PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN

1. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN

2. PENDAHULUAN Luaswilayahnegara Indonesia kira-kiradua per tigadaerahnyaadalahperairanlaut yang terdiridarilautpesisir, lautlepas, telukdanselat. Dari luaslautsebesaritudidalamnyabanyaksekaliterkandungsumberdayaalam. Selainmerupakansumberdayaalam yang bisadiperbaharuiikanjugatergolongsumberdayamilikumum(common resouces). Sifat yang terakhirinicenderungmenyebabkanterjadinyakesalahandalampengelolaansumberdayaikan. Sumberdayaalamlaut yang paling nyatamanfaatnyabagikitaadalahikan. Ikanmerupakansumberdaya yang dihasilkanolehalamsecaraterus-menerusataudengankata lain ikanmerupakansumberdayaalam yang bisadiperbaharui.

3. SIFAT SUMBERDAYA ALAM IKAN berkaitan dengan sumberdaya alam ikan ada dua golongan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ikantergolongsumberdayaalam yang bisadiperbaharui(renewable), kedua, ikantergolongjugapadasumberdayaalammilikumum(common resources). sumberdayaalamikanterhadapduapenggolongantersebutakanberimplikasiterhadapkelestariannya

4. IkanSebagaiSumberdayaAlam Renewable Sumberdayaalamikanmerupakansumberdayaalam yang tergolongdapatdipulihkan(renewable). Sifatdapatdipulihkanberartisumberdayaalam yang denganprosesalamiah (biologis) bisamemperbanyakdengansendirinyaataureproduksi. Reproduksiinibisaterjadijikaikan yang dieksploitasisebagian (tidakseluruhnya), sehinggasisaikan yang tertinggalmempunyaikemampuanuntukmemperbaharuidirinyadenganberkembangbiak. Populasiataupersediaanikandapatsangatberfluktuasidantidakdapatdiramalkandisebabkankarenaadanyaperubahan-perubahaniklim. Populasi ikan juga dapat mengikuti suatu kecenderungan (trend) sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

5. Upayauntukmenjagaprosespemulihan(renewable)sumberdayaalamikandapatdilakukandengancaraUpayauntukmenjagaprosespemulihan(renewable)sumberdayaalamikandapatdilakukandengancara Penutupanmusimpenangkapanikan MenurutBeddingtondan Retting (1983), paling tidakadabentukpenutupanmusimpenangkapanikan, yaitu: Penutupankegiatanpenangkapankarenasumberdayaikantelahmengalamidegradasidanikan yang ditangkapsemakinsedikit. Olehkarenaitu, kebijakanpenutupanmusim harus dilakukanuntukmembukapeluangpadasumberdayaikan yang masihtersisamemperbaikipopulasinya. Menutupmusimpenangkapanikanpadawaktutertentuuntukmemungkinkanikandapatmemijahdanberkembang. Contohdaribentukiniadalahperikananikanteri(anchovi)di Peru yang biasanyamenutupkegiatanpenangkapanpadaawaltahunketikajuvenildanikanukurankecilsangatbanyakdiperairan. Penutupanmusimpenangkapanikanakanefektifjikadapatmembedakandenganjelasantaramusimdanbukanmusimikan. Musimikanterjadibisadilihatdarihasilikan per upayapenangkapan(catch per unit effort-CPUE)

6. Penutupan daerah penangkapan ikan Pendekatan penutupan daerah penangkapan berarti menghentikan kegiatan penangkapan ikan di suatu perairan. Biasanya pada musim tertentu atau secara permanen. Kebijakaninitidak lain kebijakanzonasiataupembagianwilayahpenangkapanikansesuaidengankondisisumberdayaikandanjenisteknologi yang digunakandalammemanfaatkansumberdayaitu Kebijakanpenutupanpenangkapanikandapatjugadilakukansecaraselektifdengancaramengkhususkandaerah yang bersangkutanbagikelompoknelayandenganskalausahaataualatpenangkapanikantertentu. Contohkebijakansepertiinisangatpopulerdinegaraberkembang yang dikenaldengannamacoastal beltataufishing belt.

7. Di Indonesia, kebijakanfishing beltjugadiberlakukanmeskipuntidakbegituefektifkarenabanyaknyapelanggaran yang disebabkankurangnyapengawasanlapanganataumiskinnyapenegakanhukum. Fishing belt di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu (Victor, 2002): • Perairan pada radius 4 mil laut dari garis pantai • Perairan pada radius 4 mil hingga 12 mil laut dari pantai • Perairan di atas 12 mil laut. Secara resmi pembagian fishing belt seperti ini telah diakomodasikan dalam Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 3 UU 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa wilayah daerah propinsi terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai.

8. PENANGKAPAN JANGKAUAN

9. Ikan Sebagai Sumberdaya Alam Milik Umum Sumberdaya alam milik umum (common resources) mempunyai dua ciri pokok yaitu: pertama, tidak terbatasnya cara-cara pengambilan kedua, terdapat interaksi diantara para pemakai sumberdaya itu sehingga terjadi saling berebut satu sama lain dan terjadi eksternalitas dalam biaya yang sifatnya disekonomi Satu istilah yang berlaku bagi sumberdaya alam milik umum adalah “every one’s and no one’s property is every one property” artinya bahwa karena sumberdaya alam tersebut milik semua orang maka justru karena itu tidak seorangpun yang memilkinya.

10. Memang dalam banyak hal ada banyak peraturan yang mengatur atau membatasi, namun peraturan tersebut pada dasarnya tidak efektif dan efisien, sehingga timbul hal-hal sebagai berikut: • Penangkapan akan berlebihan • Punahnya populasi ikan akan lebih pasti dibanding dengan di bawah pemilikan perorangan • Dapat menjadikan biaya penangkapan mahal (Suparmoko, 1987). Sedangkan menurut (Victor, 2002) pengelolaan sumberdaya alam milik umum akan meninbulkan dilema dalam pengelolaannya. Dilema yang pertama adalah eksternalitas, eksternalitas muncul ketika nelayan mengambil ikan dari laut tanpa memperhitungkan akibat pengambilan ikan tersebut bagi nelayan lain. Dilema muncul karena ketika nelayan yang mengambil ikan memetik keuntungan, nelayan lain ternyata mengalami kerugian karena berkurangnya ikan. Dilema kedua yang sering dihadapi nelayan adalah adanya eksternalitas teknologi. Kondisi ini terjadi ketika nelayan saling melakukan intervensi di lokasi penangkapan ikan yang pada akhirnya melahirkan konflik antar nelayan.

11. Dilema ketiga berkaitan dengan masalah penentuan lokasi penangkapan ikan. Oleh karena ikan biasanya berkumpul atau berkonsentrasi di lokasi dan perairan tertentu, seperti lokasi berlindung ikan, mereka yang memang diberikan izin untuk menangkap ikan di lokasi itu pasti akan memiliki produktivitas yang relatif lebih tinggi. Masalah muncul ketika harus menentukan dan cara menentukan siapa yang memiliki akses ke lokasi tersebut.

12. KONDISI SUMBERDYA ALAM IKAN Luasteritorialwilayahlaut Indonesia keseluruhannyaberkisar 3,1 juta km2. Dengandemikian, Indonesia dapatmemanfaatkansumberdayaalamhayatidan non hayatidiperairan yang luasnyasekitar 5,8 juta km2. Selainitu, Indonesia jugamemilikihakpengelolaandanpemanfaatanikandi Zone EkonomiEksklusif (ZEE), yaituperairan yang berada 12 hingga 200 mil darigarispantaititik-titikterluarkepulauan Indonesia. Luas ZEE Indonesia sekitar 2,7 juta km2. Dari luas perairan teritorial maupun ZEE, diperkirakan ada potensi ikan sebesar 6,1 juta ton yang dapat ditangkap secara lestari sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi ini sudah sekitar 60 %. Prosentase ini sebenarnya sudah merupakan suatu peringatan, karena berdasarkan tanggung jawab komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat Food and Agriculture Organization (FAO) dan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), hanya sekitar 80% ikan yang boleh ditangkap.

13. Kondisi Sumberdaya Alam Ikan di Indonesia Jika dipotret setiap perairan, umumnya dapat dikatakan bahwa perairan teritorial di kawasan barat Indonesia seperti Malaka, Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Cina Selatan, telah mengalami atau menunjukkan gejala tangkap lebih (over fishing) bagi jenis-jenis ikan yang tinggi nilai ekonomisnya. Gambaran indikasi over fishing dapat dilihat dari produksi tangkapan ikan laut pada tahun 1999 telah mencapai 3,68 juta ton atau sekitar 60% dari perkiraan MSY (Maximum Sustainable Yield) sekitar 6,1 juta ton. Akan tetapi jika tolak ukurnya bukan MSY, tapi TAC (Total Allowable Catch) yang memperkirakan potensi ikan di Indonesia sekitar 5 juta ton, maka sebetulnya pada akhir tahun 1999 sumberdaya ikan laut Indonesia telah dimanfaatkan sekitar 74% dari potensi yang tersedia.

14. Meskipun secara agregat nasional baru 74% sumberdaya ikan Indonesia yang dimanfaatkan, namun distribusinya berdasarkan daerah sangat tidak seimbang. Perairan yang berindikasi telah mencapai status tangkap penuh atau tangkap lebih adalah Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Flores. Selain itu, sumberdaya udang di Laut Arafura diindikasikan telah mencapai status tangkap penuh. Demikian juga, ikan tuna dan cakalang di perairan utara timur Indonesia cenderung dimafaatkan secara penuh dilihat dari semakin kurangnya produksi, semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap, dan semakin jauhnya daerah penangkapan (fishing ground). Sebagai refleksi, dari banyaknya nelayan di Pantai Utara Jawa, Selat malaka, dan Sulawesi Selatan, perairan yang berbatasan dengan ketiga pantai tersebut cenderung telah mencapai status tangkap penuh (full-exploitation) atau bahkan tangkap lebih (over-exploitation).

15. KondisiSumberdayaAlamIkanDunia Hasil penelitian terakhir yang dilakukan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) mengungkapkan bahwa produksi ikan dunia cenderung stabil atau meningkat dengan prosentase yang kecil yaitu sekitar 1,5% per tahun selam lima tahun terakhir. Produksiikandarikegiatanpenangkapandilautjustrumenunjukkkangejalamulaimenurun, yaitudari 84,7 juta ton padatahun 1994 menjadi 84,1 juta ton padatahun 1999. Kestabilanproduksiikandunialebihdisebabkankontribusipositifdarikegiatanbudidayaperikanan yang meningkatsekitar 10 % per tahunpadaperiode 1994 sampaidengan 1999, darisekitar 28,8 juta ton padatahun 1994 menjadi 32,9 juta ton padatahun 1999. Dengan demikian, jika pola ini tetap berjalan, ketergantungan produksi pada kegiatan penangkapan ikan makin kecil. Sebaliknya, ketergantungan pada budi daya ikan semakin besar.

16. FAO juga mengevaluasi status pemanfaatan sumberdaya ikan menurut perairan-perairan penting di dunia. Untuk itu, perairan di seluruh dunia dikelompokkan menjadi 16 perairan yang terdiri: 6 wilayahperairandiSamuderaAtlantik 2 wilayahperairandiSamudera Indonesia 6 wilayahperairandiSamuderaPasifik, masing-masing 1 wilayahuntukperairanLautMediteraneadanperairanAntartik • Hasilevaluasi FAO berdasarkanrasioproduksipadatahun 1998 denganpotensilestari MSY (Maximum Sustainable Yield) ataurasioproduksidengan MLTAY (Maximum Long-Term Average Yield) menunjukkanbahwa : • Empatwilayahperairantelahmencapaipuncakpemanfaatansumberdaya. KeempatwilayahperairantersebuttermasukperairanIndonsiadanPasifik Barat Daya (Southwest Pacific) • Delapanperairanlainnyatelahdimanfaatkansekitarlebihdari 70% • Sementara 4 perairanlainnyatelahdimanfaatkanantara 10% hingga 50% (FAO, 2002).

17. KRITERIA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN Kriteria dan indikator pengelolaan sumberdaya alam ikan yang baik setidaknya ada tiga yaitu antara lain: kriteriadanindikatorefisiensi kriteriadanindikatorberkelanjutan kriteriadanindikatorpemerataan KriteriadanIndikatorEfisiensi Kriteriaefisiensidisebutjugadenganproduktivitas, yaitukriteriapenilaiankinerjapengelolaandenganmelihatbesaran (magnitude) output yang dihasilkanrezimtersebutsecararelatifdibandingkan output pengelolaan lain ataubiaya yang dikeluarkanuntukmemperoleh output itu.

18. KriteriadanIndikatorBerkelanjutan Kriteriaberkelanjutansuatumanajemenpengelolaansumberdayaalamikandapatdinilaidarisisisikapmasyarakatuntukmenjagalingkungandansumberdaya(stewardship)dankelenturan(resilience)sistem. Sikapatautindakanmasyarakat yang stewardshipadalahkecenderunganmasyarakatuntukmempertahankanproduktivitassertakarakteristikekologisumberdaya. Stewardshipdapatdibagimenjaditigakomponenyaitu: horizon waktu, pemantauan, danpenegakanhukum. KiteriadanIndikatorPemerataan Kriteriapemerataanadalah yang paling banyakdisorotimayarakat. Hal inidisebabkankarenamasyarakattidakpuasdenganapa yang terjadi, yang merekaterima, dan yang merekaalami. Ketidakpuasanmasyarakatdisebabkankarenaadanyaketimpanganditengah-tengahmerekaatauantaramerekadenganorangataukelompokluar.

19. MenurutHann (1994) kriteriapemerataanmemilikiempatkomponenutama, yaitu: • Representasi: suatu pengelolaan yang lebih adil harus mampu mewakili keseluruhan keinginan dan mengakomodasi seluruh keragaman yang ada dalam masyarakat. • Kejelasan proses: proses manajemen harus memiliki tujuan yang jelas dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan. • Harapan yang homogen: seluruh pihak yang terlibat atau semua pemegang kepentingan harus memiliki kesepakatan tentang proses dan tujuan pengelolaan sumberdaya. • Dampak distribusi: proses dan pelaksanaan manajemen harus mampu memberikan perubahan distribusi barang dan jasa. Hal tersebut harus merupakan suatu opini yang perlu dipertimbangkan sejak awal.