolaanhibahmelaluikoordinasiantara Biro Perencanaan/Biro Keuangan/Biro KerjasamaLuarNegeridibawahSekjend K/L MenyusunStandard Operating Procedure (SOP) pengelolaanhibahon Budget maupunoff budget denganmempedomani PMK 40/2009 tentangSistemAkuntansiHibah Mengintensifkanpenerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, PublikasidanDokumentasiPinjamandan/HibahPemerintah Mengintensifkansosialisasitentangakuntansidanpelaporanhibahlangsungkepada K/L dan donor.

7. DASAR HUKUM UU 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA UU 1 TH 2003 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA PP 10 TH 2011 TTG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI & PENERIMAAN HIBAH PMK 191/PMK.05/2011 TTG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH PMK 230/PMK.05/2011 TTG SISTEM AKUNTANSI HIBAH PMK 224/PMK.08/2011 TTG TATA CARA PEMANTAUAN & EVALUASI ATAS PINJAMAN & HIBAH KPD PEMERINTAH

8. Pengertian Hibah danHibahLangsung • Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD. • Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannyadilakukanoleh BUN/Kuasa BUN.

9. HibahDalamdanLuarNegeridalamUndang-Undang (1) Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara • Pasal 22 • ayat (2): • PemerintahPusatdapatmemberikanpinjamandan/atauhibahkepadaPemerintah Daerah” atausebaliknya”. • ayat(3): • Pemberianpinjamandan/atauhibahsebagaimanadimaksuddalamayat (2) dilakukansetelahmendapatpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat”. • Pasal 23 ayat (1): “PemerintahPusatdapatmemberikanhibah/pinjamankepadaataumenerimahibah/pinjamandaripemerintah/lembagaasingdenganpersetujuan DPR”. • Pasal 24 ayat (2): ”Pemberianpinjaman/hibah/penyertaan modal danpenerimaanpinjaman/hibahsebagaimanadimaksuddalamayat (1) terlebihdahuluditetapkandalam APBN/APBD”.

10. Hibah Dalam dan Luar Negeri dalam Undang-Undang (2) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegarara • Pasal 33 ayat (1): . • PemerintahPusatdapatmemberikanpinjamanatauhibahkepadaPemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN • Pasal 33 ayat (2): • PemerintahPusatdapatmemberikanpinjamanatauhibahkepadalembagaasingsesuaidengan yang tercantum/ditetapkandalamUndang-undangtentang APBN • Pasal 38 ayat (1): • MenteriKeuangandapatmenunjukpejabat yang diberikuasaatasnamaMenteriKeuanganuntukmengadakanutangnegaraataumenerimahibah yang berasaldaridalamnegeriataupundariluarnegerisesuaidenganketentuan yang telahditetapkandalamUndang-undang APBN

11. KebijakanPengelolaanHibahDalam APBN • Peratuan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2006 jo PP No. 10 tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atu Hibah dan Penerusan Pinjaman dan Hibah mengatur • antara lain bahwa :

12. PenganggarandanPelaksanaanHibah(PP Nomor 10 Tahun 2011) • Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. • Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran. • Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. • Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksanaKegiatanwajibmenyediakandanapendamping, dalamhaldipersyaratkandalamPerjanjianHibah, PerjanjianPenerusanHibahdanPerjanjianPinjamanHibah. • Dana Hibahuntukkegiatan yang belumselesaidilaksanakanditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

13. PenganggarandanPelaksanaanHibah(PP Nomor 10 Tahun 2011) • DalamhalHibahditerimasetelahpagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelahKementerian/LembagamenyampaikanusulankepadaMenteri. • Dalamkeadaandarurat, HibahdalambentukuanguntukmembiayaikegiatansebagaimanadimaksuddalamPasal 41 ayat (1) huruf b dapatdilaksanakanmendahuluipenerbitandokumenpelaksanaananggaran. • HibahdalambentukuanguntukmembiayaikegiatandapatdilaksanakansecaralangsungolehKementerian/Lembagadapatdilaksanakanmendahuluipenerbitandokumenpelaksanaananggaran. • PertanggungjawabanpelaksanaanHibahdilakukansesuaidenganmekanisme APBN.

14. PenganggarandanPelaksanaanHibah(PP Nomor 10 Tahun 2011) Dana Pendamping 5 Dana Hibah DIPA RKAKL Hibah K/L Donor 4 3 2 1 7 Belanja Belanja LK 9 8 6

15. Peta Hibah

16. PERBEDAAN HIBAH YANG DIRENCANAKAN DAN HIBAH LANGSUNG

17. Revisi PMK terkaitHibah

21. TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

22. PengertianHibahLangsungUang PENDAPATAN Hibah BELANJA Yang Bersumber dari Hibah Off budget & Off treasury UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5): “Semuapenerimaan yang menjadihakdanpengeluaran yang menjadikewajibannegara dalamtahunanggaran yang bersangkutanharusdimasukkandalam APBN.” UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2) “SemuapenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara.”

23. On Budget & Off Treasury ADA PROSES MEMASUKKAN KE APBN ADA PROSES PENGESAHAN DI K-BUN (KPPN) Atas Pendapatan Hibah & Belanja yang Bersumber dari Hibah

24. TahapanPengesahanHibahLangsung

25. Mekanisme Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa DONOR DJPU 1 PA/KPA Penyusunan BAST Permohonan Registrasi 3 Pemberian No. Register Penyusunan BAST KPPN DJPU 2 · SPTMHL · SP3HL-BJS · BAST MPHL-BJS 6 4 PengesahanBelanja Permohonan PengesahanPendapatan MPHL-BJS Pengesahan 7 Persetujuan 5 · Melaporkandalam SIMAK BMN, LRA danNeraca · MenjelaskanHibahdalamCaLK · Menatausahakandok. Terkaitpenerimaanhibah

26. On Budget & Off Treasury

27. PengajuanNomor Register • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS. • Permohonan nomor register dilampiri: • Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan • Ringkasan Hibah (Grant Summary). • Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah • Output: NOMOR REGISTER

28. PROSES PENERBITAN NOMOR REGISTRASI Kementerian/ Lembaga Direktorat PH (DJPU) Direktorat EAS (DJPU) DJA & DJPBN Proses Permintaan Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah Proses Penyampaian Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah

29. SYARAT PERMINTAAN NOMOR REGISTER Dalamhaltidakterdapatperjanjianhibah/dokumen yang dipersamakanmakaregistrasiharusdilampiri BAST dan SPTMHL

30. Pengelolaan Rekening Hibah • K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN • Lampiran: • surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007 • Register Hibah • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan.

31. PengelolaanRekeningHibah • K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah. • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.

32. PengelolaanRekeningHibah • DalamhalhibahterlanjurditampungdalamRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaandandanahibahtersebuttelahhabisdigunakan (nihil), satkermelaporkanpenggunaanrekeningbendaharatersebutkeDit. PKN denganmelampirkanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharauntukHibah. • ApabilamasihterdapatsisadanahibahdalamRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaan, makasatkermengajukanpermohonanpersetujuanpembukaanrekeninghibahkeDit. PKN. Selanjutnyasetelahmendapatpersetujuanpembukaanrekeninghibah, KL membukarekeningbarudansegeramemindahkansisadanahibahtersebutkedalamRekeningHibah yang barutersebut. • PenggunaanRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaanhanyadipergunakanuntuktahun 2011.

33. REVISI DIPA DI K/L • Yang diRevisiadalahPaguBelanjadi K/L • Revisitersebutbersifaton-top Revisi DIPA: • SatkerPusatkeDit. PA, DJPB, • Satker Daerah keKanwil DJPB setempat. • Jumlah yang direvisiadalahJumlah yang direncanakanakandilaksanakandalam 1 tahun, setinggi-tingginyasebesarPerjanjianHibah. REVISI DIPA DI DJPU (999.02)  RevisiEstimasiPendapatanHibah

34. REVISI DIPA DI K/L • Batas waktupengajuanpenyesuaianpagubelanjadanpengesahanolehsatkertanggal 12 Januaritahun t+1, danpenerbitanpenyesuaianpagubelanjatanggal 13 Januaritahun t+1. • Untukpengajuanpenyesuaianpagubelanja yang diajukansetelahtanggal 30 Desembertahun t, besaranpenyesuaianpagubelanjaadalahsebesarjumlah yang telahdibelanjakanselamatahun t. • DalamhaltidakterdapatdokumenPersetujuanPembukaanRekeningsebagaiLampiranpengajuanpenyesuaianpagubelanja, dapatdigunakanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharanuntukHibahsebagaidokumen yang dipersamakan.

35. PENGESAHAN • PengesahanatasPendapatanHibahdanBelanja yang bersumberdariHibah. • DokumenPengesahan: • SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) • SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) • Lampiran: • copy Rekening atas Rekening Hibah; • SPTMHL; • SPTJM; dan • copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

36. PENGESAHAN • Dalamhalpenyampaian SP2HL tersebuttidakdapatmelampirkandokumenPersetujuanPembukaanRekeningmakadapatmenggunakanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharanuntukHibahsebagaidokumen yang dipersamakan. • Dokumen SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dan SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkanpadatahunT+1 atastransaksitahun T diberitanggal 31 Desembertahun T.

37. Batas WaktuPengesahanHibah • Penyampaian SP2HL ke KPPN paling lambat tgl.13 JanuariT+1 • Penerbitan SPHL oleh KPPN paling lambat tgl.17 JanuariT+1

38. SisaHibahTahun 2011 • Dikembalikankepada Donor • DisetorkeKas Negara • Dipergunakan/dibelanjakanditahunt+1

39. PengembalianHibahke Donor • Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan. • Dokumen yang digunakan: Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) : • Lampiran SP4HL:  • Copy Rekening atas Rekening Hibah; • Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan • SPTJM. • Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.

40. PengembalianHibahke Donor Dalamhaldanahibahbelumpernahdilakukanpengesahan: • DalamPengajuanpengesahan (SP2HL), padakolompendapatandicatatsebesarnettonya (pendapatanhibahdicantumkansamadenganjumlahbelanja yang bersumberdarihibah yang telahdirealisasikan). • SisadanakemudiandisetorkanlangsungkepadaPemberiHibah. TransaksipengembaliandanakepadaPemberiHibahcukupdiungkapkandalamCatatanatasLaporanKeuangan (CaLK). Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikanke Donor Rp.20,- maka SP2HL yang diajukanadalahBelanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 dikembalikanke donor tanpamelalui SP4HL. CukupdiungkapkandalamCaLK.

41. PengembalianHibahke Donor Dalamhaldanahibahtelahdilakukanpengesahan (telahditerbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterimaseluruhnya,: • makasatkermengajukan SP4HL kepada KPPN sebesarjumlah yang dikembalikanke donor. • Penerbitan SP4HL disesuaikandengantanggaldantahunpengembalianke donor. Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikanke Donor Rp.20, telahditerbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisadana Rp.20. maka KL harusmenerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.

42. SisaHibahdisetorkeKas Negara Dalamhaldanahibahbelumpernahdilakukanpengesahan: • makapengajuanpengesahan (SP2HL), pendapatandicatatsebesarnettonya (pendapatanhibahdicantumkansamadenganjumlahbelanja yang bersumberdarihibah yang telahdirealisasikan). • KemudianSisadanahibahdisetorkankeKas Negara melalui Bank Persepsidengan SSBP KodeAkun 43XXXX (samadengankodependapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, KodeSatker 960186 Keterangan “penyetoransisadanahibahlangsungtahun t. SSBP kemudiandikirimke DJPU. Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetorkeKas Negara Rp.20,- maka SP2HL yang diajukanadalahBelanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 disetorke bank persepsi.

43. SisaHibahdisetorkeKas Negara Dalamhaldanahibahtelahdilakukanpengesahan (telahditerbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterimaseluruhnya: • makasisadanahibahdisetorkankeKas Negara melalui Bank Persepsidengan SSBP KodeAkun 43XXXX (samadengankodependapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, KodeSatker 960186 Keterangan “penyetoransisadanahibahlangsungtahun 2011”. SSBP dikirimke DJPU. • Kemudianuntukkeperluanpembukuanmakasatkerwajibmembuat SP4HL dengandilampiri copy SSBP. Dokumen SP4HL jugaharusdisampaikanke DJPU. • Tahun SSBP harussamadengantahun SP4HL/SP3HL. Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetorkeKas Negara Rp.20, telahditerbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisadana Rp.20. maka KL menyetor Rp.20 ke Bank Persepsidanjugaharusmenerbitkan SP4HL sebesar Rp.20. .

44. SisaHibahdipergunakandit+1 • Apabilasisadanahibahtidakdikembalikanke Donor dan/atautidakdisetorkeKas Negara (masihdirekeningKementerian/Lembaga), sisadanahibahlangsungditahun 2011 tersebutdapatdigunakanpadatahun 2012. Kementerian/Lembaga agar mengajukanpenyesuaianpagubelanja yang bersumberdarihibahpada DIPA tahunt+1.

45. MekanismePertanggungjawaban HibahLangsungBentukBarang/Jasa/SuratBerharga

46. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

47. BAST • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. • BAST sekurang-kurangnya memuat: • Tanggal serah terima; • Pihak Pemberi dan Penerima; • Nilai nominal; • Bentuk hibah; • Tujuan BAST; dan • Rincian harga per barang. • Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah.

48. Apakah BAST/BAPH? BAST/BAPH adalahsuatudokumen yang merupakanbuktipenyerahanbarang/jasaantarasatupihakdenganpihak yang lainnya.

49. Dokumen sumber pencatatan. • Bukti penyerahan hibah Fungsi BAST/BAPH PENERIMA HIBAH PEMBERI HIBAH • Dokumensumberpencatatan • Dokumenpenerimaanhibah • DokumenPerencanaan

50. Komponen Minimal Berita Acara Penyerahan Hibah