1 / 29

Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis. Sukoharjo, 24 Juni 2013. Dunia Cyber Yang Semakin Membesar. Good Governance. TRANSFORMASI. Cyber Security. Cyber Space. Real Space. 1. 3. Mendorong Transformasi Dari Real Space Ke Cyber Space.

sharis
Télécharger la présentation

Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis Sukoharjo, 24 Juni 2013

  2. Dunia Cyber Yang Semakin Membesar Good Governance TRANSFORMASI Cyber Security Cyber Space Real Space 1 3 Mendorong Transformasi Dari Real Space Ke Cyber Space 2 Memfasilitasi Terbentuknya Jejaring Dan Kehidupan Cyberspace Yang Konstruktif Dan Produktif 4 Membawa Added Value Dalam Dunia Nyata Dan Semakin Membesar

  3. Transformasi menuju e-Government

  4. Kata Kunci Pengertian e-Government e-Government • Oleh • Pemerintah • Untuk • Rakyat • Bisnis • Lembaga Pemerintah lain • Manfaat e-Government • Efisiensi • Efektivitas • Transparansi • Inovasi • Partisipasi • Bagaimana mencapainya? • Rekayasa ulang proses bisnis • Penggunaan TIK Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

  5. Gambaran e-Government Gambaran Konseptual e - Government Masyarakat & Dunia Usaha Saluran Layanan Administrasi Umum Hubungan Antar Instansi Pemrosesan Terintegrasi Internet Internet Portal untuk Pegawai Pemerintah for government employee Instansi 1 Ministry 1 Personnel Management Manajemen SDM, dll. Manajemen Keuangan Financial Management Layanan Informasi Layanan Kepemerintahan Government Portal Induk Pemerintah Pusat Data Terintegrasi Portal Mobile Mobile Instansi 2 Ministry 2 Portal Audit Audit Fax, Surat, Portal Instansi Each Telepon Instansi 3 Ministry 3 Fax, Mail, agency Kunjungan Saluran lain lain Fungsi 1 Telephone … … (on/off) Partisipasi Fungsi 2 Fungsi n Instansi N Ministry N Visiting • Opini Umum • Usulan Rancangan Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

  6. Layanan G2C Layanan G2B Arsitektur e-Government Layanan G2C: adalah layanan dari pemerintah untuk masyarakat Layanan G2B: adalah layanan dari pemerintah untuk sektor usaha Layanan G2G: adalah layanan antar instansi pemerintah Aplikasi Umum: adalah aplikasi pendukung e-Government yang digunakan oleh setiap instansi Basisdata: adalah penyimpan data dan informasi Infrastruktur: adalah Tata Kelola TI: lihat buku Tata Kelola TI Masyarakat dan Dunia Usaha Tata Kelola TI Layanan G2G (Sharing Services) Aplikasi Umum Basisdata Infrastruktur

  7. Millestone e-government

  8. Regulasi terkait E-Government Istruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional SE Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 8

  9. Inpres No. 3 th 2003 (Pengembangan E-Government) • Permen No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga) • Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah) • UU No. 11 Th. 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) • PP No. 82 Th. 2012 (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) Regulasi 9

  10. PP No 82 th 2012 ttg PSTE Setiap Penyelenggara negara yang memiliki sistem elektronik untuk pelayanan publik, harus didaftarkan ke Kominfo (Permen lagi disusun)

  11. PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT (Inpres No 3 th 2003) 11

  12. 4 Tahapan pengembangan E-Government (Inpres No 3 th 2003) • Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll. • Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain • Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. • Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. 12

  13. Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov (Kominfo, 2004) Tujuan Implementasi e-Gov : • Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan • Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif • Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan 13

  14. Portal Layanan Publik (Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 ) • Merupakan situs web penyedia layanan publik yang disajikan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga terkait • Lembaga penyelenggara layanan publik secara elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui portal pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

  15. Kerangka Arsitektur Egov (Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov)

  16. Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah • Pelayanan Masyarakat • Kepegawaian • Keuangan • Pengelolaan Aset • Dan sebagainya

  17. STRATEGI IMPLEMENTASI 1. Tahapan implementasi eGov • Business Process Reengineering • Otomasi • Integrasi 2. Perubahan dari manual ke elektronik • Budaya • Pendekatan non-teknis

  18. Target INDONESIA CONNECTED Integrated GOVERNMENT

  19. Integrated GOVERNMENT Birokrasi Tradisional Birokrasi Modern

  20. HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN • Kebijakan (Visi Misi, Panduan, Anggaran) • Kelembagaan (Keberadaan, tupoksi, dasar hukum) • Infrastruktur (H/W, Jaringan, Service delivery channel, Failitas pendukung) • Aplikasi (Sesuai kondisi, Berdampak, mendukung proses) • Perencanaan (Kajian, realisasi) Dalam Pemeringkatan e-Governmetn (Pegi), Merupakan 5 aspek yang dinilai

  21. PERMASALAHAN eGOVERNMENT Kesulitan meng-integrasi-kan SKPD? Repot mengurus data? Perlu membangun infrastruktur baru untuk integrasi SKPD? Repot pantau jaringan? Jumlah aplikasi layanan publiknya terbatas? Data tidak valid? Biaya komunikasi antar SKPD tinggi? ….. ?

  22. IMPLEMENTASI DIT eGOVERNMENT MENYEDIAKAN SOFTWARE dan BRAINWARE, PEMDA FOKUS di HARDWARE Pusat Data, Aplikasi Layanan Publik, PNS Box, eMail Nasional PNS, VoIP, SMS Gateway, Integrasi Data, Perkantoran, dll + BIMBINGAN TEKNIS

  23. IMPLEMENTASI eGOVERNMENTAdministrasiPerkantoran MAYA (siMAYA) Citizent Tracking System Melalui Inter-relasi identitas NIP • Verifikasi user • Biodata • User account • Profile BKN siMAYA Update data PNS Govt Service Bus NIK NPWP eKTP NPWP

  24. IMPLEMENTASI eGOVERNMENT Portal dan Aplikasi Layanan Publik JUMLAH dan JENIS IZIN TIDAK TERBATAS, DAPAT DITAMBAHKAN SERTA DIKONFIGURASI LANGSUNG OLEH PENGGUNA Dapat menangani perijinan Paralel

  25. IMPLEMENTASI eGOVERNMENT PNS Box

  26. IMPLEMENTASI eGOVERNMENT PNS Box FIREWALL INTRUSION DETECTION SYSTEM MONITORING JARINGAN ENKRIPSI AUTENTIKASI dll PNS Box: Private Network Security Box

  27. GSB ARCHITECTURE/MANTRA Web Browser WAP Browser SMS Celular WEB Application (Requester) WAP Application (Requester) SMS Application (Requester) CON CON CON WS WS WS Registry Catalog WS BPM Ontology WS WS WS CON CON CON CON CON CON CON CON CON WS WS WS WS WS WS BACK-OFFICE IMIGRASI BACK-OFFICE ADMINDUK BACK-OFFICE BNP2TKI BACK-OFFICE PAJAK BACK-OFFICE KEMENAKER BACK-OFFICE KEMENLU DB BNP2TKI DB TENAGA KERJA DB JOB ORDER DB IMIGRASI DB PAJAK DB PENDUDUK

  28. terima kasih

More Related