1 / 20

PENYAMPAIAN

PENYAMPAIAN. BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG KENDALA DAN PERMASALAHAN MELAKSANAKAN REGULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA. Why plan ?. Aspek Perubahan:

zeus-webster
Télécharger la présentation

PENYAMPAIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYAMPAIAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG KENDALA DAN PERMASALAHAN MELAKSANAKAN REGULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

  2. Why plan? Aspek Perubahan: Dunia terus berubah, jangan sampai perubahan tidak dikelola sehingga dapat merugikan. Mengelola perubahan dengan perencanaan Aspek ekonomi: Kegagalan pasar yang berakibat adanya pengangguran, dan masalah-masalah dalam perekonomian. Diperlukan campur tangan pemerintah lewat kebijakan publik dengan pembuatan perencanaan-perencanaan dalam mencari solusinya.

  3. RENCANA OH.. RENCANA! PENTINGNYA DATA/AKURASINYA GimanasihPlanning-nya, kokjadibegini? Jangan cari salah orang lain, data mu kagak Bener! 3 3

  4. BAPPEDA PROVSU IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI Perencanaan Strategis Stakeholder Perkembangan Sosial Perubahan Ekonomi • Where are we now ? • Where do we want to be ? • How do we get there ? Sumber Daya Missi Pencapaian Teknologi Peraturan Pesaing

  5. PERBEDAAN ANTARA PERENCANAAN STRATEGIS DENGAN LAINNYA Perencanaan lain : Perencanaan strategis :  Top-down -- Bottom-up  Menciptakan masa datang 5-20 tahun  Efektivitas  Penekanan pada proses  Proaktif  Bottom-up / staff-generated  Memperpanjang masa kini 1-5 tahun  Efisiensi  Penekanan pada rencana  Reaktif

  6. 2 1 3 4 5 TEKNOKRATIK BAPPEDA PROVSU IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI Tipologi Perencanaan POLITIS PARTISIPATIF TOP-DOWN BOTTOM-UP

  7. Perencanaan Strategis pada Negara RI BAPPEDA PROVSU IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI • Untuk tingkatan pembangunan nasional, maka Perencanaan Strategis diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah • SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

  8. Dokumen Perencanaan Strategis BAPPEDA PROVSU IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  20 Tahun 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  5 tahun • Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah • (RenstraK/L/SKPD (Renstra )  5 tahun

  9. RENJA KL Pedoman RENSTRA KL diacu Pedoman RPJM NASIONAL RPJP NASIONAL dijabarkan Pedoman RKP diperhatikan RPJP DAERAH RPJM DAERAH dijabarkan Pedoman RKPD BAPPEDA RENJA SKPD RENSTRA SKPD IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSi Mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

  10. BAPPEDA PROVSU IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI Ruang Lingkup Perencanaan

  11. Perencanaan Gagal? • Bahanbakuperencanaan (Data) kurangakurat • Model perencanaantepattetapiimplementasinyasalah, ex: karena SDM tidakmempunyaikompetensibaikdalammembuatperencanaanataudalammelaksanakan. • Model perencanaansalah, sehinggaperencanaandanimplementasinyamengacupada model yang sudahtidakbetul, sehinggaterjadikegagalandalamperencanaan.

  12. AnalisisKritisdalamPerencanaan Daerah • Data yang kurangakurat/sulitdiperolehsecaralengkap • Padasaatpenyusunandokumenperencanaan, dokumenperencanaan yang lebihtinggibelumdisahkan contoh: RPJP Nasionaldan RPJPD Provinsi 3. Adaacuan yang berbedasaatpenetapan RPJMD apakahdenganPerdaatauKeputusanKepala Daerah  UU 25/2004: PeraturanKepala Daerah  UU 32/2004: Peraturan Daerah 4. Tidakadasanksiuntukperencanaan yang ditetapkanterlambat 5. Tidakadasanksijikaperencanaantidakdialokasikandianggaran

  13. Cont’s 6. Ketidaksesuaianantarapetunjukteknispenyusunandokumenperencanaandengandasarhukum yang baru (Nasionalbedadengan Daerah). contoh:  Permendagri 54 Tahun 2010 tentangPetunjukPelaksanaan PP 8 tahun 2008 versus UU 17 tahun 2003 yang disebutkanfungsidan sub fungsi, sementaradipermendagriadalahUrusan Acuantersebutsistematikanyakurangsesuaipadasaatmenterjemahkan program/kegiatansesuaiaturan yang baru yang berdasarkanurusanwajibdanpilihan, yang tadinyaberdasarkanfungsi

  14. Cont’s 7. Tidakjelasnyapengunaan program apakahdi unit kerjaeselon III atau 4 didaerah, karenaada unit kerjadidaerah (SKPD) hanyamempergunakan 1 program pembangunandanada yang lebihdari 10 program, berbedadengannasional yang telahbakubahwaadarestrukturisasi program, dimana 1 unit kerjaeselon I memiliki 1 program terkecuali unit eselon I SekretariatJenderal.

  15. PERMASALAHAN DALAM PROSES PERENCANAAN APBD • Keterlibatanmasyarakatmasih minim dalamtahapperencanaan • Informasi forum-forum perencanaanbelumterpublikasikansecaraluas • UsulanmasyarakatdiKelurahan/DesaSedikit yang diakomodasi APBD • Tidakadainformasiplafonanggaran

  16. Permasalahan…….. • Mekanismeperencanaan APBD belummembukaruangketerlibatanluasmasyarakat. • BelumadaManajemeninformasidandokumentasiusulanperencanaan • Prosesperencanaandanpenyusunananggaranmasihterpisah • Tidaksinkronnyaantarapendekatanpolitik, teknokratis, bottom up, top down danpartisipatif

  17. AnalisisKritisdalamPenganggaran Daerah RPJMD maupun RKPD tidakdibahasdengan DPRD, berbedadenganNasionaldimana RKP dibahasdandiputusbersamadengan DPR. RI danapabilaberbeda, makahasilpembahasan RKP dengan DPR RI lah yang dipakaiseagaimanabunyipasal 155 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 25 tahun 2004 pasal 25 ayat (1) KUA dan PPAS yang disepakatitidakdibahasmendasarseperti KEM dan PPKF di APBN, danhanyaterkesanformalitassaja, karenakenyataannyasering KUA dan PPAS APBD berubahdiRanperda APBD-nya. Ranperda APBD ProvinsidiasistensiKementerianDalamNegerihanyaolehdilakukanolehSatu Unit Eselon I sajadalamhaliniDitjenKeuangan Daerah tanpamelibatkan Unit Eselon I lainnyajikatidakdapatdikatakanidelanyaharusmengikutsertakanBappenassebagaiperencanadi Indonesia yang mengetahuikoridorekonomidansosialnasionalakandibawadengan Guidance RPJPN, RPMN dan RKP TidakadanyaSanksiadaPerencanaandaerah yang tidakdianggarkan Tidakadasecarategasdiaturbesaran BL dan BTL

  18. Rekomendasi • Data harusdiusahakanseakuratmungkin (seragamkandefinisi), penataan data dalamsetiaplembaga. • KoordinasiantarKementerian/lembagasehingga, landasanhukumperencanaantidak overlapping • DokumenPerencanaanseragamperiodenisasinya (jangan RPMN waktunyabedadengan RPMD ProvdanKab/Kota) • Petunjukteknisdalampenyusunandokumenperencanaanharusmengacu/disesuaikankepadaperaturan yang barudantidakadapertentanganbaikdarisisiperencanaanmaupunpenganggaran.

  19. Bappenassebaiknyadilibatkandalamkonsultasi/evaluasidokumenperencanaandaerah yang startegis (RPPD dan RPJMD) tidakmeluluDitjenBangdakementerianDalamNegeri. • EvaluasiRanperda APBD jugasebaiknyamelibatkanKementerianKeuangandanBappenas • Adakeseragamandalampelaksanaan APBN dan APBD

  20. BAPPEDA PROVSU IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI TERIMA KASIH

More Related