1 / 58

PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Solusi Membangu n Ekonomi Bangsa. Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA AC-FTA. Rully Indrawan

olaf
Télécharger la présentation

PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SolusiMembangunEkonomiBangsa DisampaikanpadaPendidikandanPelatihanKepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA AC-FTA

  2. RullyIndrawan Bogor, 26 Maret1961 • SekretarisLembagaPenelitianUnpas (1992-1997) • KetuaLembagaPenelitianUnpas (1997-2004) • Plh. PembantuRektor I UNPAS (2003-2004) • Ketua Tim PenyusunRencanaIndukPenelitianJabar (2003) • PembantuRektor II UNPAS (2004-2008) • StafAhli DPD-RI (2007-2009) • Ketua Umum Korpri Kopertis wilayah IV JabarBanten (2006-2010) • dll • Guru BesarUNPAS (IVE) • RektorIkopin • Wk. Ketua Forum PT BidangPerumahan, Kantor Menpera RI • Reviewer DP2M Dikti, Depdiknas RI • KomitePerencanaPemerintahPropinsiJawa Barat • StafKhususRektorUnpas • dll

  3. Sistematika

  4. PENDAHULUAN

  5. MasalahStruktural MasalahKultural UMKM danKoperasi

  6. EKONOMI PASCA ACFTA

  7. Skema ACFTA • Sejak 2004, tiap tahun pemerintah Indonesia terus mengurangi besaran prosentase bea masuk (BM) produk impor dari China. Dalam 5 tahun terakhir (2004-2009), sekitar 65% produk impor dari China telah mendapat stempel Bea Masuk nol persen dari Dirjen Bea & Cukai Departemen Keuangan RI. • Dan pada Januari 2010 ini, sebanyak 1598 atau 18% produk China akan mendapat penurunan tarif BM sebesar 5%. Sebanyak 83% dari 8738 produk impor China akan bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai Bea Masuk 0 % pada Januari 2010 • Ini berarti pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pasar bebas  yang seluas-luasnya dengan China. Sejak berlakunya ACFTA, volume perdagangan kedua negara meningkat pesat, termasuk ekspor Indonesia ke China. Apa yang sudahkitakerjakanselamaini?

  8. Ancaman • Diperkirakan, angkaimpor Indonesia akanmembengkakmencapai 104,038 miliar dollar AS dibandingkantahun2009 yang hanya 68,6 miliar dollar AS. • Padaperiode2004-2008 neracaperdagangantumbuhnegatifdenganreratapertumbuhan -17,96% dimanasektormanufakturberkontribusi paling besarterhadapdefisittersebutdenganpertumbuhan -11,69%.

  9. Pertumbuhanekspor rata-rata hanyamencapai 17,18%, jauhdibawahreratapertumbuhanimpor yang mencapai 25,83% sehinggaberpotensimenjadikan Indonesia sebagainegara net importer. • Ada 10 sektorindustrinasional yang berpotensigulungtikar, yaknitekstil, makanandanminuman, petrokimia, peralatanpertanian, alas kaki, fiber sintetik, elektronik (kabel, perlatanlistrik), permesinan, jasa engineering dansektor-sektor lain yang terkenadampak, sertabesibaja.

  10. “Hantu” China

  11. NeracaPerdagangan Indonesia denganBeberapa Negara Asia Jan-Nov 2009 (US$ miliar) 18.3 16 12 10.7 8.8 7.7 4.5 3.5 1.9 1.9 1 China Asean Korsel Jepang 4,3 Ekspor Selisih Impor Sumber : Ina Primina, diolah, 2010. BPS, 2010

  12. Sumber : Bisnis Indonesia 12 Feb 2010

  13. Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Periok pada 2009 Sumber : Bisnis Indonesia

  14. Peluang

  15. Kekuatan PengalamandangambaranDayatahanEkonomiNasional

  16. Kelemahan

  17. Memperkuat struktur industri dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing, memperbaiki infrastruktur, membangun sistem birokrasi yang mendukung, mengembangkan kapasitas industri. • Menerapkan kebijakan suku bunga kredit (interest rate) yang mendukung bagi industri dalam negeri untuk membantu dunia usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah, agar dapat menekan biaya produksinya dan dengan demikian meningkatkan daya saingnya. • Menggalakkan semangat mencintai produksi dalam negeri dan mendahulukan penggunaannya. Untuk itu, kampanye produksi dalam negeri yang pernah dilakukan pada tahun 1980-an perlu dihidupkan kembali. • Mengamankan pasar dalam negeri bagi produksi barang dan jasa Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mutlak harus menggunakan produksi dalam negeri selama telah dihasilkan dengan mutu dan kualitas yang memadai. • Secara khusus bagi produk yang berkaitan dengan budaya, seperti batik, obat-obatan dan komestik tradisional perlu ada pengakuan sebagai “cagar budaya” yang secara ekonomi patut dilindungi. • Memberi perhatian khusus pada kabupaten yang industrinya menderita penurunan produksi akibat kesepakatan perdagangan bebas. Apa yang harus dilakukan dan didukung oleh birokrasi?

  18. REKONTRUKSI EKONOMINASIONAL

  19. Kemiskinan Pengangguran Ketergantungan KrisisEkonomi 2008 KrisisEkonomi 1998 KrisisEkonomi Asia KrisisEkonomi Global • UtangLuarNegeri • Privatisasi • Eksport • Ekonomi Rakyat Blue Book RekontruksiEkonomi Indonesia Globalisasi KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL Mindset ProduksiLokal EKONOMI KERAKYATAN Pendidikan Pembiayaan PemberdayaanMasyarakat Pemihakan Kelembagaan

  20. Peran UMKM KasusJepang, Singapuradan Malaysia Gulbiten dan Taymaz (2000)menyatakanbahwausahakecil dan menengahmenjadielemenpentingdalampengembangan dan perencanaankonsepindustrialisasi di negara berkembangsebabkarakteristikteknologiusahakecil dan menegah yang bersifatpadatkaryamenjadifaktorpentingdalampenyerapantenagakerja. Batra dan Tan (2003) yang melakukanstudi di negara-negara berkembangmenemukanbahwaperananusahakecildanmenengahdalamperekonomiansemakinpentingdilihatdarisisipenciptaanlapanganpekerjaandanpeluangpeningkatanpendapatan.

  21. Tenaga Kerja/ Unit Usaha (Total: 49,7 juta orang) Besar 9,6% 108 0,2 Menengah 5,9% 19 0,7 21,9% 15,8 Kecil 3 2 62,5% 83,3 Mikro • Usaha mikro dan kecil unit usaha (99,1%) dan penyerapan tenaga kerja (84,4%). • Usaha besar dan menengah, yang jumlah unit usahanya hanya 0,9% menyerap 15,5% tenaga kerja Persentase Jumlah Usaha (Total: 22,7 juta) Perbandingan Daya Serap Tenaga Kerja/Unit Usaha dan Persentase Jumlah Usaha Sumber: Diolahdari BPS, SensusEkonomi 2006

  22. UMKM sebanyak99,8% yang menyeraptenagakerjasebesar90,4% hanyamenikmati37,6%kuenasional, danrealisasikreditperbankandibawah30%

  23. KOMODITI UNGGULAN

  24. States have the power to create local conditions most conducive to new ideas and new inventions, which in turn inspire new companies, industries, jobs and growth

  25. PARADIGMA BARU BIROKRASI

  26. ACFTA-UMKM-BIROKRASI

  27. SOCIAL VALUES • PARTICIPATION • DEMOCRACY CHALENGE THE STRUCTURES OF AUTHORITY AND CONTROL BASIC VALUES OF PUBLIC ADMINISTRATION www.ginandjar.com

  28. SOCIAL VALUES CORE VALUES ETHICS CENTRALIZED, CLOSED SYSTEM OPEN SYSTEM PARTICIPATION/DEMOCRACY TRANSPARANCY ACCOUNTABILITY www.ginandjar.com

  29. NETWORK • STAKEHOLDERS PARTICIPATION • STRUCTURE • HIERARCHY www.ginandjar.com

  30. High Outsourced government Networking government Public private collaboration Hierarchical government Joined-up government Low Low High Network management capabilities MODELS OF GOVERNMENTS (GOLDSMITH AND EGGERS, 2004) www.ginandjar.com

  31. Third sector Private sector Public sector Transnational corporations Intergovernmental organization Nongovernmental organization Supranational level Twentieth-century model National level National nonprofits National corporations Subnational level Local business State and local government Local Non-profit THE DIFFUSION OF GOVERNANCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY (KAMARACK AND NYE JR., 2002) www.ginandjar.com

  32. INTERDICIPLINARY INTERFACE OF PUBLIC ADMINISTRATION • ADMINISTRATIVE LAW • DISCRETIONARY POWERS LAW PUBLIC ADMINISTRATION BUSINESS POLITICS MANAGEMENT ECONOMICS PUBLIC POLICY PUBLIC CHOICE www.ginandjar.com

  33. USAHA EKONOMI RAKYAT Jaringan Komunikasi Kerakyatan Jaringan Pengaman Sosial Jaringan Kelompok Usaha Produktif Jaringan Sosial Untuk Lingkungan Hidup Jaringan Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik Jaringan Pembelaan Hak Asasi Dan Hak Pemb. Rakyat KERANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT MADANI JARINGAN GERAKAN SOSIAL Jaringan Sumber Pendanaan & Jaminan Asuransi Jaringan Kerja Pertanian Dan Perin- dustrian Retail, Logistik & Jaringan Tata Niaga Grosir & Eceran JARINGAN KEUANGAN KOPERASI ONLINE PUSAT DATA DAN KOMUNIKASI KEKUATAN MASYARAKAT MADANI JARINGAN TEKNO- EKONOMI ARUS INFORMASI PEMBIAYAAN ARUS BARANG DAN JASA PENGEMB. SDM PENGEMB. TEKNOLOGI MODAL SOSIAL: Kebersamaan, Prakarsa, Kearifan Lokal, Kemandirian EKONOMI POLITIK PENGEMB. PRASARANA SOSIAL DAN EKONOMI PRASARANA JARINGAN KELEMBAGAAN TELEKOMUNIKASI

  34. PARADIGMA PEMBERDAYAANMASYARAKAT

  35. 1. ApaituPemberdayaan ?

  36. 2. Paradigma Pembangunan kePemberdayaan

  37. 3. TahapanPemberdayaan

  38. 4.ProsesPemberdayaan

  39. 5. StrategiPemberdayaan

  40. 6. Permasalahan Pemberdayaan

  41. Program Pemberdayaan

  42. Penetapan target sasaran

  43. Kelompok • Usia • Gender • Ekonomi • Sosial

  44. Proses sosialisasi dan monev

  45. Fasilitasi dan mediasi

  46. Pelibatan lembaga di luar birokrasi • Pelibatanlembagakeuanganmikro • Lembaga Swadaya Masyarakat • Asosiasi-asosiasi/komite/dlsb

  47. Dukungan infrastruktur

More Related