Jakarta, 27 Februari 2014

1. AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AKSI PPK) KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 Jakarta, 27 Februari 2014

2. OUTLINE • KERANGKA STRANAS PPK • PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) • PERSENTASE KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN REKOMENDASI UNCAC • PENINGKATAN INDEKS SISTEM INTEGRITAS NASIONAL • AKSI PPK KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 • ALUR PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN AKSI PPK • TINDAK LANJUT

3. PENDAHULUAN • Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) • Koordinasi penyusunan Stranas PPK dengan pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan pihak terkait lainnya). • Serial meeting & discussion pembahasan strategi dan aksi Stranas PPK 2006- 2010 2011 • Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 • Penerbitan Inpres No. 9 dan No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan 2012 (merupakan “turunan “ dari Stranas PPK) • Penajaman Stranas PPK • Finalisasi dokumen Stranas PPK • Penyusunan dan Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Stranas PPK (Perpres No. 55 Tahun 2012) • Diseminasi Stranas PPK ke K/L dan Pemda • Penyusunan Aksi 2013 • Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Kormonev Stranas PPK 2012

4. IMPLEMENTASI STRANAS PPK UNCAC UU NO. 7 TAHUN 2006 PERPRES NO. 55 TAHUN 2012 PERMEN PPN NO. 1 TAHUN 2013 Inpres Aksi PPK Inpres 9/2011 Aksi 2011 Inpres 17/2011 Aksi 2012 Inpres 1/2013 Aksi 2013 SE MENDAGRI – ARAHAN PENYUSUNAN AKSI PPK PEMDA

5. I. KERANGKA STRANAS PPK VISI & MISI INDIKATOR KEBERHASILAN JANGKA PANJANG (2012-2025) & JANGKA MENENGAH (2012-2014) PENCAPAIAN IPK % KESESUAIAN (PERATURAN PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC SISTEM INTEGRITAS NASIONAL STRATEGI PENCEGAHAN INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM INDEKS PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN % PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL REVIEW UNCAC STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM BIDANG TIPIKOR DAN PERSENTASE PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI STRATEGI MEKANISME PELAPORAN SURVEY TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERS TERHADAP PELAPORAN PPK FOKUS KEGIATAN  AKSI

6. II. PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (CORRUPTION PERCEPTION INDEX)

7. CAPAIAN IPK/ CPI 2013 DAN GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2013 • Setiap tahun Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), yang merupakan indeks agregat dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga. Indeks ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik • Skor 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih • Pada Tahun 2012 dilakukan perubahan metode dengan rentang skor diubah menjadi 0-100. • Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi • mengukur efektivitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor publik yang rawan korupsi di setiap negara dengan menanyakan secara langsung kepada publik tentang pengalaman, penilaian dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi • Rentang skor 1-5 ( 1 berarti tidak korup sama sekali, 5 berarti sangat korup) • Tahun 2013, Parlemen/Legislatif dan Polisi memperoleh penilaian yang paling korup, yang kemudian disusul dengan peradilan, partai politik dan birokrat

8. SUMBER DATA CPI INDONESIA 2013 DAN REKOMENDASI TII • Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014 • Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings • Global Insight Country Risk Ratings • IMD World Competitiveness Yearbook 2013 • Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2013 • Political Risk Services International Country Risk Guide • Transparency International Bribe Payers Survey 2011 • World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2013 • World Justice Project Rule of Law Index 2013 Sumber Data Rekomendasi TII • Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga) sektor strategis, yaitu: • Hukum, dengan Institusi Strategis: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan • Politik, dengan institusi strategis: parlemen dan partai politik • Bisnis, dengan institusi strategis: Perizinan, Ekspor-Impor, Pajak-Bea Cukai, Pengadaan Barang/Jasa

9. UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI Selainaksi PPK, terdapatupayalainnya yang jugasedangberjalan yang dapatberdampakpadapeningkatan IPK/CPI, antara lain: ReformasiBirokrasi Open Government Indonesia Nota Kesepakatan Bersama12 K/L – percepatan pengukuhankawasanhutan PaketKebijakankemudahanberusaha Kebijakanlainnya yang terkait perijinan, perbaikan sektor pajak & bea cukai, penegakan hukum kasus korupsi, memperkuat regulasi yang mendukung upaya PPK Untukmeningkatkan IPK/CPI, aksi PPK 2014difokuskanpada: Mendorong penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi skala besar (melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara; mendapat perhatian masyarakat; diatas 1 M) PenguataninstitusiHukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) PerbaikansektorBisnis(Perijinan, EksporImpor, Pajak, Bea cukai, PengadaanBarangdanJasa)– (2 dan 3 merupakanrekomendasi TII) Percepatan Reformasi Birokrasi KeterbukaanInformasidanpemanfaatan TI STRANAS PPK JANGKA MENENGAH 2012-2014 RB TUSI K/L/PEMDA OGI NKB 12 K/L Inpres 9/2011 12 Mei 2011 Inpres 17/2011 19 Des 2011 Inpres 1/2013 25 Jan 2013 Aksi PPK 2014 INISIATIF K/L/PEMDA I K P C Paketkebijakankemudahanberusaha Kebijakan Lain I P

10. PROGRAM/KEBIJAKAN TERKAIT PENINGKATAN IPK/CPI

11. III. PERSENTASE KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN REKOMENDASI UNCAC REKOMENDASI HASIL REVIEW UNCAC (32) PENYESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (27) 25 Rekomendasi terkait RUU -RUU Pemberantasan Korupsi, RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Ekstradisi dan RUU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assisstance)- 2 Rekomendasi terkait peraturan lainnya KAJIAN, EVALUASI, KEGIATAN LAIN (5) • 13rekomendasi atau 48 % yang diakomodasi dalam RUU-RUU • 4 rekomendasi atau 80 % yangtelah dilaksanakan Total 17 Rekomendasi yang telah dilaksanakan = 53 % • tidak semua rekomendasi UNCAC dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, karena perbedaan sistem hukum nasional dan dalam rangka kepentingan nasional.

12. IV. PENINGKATAN INDEKS SISTEM INTEGRITAS NASIONAL • Saatini SIN masihdalamtahappenyempurnaanoleh KPK. Untuktahapawal, akanditerapkanoleh KPK danbeberapalokasi pilot. • Dalamaksi PPK 2013, seluruh K/L didoronguntukmenyusundanmelaksanakanstrategikomunikasipendidikandanbudaya anti korupsi (Strakom PBAK) untukmendorongperubahanperilakumenjadi anti korupsi • Tahun 2014, aksiterkaitpendidikandanbudaya anti korupsidiarahkanpadapenetapanagenperubahandi beberapa K/L (Pilot)

13. V. AKSI PPK KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014

14. PENYUSUNAN AKSI PPK 2014 • Aksi PPK Tahun 2014 akan dilaksanakan oleh seluruh K/L dan Pemda • Dalam rangka penyusunan Aksi PPK Tahun 2014 telah dilakukan rangkaian kegiatan yang melibatkan K/L, Pemda dan instansi terkait. Kegiatan meliputi: • Sosialisasi bagi K/L dan Pemda yang baru akan terlibat • Pemetaan awal aksi PPK Tahun 2014 • Serial meeting dengan K/L, Pemda dan instansi terkait • Diskusi dengan Organisasi Masyarakat Sipil, UNODC • Koordinasi intensif antara Bappenas, UKP4 dan Kementerian Dalam Negeri • K/L telah mengirimkan konfirmasi terhadap draft aksi PPK K/L Tahun 2014 (67 K/L telah mengirimkan persetujuan). Pasca konfirmasi dari K/L, draft aksi PPK Tahun 2014 disampaikan kepada Setwapres, yang kemudian mendapat masukan. • Penyusunan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, UKP4 dan Setwapres. • Aksi PPK Pemda Tahun 2014 merupakan lanjutandari Aksi PPK Pemda Tahun 2013, karena pada Tahun 2013 masih banyak pemda yang belum mencapai target dan belum seluruh Pemda melaksanakan • Draf Aksi PPK Tahun 2014 sudah didiskusikan dalam Rapat Terbatas dengan Wakil Presiden pada 16 Januari 2014 dan telah memperoleh masukan terakhir dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak). • Draf Aksi saat ini sedang diproses di Sekretariat Kabinet untuk selanjutnya ditandatangani oleh Presiden.

15. Aksi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2014...

16. VII. Alur Penyusunan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Aksi PPK

17. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN AKSI PPK K/L/PEMDA Fokusaksidisesuaikandengantugas, fungsidankewenangan K/L/Pemda • Strategi Pencegahan • StrategiPenegakanHukum • StrategiHarmonisasiPeraturanPerundangan • StrategiKerjasamaInternasional & PenyelamatanAsetHasilTipikor • StrategiPendidikandanBudaya Anti Korupsi • StrategiMekanismePelaporan KoordinasidenganBappenas (K/L) danKemendagri (Pemda) Partisipasi Masyarakat

18. ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN AKSI PPK K/L PERSIAPAN (Januari - Maret) PEMBAHASAN (April – September) PENETAPAN (Oktober – Desember) • 1 • Diskusi Persiapan • Persamaan persepsi, penetapan jadwal dan tahapan • Peserta: unit kerja, akademisi, OMS, jurnalis, asosiasi profesi • 3 • Penyiapan dan Pembahasan Draft Aksi • Didasarkan pada Fokus Kegiatan Prioritas Stranas PPK dan sejalan dengan Renstra dan Renja K/L. • Format 8 Kolom (F8K) • 5 • Penyempurnaan Aksi PK • Bappenas melakukan pemetaan thdp aksi K/L dengan melihat kpd capaian aksi yg sebelumnya dan masukan masyarakat • K/L mengusulkan aksi PPK untuk direview oleh Bappenas • 6 • Penetapan Aksi PPK • usulan aksi PPK yang disepakati K/L dan Bappenas, diusulkan kpd Menkopolhukam untuk jd Inpres (tiap tahun) • Pertemuan terbatas antar Menko • Inpres aksi PPK memuat aksi K/L dan Pemda • 4 • Kampanye dan Konsultasi Publik • Tanggapan thdp draft • Peserta: unit teknis, OMS, Akademisi, jurnalis, asosiasi profesi • 2 • Penetapan Fokal Point dan Pembentukan Tim Penyusun • Sekjen/Sestama menunjuk bagian perencanaan menjadi focal point • Tim penyusun: unit teknis, OMS, Akademisi, jurnalis, asosiasi profesi • 7 • Sosialisasi dan Penajaman Aksi PPK • Setelah Inpres terbit, dilakukan penajaman untuk menyepakati target B03, B06, B09, B12 • Sosialisasi kpd K/L dan Masyarakat

19. CONTOH FORMAT 8 KOLOM (F8K) Contoh Format Matriks Aksi PPK Strategi Fokus Kegiatan Prioritas Contoh aksi PPK (dituangkankedalamInpres) Ukuran keberhasilan dan targetserta data dukung ditentukan setelah Inpres diterbitkan

20. PROSES KOORDINASI

21. PROSES PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN • Pemantauan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu Triwulan I ( Januari – Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober – Desember). • Sistem Pemantauan Stranas PPK disiapkan untuk membantu proses pelaporan mandiri (self reporting) capaian pelaksanaan Aksi PPK oleh masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah secara On Line (Techonogy Based-Paperless).

22. PELAPORAN DAN CHECKPOINT PEMANTAUAN • Pelaporan dilakukan melalui Web Sistem Monitoring. Tidak menerima laporan melalui surel (e-mail) ataupun surat lainnya.  • Periode pelaporan adalah mulai tanggal 28 pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal 5 pukul 23:59 WIB. Laporan di luar waktu yang disebutkan tidak dapat difasilitasi oleh sistem. • Sistem hanya dapat menerima laporan persentase capaian apabila disertai dengan data dukung yang diunggah (upload) ke dalam sistem tersebut. • Setelah pelaporan berakhir, akan dilaksanakan verifikasi berdasarkan klaim capaian dan data dukung yang dimasukkan ke dalam Web Sistem Monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Akses Mengirim laporan Memasukan target B03 28 Mar – 5 Apr B06 28 Jun – 5 Jul B09 28 Sep – 5 Okt B12 28 Des – 5 Jan • Hak akses (username dan password) • Setiap K/L memiliki focal point yang diberi akun untuk mengakses sistem Memasukan target dalam bentuk F8K ke dalam sistem Melaporkan capaian dari target yang telah ditetapkan Jam 23:59 Jam 23:59 Jam 23:59 Jam 23:59

23. KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN PROGRAM

24. PELAPORAN CAPAIAN KINERJA • Capaiankinerjaaksi PPK (K/L danPemda) setiaptriwulandantahunanakandilaporkankepadaPresidendanWakilPresidendalamsidangkabinet • Capaiankinerjaupayapencegahandanpemberantasankorupsi, akandisampaikan di forum internasional (CoSP) setiapduatahun • Capaiankinerjaaksi PPK (K/L danPemda) dipublikasikan di website

25. VII. TINDAK LANJUT

26. VII. TINDAK LANJUT • Meningkatkankoordinasiinternal untuk mendorong pelaksanaan aksi PPK Tahun 2014, serta tetap dibutuhkankomitmenpimpinanlembagasebagaibentukkomitmenbersamaberantaskorupsipadalingkunganmasing-masing. • Karenakorupsimerupakanisulintassektor, keterlibatanaktif seluruh komponen bangsa sangat diperlukan • Pasca penetapan Inpres Aksi PPK 2014, akan dilakukan proses penajaman dengan K/L dan Pemda untuk menentukan ukuran keberhasilan triwulanan (B03, B06, B09, B12) beserta data dukungnya. Selanjutnya, akan diinput ke dalam sistem monitoring • Laporan capaian aksi per triwulan disampaikan melalui sistem monitoring (Sismon) dengan melampirkan data dukung.

27. SEKRETARIAT STRANAS PPK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL: stranasppk@bappenas.go.id WEBSITE: www.stranasppk.bappenas.go.id Stranas PPK 2012-2025  @cegahkorupsi