WARGA NEGARA

1. CREATED BY: BYANA YUSUF WARGA NEGARA

3. Dasar Hukum Kewarganegaraan • Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 • UU No. 3 Tahun 1946, tentang warga negara dan penduduk Indonesia • UU No. 62 Tahun 1958, tentang kewarganegaraan RI • UU No. 12 Tahun 2006, tentang kewarganegaraan

4. IUS SOLI • Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Dianut oleh negara Inggris, Mesir, AS, Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Meksiko

5. IUS SANGUINIS • Asas yang menentukan kewerganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Dianut oleh negara Cina, Eropa, Asia Timur

6. TEBAK GAMBAR

8. APATRIDE seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan 2) BIPATRIDE seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan/ganda STATUS KEWARGANEGARAAN

9. OrangTua bangsa X ius soli Anak bangsa Y ius sanguinis ♠/♣ CONTOH KASUS

10. JAWABAN BETUUUULLLLLL KASUS APATRIDE

11. JAWABAN SALAH KASUS APATRIDE

12. OrangTua bangsa X ius sanguinis Anak bangsa Y ius soli ♠/♣ CONTOH KASUS

13. STELSEL AKTIF Orang yang akan menjadi warga negara harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. - Hak Opsi STELSEL PASIF Orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara dalam suatu negara tanpa harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu. - Hak Repudiasi STATUS KEWARGANEGARAAN

14. WARGA NEGARA & PENDUDUK INDONESIA

15. = Penduduk asli & Indonesia karena orangtua berasal dari Indonesia dan lahir diIndonesia Contoh Rakyat suatu Negara

16. PENDUDUK BUKAN WARGA NEGARA

17. STRATIFIKASI PENDUDUKZAMAN HINDIA BELANDA

18. 18 Agustus 1945, PASAL 26 UUD 1945 • 10 April 1945, UU RI NO. 3 Th. 1946 • 3 Juni 1945, UU NO. 2 Th. 1958 • 29 Juli 1958, UU NO. 62 Th. 1958 • 10 April 1969, UU NO. 4 Th. 1969 (memperbaharui UU NO. 62 Th. 1968) • 5 April 1976, UU NO. 3 Th. 1976 • 8 Juli 1996, Kepres NO. 56 Th. 1996 • 11 Juli 2006, UU NO. 62 Th. 1958 POKOK-POKOK KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

19. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara • Penduduk ialah warga negara Indonesia & orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia • Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan UU PASAL 26 UUD 1945

20. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu. • Istri seorang warga negara • Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing • Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh ortunya tidak diketahui dengan cara yang sah • Anak-anak yang lahir dalam daerah Indonesia & tidak diketahui dengan cara yang sah • Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yg mempunyai kewarganegaraan Indonesia lalu meninggal • Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertenpat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut & telah berusia 21 tahun • Masuk menjadi WNI dengan jalan naturalisasi UU RI NO. 3 TH. 1946

21. Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan UU/perjanjian/peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 • Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 62 TH.1958,sbb: UU NO. 62 TH. 1958

22. Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang WNI. • Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu adalah WNI • Orang yang pada waktu lahirnya ibunya WNI, yaitu jika ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya • Orang yang pada waktu lahir ibunya WNI dan ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan. • Orang yang lahir di wilayah RI selama kedua ortunya tidak diketahui

23. Seorang anak yang ditemukan di wilayah RI, yaitu jika kedua ortunya tidak diketahui Orang yang lahir di wilayah RI, yaitu jika kedua ortunya tidak mempunyai kewarganegaraan Orang yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan-aturan UU ini

24. Pewarganegaraan membawa akibat hukum bagi istri dan anak-anak yang menjadi warga negara: • Seorang perempuan asing yang kawin dengan warga negara RI memperoleh kewarganegaraan RI • Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, maka yang memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI • Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya, yaitu jika anak-itu sudah berumur 18 tahun atau belum kawin AKIBAT KEWARGANEGARAAN

25. Kawin dengan laki-laki asing • Putusnya perkawinan seorang wanita asing dengan laki-laki WNI • Anak yang ortunya kehilangan memperoleh langan kewarganegaraan Indonesia • Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri • Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain • Diakui oleh orang asing sebagai anaknya • Diangkat anak secara sah oleh orang asing • Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman dengan persetujuan dewan menteri HILANGNYA KEWARGANEGARAANUU No. 62 TH. 1958

26. Masuk dalam dinas asing tanpa izin lebih dahulu dari menteri kehakiman RI Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing Mempunyai paspor negara asing Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 th berturut-turut dengan tidak menyatakan untuk tetap menjadi WNI, kecuali jika ia ada dalam dinas negara RI

27. UU ini tetang perjanjian dwi-kewarganegaraan antara RI dan RRC, memperbaharui UU No.62/1958. • Anak yang belum dewasa pada saat UU No. 62/1958 diundangkan, maka tidak memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia • Mereka yang telah mempunyai kewarganegaraan RI berdasarkan UU No. 62/1958 tetap berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan orang-orang yang di bawah umur secara otomatis mengikuti garis kewarganegaraan ortunya. 10 April 1945UU RI NO. 3 Tahun 1969

28. Penghapusan Surat BUkti Kewarganegaraaan RI (SBKRI). Warga keturunan tionghoa yang sudah menjadi WNI tidak lagi diharuskan membawa SKBRI untuk mengurus segala keperluan administrasi. 8 Juli 1996Kepres NO. 56 Th. 1996

29. SECARA FILOSOFIS • SECARA YURIDIS • SECARA SOSIOLOGIS ALASAN TIDAK BERLAKUNYA UU No. 62 Th. 1968

30. UU tersebut masih mengandung ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain bersifat deskriminatif, kurang menjamin HAM & persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. SECARA FILOSOFIS

31. Landasan konstitusional pembentukan UU No. 62/1968 adalah UUDS tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1945. kemudian UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap HAM dan hak warga negara. SECARA YURIDIS

32. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adany persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. SECARA SOSIOLOGIS

33. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan &/ berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UUini berlaku sudah menjadi WNI • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA & ibu WNI • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah WNI • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu yang merupakan WNI WNI Pasal 4 UU. No. 12 Tahun 2006

34. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya & pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin • Anak yang lahir di wilayah NKRI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya • Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya • Anak yang klahir di wilayah RI apabila ayah atau ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya • Anak yang dilahirkan di luar wilayah RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak ybs • Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia • Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah & belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI • Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI

35. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri • Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu • Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri • Masuk dinas tentara asing • Secara sukarela masuk dalam dinas negara sing, & yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh negara Indonesia • Secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing • Turut serta dalam pemilu negara asing • Mempunyai paspor negara asing • Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun berturut-turut & tidakmenyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI

36. PASPOR ADALAH IDENTITAS SESEORANG

39. PERBANDINGAN UU KEWARGANEGARAAN INDONESIA

40. Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara 2. Aspek-Aspek Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

41. UUD 1945 Pasal 27, 28, dan 28B-28I • UU No. 4 Th. 2004 tentang kekuasaan kehakiman - Pasal 6 ayat (1) & (2) - Pasal 7 Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara

42. hukum HUKUM • Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran & kepatuhan hukum • Menata sistem hukum yang menyeluruh • Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepasti Aspek-Aspek Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara

44. Ahu dan Ahan suami isteri warganegara A dengan asas ius soli berdomisili di negara B dengan asas ius sanguiniss. Kemudian lahir anak bernama Liem. Oleh karena Liem lahir dinegara B asas ius sanguinis, Liem tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warganegara B asas ius sanguiniss. Negara A merupakan negara Ahu dan Ahan dengan asas ius soli tidak meng-akui Liem karena lahir diluar negara A asas ius soli. Akhirnya oleh karena kedua negara itu tidak mengakui terjadilah apatride bagi Liem. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI. Menurut Ps 8 UU No 12 thn 2006 Kewarganegaraan RI dpt juga diperoleh dengan cara melalui pewarganegaraan. Tatacaranya dengan pewarganegaraan 7

45. Tatacara pewarganegaraan ini dengan surat permohonan. Syarat Pewarganegaraan : telah berusia 18 th atau sudah kawin sudah bertempat tinggal di RI 5 thn berturut-turut, atau paling singkat 10 thn tidak berturut-turut. sehat jasmani dan rohani dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 45. tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara satu tahun atau lebih tidak akan menjadi kewarganegaraan ganda. Akhirnya oleh karena kedua negara itu tidak mengakui terjadilah apatride bagi Liem. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI. Menurut Ps 8 UU No 12 thn 2006 Kewarganegaraan RI dpt juga diperoleh dengan cara melalui pewarganegaraan. Tatacaranya dengan pewarganegaraan

46. 8

47. 8