DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA Dipresentasikanoleh : MUZAFFAR ISMAIL DirektoratKelaikandanPengopersianPesawatUdara UNIVERSITAS INDONESIA 04 Nopember 2009

2. TANTANGAN KEDEPAN Globalization (Open Sky Policy) Human population / GDP Growth High growth of passengers High number of operator High Technology

3. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN........?

4. TANGGUNG JAWAB KITA

5. PelakudalamPenerbangan • Operator penerbangan dan pemilik pesawat • Otoritas Penerbangan • Profesional Penerbangan (awak pesawat, awak kabin, pemandu lalu lintas penerbangan (ATC) dan teknisi perawatan pesawat udara) • Pabrikan pesawat udara (airframe dan engine) • Asosiasi Industri Penerbangan (IATA, INACA, dsb) • Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan • Serikat (federasi) profesional penerbangan (Federasi Pilot, ATC, dsb.) • Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) • Badan Investigasi kecelakaan penerbangan (NTSB, NTSC, ATSB) • Masyarakat pengguna jasa

6. KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI UDARA • REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN • REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR) • STRUKTUR BARU ORGANISASI DIT. JEND HUBUD. • PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENEBANGAN • PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL • PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN • PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN • PEMBERDAYAAN & FLEKSIBILITAS PROSES SERTIFIKASI • PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI

7. REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN • UU PenerbanganBaru • 24 BAB • (terdapat 11 BAB baru) • 466 Pasal • UU 15 Thn 1992 • 15 BAB • 76 Pasal 11 BAB Baruterkaitdengan : RancangBangun & ProduksiPesawatUdara, KelaikudaraandanPengoperasianPesawatUdara, KepentinganInternasionalatasObjekPesawatUdara, NavigasiPenerbangan, KeselamatanPenerbangan, KeamananPenerbangan, InvestigasiPenyelidikanLanjutanKecelakaanPesawatUdara, PemberdayaanIndustridanPengembanganTeknologiPenerbangan, SistemInformasiPenerbangan, SumberDayaManusia, PeransertaMasyarakat.

8. REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR) • Mengikuti perkembangan ICAO Annexes

9. STRUKTUR ORGANISASI BARU DITJEND. HUBUD. STRUKTUR BARU • DirektoratKeamananPenerbangan • DirektoratNavigasiPenerbangan • DirektoratAngkutanUdara • Direktorat Bandar Udara • DirektoratKelaikanUdaradanPengoperasianPesawatUdara STRUKTUR LAMA • DirektoratKeselamatanPenerbangan • DirektoratFasilitasElektronikadanListrikPenerbangan • DirektoratAngkutanUdara • DirektoratTeknikBandara • DirektoratSertifikasiKelaikanUdara

10. PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DITJEN HUBUD

11. PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENERBANGAN • penataan struktur kelembagaan, • peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, • pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini, • peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia.

12. PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL KESELAMATAN • peraturan keselamatan, • sasaran keselamatan, • sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and exchange), • kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and incident investigation), • promosi keselamatan (safety promotion), • pengawasan keselamatan (safety oversight), dan • penegakan hukum (law enforcement) KEAMANAN • peraturan keamanan, • sasaran keamanan, • personel keamanan, • pembagian tanggung jawab keamanan, • perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi, • pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara, • penanggulangan tindakan melawan hukum, • penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan, • dan pengawasan keamanan penerbangan

13. PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD • Safety Audits (2 tahunsekalitiap operator penerbangan) • Flight Operations and Airworthiness Surveillance (secararutintiapbulan) • Ramp Inspections(secararutintiapbulandiberbagaibandaradi Indonesia) • Annual Inspection for Certificate of Airworthiness (dilakukanuntuk individual pesawat)

14. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN • Penyusunan Model Pendidikan dan Pelatihan. • Modernisasi dan Peningkatan Teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. • Kerja sama Internasional • Pengendalian dan Pengawasan terhadap pendidikan dan pelatihan. • Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan. • Pengaturan Waktu Kerja bagi SDM penerbangan

15. PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN • Ketentuan mengenai kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara (Cape Town Convention) • Persyaratan kepemilikan pesawat udara dalam pembuatan Airlines (AOC 121/135) • Peran serta dalam kegiatan penerbangan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

16. PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI • PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). • Independensi KNKT. • Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan. • Tata cara pemberian sanksi pidana dan administratif yang lebih jelas.

17. 3S+1C SAFETY - SECURITY SERVICE - COMPLIANCE Terimakasih...