1 / 10

Cara Penyampaian SPT

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa. Cara Penyampaian SPT. KPP. Langsung. KP2KP. Cara Penyampaian. Pos. Jasa Ekspedisi. Cara Lain. e-filling. *Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007. KP. DJP. KPP. WP. SPT. SPT. Kantor Pos. Penyampaian Secara Manual.

tayte
Télécharger la présentation

Cara Penyampaian SPT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Cara Penyampaian SPT KPP Langsung KP2KP Cara Penyampaian Pos Jasa Ekspedisi Cara Lain e-filling *Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007

  2. KP. DJP KPP WP SPT SPT Kantor Pos Penyampaian Secara Manual

  3. Konsentrasi Data Nasional Perjanjian Kerjasama KP.DJP Provider/ASP Warnet PC-WP Wajib Pajak SPT SPT INDUK eFILING eFiling eFiling KPP KPP KPP Kantor Pos

  4. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Batas Penyampaian SPT BATAS WAKTU 20 hari setelah akhir MasaPajak SPT Masa 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak SPT Tahunan PPh OP 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Badan Perpanjangan (maksimal 2 bulan) *Berdasarkan Pasal 3 UU KUP

  5. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Sanksi Tidak / Terlambat Menyampaikan SPT SANKSI PPN Rp 500 Ribu SPT Masa Lainnya SPT Tahunan PPh OP Rp 100 Ribu SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 Juta *Berdasarkan Pasal 7 UU KUP

  6. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak Wajib Pajak(setelah menyampaikan SPT) Hak Wajib Pajak Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT paling lama 2 (dua) bulan • DJP belum melakukan pemeriksaan • Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (khusus SPT Rugi/LB) Membetulkan SPT yang telah disampaikan Sunset Policy *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP

  7. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Sunset Policy Sunset Policy Pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 (WP Lama) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Tahun 2008 (WP Baru) tidak dilakukan pemeriksaan Yang disampaikan paling lambat 28 Februari 2009 *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP, Perpu No. 5 Tahun 2009

  8. SKP SK Keberatan SK Pembetulan Putusan Banding Putusan PK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pembetulan SPT(Kompensasi Kerugian) WP masih dapat membetulkan SPT meskipun telah diterbitkan: yang menyatakan rugi fiskal , berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan Jangka waktu 2 tahun terlampaui Syarat: Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap SPT Tahun Pajak yang dibetulkan. *Berdasarkan Pasal 8 (6) UU KUP

  9. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pengungkapan Ketidakbenaran Pemeriksaan SKP Penyidikan Pengungkapan Ketidakbenaran dalam SPT Sanksi denda 50% Sanksi denda 150% *Berdasarkan Pasal 8 UU KUP

  10. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Contoh: (LihatBentukFormulir SPT) SPT PPh BADAN dan SPT PPh ORANG PRIBADI.

More Related