1 / 26

PENGEMBANGAN S D M/A

PENGEMBANGAN S D M/A. Mengapa Perlu ?????. INVESTASI  Untuk Menghadapi Tuntutan Tugas sekarang maupun dan terutama Menjawab Tantangan Masa Depan. 3 (Tiga) Jalur Pengembangan. Pendidikan Formal Pelatihan Pengalaman Kerja  Rotasi. 3 (Tiga) Sasaran Pengembangan.

van
Télécharger la présentation

PENGEMBANGAN S D M/A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGEMBANGAN S D M/A Mengapa Perlu ????? INVESTASI  Untuk Menghadapi Tuntutan Tugas sekarang maupun dan terutama Menjawab Tantangan Masa Depan

  2. 3 (Tiga) Jalur Pengembangan • Pendidikan Formal • Pelatihan • Pengalaman Kerja Rotasi

  3. 3 (Tiga) Sasaran Pengembangan • Aspekkognitif: utkmengetahui, memahami, danmenjelaskansuatufenomena Knowledge • AspekPsikomotorik: memanfaatkananggotafisiknyautkmelakukansuatupekerjaan  Skills • AspekAfektif: moral, etika, sikap Attitude

  4. Langkah-Langkah Program Pengembangan • Penentuan kebutuhan ada 3 pihak yang terlibat: • a. Pengelola SDM • b. Atasan Langsung • c. Pegawai ybs. • 2. Penentuan sasaran (pengeth, teknis,perilaku) • 3. Penentuan Program

  5. L a n j u t a n . . .. 4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran (partisipasi, repetisi, relevansi, praktek/simulasi, dan umpan balik) 5. Pelaksanaan Program (OJT, Magang, Rotasi, Ceramah, Role-Playing, Studi Kasus, Laboratorium, dsb) 6. Penilaian pelaksanaan tugas

  6. POLA PENGEMBANGAN PNS Latar Belakang: • Reformasi birokrasi  Kualitas Pelayanan yg lebih baik; • Profesionalisme dalam Pembinaan Karir PNS dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi keja dan karir yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja; • Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas PNS perlu diimbangi dengan kesempatan dan peluang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural maupun fungsional.

  7. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • Instrumenygsangatpentinguntukmeningkatkankualitas SD Aparatur ( pengetahuan, keahlian, perubahansikap & perilaku) dankoreksiterhadapkelemahankinerja; • Tujuan: untukmeningkatkankinerjadanproduktivitas SD Aparaturbaikpadatingkatanindividumaupunorganisasi; • Memerlukaninvestasi yang sangatmahaldantidakmudahdilaksanakansecaraefektif.

  8. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN SDM • LatarBelakang: • SemuaOrganisasi & ManajemenPemerintahan ( Pusatdan Daerah ) hrs menyusunRenstra ( Visi, Misi, TujuanJangkaMenengah, danTahunan) sbgacuanpelaksanaanTupoksisetiapSatuanOrganisasi • Renstramrpacuanutkmenganalisiskondisiorganisasiscreksternaldan internal dalammenetapkandesaindanstrategipengengelolaan SDM; • PerbedaanVisidanMisiantarDepartemen, Provinsi, Kabupaten/ Kota  desaindanstrategipengelolaan SDM yang berbeda pula.

  9. V I S I M I S I ANALISIS INTERNAL ANALISIS EKSTERNAL T U J U A N STRATEGI LINGKUNGAN KERJA KOMPENSASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI PEKERJAAN • KEBIJAKAN MANAJEMEN SDM • TOLERANSI KERJA • PROSES KOMUNIKASI • GAJI DAN TUNJANGAN • MANFAAT SOSIAL 1. ANALISIS PEKERJAAN 2. REKRUITMEN 3. SELEKSI 1. ANALISIS KEBUTUHAN 2. SELEKSI 3. PENEMPATAN 4. PEMANTAUAN 5. EVALUASI • PEMANTAUAN DAN PENELITIAN • UMPAN BALIK • IMBALAN DAN INSENTIF • KINERJA DAN JABATAN/PANGKAT RENSTRA PENGEMBANGAN SDM

  10. BADAN DIKLAT DEPDAGRI VISI: “ PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL “

  11. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI: • KebijakanDiklatdijajaranDepdagrisenantiasamencerminkansemangatotonomi; • Prinsipdesentralisasidalamperumusandanimplementasikebijakandiklat hrs menjadipedomandalampengelolaan program-program diklat; • Penyusunan program diklat hrs mengacu pd prinsipkesesuaianantarajenis-jenis program dengankebutuhanobyektifdanriilpelaksanaantugasdalamsemua level sesuaidenganprinsippengembanganorganisasi

  12. Tiga Tahap Utama Pelatihan: • Penentuan Kebutuhan Pelatihan (Assessing Training Needs) Ada 3 Macam kebutuhan: • a. General Treatment need • b. Observable Performance Discrepancies • c. Future Human Resources needs • 2. Mendesain program Pelatihan (Designing and Training Prog) • 3. Evaluasi Efektifitas Program Pelatihan (Evaluating Training Program Effectiveness)

  13. Analisis Kebutuhan Diklat (Training Need Analysis) • Peta kompetensi yg meliputi jenis dan tingkat kompetensi dari seluruh SDM yang ada, • Competencies Gap, yaitu perbedaan antara jenis dan tingkat kompetensi yang diinginkan dengan yang tersedia, • Jenis-jenis diklat yang dibutuhkan termasuk informasi biaya dan nama penyelenggara diklat, • Penjadwalan dan urutan poegawai utk mengikuti diklat • Persyaratan utk memperoleh beasiswa • Proses untuk memperoleh beasiswa

  14. JENIS DIKLAT • DIKLAT PRAJABATAN Syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS; • Tujuan : Untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat

  15. Lanjutan . . . . • DIKLAT DALAM JABATAN  untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya  terdiri dari: • Diklat Kepemimpinan; • Diklat Fungsional; • Diklat Teknis

  16. DIKLAT KEPEMIMPINAN ( DIKLATPIM ) • Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang, yaitu: • Diklatpim tk IV (setara Adum) untuk jabatan struktural Eselon IV • Diklatpim tk III (setara Spama)  untuk jabatan struktural Eselon III • Diklatpim tk II (setara Spamen)  untuk jabatan struktural Eselon II • Diklatpim tk I (setara Spati)  untuk jabatan struktural Eselon I

  17. DIKLAT FUNGSIONAL • Dilaksnakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. • Jenis Diklat Fungsional, antara lain: • Diklat Arsiparis; • Diklat Peneliti; • Diklat Perencana; • Diklat Auditor/ Pengawas; • Diklat Manajemen of Training, dlsb

  18. DIKLAT TEKNIS • Dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis dlm melaksanakan tugas substansi tertentu melalui berbagai jenis diklat,al: • Diklat bidang Kepegawaian; • Diklat bidang Keuangan & Pendapatan Daerah; • Diklat Humas & Keprotokolan; • Diklat Bendaharawan; • Diklat Adm. Perlengkapan, dlsb.

  19. Tipe-Tipe Kriteria Efektifitas Prog.pelatihan • Reactions • Learning • Behaviors • Organizational Results • Cost Effectivity

  20. Model Penilaian Efektifitas Pelatihan • Uncontrolled Model • Controlled Model

  21. Prinsip-Prinsip Umum Pelatihan • Perbedaan Individu • Hubungan dengan Analisis Jabatan • Motivasi • Praktek • Reinforcement • Laporan Kemajuan

  22. Keuntungan Pelatihan • Kerugian: • Saat Pelaksanaan • Akhir Pelaksanaan

  23. Permasalahan dalam Pengembangan SDM • Biaya Diklat yg mahal dan terbatasnya dana • Kualitas diklat yg kurang memadai dan bermanfaat bagi pengembangan instansi dan karier • Kekhawatiran pimpinan unit tersaingi oleh stfnya apabila dikirim diklat (khususnya diklat gelar) • Merasa seluruh stafnya telah memadai dan tidak memerlukan diklat • Tidak ada insentif bagi kemajuan karier pegawai yang telah mengikuti diklat • Ketergantungan pimpinan unit yang sangat tinggi terhadap staf

  24. L a n j u t a n …… 7. Penunjukan staf untuk mengikuti diklat dilakukan secara subyektif atau tanpa kriteria yang jelas 8. Instansi tidak memiliki program pengembangan staf yang terstruktur 9. Pasifnya para pengelola diklat dan atau kepegawaian di dalam mencari informasi diklat gelar dan non-gelar dengan beasiswa dari luar instansinya 10.Tidak sampainya informasi beasiswa diklat, baik ke instansinya maupun ke tangan pegawai  menjadi apriori terhadap diklat.

  25. MENURUNKAN BIAYA DIKLAT: • Memperpendek Jangka Waktu Diklat; • Melakukan Diklat secara Linkage bagi Diklat di Luar Negeri; • Memberikan Kesanggupan untuk Cost Sharing dalam Pembiayaan Diklat bagi Pegawainya; • Membiayai Pegawai agar dapat Memenuhi Syarat dalam Memperoleh Beasiswa.

  26. T E R I M A K A S I H SAMPAI JUMPA

More Related