1 / 29

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS

KEMENKES. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS. Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Surabaya, 16-19 Juli 2013. Kementerian K es ehatan R.I. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

jeremy-boyle
Télécharger la présentation

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENKES PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Surabaya, 16-19 Juli 2013 Kementerian Kesehatan R.I

  2. SISTEMATIKA PENYAJIAN KEMENKES PENDAHULUAN DESAIN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN 2.a. KEPESERTAAN 2.b. PELAYANAN KESEHATAN 2.c. PENDANAAN/PEMBIAYAAN 2.d. KELEMBAGAAN PENUTUP

  3. KEMENKES PENDAHULUAN 1

  4. GAMBARAN YANKES KEMENKES JikaShafaAnakku!! JAMINAN KESEHATAN Shafa (4 th, 8 bln) anakseorangpegawaiAsuransi Central Asia. Dirawatdi ICU RS St Carolous 9 bulan 14 hari, menghabiskan RP 600juta, sebelumditolongbuMenkespindahke ICU RSCM MungkinbiayanyaakanmencapaiRp 1 milyar Orangtuataksangguplagi. Haruskahdiamati? Rakyat kumpulkanRp 1000 . Duh, negeriku!! AzkajugapenderitaGuilianBarre, tapiadaAskes!! PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 4

  5. GAMBARAN YANKES KEMENKES JikaShafaAnakku!! JAMINAN KESEHATAN Shafa (4 th, 8 bln) anakseorangpegawaiAsuransi Central Asia. Dirawatdi ICU RS St Carolous 9 bulan 14 hari, menghabiskan RP 600juta, sebelumditolongbuMenkespindahke ICU RSCM MungkinbiayanyaakanmencapaiRp 1 milyar Orangtuataksangguplagi. Haruskahdiamati? Rakyat kumpulkanRp 1000 . Duh, negeriku!! AzkajugapenderitaGuilianBarre, tapiadaAskes!! PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 5

  6. MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN? KEMENKES KarakteristikYankes: Individu/keluarga: Solusi : • Service/jasa, • Dominasiprofesional, • Uncertainty, • Price In-elastic, • AsymetryInformation, • PPK Induced demand. • Patient ignorancy, • Externality, Tak terjangkau Jaminan Kesehatan Terpaksa bayar Pelayanan Kesehatanterkendali Tidakadil Membayar Sendiri PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 6

  7. CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN 2012 KEMENKES 9 Prop (27%) telahmencapaikepesertaansemesta, 14 Prop (42%) kepesertaanJamkessudahdiatascapaianNasional PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 7

  8. KEMENKES DESAIN JAMINAN KES NAS 2

  9. DASAR HUKUM (REGULASI) KEMENKES • UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) • UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2) • Undang-Undang No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) • Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentangBadan • PenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) • PP No 101/2012 tentangPenerima Bantuan Iuran (PBI) • Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan • Roadmap JKN, Rencana Aksi PengembanganPelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS 9 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 9

  10. DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Kendali Biaya & kualitas Yankes Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulator Bayar iuran Perjanjian Kerjasama Pembayaran Klaim Ajukan klaim Penanganan keluhan Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan Peserta Jaminan Kes Memberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan 10 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 10

  11. PENGERTIAN & PRINSIP JKN KEMENKES • Jaminan Kesehatan adalahjaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI: kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; kepesertaan yang bersifat wajib ; akuntabilitas; portabilitas; danaamanat Hasilpengelolaandanajaminansosialdipergunakanseluruhnyauntukpengembangan program danuntuksebesarbesarkepentinganpeserta 11 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 11

  12. KEMENKES KEPESERTAAN 2a

  13. PESERTA JKN KEMENKES PesertaJaminanKesadalahsetiaporangyang telahmembayariuranatauuntuknyatelahdibayarkaniuranmenjadipesertaJaminanKesehatan PESERTA MELIPUTI*): • Penerima Bantuan Iuran (PBI)JaminanKesehatan • Bukan PBI JaminanKesehatan • PekerjaPenerimaUpahdananggotakeluarganya; • PekerjaBukanpenerimaupahdananggotakeluarganya; • bukanpekerjadananggotakeluarganya • Termasuk WNA yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan *) Perpres 12/2013, Ps. 2 & 4 13 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 13

  14. Peta Jalan Menuju KepesertaanSemesta (UHC) KEMENKES 86,4 juta PBI KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan 111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 60,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 90,4juta belum jadi peserta Tingkat Kepuasan Peserta 85% 73,8 juta belum jadi peserta Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan 14 Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 14

  15. PENTAHAPAN PESERTA JKN *) KEMENKES 1 JAN 2014 BPJS BID KES PLG LMBT 2019 *) Perpres 12/2013, Ps. 6 15 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 15

  16. KEMENKES PELAYANAN KESEHATAN 2b

  17. PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES ManfaatMedis Manfaat Non Medis ManfaatAkomodasi ManfaatAmbulans *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseoranganmencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayananobat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 17

  18. PAKET MANFAAT JKN*) KEMENKES YANKES DIJAMIN TIDAK DIJAMIN Tidaksesuaiprosedur Di Faskesygtidakbekerjasamadengan BPJS (kecualiutkkasusgawatdarurat) Yankes yang telahdijaminoleh program jaminankecelakaankerjaterhadappenyakitataucederaakibatkecelakaankerjaatauhubungankerja Yankes yang dilakukandiLuarNegeri Yankesuntuktujuanestetik Pelayananuntukmengatasiinfertilitas Meratakangigi (ortodonsi) Ganggauankes/penyakitakibatketergantunganobatdan/ataualkohol Gangguankesakibatsengajamenyakitidirisendiri Pengobatankomplementer, alternatifdantradisional Pengobatan yang dikatagorikansebagaipercobaan Alatkontrasepsi, kosmetik, makanbayidansusu Perbekalanrumahtangga Yankesakibatbencana pd masatanggapdarurat, KLB Biayapelayananlainnyaygtidakada hub denganmanfaatJaminankesygdiberikan YankesTkPertama YankesRujukanTkLanjutan RawatJalan RawatInap *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 18

  19. FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 19

  20. KEMENKES PEMBIAYAAN/PENDANAAN 2c

  21. IURANPESERTA JKN KEMENKES Peserta Iuran Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 21

  22. POLA PEMBAYARAN DALAM JKN KEMENKES CARA PEMBAYARAN FASKES *) FASKES TK. PERTAMA FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) KAPITASI Mekanisme lain yglebhberhasilguna INA CBG’s *) Perpres 12/2013, Ps. 39 22 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 22

  23. KEMENKES KELEMBAGAAN DLM JKN 2d

  24. KELEMBAGAAN DALAM JKN KEMENKES BPJS BID KES PENYELENGGARAAN JKN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JKN PEMERINTAH PEMBINAAN, PENYIAPAN STANDAR, TARIF, NAKES & INFRASTRUKTUR FASKES PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN PPK/FASKES DJSN, LBG INDEPENDEN PENGAWASAN PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 24

  25. KELEMBAGAAN DALAM JKN KEMENKES • Pasal 43 • Dalamrangkamenjaminkendalimutudanbiaya, Menteribertanggungjawabuntuk: • a. penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); • b. pertimbanganklinis (clinical advisory) danManfaatJaminanKesehatan; • c. perhitunganstandartarif; dan • d. monitoringdanevaluasipenyelenggaraanpelayananJaminanKes. • (2) Dalammelaksanakan monitoring danevaluasipenyelenggaraan • pelayananJaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) • huruf d, MenteriberkoordinasidenganDewanJaminanSosialNasional. Perpres No. 12/2013, Ps. 43 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 25

  26. PERAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KES NASIONAL (JKN) KEMENKES REGULATOR PEMERINTAH PENYELENGGARA JKN REGULASI BPJS BID KES STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES PENGAWASAN *) PENYIAPAN INFRASTRUKTUR INTERNAL EKSTERNAL PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES • DJSN • LembagaPengawasIndependen • DewanPengawas • SPI MONEV UU BPJS No. 24/2012, Ps. 39 26 PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 26

  27. PENUTUP KEMENKES • UU No 40 Tahun 2004 yang diikutidengantelahdisahkannya UU BPJS, telahmemberiarahkonkritimplementasi JK SJSN yang dimulai1 Januari 2014 • Tujuandari JK SJSN adalahmemberiperlindunganterhadapkesulitanaksespelayanankesehatanbagisemuapendudukdenganmanfaat yang sama • Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta) • Penyelenggaraan JK SJSN dilakukandenganprinsippelayanankesehatanterkendali (biayadanmutu) danberimplikasipadapenyelenggaraanpelayanandi RS PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013 27

  28. BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES KEMENKES KEMENKES Askes PNS (6,69%) BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES JPK Jamsostek (2,96%) Yankes TNI/Polri (0,59%) AsuransiPers (7,12%) Punya Jamkes (Insured, 68,8%) AsuransiSwasta (1,51%) JKN Jamkesmas (32,16%) Masyarakat Jamkesda (32,16%) Kepesertaan Semesta (Universal Health Coverage) Jaminan Kes Tdk Punya Jamkes (Uninsured,31,2%) Masyarakat Mampu Masyarakat Sektor Informal 2019 PERT EV.KEUANGAN DINKES TANGGERANG, BANDUNG 5-6 JULI 2013 29

More Related