1 / 14

POLA PENJENJANGAN DIKLAT TEKNIS

POLA PENJENJANGAN DIKLAT TEKNIS. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN – RI Jalan Veteran No. 10, telp: 021-3800188 Jakarta MP: 0811223566; Email: wirjatmi01@yahoo.com. KEBIJAKAN DIKLAT PNS. UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Télécharger la présentation

POLA PENJENJANGAN DIKLAT TEKNIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POLA PENJENJANGAN DIKLAT TEKNIS Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN – RI Jalan Veteran No. 10, telp: 021-3800188 Jakarta MP: 0811223566; Email: wirjatmi01@yahoo.com

  2. KEBIJAKAN DIKLAT PNS • UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian • Keputusan Presiden RI No. 87 Th. 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS • PP 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS • Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 193/2001

  3. PNS PROFESIONAL Pegawai Negeri (Sipil) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan (Pasal 3 ayat (1), UU 43/1999)

  4. JENIS DAN JENJANG DIKLAT • DIKLAT PRAJABATAN • Diklat Prajabatan Golongan I dan II; • Diklat Prajabatan Golongan III. • DIKLAT DALAM JABATAN • Diklat Kepemimpinan • Diklat Kepemimpinan Tingkat I; • Diklat Kepemimpinan Tingkat II; • Diklat Kepemimpinan Tingkat III; • Diklat Kepemimpinan Tingkat IV • Diklat Fungsional • Diklat Teknis

  5. KEBIJAKAN DIKLAT PNS (PP 101/2000) Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS; a Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS; b Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat; c Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. d

  6. TUJUAN DIKLAT (PP 101/2000) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 1 Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 2 Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; 3 Menciptakan persamaan visi dan dinamika pola pokir dalam tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). 4

  7. FENOMENA YANG BERKEMBANG • KELEMAHAN SISTEM DIKLAT SAAT INI: • Diklat yang ada baru berfokus pada Diklat Penjenjangan (Kepemimpinan) • Diklat Teknis dan Fungsional belum ditangani dengan baik,  menopang kemampuan/kompetensi kepemimpinan • Training Needs belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pola Diklat yang sistemik dan berbasis kompetensi • TUNTUTAN SAAT INI ADALAH DIKLAT DAPAT MENGISI KOMPETENSI DALAM JABATAN DIKLAT YANG DIKEMBANGKAN HARUS BERBASIS KOMPETENSI

  8. KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPILDALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MANAGING PUBLIC POLICY ORGANISASI PEME- RINTAHAN NEGARA VISI PRESIDEN / WAPRES PNS (PUSAT DAN DAERAH) FUNGSIONAL DAN STAFF VISI NEGARA PUBLIC POLICY FORMULATION & EVALUATION K I N E R J A MANA- JEMEN PEME- RINTAHAN NEGARA PUBLIC SERVICE DELIVERY CPNS PROSES POLITIK PROSES ADMINISTRASI JENIS DAN JENJANG DIKLAT

  9. KAITAN KOMPETENSI DENGAN DIKLAT TO LEAD PUBLIC SECTOR • DIKLAT KEPEMIMPINAN TO MANAGE PUBLIC SECTOR PELAYAN MASYARAKAT TEKNIS ADMINISTRASI TEKNIS SUBSTANTIF • DIKLAT FUNGSIONAL • DIKLAT TEKNIS PEMBENTUKAN KARAKTER • DIKLAT PRAJABATAN

  10. LANDASAN KONSEPTUAL PEMBAHARUAN: Enhancing Technical Competence Through Training PRAJABATAN KEPEMIMPINAN FUNGSIONAL GOL III D I K L A T T E K N I S D I K L A T T E K N I S I II III IV K E P E M I M P I N A N A h l i visioner Utama Menengah GOL II strategi ORIENTASI CORE COMPETENCE INSTANSI T r a m p i l opr Muda GOL I Pertama tek MENSINERGIKAN KOMPETENSI TEKNIS DENGAN DIKLAT PRAJABATAN, KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL

  11. JENJANG DIKLAT Kepemimpinan Visioner Wawasan Strategis, Internasional & Leadership Kompetensi Praktis & Manajer Program Kompetensi Praktis & Manajer Operasi • Leading Change & Organization Renewal; • Strategic Negotiation; • Dll. • Creative & Innovative Thinking; • EkonomiPolitik; • Strategic Thinking; • lemhanas; • Diklatpim I; • Dll. Kompetensi Praktis Teknik Kompetensi Praktis Substantif lanjutan • Leadership & Change Mgt; • Good & Clean Gov’t; • Performance Mgt; • PngendalianRen & Lap; • Diklatpim II; • KecerdasanEmosional; • AnalisisKebijakan; • Dec. Making Process; • Dll. • ManajemenProyek; • Mgt Strategis; • MetodologiPenelitian; • Bhs. Inggrislanjutan • TeknikPenulisanLaporan; • Team Building; • Diklatpim III; • Dll. Kompetensi Praktis Substantif • PrajabGol III; • Magang • Orientasi TUPOKSI • Character Building • LAKIP • RKAKAL • Diklatpim IV • DLL Kompetensi Dasar • Bhs. Inggrislanjutan; • PengadaanBarangdanJasa • DLL • Bhs. Inggris • Bendaharawan • Komputer • StatistikDasar • Dll • PrajabGol II • OrientasiTupoksi • Dll Eselon I Staf Staf Staf Staf Eselon IV Eselon III Eselon II II/a II/b II/ac-IId III/a - b III/c - d IV/a IV/c - IV/d – IV/e

  12. SETARA D - 1 SETARA D - 2 SETARA D - 3 SETARA D - 4 PROFESI MODEL YANG DIBANGUN DG UU 43/1999 INPUT PNS SLA/IIa Ouput disesuaikan IIb disesuaikan IIc disesuaikan IId disesuaikan IIIa disesuaikan IIIb

  13. CONTOH KELUARGA JABATAN • Keluarga Jabatan Perencana: terdapat diberbagai unit sesuai dengan tupoksinya; • Keluarga Jabatan Administratur: berbagai jabatan yang memiliki tupoksi menyelenggarakan tertib administrasi; • Keluarga Jabatan Hukum: terdapat pada unit yang terkait dengan hukum dan peraturan perundangan; • Keluarga Jabatan Keuangan • Keluarga Jabatan Komunikasi: • Keluarga Jabatan Pengolah Data; • Keluarga Jabatan Analisis. Dsb.

  14. SEKIAN-TERIMAKASIH

More Related