1 / 36

Oleh: Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENG ANGGARAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 201 3. Oleh: Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Surabaya, 17 Juli 2012. KEBIJAKAN PERENCANAAN

macy
Télécharger la présentation

Oleh: Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 Oleh: Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Surabaya, 17 Juli 2012

  2. KEBIJAKAN PERENCANAAN • (Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013)

  3. MASALAH DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di DTPK dan DBK; Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.

  4. SASARAN PEMBANGUNANKESEHATAN TAHUN 2013 2013 Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013

  5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013 • Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak • Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan • Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata • Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan • Peningkatanketersediaan,pemerataan,keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan • Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier • Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih akurat dan Efektif

  6. B. KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2013

  7. 1. PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATANMENURUT SUMBER PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013 PAGU ANGGARAN Rp. 31,214 Triliun RM Mengikat Rp. 5,343 Triliun PNBP/BLU Rp. 5,889 Triliun PHLN Rp. 0,203 Triliun RM Tidak Mengikat Rp. 19,649 Triliun 9 Keterangan: RM = Rupiah Murni, PNBP=Penerimaan Negara Bukan Pajak, BLU= Badan Layanan Umum, PHLN=Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

  8. PAGU ANGGARAN KEMENKES TA 2013 Pagu Definitif 2012 Rp. 29,915.8 T Rp. 31,277.3 T Pagu Anggaran 2013 Pagu Indikatif 2013 Rp. 30,915 T Rp. 30,915 T + Rp 298 M Rp. 31,213 T

  9. PAGU ANGGARANPER UNIT TAHUN 2012 DAN 2013 (dalam milyar rupiah)

  10. Kerangka Perencanaan & PenganggaranKemenkes 2013 Analisis Situasi ISU STRATEGIS Peningkatan Akseskesehatan&gizi yg berkualitas bagi Ibu dan Anak Peningkatan Pengendalianpenyakitdanpenyehatanlingkungan Peningkatanprofesionalismedanpendayagunaantenagakesehatan yang merata Peningkatanjaminanpembiayaankesehatan Peningkatan ketersediaan,pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, Vaksin, Alkes & makanan, serta daya saing produk dalam negeri 6. Peningkatanaksespelayanan KB berkualitas • INPUT • Kegiatan Promotif, kuratif • Sarana dan prasarana • Tenaga • Dana • Obat, vaksin • Pelatihan • Monev/Bimtek • Pedoman • Sosialisasi • Fasilitasi • KELUARAN • Cakupan pelayanan kesehatan • Prevalensi penyakit • Persentase pelayanan kesehatan • Jumlah lulusan tenaga kesehatan • Angka kesakitan Renja KL RPJMN RENSTRA Disandingkan dgn Kegiatan Daerah dlm MusrenbangNas Cluster IV UP4B TEMA PEMBANGUNAN Dikawal dalam RKA-KL & DIPA ARAH KEBIJAKAN MP3EI MP3KI

  11. 3. KEBIJAKAN UMUM PENGANGGARAN TAHUN 2013 • Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) agar lebih difokuskan pada kinerja utama unit; • Melakukan efisiensi belanja,termasuk belanja barang operasional ; • Mengurangi pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif: membatasi belanja barang (biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, workshop, seminar, dan kegiatan yang sejenis); menekan biaya kegiatan pendukung pencapaian sasaran suatu program (biaya manajemen, monitoring, sosialisasi, safeguarding); • Menerapkan Reward dan Punishment dalam Pengalokasian Anggaran. • Menerapkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. • Mempercepat Penyerapan Anggaran Belanjadan langkah-langkah strategis lainnya untuk meningkatkan daya serap belanja unit/satker  Penyerapan tahun 2013 : 95 %

  12. 4. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN KepmenkeuNo. 229/KMK.02/2012, tentang Pagu Anggaran K/L Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui kebijakan flat policy pada belanja barang operasional dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa, efisiensi perjalanan dinas, seminar dan konsinyering. Memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2013 Tidak melakukan pergeseran antar sumber pendanaan (RM, PHLN, PNBP) Mengalihkan dana dekon / TP secara bertahap ke DAK RKAKL paling lambat diterima tanggal 16 Juli 2012 disampaikan ke Kemenkeu dan Bappenas

  13. 5. KEBIJAKAN UMUM PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 213 • Mengarah kepada Program / kegiatan yang merupakan fokus PrioritasNasional dan Kementerian Kesehatan • Mempercepat pencapaian target MDGs kesehatan & Persiapan BPJS I • Prioritas pada upaya Promotif dan Preventif tanpa mengabaikan upaya Kuratif – Rehabilitatif • Anggaran yang bersifat Mengikat • Unified Budget (Tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan) • Berbasis Kinerja (orientasi pada output/ outcome, sesuai tupoksi, berdasar Standar Biaya Umum/ Khusus), Capaian Kinerja dan KPJM (MTEF) • Mekanisme Reward and Punishment

  14. 6. KEBIJAKAN KHUSUS PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN Pastikan prioritas kita dulu yaitu mendukung MDGs dan kesiapan BPJS 1 termasuk DTPK, P4B dan tidak terlepas dari RKP 2013 ( inline RPJMN, Renstra) prioritaskan kegiatan yg langsung menyentuh masyarakat...... Prioritaskan pada target-target yang belum tercapai, MASIH MERAH. Penyusunan anggaran  sudah terbagi belanja mengikat, belanja barang dan belanja modal. BELANJA MENGIKAT HARUS SAMA! (sesuai jumlah pegawai). Dalam menyusun kegiatan harus sesuai aturan SBU dan kesepakatan bersama dengan unit misal untuk narasumber (siapa dan berapa, Minimal 2 JPL). Pastikan out put yang akan dicapai masing-masing sesuai TUPOKSI Paket penyelenggaraan kegiatan: Nama Kegiatan penyelenggaraan termasuk konsumsi Paket Meeting Narasumber. Paket peserta ATK .

  15. ARAHAN SEKJEN PERJADIN 2013 dan sesuai arahan Kementerian Keuangan, hanya 50% dari Tahun Anggaran 2012. Hal ini harus diimplementasikan, agar supaya PNS juga bekerja di kantor. NO STAR...DAN MINIMALISASI REVISI. Mulai sekarang target RKA-K/L tidak ada Bintang dan kurangi revisi. APBN dan PHLN, harus disandingkan karena kegiatan termasuk perjadin juga bisa dianggarkan dari sumber lain. Perhatian khusus !!! KEGIATAN YG MENJADI URUSAN DAERAH HARUS DI SERAHKAN KEDAERAH ( dekon atau TP)

  16. 7. PENGUATAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA RAIH WTP • Susun perencanaan berdasar bukti (evidence based) • Lakukan penelaahan RKA KL terkait dengan kesinambungan dengan RPJMN, Renstra, RKP dan Renja KL • Gunakan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat • Siapkan kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung perencanaan (TOR, RAB, data pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan)

  17. C. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI DAN TP

  18. 1. UU NOMOR 33 TAHUN 2004 PASAL 94 - TUGAS PEMBANTUAN (TP) Pendanaan dalam rangka TP dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui K/L kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan TP didanai oleh Pemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Kegiatan TP di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala Daerah memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan kegiatan TP kepada DPRD. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. PASAL 87 - DEKONSENTRASI Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur sbg wakil Pemerintah di daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh Pemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur. Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran K/L yang berkaitan dg keg. Dekonsentrasi di daerah kpd DPRD. RKA diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik. PASAL 108 Dana Dekonsentrasi dan Dana TP yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundanganmenjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK. Pengalihan secara bertahap diatur lebih lanjut dalam PP.

  19. 2. KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM PENGANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Dana dekonsentrasi untuk mendanai kegiatan (setelah ada pelimpahan dari Kemenkes) kepada Dinas Kesehatan Provinsi, yang sifatnya non fisik dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan komitmen global. Dana tugas pembantuan untuk mendanai kegiatan(setelah ada penugasan dari Kemenkes) kepada Dinas Kesehatan Provinsi, yang sifatnya fisik dalam rangka mendukung pencapaian target nasional. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan dana yang diperuntukan mendukung kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional Bidang Kesehatan, RPJMN Bidang Kesehatan, Renstra Kemenkes dan RKP tiap tahunnya yang dituangkan dalam Renja K/L dan RKA-KL, terutama dalam mendukung pencapaian MDG’s dan persiapan pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan. Pengalokasian Anggaran harus berdasarkan evidence based (Riskesdas, Rifaskes) (KESEHATAN SUDAH MENJADI URUSAN DAERAH) Saat ini sedang digali sejauhmana Dana Dekonsentrasi dan Dana TP, digunakan untuk melaksanakan urusan Daerah yang secara bertahap akan dialihkan menjadi DAK, sambil menunggu terbitnya PP yang mengatur hal ini.

  20. 3. GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2012 (Dalam Milyar)

  21. 4. GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2012 (Dalam Milyar)

  22. D. DAK BIDANG KESEHATAN

  23. 1. ARAH DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di DTPK dan DBK, dengan Dukungan penyediaan Jampersal dan Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III RS, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan BPJS kesehatan 2014.

  24. 2. LINGKUP KEGIATAN DAK KESEHATAN TAHUN 2013 26

  25. 3. SASARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 91 puskesmas; Persentase puskesmas mampu PONED 90 persen; Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak 9.323 puskesmas; Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK menjadi 95 persen; Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95 persen.

  26. 4. PAGU DAK KESEHATAN 2010 - 2012

  27. 5. EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2010 DAN 2011

  28. E. CAPAIAN MDG’s BIDANG KESEHATAN

  29. 31

  30. GOAL 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

  31. GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

  32. GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

  33. RKA-K/L TAHUN 2013 ZERO STAR TERIMA KASIH

  34. PROGRAM WAJIB YG HARUS DIBIAYAI SISA DANA UNTUK TUPOKSI LAIN : Rp. 30,915 T – 25,521 T = Rp. 5,394 Triliun

More Related