1 / 32

Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi. Bank, Kebijakan moneter dan fiskal. Peran Bank Sentral Kebijakan Moneter Kebijakan Fiskal. Bank Sentral (BI di Indonesia, Fed di USA). Bank Indonesia (BI) - Sebagai Bank Sentral berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 Lembaga Negara yang independen.

kiral
Télécharger la présentation

Ilmu Ekonomi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ilmu Ekonomi Bank, Kebijakan moneter dan fiskal • Peran Bank Sentral • Kebijakan Moneter • Kebijakan Fiskal ekmakro08-ittelkom-mna

  2. Bank Sentral (BI di Indonesia, Fed di USA) • Bank Indonesia (BI) - Sebagai Bank Sentral berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 Lembaga Negara yang independen. • Tujuan Bank Indonesia • Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. • Bank Sentral (BI) - Tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan Bank pada umumnya. ekmakro08-ittelkom-mna

  3. Sejarah BI • berdasarkan UU Bank Indonesia (UU No. 11 tahun 1953) BI lahir sebagai hasil nasionalisasi De Javasche Bank. • melalui UU N0.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran BI sebagai Bank sentral. • 17 mei 2000, UU N0.23 tahun 1999 ditetapkan sebagai pengganti UU N0.13 tahun 1968, isinya memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah. ekmakro08-ittelkom-mna

  4. Tugas Bank Sentral • Menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter. BI memiliki wewenang: • Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. • Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada • Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, • Penetapan tingkat diskonto • Penetapan cadangan wajib minimum, dan • Pengaturan kredit dan pembiayaan. ekmakro08-ittelkom-mna

  5. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. • Mengatur dan mengawasi bank umum. BI memiliki wewenang: • Menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. • Melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank. ekmakro08-ittelkom-mna

  6. Tingkat Operasi Bank Sentral Operasi Pasar Terbuka Tingkat Diskonto Ketentuan Cadangan Tingkat: Harga Stabil Pengangguran rendah Pertumbuhan GDP Penawaran Uang Tingkat Suku Bunga Cadangan Target akhir Instrumen Target menengah ekmakro08-ittelkom-mna

  7. Tanggung jawab Bank Sentral: • Bank Sentral sebagai Bank Pemerintah. • Mengurus dan mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah • Bank sentral sebagai bank-nya bank. a. Memberikan pinjaman kepada bank umum sebagai sumber pinjaman terakhir (Lender of the last resort). • Bank sentral sebagai regulator pasar uang/valas. • Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. • Mengawasi jumlah uang yang beredar, untuk menghindari masalah ekonomi (inflasi). • Bank Sentral sebagai bank sirkulasi. a. Menambah jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. b. Mengganti uang yang sudah rusak dengan uang baru. ekmakro08-ittelkom-mna

  8. Kebijakan Moneter. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral (BI) • Kebijakan Kuantitatif. • Open market Operation • Menjual atau membeli surat berharga • Reserve Requirement • Penetapan cadangan • The discount Rate • Mempengaruhi tingkat bunga diskonto • Kebijakan Kualitatif. • Selective Credit Control (pengawasan thd kredit) • Moral Suasion (himbauan moral) ekmakro08-ittelkom-mna

  9. Open Market Operations “Expansive Monetary Policy” • Meningkatkan jumlah uang beredar, dengan membeli kembali SBI/obligasi pemerintah • Uang beredar naik, maka suku bunga turun • Suku bunga turun, Investasi, Konsumsi, net ekspor naik. • Investasi naik, GDP riil naik, pengangguran turun • Tetapi akhirnya tingkat harga-harga naik inflasi naik; sehingga akan dilakukan kebalikannya. ekmakro08-ittelkom-mna

  10. Restrictive Monetary Policy“Tight Money Policy” atau kebalikan dari OPM • Menjual SBI/Obligasi di pasar, maka uang yang beredar turun • Uang turun, maka suku bunga naik • Suku bunga naik, maka Investasi, Konsumsi, net ekspor turun. • Invetasi turun, maka pengangguran meningkat, yang pada akhirnya inflasi turun. Cat: kedua kebijakan diatas dilakukan untuk memanage inflasi agar terkendali, dan dilaksanakan 1 s.d 2 tahun. ekmakro08-ittelkom-mna

  11. Reserve RequirementPenetapan cadangan tunai dan giro wajib minimum • Bank komersial memiliki dua cadangan: • Cadangan tunai  uang tunai yang disimpan di bank untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah; • Giro Wajib Minimum (GWM)  merupakan rekening bank komersial di bank sentral. • GWM 5% berarti bank komersial wajib menyimpan dana di dalam rekening di bank sentral minimal 5% dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank tersebut. • Semakin tinggi cadangan, semakin sedikit dana pihak ketiga (seperti deposito) yang dapat disalurkan sebagai pinjaman dan investasi.  efek penggandaan menjadi kecil. ekmakro08-ittelkom-mna

  12. The Discount RateMempengaruhi tingkat bunga diskonto • Bank Sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada bank umum/komersial. • Dalam kondisi perekonomian lesu bank sentral seharusnya menurunkan tingkat bunga diskonto • Tingkat diskonto juga merupakan tingkat pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya. • Contoh: tingkat diskonto 5% untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan berarti SBI dengan nilai nominal tertentu (misal Rp 1 milyar), dijual dengan harga Rp 950 juta (dipotong/didiskon 5%). Pada saat jatuh tempo satu bulan kemudian, Bank Sentral menebus SBI tersebut senilai Rp 1 milyar. • Dengan naiknya tingkat diskonto JUB menurun ekmakro08-ittelkom-mna

  13. Analisis Grafik Kebijakan Moneter S GDP (c) Penentuan Output 3,300 B’’ 3,000 A’’ S 0 I, S 200 100 i (%) i MSA MSB DI D 10 10 A’ A 8 8 6 6 B’ B 4 4 MSA 2 DI 2 D MSB 0 0 I M 100 200 Investasi Uang (b) Permintaan Investasi (a) Pasar Uang ekmakro08-ittelkom-mna

  14. Selective credit control • Pengawasan agar pemberian kredit diutamakan pada sektor-sektor produktif. • Yang diawasi adalah corak pinjaman dan dan bentuk investasi yang dilakukan. • Misal pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah kreditnya bersifat lunak, baik bunganya maupun jangka waktu pengembaliannya. ekmakro08-ittelkom-mna

  15. Moral suasion • Bank Sentral melakukan ajakan/himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu. Contoh: • Bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. • Menghimbau melakukan ekspansi untuk melonggarkan uang beredar. • Keberhasilan kebijakan moneter ini sangat tergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut. ekmakro08-ittelkom-mna

  16. Kebijakan Fiskal. Kebijakan pemerintah dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Wewenang diberikan kepada Menteri Keuangan • Kebijakan bidang perpajakan. • Kebijakan hutang luar negeri. • Kebijakan pengeluaran pemerintah. ekmakro08-ittelkom-mna

  17. Sumber Pendapatan Negara • Pajak dalam negeri: • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Cukai • Dan Pajak lainnya. • Pajak Perdagangan: • Bea masuk • Pajak/pungutan ekspor • Penerimaan SDA • Minyak bumi • Gas alam • Pertambangan umum • Kehutanan dan perikanan • Penerimaan negara bukan pajak: • Pendapatan penjualan, sewa, jasa, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, dll ekmakro08-ittelkom-mna

  18. Belanja Negara • Belanja pemerintah pusat: • Belanja pegawai • Belanja barang • Belanja modal • Pembayaran bunga utang • Subsidi • Belanja hibah • Bantuan sosial • Belanja lain-lain • Belanja untuk daerah: • Dana perimbangan • Dana bagi hasil • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Dana otonomi khusus dan penyesuaian ekmakro08-ittelkom-mna

  19. Contoh: Pendapatan negara APBN 2005 APBN % PDB • Penerimaan dalam negeri: 379,6 -- 17,3 % • Penerimaan perpajakan 297,8 ---- 13,6 % • Pajak dalam negeri 285,5 ------- 13 % • Pajak perdagangan internasional 12,4 ------- 0,6 % • Penerimaan negara bukan pajak 81,8 ---- 3,7 % • Hibah: 0,8 -- 0,1 % Jumlah 380,4 -- 17,4 % ekmakro08-ittelkom-mna

  20. Contoh: Belanja Negara APBN 2005 • Belanja pemerintah pusat: 266,2 ------- 12,2 % • Belanja pegawai • Belanja barang • Belanja modal • Pembayaran bunga utang • Subsidi • Belanja hibah • Bantuan sosial • Belanja lain-lain • Belanja untuk daerah: 131,5 -------- 6 % • Dana perimbangan • Dana bagi hasil • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Dana otonomi khusus dan penyesuaian Jumlah 397,8 ------ 18,2 % ekmakro08-ittelkom-mna

  21. Dampak kebijakan fiskal • Dampak APBN pada GDP bisa dilihat dengan menggunakan prinsip penggandaan. • GDP = C+I+G+(X-M) • Pengeluaran pemerintah terletak pada G (Government spending) • Misal pemerintah meningkatkan anggaran belanja untuk gaji pegawai naik Rp1 triliun. Berapa besar dampak kenaikan GDP? • Kenaikan gaji pegawai negeri  kenaikan disposable income sebesar Rp1 triliun. konsumsi naik (tergantung MPC). ekmakro08-ittelkom-mna

  22. Misal untuk membiayai kenaikan belanja pegawai tersebut dengan menaikkan pendapatan pajak sebesar Rp1 triliun apa dampaknya pada GDP? • Pajak naik  disposable income turun  konsumsi turun. ekmakro08-ittelkom-mna

  23. Bagaimana bila kenaikan pajak tersebut digunakan untuk belanja barang atau belanja modal. • Bagaimana pengaruhnya terhadap kenaikan GDP? ekmakro08-ittelkom-mna

  24. Cadangan Emas - BI • Sebagai Back up agar mata uang yang dicetak nilainya tidak turun, karena berlebihan • Mengapa Emas? Nilainya stabil sebagai alat tukar. ekmakro08-ittelkom-mna

  25. BI memiliki instrumen operasi pasar, sebagai berikut : • Fine Tune Operation (FTO) Kontraksi atau Ekspansi, masa berlakunya beberapa hari, tingkat diskonto/bunga ditentukan BI • Fasilitas BI (FASBI), masa berlakunya beberapa hari, dan bunganya ditentukan BI • Sertifikat BI, dengan masa 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Suku bunganya ditentukan oleh pasar/lelang ekmakro08-ittelkom-mna

  26. Bank Jangkar • Bank yang diperbolehkan melakukan akuisisi/penggabungan bank lain. • Persyaratannya adalah bank yang melakukan intermediasi yang baik, diatas 50%. ekmakro08-ittelkom-mna

  27. Formula : • Aggregate Demand (AD) = Consumption (C) + Investement (I) + Government Spending (G) + Foreign Loan • Investment (I) + Government Spending (G) = Saving (S) + Tax (T) • Income = Consumption (C) + Saving (S) ekmakro08-ittelkom-mna

  28. Inflasi • Pembentukan harga barang/jasa ditentukan tingkat demand dan supply. • Oleh sebab itu, perubahan tingkat harga (selalu naik) atau inflasi, dapat disebabkan dua hal demand pull atau sisi supply/cost push. • Supply ditentukan oleh biaya pengadaan barang/jasa tersebut • Dengan demikian, selain supply dan demand barang di pasaran, juga disebabkan oleh meningkatnya biaya pembuatan produk/jasa tersebut ekmakro08-ittelkom-mna

  29. Spekulan Orang yang memperjual belikan mata uang asing atau barang lainnya dengan harapan mendapatkan untung berlipat ganda dari harganya yang berubah-ubah. ekmakro08-ittelkom-mna

  30. Kompas, sabtu 27 Mei 2006 Posisi akhir Maret 2006 : • Total dana perbankan yang ditaruh di BI = Rp. 220,34 T • Giro BI = Rp. 106,72 T, SBI = Rp 97,85 T; Kredit 687,15 T; Kredit 687,15 T dan LDR Loan to Deposit Ratio 61,14% • Sumbangan SUN netto (hasil lelang SUN regular dan ritel dikurangi pelunasan SUN jatuh tempo dan cash buy back) terhadap APBN 2006 = 24,9 T ekmakro08-ittelkom-mna

  31. Kompas, Rabu 10 Mei 2006 Struktur Perbankan : • Total Asset : Rp 1469 T, Porsi 10 bank terbesar 63,82% • Total Modal : Rp. 171,66 T, porsi 10 bank terbesar 65% • Tahun 2010, modal minimum = Rp 100 M ekmakro08-ittelkom-mna

  32. Kompas, jum’at 21 Juli 2006 Biaya pengendalian moneter : • 2005 : Rp. 18 T • 2006 : Rp. 20 T; untuk keperluan bunga SBI + bunga intervensi untuk menjaga nilai tukar. ekmakro08-ittelkom-mna

More Related