1 / 49

Pengenalan Safeguards dan Protokol Tambahan

Pengenalan Safeguards dan Protokol Tambahan. Susilaningsih M. Lestari BPTC , 26 Maret 2014. Biodata. Latar Belakang. Penandatanganan NPT. Aspek Pengawasan BAPETEN. Kewajiban Internasional. Kompetensi Dasar. Pendahuluan. Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta dapat :

kamin
Télécharger la présentation

Pengenalan Safeguards dan Protokol Tambahan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengenalan Safeguards dan Protokol Tambahan Susilaningsih M. Lestari BPTC, 26 Maret 2014

  2. Biodata

  3. Latar Belakang Penandatanganan NPT Aspek Pengawasan BAPETEN Kewajiban Internasional

  4. Kompetensi Dasar Pendahuluan Setelahmengikutimatapelajaraninipesertadapat: Mengetahuipengertian safeguards danprotokoltambahan

  5. PENDAHULUAN Indikator Keberhasilan

  6. Lingkup Materi

  7. Dasar Hukum UU No. 8 tahun 1978 tentang Ratifikasi NPT Perka BAPETEN No 4 Tahun 2011 tentang SistemSeifgard INFCIRC 283 : Perjanjian Safeguards INFCIRC 283 add. 1: Perjanjian Protokol Tambahan untuk Safeguards UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Perka BAPETEN No 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Bahan Nuklir

  8. Non Proliferation Treaty Anggota NPT: NWS 5 negara (USA, Rusia, Inggris, China, Perancis) Non-NWS lebihdari 150 negara.

  9. Isi NPT Artikel III NNWS diharuskan membuat perjanjian safeguards dengan IAEA dalam hal penggunaan untuk tujuan damai. Dalam menghadapi tugas ini IAEA kemudian membuat model perjanjian safeguards dalam rangka NPT, yang berlaku sama di antara NNWS  INFCIRC 153

  10. NPT di Indonesia • Tandatangan: 2 Maret 1970. • Ratifikasi : 25 Nopember 1978 denganUndang-Undang No. 8 tahun 1978.

  11. Safeguards di Indonesia • 14-7-1980, perjanjian safeguards antara Indonesia dan IAEA beserta Pengaturan Pelengkap berlaku (INFCIRC/283)  Perka Ka. BAPETEN No. 04/2011 (Safeguards komprehensif, CSA) • 29-9-1999, Indonesia menandatangani dan meratifikasi Protokol tambahan thd INFCIRC/283 Rev.1 (Safeguards diperkuat)  Perka Ka. BAPETEN No. 09/2006 • 01-8-2003, Indonesia mulai Integrated Safeguards

  12. Safeguards Bahan Nuklir Safeguards Bahan Nuklir : • Pencegahan penyalahgunaan bahan nuklir untuk maksud non damai, dengan cara : • Pencegahan berdasarkan “akuntansi bahan nuklir” • Memverifikasi seluruh bahan nuklir yang disimpan, digunakan dan dalam pengangkutan secara lengkap dan benar • Mendeteksi dengan tepat waktu adanya diversi dan mencegah diversi bahan nuklir melalui deteksi awal Pemeriksaan Catatan dan Laporan Pengukuran Independen Item Counting dan Identifikasi Bahan Nuklir

  13. Prosedur Safeguards/SPPBN • Membentuk Material Balance Area (MBA) • Menyampaikan Daftar Informasi Desain (DIQ) • Membentuk Organisasi • Penyusunan prosedur • Penerimaan dan pengiriman bahan nuklir • Menentukan kapan safeguards dimulai dan pembebasan safeguards • Sistem pencatatan dan pelaporan bahan nuklir • Inspeksi • Peralatan dan teknik pengukuran bahan nuklir

  14. Material Balance Area (MBA) • MBA : Daerah di dalam atau di luar fasilitas dimana jumlah dan inventori fisik bahan yang keluar atau masuk dapat ditentukan dan nuklir KMP – AFresh fuel storage KMP-C Spent fuel storage KMP- B Reactor Core 1 2 3 • KMP: tempatuntukpemanfaatanbahannuklir

  15. Organisasi SPPBN • Pemegang ijin: penanggungjawab terhadap pelaksanaan SPPBN • Penagwas inventori bahan nuklir: pelaksana dan penanggungjawab pembuatan laporan dan rekaman di dalam MBA • Pengurus inventori bahan nuklir: pelaksana dan penanggungjawab pembuatan laporan dan rekaman di dalam KMP

  16. Pembuatan Prosedur • Prosedur SPPBN, harus memuat: • Ruang lingkup • Tanggungjwab PI, pengawas dan pengurus inventori bahan nuklir • Perpindahan bahan nuklir antar MBA dan KMP • Pengukuran inventori bahan nuklir • Perhitungan NL/NP • Pelaksanaan PIT • Perhitungan MUF • Pemeliharaan rekaman • Pelaporan • Tindakan yang diambil dalam hal terjadi peristiwa di luar kebiasaan

  17. Penerimaan dan Pengiriman Bahan Nuklir Setiap pemindahan bahan nuklir masuk MBA atau LOF atau keluar dari MBA atau LOF harus direkam berdasarkan kuantitas yang terukur

  18. Starting Safeguards Point BahanNuklirterkena safeguards apabila: • Memilikikomposisidankemurnian yang memenuhisyaratuntukfabrikasibahannuklir • Memilikikomposisidankemurnian yang memenuhisyaratuntukdiperkayasecaraisotopik • Merupakan uranium deplesi yang digunakandalamkegiatanterkairdaurbahanbakarnuklir

  19. Pembebasan Safeguards Bahannuklir yang dapatdimintakanpembebasandari safeguards yaitu: • Bahannuklir yang digunakandalamorde gram ataukurangsebagaikomponenpenginderaandalaminstrumen • Bahannuklir yang digunakanpadakegiatan yang tidakterkaitdaurbahanbakarnuklir • Pu dengankonsentrasi isotope Pu-239 dan Pu-241 kurangdari 20%

  20. Sistem Pencatatan Bahan Nuklir • Catatan bahan nuklir terdiri dari: • Dokumen Pemindahan Internal (IMT) untuk mencatat perpindahan BN antar KMP • Dokumen Perubahan Inventori – Kehilangan atau Produksi BN (ICD LN-NP) • Buku Pelengkap (SL) untuk setiap KMP dari setiap kategori BN • Buku besar (GL) untuk setiap kategori BN yang dimiliki di MBA • Rekaman operasi: data operasi rekaman pengukuran BN, history card, sertifikat bahan nuklir

  21. Sistem Pelaporan Bahan Nuklir-Jenis Laporan • Laporanbahannuklirterdiridari • Inventory change reports (ICR) mencakup: • Receipts (RD/RS) • Nuclear production and loss (NP/NL) • Shipments (SD/SF) • Accidental losses/gains (GA) • Adjustment and corrections (RA) • Shipper-receiver difference (DI) • Changes in batch identifications (RP/RM) • Physical Inventory Listings (PIL) • Material Balance Reports (MBR) • Concise Note, jikadiperlukan

  22. Sistem Pelaporan Bahan Nuklir –Laporan Khusus • LaporanKhusus: • Insiden atau kondisi yang menyebabkan BN hilang di MBA • Insiden atau kondisi yang menyebabkan BN hilang selamapengangkutan • Kerusakan, perusakan, pelepasansegel IAEA tanpapemberitahuan • Pemindahanatauperusakanfungsialatpengamatan IAEA tanpaizin • Kehilanganataupemalsuanrekamanpembukuanataurekamanoperasi

  23. SistemPelaporanBahanNuklir –SistemPelaporan IAEA ICR: 30 hr setelah akhir bulan perubahan inventori PIL/MBR: 30 hari setelah PIV DIQ: 1 tahun sebelum kontruksi BAPETEN Operator ICD: 14 hr setelah perubahan DIQ pendahuluan: 9 bln sebelum konstruksi ICR: 14 hr setelah akhir bulan perubahan inventori PIL/MBR: 7 hari setelah PIV

  24. Sistem Pelaporan Bahan Nuklir –Tata Cara Pembuatan Laporan • Format laporan sudah baku dari IAEA • Isi format laporan sesuai dengan code 10 • Code 10: Pemberian kode terhadap jenis bahan, bentuk bahan, lokasi penyimpanan yang diatur oleh IAEA dan harus diikut oleh setiap negara anggota. Pemberian kode terhadap bahan dimaksudkan untuk membedakan satu sama lain agar mudah pada saat menemukan kembali

  25. Inspeksi Safeguards • Jenis inspeksi: • Inspeksi rutin • Pra Physical Inventory Verification (Pra PIV) • Physical Inventory Verification (PIV) • Interim Inventory Verification (IIV) • Inspeksi khusus • SNI • Kegiatan Inspeksi: • Audit dokumen • Verifikasi bahan nuklir

  26. Peralatan dan Teknik Pengukuran Bahan Nuklir • Teknik pengukuran bahan nuklir: • Non Destructive Assay (NDA): teknik pengukuran bahan nuklir secara kuantitatif maupun kualitatif tanpa merusak bentuk fisik bahan nuklir • Destructive Assay (DA): teknik pengukuran bahan nuklir secara kuantitatif maupun kualitatif dengan analisis kimia • Peralatan : • NDA: Identifier (HM-5), HpGe Detektor, DCVD, timbangan • DA: swipe test, titration, gravimetric, densitometry

  27. PROTOKOL TAMBAHAN

  28. Pengertian Protokol Tambahan • Mendeteksi kegiatan tersembunyi (clandestine activity) berdasarkan kelengkapan “informasi/deklarasi” tentang seluruh kegiatan dan peralatan yang terkait dengan daur bahan nuklir

  29. Objek Protokol Tambahan

  30. Perbedaan Safeguards dan Protokol Tambahan

  31. Sarana baru untuk Protokol Tambahan 1. Informasi kurang lengkap • Informasi bahan nuklir yang dibebaskan/dikecualikan dari safeguards  jumlah dan lokasi • Limbah yang mengandung bahan nuklir • Kegiatan dan fasilitas yang terkait daur bahan bakar nuklir: • Penelitian • Tempat lain dimana BN terdapat (Tambang/pengecualian/penghentian) • Litbang yang terkait nuklir tetapi tidak menggunakan BN • Peralatan dan bahan non-nuklir yang terkait dengan nuklir • Perencanaan di masa mendatang

  32. Sarana baru dari Protokol Tambahan 2. Complementary Access: • Lokasi di dalamfasilitas/LOF dan di luarfasilitas yang merupakantitikstrategi • Semuatempatdimanabahannuklirberada • Fasilitasdekomisioning • Kegiatanterkaitnuklir yang tidakmenggunakan BN 3.

  33. Sarana baru dari Protokol Tambahan 3. Kebutuhan administrasi • Penunjukan inspektur • Visa multiple entry • Kemampuan komunikasi yang modern

  34. Pelaporan Deklarasi Protokol Tambahan • Waktu pelaporan • Indonesia ke IAEA: 15 Mei • Khusus untuk ekport import bahan dan peralatan annex II: setiap triwulan • Operator ke BAPETEN: 15 Mei

  35. Isi Deklarasi Protokol Tambahan 2.a.(i): PenelitiandanPengembangantanpabahannuklir • Berhubungan dengan daur bahan bakar nuklir Tidakmelibatkanbahannuklir • DibiayaidandikontrolPemerintah • Bukanpenelitianteoritisdandasar 2.a.(ii): Kegiatanoperasional di fasilitasdan LOF

  36. Isi Deklarasi Protokol Tambahan 2.a.(iii): bangunan di tapak • Diskripsigedung, meliputi: • Penggunaandanisi • Perkiraanukuran • Penggunaansebelumnya • Peta tapak lengkap dengan keterangan dan skala 2.a.(iv): kegiatan yang fungsinyaterkaitdengandaurbahanbakarnuklir (annex I) • Annex I merupakandaftardari 15 tipekegiatan yang berhubungandenganpengkayaan, reaktordanreprosessing • Diskripsi dari kegiatan itu sendiri termasuk skala operasi • Lokasi dan organisasi yang melakukan kegiatan tersebut

  37. Isi Deklarasi Protokol Tambahan 2.a.(v): Penambangan uranium & thorium, serta concentration plants • Lokasi, status operasi dan kapasitas produksi • Perkiraan semua produksi tiap tahun • Perkiraan produksi tiap tahun untuk setiap pertambanganatau instalasi 2.a.(vi): Bahan Sumber • Lokasi, jumlah, komposisi dan maksud penggunaan dari uranium dan thorium tidak murni • Jumlah export untuk maksud non-nuklir • Jumlah import untuk maksud non-nuklir

  38. Isi Deklarasi Protokol Tambahan 2.a.(vii): Bahan nuklir yang diexempted • Jumlah, penggunaan dan lokasi bahan-bahan yang diexempted • Jumlah, penggunaan dan lokasi bahan-bahan yang “use exempted” yang belum berbentuk non-nuclear end-use 2.a.(viii): Limbah • Limbah tingkat menengah dan tinggi • Yang mengandung Pu, HEU, atau U-233 • Safeguardsnya telah dihentikan

  39. Isi Deklarasi Protokol Tambahan 2.a.(ix): Export barang yang terdapat pada annex II • Identitas, jumlah, lokasi maksud penggunaan bahan atau alat yang terdapat pada lampiran II untuk tiap export • IAEA dapat meminta konfirmasi dari negara pengimport • Pelaporan dilakukan tiap kuartal 2.a.(x): Rencana daur bahan nuklir • Rencana daur bahan nuklir yang telah disetujui pemerintah • Termasuk litbang daur bahan secara khusus • Dalam periode 10 tahun mendatang

  40. Isi Deklarasi Protokol Tambahan 2.b: Penelitian dan Pengembangan tanpa bahan nuklir yang dilakukan swasta 2.c: Jika diminta IAEA, Indonesia harus memberikan klarifikasi atau amplifikasi terhadap informasi yang telah diberikan

  41. Complementary Access (CA) • PIN atau PI non nuklirwajibmemberikanakseskepadainspekturdan IAEA padatempat, lokasikegiatan yang berkaitandenganprotokoltambahan. • Tujuanakses : • meyakinkanbahwatidakadakegiatan yang tidakdideklarasikan; • melakukanpengambilancuplikanlingkungan yang berkaitandenganprotokoltambahan; dan • memastikanstatus fasilitas dam LOF terdekomisioning

  42. Complementary Access (CA) • Pemberitahuan access: maksimal 2 jam sebelum pelaksanaan • Pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasannya • Dilakukan pada jam kerja kecuali ditentukan lain dengan persetujuan PI • Inspektur IAEA dan BAPETEN dapat melakukan CA mendadak tanpa pemberitahuan

  43. Kegiatan CA • pengamatanvisual • pengambilancuplikanlingkungan • penggunaanperalatandeteksiradiasidanperalatanpengukuran • penggunaansegel • perhitunganitem bahannuklir • analisistidakmerusak • pencocokancatatan

  44. Kerahasian Informasi • PIN atau PI non nuklir harus menjaga kerahasiaan semua akses dan informasi dalam deklarasi. • Inspektur IAEA dan BAPETEN : • tidak menyebarkan informasi proliferasi sensitif, memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan proteksi fisik atau keselamatan; dan • melindungi informasi komersial atau kepemilikan yang sensitif.

  45. Annex I • Pabriktabung rotor sentrifugal • Pabrik barrier Difusi • Pabriksistemberbasis laser • Pabrik separator isotopelektromagnetik • Pabrikperalatanekstraksiataukolom • Pabriknozelpemisahaerodinamik • Pabriksistempembangkit plasma uranium • PabriktabungZirkonium • Pabrik air berat • Pabrikgrafit • Pabrik flask bahanbakarteriradiasi • Pabrikbatangkendalireaktor • Pabrikbejanadantangkipengamankekritisan • Pabrikmesinpemotongelemenbahanbakarteriradiasi • Hotcell

  46. Annex II: Bahan dan Peralatan Contohperalatankhususdanbahan non nuklir • ReaktordanPeralatan yang beradadanmelekatpadareaktor (bejanatekanreaktor, mesinpemuatandanpembongkaranbahanbakar, batangkendali, tabungzirkonium) • Instalasiuntuk proses ulangelemenbakarteriradiasidanperalatannya (mesinpemotongelemenbakar, alatpelarut, ekstraktorbahanpelarut, bejanapenampungdanpenyimpanbahankimia) • Fasilitasuntukfabrikasielemenbahanbakar • Fasilitasuntukpemisahanisotop uranium danperalatannya (sentrifugal gas dansistem bantu) • Grafit • Air berat

  47. Kesimpulan

  48. Kesimpulan • Safeguards: Pencegahanpenyalahgunaanbahannukliruntukmaksud non damai, dengan cara : • Pencegahan berdasarkan “akuntansi bahan nuklir” • Memverifikasi seluruh bahan nuklir yang disimpan, digunakan dan dalam pengangkutan secara lengkap dan benar • Mendeteksi dengan tepat waktu adanya diversi dan mencegah diversi bahan nuklir melalui deteksi awal • ProtokolTambahan: mendeteksi kegiatan tersembunyi (clandestine activity) berdasarkan kelengkapan“informasi/deklarasi”tentangseluruh kegiatan dan peralatan yang terkait dengan daur bahan nuklir

  49. Sekian dan Terima kasih

More Related