1 / 34

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTS DI JAWA TENGAH

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN YAYASAN DAN PIMPINAN PTS DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VI TAHUN 2011. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTS DI JAWA TENGAH. KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI. KOPERTIS WILAYAH VI, 17 SEPTEMBER 201 2. T AHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL. Fokus Internal.

pooky
Télécharger la présentation

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTS DI JAWA TENGAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RAPAT KOORDINASI PIMPINAN YAYASAN DAN PIMPINAN PTSDI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VI TAHUN 2011 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTS DI JAWA TENGAH KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VI KOPERTIS WILAYAH VI, 17 SEPTEMBER 2012

  2. TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Fokus Internal Fokus Eksternal VisiDepdinas 2014: “TerselenggaranyaLayanan Prima PendidikanNasional untukMembentukInsan Indonesia CerdasKomprehensif “ (MISI 5K): M1. MeningkatkanKetersediaanLayananPendidikan M2. MeningkatkanKeterjangkauanLayananPendidikan M3. MeningkatkanKualitas/MutudanRelevansiLayananPendidikan M4. MeningkatkanKesetaraandalamMemperolehLayananPendidikan M5. MeningkatkanKepastian/KeterjaminanMemperolehLayananPendidikan Sumber: Renstra Kemdiknas

  3. SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGI Motto :“Melayani Semua dengan Amanah” TUJUAN STRATEGIS Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional TercapainyaKeluasandanKemerataanAksesPendidikanTinggiBermutu, BerdayaSaingInternasional, BerkesetaraanJenderdanRelevandenganKebutuhanBangsadan Negara

  4. DASAR HUKUM • UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, • UU Guru dan Dosen No. 14 Th 2005, • UU Dikti No. 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012.

  5. ISU-ISU PENTING • Menjaga eksistensi kelembagaan PT/ PS. • Mengembangkan mutu dan keunggulan PT/ PS.

  6. KELEMBAAGAAN • Pendirian Prodi baru • Perpanjangan ijin Prodi • Akreditasi Setelah berlakunya UU Dikti : PendirianProdibaru dan perpanjangan ulang ijin Prodiharustelahmemenuhisyarat minimumakreditasi. Prodi baru sudahterakreditasi minimum. Strategi : pelaporan PDPT

  7. Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi Universitas, Institut, SekolahTinggi Politeknik Program Profesi Program Doktor Program Magister Program Sarjana Program D-4 Akademi Kementerian, Kementerianlain, LPNK, Profesi. Program D-3 AkademiKomunitas Program D-2 Program D-1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  8. Hak Penyelenggaraan Program PT D1 D2 D3 D4 D1 D2 S1 S2 S3 PR DRT D3 D4 MT SP S1 S2 S3 PR SP DRT D3 D4 MT DRT PR SP S1 S2 S3 D3 D4 MT D3 D4 D1 D2 PR SP DRT MT D3 Pengaturan eksisting Pengaturan baru MT

  9. KELEMBAAGAAN • Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila PT dan/atau Prodi tidak terakreditasi (UU Dikti Ps 28 ayat 3). • Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir, dan bagi Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri (UU Dikti Ps 28 ayat 6,7) Strategi : pelaporan PDPT

  10. KELEMBAAGAAN SE Dirjen Dikti No. 1061/E/T/2012, 9-8-2012 • Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk PT, serta pembukaan Prodi baru : mulai tanggal 1 September 2012 sd 31 Agustus 2014. • Semua usul yang telah tercatat dalam agenda surat masuk oleh Ditjen Dikti sebelum 1 September 2012 tetap diproses. • Ada pengecualian untuk Prodi tertentu pada wilayah-wilayah tertentu karena kebutuhan negara.

  11. DOSEN Persyaratan Dosen : • Kualifikasi Pendidikan (S2, S3) • Rasio Dosen : Mahasiswa • Jenjang karir Akademik Dosen (Jafa) • Sertifikasi Dosen No. 1 dan 2 untuk perpanjangan ijin Prodi, dan usul Prodi baru (saat ini). Strategi : Renbangdos

  12. JENJANG KARIR AKADEMIK DOSEN Pengaturan eksisting BUP PROFESOR: 70 TAHUN Pengaturan baru

  13. PERSYARATAN DOSEN Pengaturan eksisting Pengaturan baru

  14. JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK Penilaian didasarkan pada kelayakan kegiatan yang dilakukan. Penilaian ijazah didasarkan pada sejaluran bidang ilmu dan penugasan dari Pimp. PT Mulai 1 Juli 2011, usulan Jabatan Fungsional Dosen secara Online melalui laman : pak.dikti.go.id.

  15. USUL JAFA DOSEN SE Dirjen Dikti No. 2050/E/T/2011. 10 Des. 2011 Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal, jika artikel dan identitas jurnal ybs tidak bisa ditelusuri secara online. Kebijakan No. 1 di atas, efektif diimplementasikan untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen mulai tahun 2012. Karya ilmiah dan jurnal harus PT dan Pengelola Jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada portal Garuga, portal PT, portal jurnal ybs atau portal lainnya.

  16. USUL JAFA SE Dirjen Dikti No. 190/D/T/2011 Setiap usulan Jabatan Fungsional Akademik harus disertai Lembar Pertanyaan Pengesahan Validasi Karya Ilmiah, berisi memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum sesuai dg Permen Diknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di PT. Lembar pernyataan ditandatangani oleh Pimpinan PT dan Koordinator Kopertis sebagai penanggung jawab.

  17. SERTIFIKASI DOSEN Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

  18. SERTIFIKASI DOSEN : BKD • Pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks • Pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS • Kewajiban khusus bagi profesor sekurang- kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun

  19. SERTIFIKASI DOSEN : BKD • Setiap Dosen yang memiliki serdos harus menyerahkan laporan Beban Kerja Dosen dan Kontrak Kerja Beban Dosen setiap semester. • Khusus untuk Guru Besar, harus menyerahkan bukti fisik BKD khusus setiap tahun untuk dinilai.

  20. SERTIFIKASI DOSEN : BKD • Tunjangan Serdos diberikan setelah lulus penilaian BKD yang dilakukan oleh Asesor. • Pimpinan PT harus memperhatikan peserta Serdos pada status T, misal BKD ybs kurang dari 12 SKS, sedang studi lanjut dengan BPPS, persyaratan serdos lainnya.

  21. SERTIFIKASI DOSEN : BKD Sedang disiapkan sistem agar laporan Beban Kerja Dosen dapat disinergikan dengan usulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen.

  22. RENBANGDOSRENCANA PENGEMBANGAN DOSEN • PTS harus memiliki basis data Perencanaan dan Pengembangan Dosen (Renbangdos). • Renbangdos dibuat oleh Pimpinan PTS ybs, untuk jangka waktu 5 tahun periode tahun 2010-2014 (Semua PTS Jawa Tengah sudah membuat). • Renbangdos berisi profil dosen pada kondisi saat ini, kebutuhan dan pengembangan dosen sesuai dengan Resntra PTS.

  23. RENBANGDOSRENCANA PENGEMBANGAN DOSEN Renbangdos dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam menyusun program pengembangan dosen PTS a.l. : 1. Peningkatan jumlah dosen tetap berdasarkan rasio dosen mahasiswa, 2. Peningkatan jenjang pendidikan dosen tetap melalui studi lanjut. 3. Perencanaan Jabatan Fungsional Akademik Dosen.

  24. KOMPETENSI dan KKNI • Semua program studiwajibmerumuskankompetensiataulearning outcomeslulusannyadenganmengacupadaKerangkaKualifikasiNasional Indonesia (KKNI) danpadarumusankompetensihasilkesepakatan forum program studisejenis yang melibatkanduniaprofesidanpemangkukepentingan. Strategi : Standar isi PT

  25. PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: PencapaianLevel pada KKNI MelaluiBerbagaiJalur S3/Sp S2/Sp 9 P S1D4 Ahli 8 D3 Pendidikan Formal D2 7 PeningkatanKarierdiDuniaKerja D1 Teknisi/Analis SMA 6 SMP 5 Operator 4 L3 3 L2 L1 2 Pengalaman individual atau belajar sendiri 1 PeningkatanProfesionalitas

  26. PENJAMINAN MUTUUU Dikti Pasal 52 • Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakankegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. • Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

  27. PENJAMINAN MUTUUU Dikti Pasal 52 • Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

  28. PENJAMINAN MUTUUU Dikti Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkanoleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

  29. KEBIJAKAN NASIONAL SPM-PT Pasal 50 ayat (2) UU. Sisdiknas: Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan SNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional; PerguruanTinggi Pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SPMI SNP SNP M SNP PDPT SPME Pasal 1 butir 27 PP. SNP: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan SNP

  30. Standar Nasional PT Baru

  31. Penjaminan Mutu Catatan: + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri + LAM WIL: Lembaga Akkreditasi Wilayah (BAN) + Bisa: Pengaturan baru

  32. Sistem Penjaminan Mutu Pemerintah BSNP Masyarakat (Wilayah) Lembaga Penjamin Mutu Lembaga Layanan Pend. Tinggi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi BAN-PT Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Ketentuan Baru Ketentuan Saat Ini

  33. OTONOMI PTS • Otonomi Bidang Akademik : - sesuai perundangan • Otonomi Bidang Akademik : - ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS a.l. Yayasan.

  34. TERIMA KASIH

More Related