Kajian Aspek Telematika multimedia dan cyberspace dalam sistem hukum nasional

1. KajianAspekTelematika multimedia dancyberspacedalamsistemhukumnasional Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

2. Prolog • Manusia Modern dalam pengertian antropologi adalah Homo Sapiens, artinya mahluk yg berjalan dgn dua kaki, hidup berinteraksi serta menggunakan akal-pikiranya ddlm kehidupan; • Hakikatnya manusia merupakan mahluk Tuhan YME, mahluk Individualis dan mahluk Sosialis dlm waktu yg bersamaan (tergantung dominan sifatnya) • Terkait manusia yg Homo Sapiens dan Zoon Politicon dlm perkembangan sejarah peradaban manusia, maka manusia akan selalu berfikir dan berinteraksi.

3. Skematisasi berdasarkan teori (doktrin) Manusia Perubahan Peradaban Berfikir + Interaksi Era Informasi / “Distance is Dead” (Digital) Telematika Era Industri / Revolusi Industri (Mechanic) Era Pertanian / Gathering-Producing (Manual) “Theory by Alvin Toffler”

4. Singkat tentang Kajian? • Pengertian Kata “Kajian”; • Kajian berarti hasil mengkaji.  • kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang; • kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan;  • kata yang dipakai oleh para ahli/ilmuwan dalam bidangnya:  • kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah. • Ciri-Ciri: • Hanya dikenal orang tertentu (ilmuwan, cendekia) • Dipakai dalam kegiatan–kegiatan ilmiah.

5. Telematika dan Ruang Lingkupnya • Telematika: Prancis “TELEMATIQUE” (bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.) Pada tahun 1978 itulah, di Indonesia, istilah Telematika pertama kali dipakai. • Praktisi berpendapat TELEMATICS perpaduan dr “TELECOMMUNICATION and INFORMATICS” perpaduan konsep Computing and Communication. dikenal juga sebagai “the new hybrid technology” krn lahir dr perkembangan teknologi digital.

6. Telematika = hakikatCyberspacesebagaisistemelektronik yang lahirdarikonvergensidanpenemuanMedia, TelekomunikasidanInformatika • Menurut Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, Telematika merupakan singkatan dari teknologi komunikasi, media, dan informatika. • Telematika diartikan sebagai singkatan dari Tele = Telekomunikasi, Ma = multimedia, dan Tika = informatika.

7. Telematika,…? • Sarana komunikasi jarak jauh melalui media elektromagnetik. • Kemampuan mentransmisikan sejumlah besar informasi dalam sekejap, dengan jangkauan seluruh dunia, dan dalam berbagai cara, yaitu dengan perantaan suara (telepon, musik), huruf, gambar dan data atau kombinasi-kombinasinya. Teknologi digital memungkinkan hal tersebut terjadi. • Diselenggarakan untuk umum (online, internet), dan ada pula untuk keperluan kelompok tertentu atau dinas khusus (intranet).

8. RagamBentukTelematika • E-Commerce : transaksiperdaganganelektronik (transfer,web,order,contract, e-shoping) • E-Government : pelayananpublik online (internet & intranet) • E-Learning : library online, teleconference,belajarjarakjauh,email • Other : GPS, GPRS,google earth,navigasi,3G,mining explore.

9. Tahapan Telematika di Indonesia • TahapMerintis = 1980an • TahanPengenalan= • 1990 : Jaringan Radio Amatir • 1994 : Komputer & Internet • 1995-1996 : Media TV berbasissatelitpertama (RCTI & SCTV) • 1998 : handphone,pager,tvkabel,metrotv • 1999-2000 : warnet,wartel,rental,software & hardware • TahapPemanfaatan = awalpelanggaran &kejahatantelematika • KeputusanPresiden No. 50 Tahun 2000 tentang Tim KoordinasiTelematika Indonesia (TKTI), danInstruksiPresiden No. 6 Tahun 2001 tentangPendayagunaanTelematika. • Wireless Access Point dan Mobile access, teknologiskala Terra (1000 GB)

10. Kajian Hukum Telematika • Lingkup pengkajian Hukum Telematika dpt trbagi 2 komponen. • Komponen yg terkait dgn sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. • Komponen yg berkaitan dgn fungsi2 telekomunikasi, misalnya input, proses, output, penyimpanan, komunikasi.

11. Lanjutan... • Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen yaitu: • Content, substansi dari data yang dapat merupakan output/input dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik. • Computing, suatu siste pengolah informasi yang berbasiskan sistem komputer yang merupakan computer network yang efisien, efektif dan legal. • Comunnication, keberadaan sistem komunikasi dari sistem interconnection, global interpersonal, computer network. • Community, masyarakat sebagai pelaku intelektual.

12. POTENSI SENGKETA DALAM TEKNOLOGI TELEMATIKA HaKI & MULTIMEDIA PERLINDUNGAN DATA PRIVACY KONSUMEN PELAKU USAHA Akses,Interkoneksi & Persaingan PERATURAN PERIZINAN PEMERINTAH MASYARAKAT KETERTIBAN

13. Cyberspace • Keberadaan Telematika, berkaitan dgn perkembangan internet yg pd awalnya memberikan dunia baru bagi masyarakat dunia. Dunia baru yg se-akan2 ditemukan tsbt bernama Cyberspace. • Cyberspace digunakan pertama kali dlm novel science fiction, karya William Gibson yaitu Neuromancer (1984), Gibson mempresentasikan visinya ttg jaringan telekomunikasi komputer global yg berfungsi sbgai dunia cyber.

14. Etimologi dari “Cyberspace” • Kubernan (Latin) = menguasai atau menjangkau. • Cyber (eng) = teknologi mutahir yang memanfaatkan sistem komputerisasi • Space (eng) = ruang, tempat, angkasa, spasi • Cyberspace = virtual community (masyarakat maya) atau virtual world (dunia maya). • Dunia maya; Mayantara; ruang siber/cyber

15. Aspek Hukum Cyberspace • Beberapa teori-teori mengenai seluk beluk perdagangan cyber, dibawah ini: • Teori Kepercayaan (vetrowen theory): Pernyataan objektif yg dipercayai pihak2. Tercapainya kata sepakat dgn konfirmasi tertulis. • Teori Pernyataan (verklarings theory): Keadaan objektif realitas olh penilaian masyarakat dpt mnjd persetujuan tnp mempedulikan kehendak pihak2 • Teori Kehendak (wills theory): Teori menitikberatkan pd kehendak para pihak yg merupakan unsur essensil dlm pernjanjian. • Teori Ucapan (uitings theorie): Menganut sistem dmn penawaran ditawarkan dan dsetujui mka perjanjian tsbt sdh sempurna & mengikat kedua belah pihak sbgi UU. • Teori Penawaran (ontvangs theorie): Konfirmasi pihak kedua adlh kunci trjdnya pernjanjian stlh di pihak penerima menerima tawaran dan memberikan jawaban. • Teori Pengetahuan (vernemings theorie): Konsensus dlm bntk perjanjian tsbt trjd bila si penawar mngtahui hukum penawaran dsetujui walaupun tdk ada konfirmasi. • Teori Pengiriman (verzendings theorie): Bukti pegiriman adlh kunci dr lahirnya pernjajian, artinya jawaban dikirim, pd saat itulah sudah lahir perjanjian yg dimaksud.

16. Kompetensi relatif dlm dunia maya (cyber) dpt mnjd acuan bg pihak berperkara dlm dunia maya atas dasar teori2 berikut ini: • Teori akibat (leer van het gevolg): Menitikberatkan pd akibat suatu peristiwa hukum yg melawan hukum dtmpt dmn tindak pidana itu memunculkan akibat. • Teori alat (leer van instrument): Tmpt trjdnya tdk pidana selaras dgn instrument yg digunakan dgn tindak pidana • Teori perbuatan materiil (leer van lechamelijke daad): Tmpt trjdnya tindak pidana adalah kunci • Teori gabungan: Teori yang juga merupakan gabungan ketiganya: akibat alat dan perbuataan materiil.

17. Aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum, meliputi: • Aspek Hak Cipta; • Aspek Merek Dagang; • Aspek Fitnah dan Pencemaran Nama Baik; • Aspek Privasi; • AsasdantujuandariCyberlaw : • Freedom of Expression; • Free flow of Information; • Privacy & security,Dst. • Etikakonten multimedia : • Prinsip “apa yang berlakudidunianyataberlakujugadiduniamaya”.

18. Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber • Pelaku pelanggaran cyberspace sulit dijerat krn bersifat transnasional. Menurut Darrel Menthe, dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis yuridikasi, yaitu: • Yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (the jurisdiction to prescribe) • Yurisdiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce), dan • Yurisdiksi untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate

19. Beberapa asas Penentuan hukum yg berlaku, yaitu: • Subjective territoriality: keberlakuan hukum dtntukn brdsrkn tmpt perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. • Objective territoriality: hukum yg berlaku adlh hukum dmn akibat utama perbuatan itu trjd dan memberikan dampak yg sgt merugikan bg negara yg bersangkutan • Nationality: negara mmpnyai yurisdiksi utk mnntukn hukum brdsrkn kewarganegaraan pelaku. • Passive nationality: Menekankan yurisdiksi brdsrkn kewarganegaraan korban. • Protective principle: berlakunya hukum ddsrkn atas keinginan negara utk mlindungin kpentingan negara dr kejahatan yg dlakukan di luar wilayahnya, yg umumnya digunakan apbl korban adlh negara atau pemerintah. • Universality: keberlakuan yg universal sama diseluruh dunia.

20. Cyber-law • Cyber Law-nya Indonesia yaitu UU No.11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). • Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yg mengupas scr mendetail bgmn aturan hidup di dunia maya dan transaksi yg trjd ddlmnya. • Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut : • Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yg sama dgn tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). • Alat bukti elektronik diakui sprti alat bukti lainnya yg diatur dlm KUHP. • Berlaku utk setiap orang yg melakukan perbuatan hukum, baik yg berada di wilayah maupun di luar wilayah Indonesia yg memiliki akibat hukum di Indonesia. • Pengaturan nama domain dan HaKI. • Perbuatan yang dilarang (cybercrime) pada Bab VII (pasal 27-37)

21. Posisi Cyberlaw dalam Hukum Nasional • Lex Specialle darogat Lex Generalle • Lex Generalle • KUHP Pidana dan Perdata • KUHAP Pidana dan Perdata • Lex Specialle • UU No.11/2008 ttg ITE; • UU No.36/1999 ttgTelekomunikasi; • UU No.32/2002 ttgPenyiaran; • UU No.14/2001 ttgPaten; • UU No.31/2000 ttgDesainIndustri; • Dan UU khusus lainnya yang terkait dan berhubungan.

22. SEKIAN DAN TERIMAKASIH SEMOGA DAPAT BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA Nalarhanya akan membawa anda dari A menuju B, namunImajinasi mampu membawa anda dari A ke MANAPUN. Albert Einstein Ilmuwan, Penemu, dan Pemikir Abad 20