1 / 15

STATISTIK KEUANGAN

STATISTIK KEUANGAN. Statistik Distribusi dan Jasa. PENDAHULUAN.

parley
Télécharger la présentation

STATISTIK KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STATISTIK KEUANGAN Statistik Distribusi dan Jasa

  2. PENDAHULUAN • Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di In-donesia telah membawa konsekuensi ter-jadinya perubahan dalam sistem penyeleng-garaan pemerintah di daerah. • Perubahantersebuttidak lain adalahberla-kunyadesentralisasifiskaldi Indonesia.

  3. PENDAHULUAN • Perubahanjugaterjadipadastrukturlaporankeuangandaerah. • Sumberkeuanganpemerintahdaerahmeli-puti: pendapatanaslidaerah (PAD), danaperimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. • Perubahanstrukturinimemerlukansosiali-sasidalamhalkonsepdandefinisi, tatacarapengolahan, validasisertaanalisisnya.

  4. KONSEP DEFINISI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) • Adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. • APBD merupakan realisasi dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

  5. RuangLingkupdanCakupan

  6. PentingnyaPengumpulan Data StatistikKeuanganPemerintah • Sebagaibahangambarandalampenyusunanneracaekonomibaikditingkatdaerahmaupunditingkatnasionalsepertipendapatan regional/nasional, tabel input-output, danneracaarusdana. • Memberi gambaran tentang realisasi APBN dan APBD yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota maupun pemerintahdesa • Untukmengetahuipotensidanperansumberdanadarimasingmasingdaerah • Sebagaiinformasibagipemerintahpusat, pemerintahdaerahprovinsidanpemerintahkabupaten/kotauntukmenentukanjenisdanbesarnyabantuanpembangunanuntukdaerahmasing-masing

  7. PentingnyaPengumpulan Data StatistikLembaga Keuangan • Memberikan gambaran karakteristik masing-masing kegiatan di lembaga keuangan • Memberikan gambaran mengenai kondisi lembaga keuangan melalui laporan keuangan berupa neraca rugi/laba tiap kegiatan

  8. RuangLingkupdanCakupan 1. StatistikKeuanganPemerintah • StatistikKeuanganPemerintahPusat(Pemerintahpusatmencakupseluruhdepartemendaninstitusipusatlainnya yang kegiatannyadibiayai APBN) • StatistikKeuanganPemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, danPemerintahDesasecaraterpisahdibiayaioleh APBD masing-masingwilayah)

  9. RuangLingkupdanCakupan 2. StatistikLembagaKeuangan • PerbankanKonvesionaldanSyariah • Perusahaan Pembiayaan • Asuransi • Dana Pensiun • Pegadaian • PedagangValutaAsing • Koperasi

  10. Metode Pengumpulan Data Statistik Keuangan Pemerintah • Data statistik keuangan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/ kota dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia dengan cara sensus (complete enumeration) • Data statistik keuangan pemerintah desa/kelurahan dikumpulkan dari sampel desa/kelurahan terpilih.

  11. Metode Pengumpulan Data Statistik Lembaga Keuangan • Unit pencacahan lembaga keuangan adalah kantor pusat perusahaan (enterprise), kecuali untuk perusahaan pegadaian dimana unit pencacahannya adalah kantor cabang. • Pencacahan lembaga keuangan dilaksanakan secara sensus pada seluruh Provinsi, namun untuk Usaha Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sebagian kecil provinsi dan usaha koperasi pencacahannya dilakukan melalui cara sampel. • Populasi untuk jenis kegiatan lembaga keuangan diperoleh dari instansi yang menaunginya. Bank Umum dan perusahaan pedagang valuta asing diperoleh dari Bank Indonesia; Populasi perusahaan Pembiayaan Dan Modal Ventura, Asuransi dan Dana Pensiun dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Kuangan/OJK); populasi Pegadaian diperoleh dari perum pegadaian.

  12. DAFTAR KUESIONER: Statistik Keuangan Daerah Bentuk-bentuk data laporan keuangan daerah • Daftar K-1 : Data Statistik realisasi APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia • Daftar APBD-1 : Data Statistik rencana APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia • Daftar K-2 : Data Statistik realisasi APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia • Daftar APBD-2 : Data Statistik rencana APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia

  13. DAFTAR KUESIONER: Statistik Lembaga Keuangan • Perbankan • Perusahaan pembiayaan • Lembaga pasar modal • Asuransi, • Danapensiun, • Pegadaian, • Pedagang valuta asing, • Koperasi.

  14. Metode Analisa Data Statistik Keuangan Pemerintah • Menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan keuangan K/L dalam memperoleh hasil untuk membiayai pengeluarannya • Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Analisis Efektivitas Keuangan Daerah • Analisis Efisiensi Keuangan Daerah • Analisis Aktivitas Keuangan Daerah • Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah

  15. Metode Analisa Data Statistik Lembaga Keuangan • Rata-rata Rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) berdasarkan jenis Bank • Rata-rata ROA (Return on Asset) • Rata-rata ROE (Return on Equity) • Rata-rata NIM (Net Interest Margin)

More Related