NARKOTIKA

1. NARKOTIKA Trisno Raharjo Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. DUA SISI NARKOTIKA • Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

3. Golongan Narkotika • Narkotika Golongan I • Narkotika Golongan II • Narkotika Golongan III • Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika

4. Pengaturan • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997tentang Pengesahan United Nations Convention AgainstIllicitTraffic in NarcoticDrugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5. Undang-Undang Narkotika bertujuan: • menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; • mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; • memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan • menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. • Pasal 4 UU Narkotika

6. Pengertian Narkotika • Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan • Pasal 1 angka 1 UU Narkotika

7. Pengertian Prekursor • Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika • Pasal 1 angka 2 UU Narkotika

8. Produksi Narkotika • Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika • Pasal 1 angka 3 UU Narkotika

9. Peredaran Gelap Narkotika • Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. • Pasal 1 angka 6 UU Narkotika

10. Pecandu • Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dandalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. • Pasal 1 angka 13 UU Narkotika

11. Ketergantungan Narkotika • Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. • Pasal 1 angka 14 UU Narkotika

12. Penyalah Guna • Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. • Pasal 1 angka 15 UU Narkotika

13. Ketersediaan Narkotika MENTRI DATA NARKOTIKA Realisasi Rencana RENCANA KEPERLUAN TAHUNAN NARKOTIKA PENGENDALIAN PENGADAAN PENGAWASAN IMPOR PRODUKSI SUMBER LAIN NARKOTIKA

14. PRODUKSI NARKOTIKA Izin/ Pengendalian Audit/ Pengawasan Industri Farmasi MENTRI Badan Pengawas Obat dan Makanan Produksi Rencana Kebutuhan Tahunan

15. IMPOR Menteri perusahaan pedagang besar farmasi milik negara Surat Persetujuan Impor k p t importir NARKOTIKA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Eksportir audit persetujuan pemerintah negara pengekspor rencana kebutuhan dan realisasi produksi

16. PENGANGKUTAN NARKOTIKA perundang-undangan tentang pengangkutan barang pengangkutan impor pengangkutan ekspor persetujuan impor Narkotika persetujuan Ekspor Narkotika

17. PENGANGKUTAN NARKOTIKA Surat Persetujuan Ekspor Narkotika Eksportir Narkotika perusahaan pengangkutan pengangkut Persetujuan Impor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat

18. PENYIMPANAN dan PELAPORAN NARKOTIKA pedagang besar farmasi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah Industri Farmasi Apotek lembaga ilmu pengetahu disimpan secara khusus & PELAPORAN dokter rumah sakit pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan

19. SANKSI ADMINISTRASI Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan Pelanggaran ketentuan mengenai pelaporan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan rekomendasi Menteri teguran pencabutan izin penghentian sementara kegiatan peringatan denda administratif

20. Penyaluran Industri Farmasi tertentu pedagang besar farmasi tertentu sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu apotek rumah sakit pedagang besar farmasi tertentu lainnya apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu rumah sakit lembaga ilmu pengetahuan pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan pemerintah tertentu rumah sakit pemerintah

21. Penyerahan apotek dokter apotek pusat kesehatan masyarakat rumah sakit balai pengobatan Narkotika Narkotika praktik dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat resep dokter tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek suntikan pasien

22. PENGOBATAN indikasi medis dokter mempunyai bukti yang sah memberikan Narkotika pasien Golongan III Golongan II sediaan tertentu jumlah terbatas memiliki menyimpan membawa

23. Rehabilitasi Medis • Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. • Pasal 1 angka 16 UU Narkotika

24. Rehabilitasi Sosial • Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. • Pasal 1 angka 17 UU Narkotika

25. Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis • sosial

26. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Narkotika Nasional kepala sekretaris utama bidang pemberdayaan masyarakat bidang pencegahan bidang pemberantasan bidang hukum dan kerja sama bidang rehabilitasi

27. Tugas BNN lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika • berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik mencegah dan memberantas • kebijakan nasional memberdayakan masyarakat laporan tahunan administrasi penyelidikan dan penyidikan memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika kerja sama bilateral dan multilateral