1 / 50

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

STATISTIK KEUANGAN DAERAH. Konsep, Definisi, Pengolahan, Validasi, dan Analisisnya. PENDAHULUAN.

teige
Télécharger la présentation

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STATISTIK KEUANGAN DAERAH Konsep, Definisi, Pengolahan, Validasi, dan Analisisnya

  2. PENDAHULUAN • Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di In-donesia telah membawa konsekuensi ter-jadinya perubahan dalam sistem penyeleng-garaan pemerintah di daerah. • Perubahan tersebut tidak lain adalah berla-kunya desentralisasi fiskal di Indonesia.

  3. PENDAHULUAN • Perubahan juga terjadi pada struktur laporan keuangan daerah. • Sumber keuangan pemerintah daerah meli-puti : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. • Perubahan struktur ini memerlukan sosiali-sasi dalam hal konsep dan definisi, tata cara pengolahan, validasi serta analisisnya.

  4. KONSEP DEFINISI • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) • Adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. • APBD merupakan realisasi dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

  5. KONSEP DEFINISI • Bentuk-bentuk data laporan keuangan daerah • Daftar K-1 : Data Statistik realisasi APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia • Daftar APBD-1 : Data Statistik rencana APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia • Daftar K-2 : Data Statistik realisasi APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia • Daftar APBD-2 : Data Statistik rencana APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia

  6. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

  7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah BACK RINCIAN

  8. Dana Perimbangan Adalah dana yang bersumber dari pendapa-tan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). BACK RINCIAN

  9. Lain-lain Pendapatan yang Sah Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana da-rurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pe-merintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BACK RINCIAN

  10. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH BACK

  11. SUMBER-SUMBER DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL NON PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS BACK

  12. SUMBER-SUMBER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH HIBAH DANA DARURAT DANA BAGI HASIL PROV/PEMDA LAIN DANA PENYESUAIAN DAN OTSUS BANTUAN KEU PROV/PEMDA LAIN BACK

  13. Pajak Daerah • Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. JENIS BACK

  14. Provinsi Pajak kendaraan bermotor Pajak kendaraan di air Bea balik nama kendaraan bermotor Bea balik nama kendaraan di air Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pajak air permukaan Kabupaten/Kota Pajak hotel Pajak restoran Pajak hiburan Pajak reklame Pajak penerangan jalan Pajak pengambilan bahan galian gol.C Pajak parkir Pajak air bawah tanah Pajak sarang burung wallet Pajak lingkungan Sumber Pajak Daerah BACK

  15. Retribusi Daerah • Adalah pungutan daerah sebagai pemba-yaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan • Retribusi Jasa Umum: retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang me-miliki sifat pelayanan secara umum sesuai dengan pera-turan perundang-undangan yang berlaku • Retribusi Jasa Usaha: retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang me-miliki sifat pelayanan sekaligus bersifat usaha • Retribusi Perizinan Tertentu: retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau ba-dan usaha untuk melakukan hal tertentu BACK

  16. Provinsi Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Kabupaten/Kota Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampa han/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemaka-man dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Pendidikan Sumber Retribusi Jasa Umum BACK

  17. Provinsi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Penyeberangan di Atas Air Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Penjualan Produksi Usa-ha Daerah Kabupaten/Kota Sama seperti provinsi , ditambah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan kakus Retribusi Potong Hewan Sumber Retribusi Jasa Usaha BACK

  18. Provinsi Retribusi izin trayek Kabupaten/Kota Retribusi izin mendirikan bangunan Retribusi izin tempat pen-jualan minuman beralko-hol Retribusi izin gangguan /keamanan Retribusi izin trayek Retribusi izin usaha peri-kanan Sumber Retribusi Perizinan Tertentu BACK

  19. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusa-haan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga BACK

  20. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosi-al dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain. BACK

  21. Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, dan 29 BACK

  22. Sumber - Sumber Bagi Hasil Bukan Pajak • Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Dana Reboisasi • Iuran Tetap/Landrent • Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) • Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan • Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan • Pertambangan Minyak Bumi • Pertambangan Gas Alam • Pertambangan Panas Bumi BACK

  23. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan peme-rataan kemampuan fiskal antar daerah da-lam rangka membantu kemandirian peme-rintah daerah menjalankan fungsi dan tugas-nya melayani masyarakat. BACK

  24. Dana Alokasi Khusus Dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria : • Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum. • Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional • Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan BACK

  25. Dana Alokasi Khusus DAK mencakup : • Dana Alokasi Khusus Reboisasi Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. • Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus selain kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan BACK

  26. HIBAH Adalah pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta, Kelompok masyarakat/ perorangan, Peme-rintah/Badan/Lembaga/Organisasi Luar Ne-geri, baik dalam bentuk devisa, Rupiah mau-pun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali BACK

  27. DANA DARURAT Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengala-mi bencana nasional, peristiwa luar biasa dan / atau krisis solvabilitas. BACK

  28. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Prov/ Pemda Lain Adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari pro-vinsi, kabupaten / kota lainnya. BACK

  29. Dana Penyesuaian dan Otsus Dana Penyesuaian Adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran dari DAU dan Bagi Hasil untuk pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Otonomi Khusus Adalahdana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi khusus. BACK

  30. Bantuan Keuangan Prov. /Pemda lain Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah daerah lainnya untuk menunjang kegiatan didaerah tersebut, baik berupa uang maupun barang. BACK

  31. POTENSI PENDAPATAN KAB/KOTA

  32. POTENSI PENDAPATAN PROVINSI

  33. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program BELANJA LANGSUNG Bagian belanja yang dianggarkan terkait lang-sung dengan pelaksanaan program

  34. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil Prov/Kab/Kota/Desa Belanja Bantuan Keu. Prov/Kab/Kota/Desa Belanja Tidak Terduga BACK

  35. BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal BACK

  36. BELANJA PEGAWAI TAK LANGSUNG • Gaji dan tunjangan • Tambahan Penghasilan PNS • Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH • Belanja Pemungutan Pajak Daerah BACK

  37. BELANJA BUNGA • Bunga Utang Pinjaman Belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah, Pemerin-tah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan lainnya • Bunga Utang Obligasi Belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang dalam bentuk obligasi. BACK

  38. BELANJA SUBSIDI • Adalah belanja yang telah dianggarkan & digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu,shg harga jual produksi barang / jasa yang di-hasilkan dapat terjangkau oleh masyara-kat banyak.Tentunya perusahaan /lemba-ga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum. BACK

  39. BELANJA HIBAH • Hibah Kepada Pemerintah Pusat • Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya • Hibah Kepada Pemerintah Desa • Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/ BUMD • Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta • Hibah Kepada Kelompok Masyarakat /Per-orangan BACK

  40. BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan ban-tuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyara-katan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya. • Bantuan Partai Politik Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dia-nggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial. BACK

  41. BELANJA BAGI HASIL PROV/ KAB/KOTA/DESA • Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi • Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota • Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa • Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota • Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa BACK

  42. BELANJA BANTUAN PROV/KAB /KOTA/DESA • Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi • Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupa-ten/kota • Bantuan keuangan kepada pemerintah desa • Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya BACK

  43. BELANJA TAK TERDUGA Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti pe-nanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. BACK

  44. BELANJA PEGAWAI LANGSUNG • Honorarium PNS • Honorarium Non PNS • Uang Lembur • Belanja Beasiswa Pendidikan PNS • Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS BACK

  45. BELANJA BARANG & JASA • pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/peng-adaan barang yang nilai manfaatnya < setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. • Pembelian/pengadaan barang & jasa meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asu-ransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak & peng-gandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari - hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemula-ngan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa BACK

  46. BELANJA MODAL • pengeluaran yang digunakan untuk pembelian / peng-adaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. • Pembentukan asset meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat - alat angkutan, alat - alat bengkel, alat - alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedok-teran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak & tanaman, serta persenjataan/keamanan. BACK

  47. BELANJA MENURUT FUNGSI • Pelayanan Umum • Ketertiban dan Keamanan • Ekonomi • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Fasilitas Umum • Kesehatan • Pariwisata dan Budaya • Pendidikan • Perlindungan Sosial

  48. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

  49. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya • Pencairan Dana Cadangan • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Penerimaan Pinjaman Daerah • Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman BACK

  50. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH • Pembentukan Dana Cadangan • Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah • Pembayaran Pokok Utang • Pemberian Pinjaman Daerah BACK

More Related