SISTEM PELAYANAN KESEHATAN & KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL

1. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN & KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL MATA KULIAH PEKSOS MEDIS

2. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Menurut Dubois & Miley (2005 : 317) : • Sistem pelayanan kesehatan merupakan jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif, dan kompleks, terdiri dari aktivitas diagnosis, treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh kelompok umur dan dalam berbagai keadaan. • Berbagai sistem pelayanan kesehatan meliputi : pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit-rumah sakit, klinik-klinik medikal, organisasi-organisasi pemeliharaan kesehatan, lembaga kesehatan rumah, perawatan dalam rumah, klinik-klinik kesehatan mental, dan pelayanan-pelayanan rehabilitasi. • Pekerja sosial bekerja dalam berbagai sistem pelayanan kesehatan.

3. LANJUTAN SITEM PELYANAN… Menurut Zastrow (1982 : 319 – 322) : Pelayanan kesehatan diorganisasi dalam komponen : • Praktek dokter sendiri, kurang disupervisi, hanya bertanggungjawab kepada pasien, relatif terisolasi. • Setting pelayanan rawat jalan berkelompok, seperti balai-balai pengobatan atau klinik-klinik khusus (seperti klinik ginjal, balai pengobatan gigi) atau yang diselenggarakan di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja lain. • Setting Rumah sakit • Perawatan dalam rumah

4. Pelayanan kesehatan masyarakat yang diorganisir dalam berbagai tingkatan : lokal, regional, oleh pemerintah pusat atau nasional, dan internasional. Umumnya pelayanan kesehatan masyarakat disediakan melalui program-program kesehatan secara lokal, lebih fokus pada promotif dan pencegahan atau upaya perubahan masyarakat dalam mengatasi suatu masalah kesehatan, seperti memberantas penyakit menular.

5. LANJUTAN SITEM PELYANAN… Menurut Johntson, M. (1988: 7 - 18) Sistem kesehatan terbagi ke dalam subsitem: • Yang menitikberatkan pada pelayanan kuratif 2) Yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif

6. Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

7. Visi Pembangunan Kesehatan • Gambaran keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau Visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan dalam INDONESIA SEHAT 2010

8. Lanjutan … • Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

9. Lanjutan … • Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat

10. Lanjutan … • Kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa depan adalah yang mampu menjangkau pelayang kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi, maupun non ekonomi. • Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksudkan disini adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi.

11. Untuk mewujudkan INDONESIA SEHAT 2010, ada empat misi pembangunan kesehatan • Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan • Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat • Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. • Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

12. Sistem Kesehatan Nasional • Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan Nasional yang tangguh. • Di Indonesia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah ditetapkan pada tahun 1982. • SKN secara terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat

13. Pengertian SKN • Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjami derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. • Dari rumusan pengertian di atas, jelaslah SKN tidak hanya menghimpun upaya sektor kesehatan saja melainkan juga upaya dari berbagai sector lainnya termasuk masyarakat dan swasta. Sesungguhnyalah keberhasilan pembangunan kesehatan tidak ditentukan hanya oleh sektor kesehatan saja.

14. Tujuan SKN • Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

15. Maksud dan Kegunaan Sistem Kesehatan Nasional • Penyusunan SKN dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) serta pihak pihak terkait lainnya.

16. Indikator pencapaian SKN ditentukan oleh dua determinan • Pertama, status kesehatan yakni yang menunjuk pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai oleh SKN yang dihitung dengan menggunakan disability adjusted life expectancy (DALE). • Kedua, tingkat ketanggapan (responsiveness) system kesehatan yakni yang menunjuk pada kemampuan SKN dalam memenuhi harapan masyarakat tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil yang diperoleh untuk indikator ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 106 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai.

17. Indikator kinerja SKN ditentukan oleh tiga determinan • Pertama, distribusi tingkat kesehatan di suatu negara ditinjau dari kematian Balita. • Kedua, distribusi ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan ditinjau dari harapan masyarakat. • Ketiga, distribusi pembiayaan kesehatan ditinjau dari penghasilan keluarga. Hasil yang diperoleh untuk indikator ini menempatkan Indonesia pada urutan ke 92 dari 191 negara anggota WHO yang dinilai

18. Prinsip-Prinsip SKN • Perikemanusiaan • Hak Asasi Manusia • Adil dan Merata • Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat • Kemitraan • Pengutamaan dan Manfaat • Tata kepemerintahan yang baik

19. SKN terdiri dari enam subsistem, yakni: • Subsistem Upaya Kesehatan (kuratif/rehabilitatif, promotif dan pencegahan) • Subsistem Pembiayaan Kesehatan • Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan • Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan • Subsistem Pemberdayaan Masyarakat • Subsistem Manajemen Kesehatan

20. Subsistem Upaya Kesehatan • Subsistem kuratif (di Indonesia) meliputi : 1) Praktek partikelir seorang dokter dan praktek dokter-dokter dalam klinik spesialis yang memiliki laboratorium, alat-alat rotgen dan sebagainya serta melakukan konsultasi bersama. 2)Perawatan kesehatan kelompok, seperti yayasan kesehatan, perawatan kesehatan atau pengobatan yang disediakanperusahaan, pabrik, instansi pemerintah, sekolah atau persatuanperburuhan. 3) Rumah sakit, klinik termasuk balai pengobatan dalam puskesmasdan lembaga-lembaga kesehatan besar. 4) Ahli-ahli farmasi. Pelayanan kuratif diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

21. Subsistem Upaya Kesehatan • Subsistem promotif dan preventif (di Indonesia) : Upaya promotif dan preventif yang dilakukan pemerintah antara lain : 1) Program Kesehatan Masyarakat Desa, seperti latihan kader kesehatan, pembentukan dana sehat, penyuluhan kesehatan, penyediaan air bersih, peningkatan kesehatan lingkungan, taman gizi, pemanfaatan pekarangan, pemugaran rumah. 2) Upaya perbaikan gizi keluarga 3) Posyandu yang memberikan pelayanan ; keluarga berencana, gizi, kesehatan ibu dan anak, immunisasi.

22. Subsistem Upaya Kesehatan 4) Usaha promotif dan preventif yang diselenggarakan dalam pusat kesehatan masyarakat meliputi : pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, pencegahan dan penanggulangan bencana penyakit menular, penyuluhan kesehatan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah, perawatan kesehatan jiwa. • Usaha promotif dan preventif yang dilakukan rumah sakit melalui program kesehatan masyarakat. Pelayanan promotif dan preventif juga dilakukan oleh badan-badan swasta/organisasi masyarakat.

23. KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. YM 00.03.2.4.603 tentang Penerapan buku Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit : • … tim rehabilitasi medik terdiri atas dokter, psikolog, fisioterapi, ortotik prostetik, okupasi terapis, terapis wicara, pekerja sosial medik dan perawat masing-masing dipimpin oleh seseorang kepala pelayanan sesuai dengan profesinya …

24. KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL • Kebutuhan tenaga pekerja sosial medik : Klasifikasi RS : Ideal Minimal Rumah Sakit Umum Kelas A 12 3 Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan 8 4 Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan 6 3 Rumah Sakit Umum Kelas C 3 1

25. KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL • Tugas pekerja sosial medik 1) Memantau keadaan sosial ekonomi pasien dengan cara : wawancara dengan pasien, keluarga pasien, atau atasan pasien. 2) Memberikan bimbingan sosial kepada pasien dan keluarganya : memberikan motivasi/dorongan moril, memberikan alternatif pemecahan masalah, mengurangi tekanan mental. 3) Mengadakan kunjungan rumah. 4) Membuat studi kasus bila diperlukan.

26. Lanjutan 5) Membuat laporan berkala. 6) Menyiapakan kelengkapan administrasi untuk klaim asuransi/bantuan jaminan kesehatan. 7) Bekerjasama dengan badan-badan sosial untuk memecahkan masalah yang dihadapi pasien dan keluarganya. 8) Menyiapkan rencana pemulangan pasien baik bagi pasien maupun lingkungan. 9) Menyiapkan tempat untuk latihan kerja/keterampilan bagi penderita yang disiapkan pulang.

27. PEKERJAAN SOSIAL DI RS JIWA • Tenaga-tenaga pokok (baku) yang seharusnya ada di setiap unit Rehabilitasi Pasien mental adalah : Psikiater/dokter, Psikolog, Perawat Psikiatri, Social Worker, Occupational Therapist (Okupasiterapis), Instruktur kerja, Pembantu Instruktur (Tukang), serta ahli lain yang dapat membantu kelancaran upaya rehabilitasi. • Kebutuhan tenaga Social Worker : minimal : 1/unit optimal ; 1 : 50

28. PEKERJAAN SOSIAL DI RS JIWA • Peran Social Worker : Pekerja sosial berperan dalam melaksanakan resosialisasi dan memecahkan masalah-masalah sosial pada diri rehabilitan, keluarga dan masyarakat. Disamping itu hendaknya menjadi penghubung dan pelaksana dalam kerjasama lintas sektoral.

29. Kebijakan Kesehatan Level Internasional

30. Kebijakan Kesehatan Level Internasional • Kesehatan bagi semua orang (health for all) • Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia

31. Prinsip-Prinsip Deklarasi Kesehatan Dunia • Kesempatan untuk mencapai taraf kesehatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya merupakan hak asazi manusia yang mendasar, tanpa membeda-bedakan menurut ras, latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, kemampuan, orientasi seksual maupun golongan. • Prinsip Pelayanan Kesehatan Primer yang terpadu dan universal, seperti yang digambarkan dalam Deklarasi Alma Ata tahun 1978, seharusnya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Kini, kebutuhan akan pendekatan yang menyetarakan, partisipatif, dan lintas sektoral terhadap masalah kesehatan semakin meningkat. • Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya dapat terjangkau oleh semua orang dan sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar.

32. Lanjutan … • Partisipasi rakyat dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam penyusunan, penerapan dan pengkajian ulang semua kebijakan dan program kesehatan dan sosial. • Kesehatan terutama ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan seharusnya, bersama-sama dengan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan daerah, negara, maupun internasional. • Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita perlu mengambil langkah-langkah pada setiap tingkatan – perorangan, wilayah, nasional, regional dan global – dan di setiap sektor.