1 / 16

Kementerian Perhubungan

KEUANGAN DAN ASET. Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kementerian Perhubungan. LANDASAN HUKUM. UU NO 17/ 2003 tentang Keuangan Negara PP NO 6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006;

kael
Télécharger la présentation

Kementerian Perhubungan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEUANGAN DAN ASET Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

  2. LANDASAN HUKUM UU NO 17/ 2003 tentangKeuangan Negara PP NO 6/2006 TentangPengelolaan BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006; PMK 96/PMK.06/2007 Th 2007 TentangTatacaraPelaksanaanPenggunaandanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danpemindahtangananBarangMilik ;

  3. KM.62 TAHUN 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Departemen Perhubungan; • PM. 39 TAHUN 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Kementerian Perhubungan.

  4. LINGKUP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH • BarangMilik Negara/Daerah meliputi : • barangygdibeliataudiperolehatasbeban APBN/D; • barangyg berasaldariperolehanlainnyaygsah. • Perolehanlainnyaygsahmeliputibarangdari : • hibah/sumbanganatauygsejenis; • pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; • berdasarkanketentuanundang-undang; • berdasarkanputusanpengadilanygtelahmemperolehkekuatanhukumtetap.

  5. STATUS LAHAN BANDAR UDARA • Status tanah Bandar UdarasebagianmilikDitjenHubuddansebagianmasihmenjadiasetPemda . (belumadaBeritaAcaraserahterimadaripihakPemda) • Tanah/ lahan yang tercatatdalamasetDitjenHubudsebagiantelahdibersertifikatdancukupbanyak yang belumbersertifikat. • Tanah miliknegaraharusdisertifikatkana.n. Pemerintah RI C.q Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN RI No. 186/PMK.06/2009 dan No.24 tahun 2009). • Prioritas program pensertifikatanlahan/tanahbandara. • Prosespengajuanpenerbitansertifikatkpd BPN setelahmendapatkanSuratKuasadariSesditjenHubudselakuKuasaPenggunaBarang (KPB)

  6. SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN • Serah terima hasil kegiatan wajib dilakukan oleh setiap KPA/PPK yang merupakan pertanggungjawaban administrasi terhadap belanja modal/barang yang dilaksanakan • KPA/PPK yang menindak-lanjuti proses serah terima dari TA. 2007 s/d 2010 baru sekitar 15 % • Serah terima hasil kegiatan dimaksud selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Unit kerja yang mengoperasionalkan.

  7. INVESTASI PEMDA • Sebelum dilaksanakan kegiatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara teknis dari Direktorat terkait. • Sudah ada kejelasan terhadap status aset yang akan dibangun dan pola pemanfaatannya. • Apabila investasi tsb mengenai aset/bangunan bandara maka perlu diusulkan terlebih dahulu proses penghapusan.

  8. Penghapusan dibedakan Menjadi 2 : • Penghapusan dari daftar Barang Penggguna/Daftar barang Kuasa Pengguna; • Penghapusan dari Daftar barang Milik Negara;

  9. Penghapusan BMN dapat dilakukan bila: • Penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola barang; • Pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lainnya; • Pemindahtanganan BMN; • Dimusnahkan; • Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar dilakukan penghapusan, seperti Hilang, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati,cacat, tidak produktif

  10. Persyaratan penghapusan : BMN selaintanahdan/ataubangunan: a. Memenuhipersyaratanteknis: 1) Rusakdantidakekonomisapabiladiperbaiki; 2) tidakdapatdigunakanlagiakibatmodernisasi (kuno); 3) kadaluarsa; 4) barangmengalamiperubahandalamspesifikasi karenapenggunaan, sepertiterkikis, aus, dll.; 5) berkurangnyadisebabkanpenggunaan/susutdalampenyimpanan/pengangkutan. b. Memenuhipersyaratanekonomis, karenabiaya operasionaldanpemeliharaanbaranglebihbesardarimanfaat.

  11. Panitia penghapusan • Melakukan Penelitian/Pemeriksaaan/Penilaian BMN yang dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan; • Membuat daftar BMN yang akan dihapus, dengan data yang lengkap yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan; • Mengumpulkan Data dukung • Mengusulkan Pemeriksaan Fisik kondisi untuk Kendaraan Dinas ke Dinas Perhubungan (DLLAJR) dan Kondisi fisik untuk bangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum

  12. Data dukung penghapusan • Surat Keputusan panitia Penghapusan; • Berita Acara Penelitian/Penilaian barang; • Daftar Barang • Foto Asli; • Dokumen Kepemilikan; • K I B; • Laporan kondisi barang berdasarkan SIMAK BMN; • Berita acara/Keterangan hilang dari kepolisian setempat; • Berita acara pemeriksaan dari Dinas perhubungan dan atau kementerian PU; • Surat pernyataan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor/satker

  13. Kepala kantor/Satker mengajukan persetujuan penghapusan dan penandatanganan Keputusan penghapusan BMN secara berjenjang dengan memperhatikan nilai dari paket usulan tersebut dengan memperhatikan pada KM. 62 tahun 2008; • Kantor/Satker setelah menerima Keputusan penghapusan BMN, mengajukan permohonan untuk proses lelang kepada Kantor Lelang setempat yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang; • Melaporkan pelaksanaan lelang kepada Sesjen kemenhub, Dirjen kekayaan Negara,Irjen dan Dirjen

  14. LAPORAN KEUANGAN • Pencatatan aset belum mencerminkan nilai sebenarnya • Sistem pencatatan dan pelaporan PNBP belum sesuai dengan prosedur • Masih adanya Satker yang terlambat melakukan rekonsiliasi sesuai dengan jadwal. • Masih terdapat KPA yang kurang perhatian terhadap Laporan Keuangan

  15. P N B P • Perlu disusun standar SOP untuk pengelolaan PNBP dan Piutang • Prioritas revisi PP No 6 Thn 2009 ttg Tarif atas jenis PNBP yg berlaku pada Dephub dan KM No 35 Th. 2009 • Pemisahan tugas dan fungsi dlm penyelenggaraan pemungutan, PBNP

  16. Terima Kasih

More Related