1 / 16

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA. TIM PRADIGA FHUI RABU , KAMIS,………………. STRUKTUR. PENGADILAN AGAMA (Pengadilan tingkat pertama)  PENGADILAN TINGGI AGAMA (tingkat banding)  MAHKAMAH AGUNG (kasasi)

theta
Télécharger la présentation

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KOMPETENSIPERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU , KAMIS,………………

  2. STRUKTUR • PENGADILAN AGAMA (Pengadilan tingkat pertama) PENGADILAN TINGGI AGAMA (tingkat banding) MAHKAMAH AGUNG (kasasi) • MAHKAMAH SYARIAH KAB/KOTA (Pengadilan tingkat pertama)  MAHKAMAH SYARIAH ACEH (tingkat banding) (PROVINSI) MAHKAMAH AGUNG (kasasi)

  3. DASAR HUKUM • UUD 1945 PASAL 24 • UU NO.4 TH. 2004 PASAL 1, PASAL 2 • UU NO. 7 TH. 1989 JO. UU NO. 3 TH. 2006 • UU NO. 11 TH. 2006: PEMERINTAHAN ACEH PASAL 128-PASAL 137 & QANUN-QANUN

  4. KOMPETENSI RELATIF • ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN: PA-PN = MA: WARIS, ANAK ANGKAT, PERCERAIAN BAGI YANG MURTAD, DLL • SESAMA PENGADILAN AGAMA = MA sama-sama berwenang atau sama-sama tidak berwenang • DASAR HUKUM Pasal 28, Pasal 33 jo. Pasal 56 UU NO. 14 TH 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

  5. KOMPETENSI ABSOLUT • PERADILAN AGAMA: PASAL 49 UU NO. 3 TH. 2006: • PERKAWINAN • WARIS • WASIAT • HIBAH • WAKAF • ZAKAT • INFAK • SHADAQAH • EKONOMI SYARI’AH

  6. KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • PENJELASAN PASAL 49: • 1. POLIGAMI; • 2. IZIN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG BELUM 21 TH, DALAM HAL ORANG TUA, WALI, ATAU KELUARGA DALAM GARIS LURUS ADA PERBEDAAN PENDAPAT; • 3 DISPENSASI PERKAWINAN; • 4. PENCEGAHAN PERKAWINAN;

  7. KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 5. PENOLAKAN PERKAWINAN OLEH PPN; • 6. PEMBATALAN PERKAWINAN; • 7. GUGATAN KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SUAMI ISTERI; • 8. PERCERAIAN KARENA TALAK; • 9. GUGATAN PERCERAIAN; • 10. PENYELESAIAN HARTA BERSAMA;

  8. KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 11. PENGUASAAN ANAK-ANAK; • 12. IBU DAPAT MEMIKUL BIAYA PENDIDIKAN ANAK BILAMANA BAPAK YANG SEHARUSNYA BERTAANGGUNGJAWAB TIDAK MEMATUHINYA; • 13. PENENTUAN KEWAJIBAN MEMBERI BIAYA PENGHIDUPAN OLEH SUAMI KEPADA ISTERI ATAU PENENTUAN SUATU KEWAJIBAN BAGI BEKAS ISTERI;

  9. KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 14. PUTUSAN TENTANG SAH TIDAKNYA SEORANG ANAK; • 15. PUTUSAN TTG PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA; • 16. PENCABUTAN KEKUASAAN WALI;

  10. KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 17. PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI WALI OLEH PENGADILAN DALAM HAL KEKAUSAAN WALI DICABUT; • 18. PENUNJUKAN WALI DALAM HAL ANAK BELUM 18 TH. • 19. PEEMBENTUKAN (PENENTUAN) KEWAJIBAN GANTI KERUGIAN ATAS HARTA BENDA ANAK YANG ADA DI BAWAH KEKAUSAANNYA;

  11. KOMPETENSI ABSOLUT:PERKAWINAN • 20. PENETAPAN ASAL-USUL SEORANG ANAK DAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM; • 21. PUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN; • 22. PERNYATAAN TTG SAHNYA PERKAWINAN YANG TERJADI SEBELUM UU NO. 1 TH. 1974.

  12. WARIS: asas personalitas keislaman • PENJELASAN UMUM UU NO. 3 TH. 2006 alinea kedua: PENJELASAN UMUM UU NO. 7 TH. 1989: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan” (HAK OPSI) DIHAPUS • Penjelasan pasal 49 huruf b

  13. ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN: EKONOMI SYARI’AH • PENJELASAN PASAL 49: Yang dimaksuddengan “antara ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM” adalahtermasukorangataubadanhukum yang dengansendirinyamenundukkandiridengansukarelakepadahukum Islam mengenaihal-hal yang menjadikewenanganperadilan agama sesuaidenganketentuanpasalini. • Penjelasn 49 huruf c, d, i.

  14. KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH SYARI’AH (aceh) • PASAL 128 (3) UU NO. 11 TH 2006: “Mahkamah syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam

  15. KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH SYARI’AH: JINAYAH (orang Islam dan orang bukan Islam) • Pasal 129 (1): perbuatanjinayah yang dilakukanolehduaorangataulebihsecarabersama-sama yang diantaranyaberagamabukan Islam, pelaku yang beragamabukan Islam dapatmemilihdanmenundukkandirisecarasukarelapadahukumjinayah

  16. KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH SYARI’AH: JINAYAH • Pasal 129 (2): Setiap orang yang bukan beragama Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP BERLAKU HUKUM JINAYAH • (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku KUHP.

More Related