Isu-Isu Lingkungan Hidup dan Sosial – Proyek Pembangunan Pelabuhan & PPP di Indonesia

1. Isu-IsuLingkunganHidupdanSosial – Proyek Pembangunan Pelabuhan & PPP di Indonesia 16 Juni 2014

2. Dalam Sesi ini Kita akan: MereviewKerangkaRegulasidanLegislasi • Regulasi PPP • KajianLingkungandanSosial (AMDAL) • RencanaPengadaanLahandanPemukimanKembali (LARAP) Isu-IsuLingkunganpadaProyek-ProyekPelabuhan • Pertimbangan • Pengelolaan Material Pengerukan • EmisiUdara • PengelolaanPersampahan (Limbahumum, Air Limbah, LimbahPadat) • PengelolaanOlidanBahanBerhaya • Kebisingan • KeakeragamanHayati & SumberDayaEkologi • PengelolaanLaluLintas • Dampak Visual • KeberlanjutandanPerubahanIklim Isu-IsuSosialpadaProyek-ProyekPelabuhan • FasilitasSosial & Kemasyarakatan • Barang/PelayananEkosistem • KesehatandanKeselamatanPublik • KeselamatandanKesehatanKerja Pengadaan Tanah untukKepentinganUmum • Isuumumdaripengalaman-pengalamansebelumnya • PotensiIsubagiProyekPelabuhan • Mitigasi

3. Review RegulasidanLegislasi GambaranUmum A.1 Regulasi PPP • Proyek PPP yang wajib AMDAL and LARAP • TahapanPelaksanaanProyekKerjasama PPP A.2 KajianLingkungandanSosial • Peraturan Indonesia – AMDAL • PeraturanTerkait • KegiatanWajib AMDAL • Dimulainya AMDAL • PartisipasidanKeterlibatanMasyarakat • Komponen AMDAL • Peraturan-PeraturanKomponen-KomponenLingkungan • Proses AMDAL • IzinLingkungan • Proses Perizinan AMDAL • KerangkaKerjaInternasional – ESIA • Proyek yang membutuhkanPendanaanInternasional • StandarKinerja IFC • RingkasanPerbandingan • Proses ESIA vs. Proses AMDAL A.3 Pengadaan Tanah • StandarNasionaluntukPengadaan Tanah • Peraturanterkait • PersyaratanDasar • LandasanKebijakan • MekanismePengaduan • AlurKegiatan • RencanaPengadaan Tanah (LAP_ and RencanaPengadaan Tanah danPemukimanKembali (LARAP) • Pihak-pihak yang terlibat • StandarInternasionaluntukPengadaan Tanah • PersyaratanStandarInternasional • PersyaratanDasar • LandasanKebijakan • MekanismePengaduan • Flow Kegiatan • RencanaPengadaan Tanah (LAP) danRencanaPengadaan Tanah PemukimanKembali (LARAP) • Pihak-pihakterlibat • RingkasanPerbandingan • PerbedaanantaraStandarNasionaldanStandarInternasional

4. A.1 Regulasi PPP Proyek PPP Wajib AMDAL dan LARAP Ada terdapatduaperaturan yang berkaitandengan PPP yang menyebutkanakankebutuhanRencanaPengadaan Tanah danPemukimankembali (LARAP) danAnalisisDampakLingkungan (AMDAL) untukmendukungsuatuProyek PPP termasuk: • PeraturanBappenas No. 3 /2012 (PanduanUmumPelaksanaanKerjasamaPemerintahdenganBadan Usaha dalamPenyediaanInfrastruktur) • KajianLingkunganHidup (Pasal 4 ayat 3b) and KesesuaianLingkungandanSosial (Pasal 7 ayat 4a) • RencanaPengadaan Tanah danPemukimanKembali (Pasal 4 ayat 3a) • PeraturanMenteriPerhubungan No. PM 83/2010 (PanduanPelaksanaanKerjasamaPemerintahdenganBadan Usaha dalamPenyediaanInfastrukturTransportasi) • KajianLingkunganHidup (Lampiran IV.A.2.4 dan C.2.a.4) Proses AMDAL dan LARAP akanmengacukepadaperaturanterkait yang akandijelaskanpadasesiselanjutnya

5. A.1 Regulasi PPP Area Abu-Abu “Grey Area” di dalam Peraturan - AMDAL • Peraturan PPP mewajibkandokumen AMDAL sertarencanapengadaantanahsebagaibagiandari proses. Namun , waktumulainyatidakjelas. • Peraturan AMDAL menetapkanbahwa proses AMDAL tidakbisadimulaisampaiproyekdisetujuidandiumumkansecarapublik • Komisi AMDAL tidakdapatterbentuksampaiproyekdisetujui/diumumkan • Pengadaantanahtidakdapatsecararesmidimulaisampaiproyekdisetujui/diumumkan

6. A.1 Regulasi PPP Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama PPP IdentifikasidanPemilihanProyekKerjaSama PenetapanPrioritas KajianAwalPrastudiKelayakanProyekKerjaSama KajianKesiapanProyekKerjaSama PenyelesaianPrastudiKelayakan • RencanaPengadaanBadan Usaha Baru • PelaksanaanPengadaan BU • PenyiapanPenandatangananPerjanjianKerjaSama PerencanaanManajemenPelaksanaanPerjanjianKerjaSama ManajemenPelaksanaanPerjanjianKerjaSama Output: DaftarPrioritasProyek Output: DokumenPenyiapanProyekKerjaSama Output: DokumenPrastudiKelayakan Output: Dok. PerjanjianKerjasamaDok. Penjaminan & Dok. Regres Output: PerolehanPembiayaan, Kontrak EPC, KontrakOperasi Output: LaporanBerkalaPelaksanaanManajemen PK 9 - 12 Bulan 10 - 23 Bulan 2 - 5 Bulan 6 - 9 Bulan 12 - 36 Bulan Proses PermohonanKebutuhanDukunganPemerintahdan/atauJaminanPemerintah Konfirmasi/PersetujuanPemberianDukunganPemerintahdan/atauJaminanPemerintah Proses alokasi, pencairan, pengawasan& pemantauanPemberianDukunganPemerintahdan/ataupemantauan & evaluasipelaksanaanPerjanjianPenjaminan & PerjanjianRegres KajianLingkunganHidup / PJPK KajianLingkunganHidup / BU PROSES PENGADAAN TANAH Sumber: Permen Bappenas 3/2012

7. A.2 Kajian Lingkungan dan Sosial Gambaran Umum A.2.1 Peraturan Indonesia – AMDAL • PeraturanTerkait • KegiatanWajib AMDAL • AMDAL Commencement • PartisipasidanKeterlibatanMasyarakat • Komponen-Komponen AMDAL • PeraturanterkaitKomponen-KomponenLingkungan • Proses AMDAL • IzinLingkungan • Proses Perizinan AMDAL A.2.2 KerangkaKerjaInternasional – ESIA • Proyek yang membutuhkanPendanaanInternasional • StandarKinerja IFC A.2.3 RingkasanPerbandingan • Proses AMDAL vs. Proses ESIA

8. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Peraturan Terkait • Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (PerlindungandanPengelolaanLingkungan), • PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2012 (IzinLingkungan), • KeputusanMenteriLingkunganHidup No. 05 Tahun 2012 (JenisRencana Usaha dan/atauKegiatan yang wajibmemilikianalisismengenaidampaklingkunganhidup) • KeputusanMenteriLingkunganHidup No. 16 Tahun 2012 (PedomanPenyusunanDokumenLingkunganHidup).

9. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Kegiatan Wajib AMDAL Lampiran 1 PeraturanMenteri LH 5/2012 memberikandaftarkegiatan yang akanmemerlukanpersiapan AMDAL BerdasarkanLampiran 1 PeraturanMenteri LH proyekpembangunanpelabuhanakanmemerlukan AMDAL/EIA yang harusdipersiapkanjikaterdapat Pembangunan jetty (sheet pile atautiangterbuka) denganpanjanglebihdari 200 m atauukuranlebihdari 6.000 m2 Pembangunan dermagadenganukuranbesar Pembangunan breakwater denganpanjanglebihdari 200 m2 Pembangunan fasilitasterapungdengankapasitaslebihdari 10.000 DWT Reklamasidenganukuran minimal reklamasi 25 ha, bahandijual minimal 500.000 m3, ataupanjang minimal 50 m.

10. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Dimulainya AMDAL • BerdasarkanPeraturanPemerintah No. 27/2012, dokumen AMDAL dapatdinilaiolehKomisi AMDAL ketikalokasipelabuhaninisesuaidenganrencanatataruangdanrencanaindukdaerahyurisdiksipelabuhanituberada • Komisi AMDAL terdiridari KLH Lembaga/lingkungandaninstansiterkaitlainnyatergantungpadatingkatlingkupproyekterdiridari (namuntidakterbataspada) anggotadariKementerianPekerjaanUmum, KementerianPerhubungan, Bappeda, Dinas Tata Ruang, DinasPerhubungan, DinasPekerjaanUmum, DinasKelautandanPerikanan, para ahlidariuniversitas (ahlilingkungan, sosial, dll), LSM, danmasyarakat yang terkenadampak. • AMDAL hanyadapatdisusunoleh orang/perusahaan yang memilikisertifikatkompentensiPenyusun AMDAL. Biasanya, Badan/Lembaga yang akanmengajukan AMDAL kekomisi AMDAL adalahOtoritasPelabuhan. • Jikaproyekdiimplementasikansebagai PPP, maka AMDAL harusdisusunolehPenanggungJawabProyekKerjasama (PJPK)

11. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat • DiaturberdasarkanKeputusanKepalaBapedal No. 8 Tahun 2000 • OtoritasPelabuhan (yang mengajukan AMDAL sebagaipemrakarsaproyek) akanmelakukanpengumumandankonsultasipubliksesuaidenganpersyaratanperaturanuntukmelibatkansemuapemangkukepentingan yang terkenadampakdanpengamat yang ditunjukuntukgambaran proses AMDAL.

12. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat • OtoritasPelabuhanakanmemulaisemuakomunikasidenganKomisi AMDAL, KLH/BLH, danpemerintahdaerahterkait, instansi, LSM danpihak yang lain terkaitkegiatan AMDAL. • OtoritasPelabuhanharusmemfasilitasidanmengaturpengumumanpublik yang berkaitandengankegiatan AMDAL melalui media massa, mengaturdanmelakukan proses konsultasipublik yang diperlukandenganmasyarakat di Kota/Kabupaten, kecamatandansetiapdaerah lain yang dianggapbagiandariwilayahstudi.

13. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Komponen-Komponen AMDAL KerangkaAcuan (KA ANDAL) • Terdiridari : Pendahuluan (LatarBelakang, Tujuan, PelaksanaanStudi), Pencakupan (DeskripsiPekerjaan, Keterkaitankegiatanproyekdengankegiatan yang lainnya, Rona Lingkungan, HasilKonsultasiPublik, PerkiraanDampak, bataswilayahstudi) , danMetodologi (Pengumpulan Data danAnalisisdanMetodeperkiraandampakpenting) • Hasilpengumumanpublikdanpartisipasi yang dimasukkankedalamdokumen • Hal inidisampaikankepadapihakberwenang di daeraholehKomisipenilai AMDAL • Hal inidinilaiolehtimteknis • Jikapenilaiannyamemuaskan, komisiakanmenyetujui KA-ANDAL

14. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Komponen-Komponen AMDAL ANDAL, RKL and RPL • ANDAL menganalisisdampakdariproyekberdasarkankondisironalingkungandanantisipasidampakproyek • RKL dan RPL memberikanlangkah-langkahmitigasidanpersyaratanpemantauanpelaksanaanproyek • ANDAL, RKL and RPL akandisampaikankepadapihak yang berwenangdaeraholehkomisipenilai AMDAL • Pihak-pihakiniakanberkoordinasiuntukmeninjaudokumen, memberikankomentar, danmenyetujui final AMDAL

15. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Peraturan-peraturan Komponen Lingkungan Hidup

16. A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDAL Proses AMDAL • AMDAL merupakan suatu proses • Pertimbangan di tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota tergantung pada lokasi tapak proyek.

17. A.2.1 Indonesian Regulation - AMDAL Izin Lingkungan • PJPK OtoritasPelabuhanakanmengajukanpermohonanizinlingkungankepadawalikotaataubupati. • Permohonaninidilengkapidengan: • Dokumen AMDAL & SuratKelayakan • Dokumenaktapendirianperusahaan • ProfilKegiatanBisnis • Permohonanizinlingkunganakandiumumkansecarapublik • Masyarakat/pemangkukepentingandapatmemberikanmasukan/komentar • Jikatidakadaperubahan yang diperlukan, izindikeluarkandandiumumkankepadapublik

18. A.2.1 Indonesian Regulation - AMDAL Proses Perizinan AMDAL • AMDAL menghasilkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan • Kemudian mengikuti Proses Perizinan Lingkungan

19. A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIA Proyek-proyek dengan Pendanaan Internasional Jikapendanaaninternasionaldiperlukan, iniakanmembutuhkanKajianDampakLingkungandanSosialsecarainternasional (ESIA) Sistem yang adaditerapkantergantungpadapemberipinjaman (misalnya IIF, AusAID, JICA, ADB, IFC dll) Pedoman IFC (Pedoman EHS danStandarKinerja) biasanyamerupakanpanduan yang baikterhadapapa yang semestinyadipersyaratkan Sebagianbesarmengikutikonvensi yang disebutPrinsip-PrinsipEkuator

20. A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIA Standar Kinerja IFC StandarKinerja 1 : PengkajiandanPengelolaanRisikodanDampakLingkungandanSosial StandarKinerja 2 : TenagaKerjadanKondisiTempatKerja StandarKinerja 3 : SumberDayaEfisiensidanPencegahanPolusi StandarKinerja 4 : KesehatanMasyarakat, Keselamatan, danKeamanan StandarKinerja 5 : Pengadaan Tanah danPemukimanKembali StandarKinerja 6 : KonservasiKenekaragamanHayatidanPengelolaanKeberlanjutanSumberDayaAlam StandarKinerja 7 : MasyaratakAdat StandarKinerja 8 : WarisanBudaya Kebijakan IFC untukKeberlanjutanLingkunganHidupdanSosial (Januari2012)

21. Dampak Tidak Signifikan ESHIA tidak diperlukan No ESHIA Required Penapisan Screening No Significant Impacts Potensi Dampak yang diperkirakan Potential Impacts are expected Pelingkunpan Scoping Konsultasi Publik Public Consultation Konsultasi Consultation Rona Awal Baseline Studies Perkiraan dan Evaluasi Dampak Impact Prediction and Evaluation Alternatif dan Modifikasi Desain Alternatives & Design Modification Pengkajian Assessment Mitigasi Mitigation Sempunakan/Tingkatkan Desain Proyek Refine/Improve Project Design Rencana Tindak Lingkungan & Sosial Environmental & Social Action Plan Konsultasi Publik Public Consultation ESHIA Sempurnakan/Tingkatkan ESAP Refine/Improve ESAP A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIA Proses ESIA

22. A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIA Pedoman-Pedoman ESIA Pedoman-Pedoman IFC mempertimbangkandampak-dampaklingkungansesuaidengankeberlanjutandanpedoman EHS, adatigapedoman yang memilikiberkaitandenganproyek-proyekpelabuhandiantaranya: • KebijakanLingkungandanKesehatan yang berkelanjutan (Januari 2012) • PedomanUmumLingkungan, Kesehatan, danKeselamatan (April 2007) • PedomanLinkgungan, KesehatandanKeselamtanuntukBandara-Bandara, Pelabuhan-pelabuhandan terminal-terminal (April 2007)

23. A.2.3 Ringkasasn Perbandingan Proses ESIA vs. Proses AMDAL Merupakan Proses yang sangatserupa Unsur-unsurlingkungan yang sangatmirip, namun ESIA jugamembahas: • PerubahanIklimdanKebelanjutan • Dampak Visual • Mungkinmenerapkanbatasan-batasanmaksimum yang lebihketat ElemenSosio yang berbeda (terutamaberkenaandenganPengadaan Tanah) • ESIA memilikibatasan survey sosial yang lebihluas • AMDAL mempertimbangkankerangkakerjahukum Indonesia untukPengadaan Tanah (UU No. 2/2012) • IFC membahashilangnyapendapatansektor informal • IFC membahasjuga para penghuni liar • Sangatmenekankanpadaterinformasinyadankonsultasimasyarakatsertapemulihanmatapencahariannya

24. A.3 Pengadaan Tanah Gambaran Umum A.3.1 StandarNasionaluntukPengadaanLahan • RegulasiTerkait • PersyaratanDasar • DasarKebijakan • MekanismePengaduan • Flow Kegiatan • LAP and LARAP • Pihak-Pihak yang terlibat A.3.2 International Standard for Land Acquisition • PersyaratanStandarInternasional • PersyaratanDasar • DasarKebijakan • MekanismePengaduan • Flow Kegiatan • LAP and LARAP • Pihak-Pihak yang terlibat A.3.3 RingkasanPerbandingan • PerbedaanantaraStandarNasionaldanStandarInternasional

25. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Regulasi-regulasi terkait • UUPA 5/1960 • PeraturanMenteriDalamNegeri No. 15/1975 (KetentuanMengenaiProsedurPengadaan Tanah) (untukpemerintahdanswasta) • Undang-Undang No. 2/2012 (Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untukKepentinganUmum) (komersialdankepentinganumum) (contohpembangunanpelabuhanPasal 10 d) • PeraturanPresiden No. 71/2012 ( • Presidential Regulation 71/2012 (PelaksanaanPengadaan Tanah untuk Pembangunan KepentinganUmum) (komersialdankepentinganumum) Catatan: • KeputusanPresiden 55/1993 (hanyauntukkepentinganumum) • PeraturanPresiden No. 36/2005 diamandemendenganPeraturanPresiden No. 65/2006 (Komersialdankepentinganumum)

26. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Persyaratan Dasar • UU No 2/2012 and PerPres 71/2012 mempersyaratkan: • Rencana Tata RuanNasional, ProvinsidanKabupaten/Kota • Prioritas-Prioritas Pembangunan • SurveiSosial – Ekonomi • KelayakanLokasi • AnalisisBiayadanManfaat Pembangunan • PerkiraanNilaiLahan • DampakLingkungandanSosial • Kajian lain

27. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Dasar Kebijakan – Pemukiman Kembali secara Paksa • PemukimanKembalisecaraPaksa‘Involuntary” diaturdalam: • UU No 2/2012 – PayungperaturanuntukPengadaan Tanah • PeraturanPresiden No. 71/2012 • PeraturanKepala BPN No. 5/2012 – kegiatan-kegiatanpengadaantanahsecararinci • PeraturanMenteriDalamNegeri No. 72/2012 – anggarandanbiaya • PeraturanMenteriKeuangan No. 13/2013 – anggarandanbiaya

28. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Dasar Kebijakan – Matrik Keberhakan • * KerugianAsetadalahproperti yang terdampakolehproyek (UU No.2/2012 danPerpres No.71/2012) • ** Pihak yang berhakadalah orang-orang yang terkenadampakproyektermasukpemiliktanah, penyewa, karyawan, dll.(Perpres No. 71/2012) • *** Keberhakanadalahmemilikihakuntuksesuatu (UU No. 2/2012 danPerpres No.71/2012) KebijakandanRegulasiNasional SurveiSosialEkonomi (Primer danSekunder) PengecakanLapangan (KunjungandanObservasiLapangan) MatrikKeberhakan

29. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Dasar Kebijakan – Matrik Keberhakan • TipeKerugianberdasarkan UU No. 2/2012 danPerpres No.71/2012 • Tanah • Ruang di atastanahdan di bawahtanah • StrukturBangunan • PohondanTanaman • Obyek-Obyek yang terkaitdengantanah yang ada • Kerugian Lain yang bisadinilai • Pihak-pihak yang berhakberdasarkanPerpres No. 71/2012: • PemegangHakatastanah • PemegangHakuntukmengelola • Wali (nadzir) untuktanahwakaf • Pemiliktanahsebelumnyasecaratradisional • Masyarakatsecarahukumadat • Pihak yang memilikihakatastanahnegaradenganitikadbaik • Pemegangdasarkepemilikanlahan • Pemilikstrukturbangunan, tanaman, danbenda-benda lain yang berkaitandengantanahyang ada • Keberhakanberdasarkan UU No. 2/2012 danPerpres No.71/2012: • PembayaranTunai • PengantianLahan • PemukimanKembali • PembagianSaham • Klausul yang lain

30. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Alur Kegiatan

31. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Mekanisme Pengaduan • Tidakadamekanismepengaduankhusus yang diperlukansecarahukum • Sebagaipengalaman-pengalamanterbaik yang adabanyak proses-proses pengadaantanahproyekpemerintahmenggunakansuatumekanismepengaduan • Mekanismeinimemungkinkankomunikasi yang lebihbaikantarapemerintahdanpihak-pihak yang terkenadampak • Menyediakansuatumetode formal untukmenanganiisu-isu yang ada

32. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah LAP and LARAP • RencanaPengadaan Tanah: • MaksuddanTujuandariRencana Pembangunan • KesesuaiandenganRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Layout dariLokasi Tanah/Proyek • KebutuhanLuas Tanah • GambaranUmumtentang status lahan • Perkiraanpelaksanaanpembebasantanah • Perkiraanjangkawaktupelaksanaanpembangunan • Perkiraannilaitanah • RencanaAnggaran

33. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Pihak-Pihak yang Terlibat (dalam 4 tahap) • UU No 2/2012 danPerpres 71/2012 • Perencanaandilakukanolehinstansi yang memerlukantanah, denganbantuandariinstansiteknisterkaitataudapatdibantuolehbadanprofesional yang ditunjuk. • PersiapandilakukanolehGubernur. Persiapan Tim akandibentukolehGubernurdanakanterdiridari : • WalikotaatauBupati • SKPD (SatuanKerjaPerangkat Daerah) • Lembaga yang membutuhkanlahan • Instansiterkaitlainnya • Dalamhalkeberatandarimasyarakat, Gubernurakanmembentuk Tim PenilaiKeberatan yang terdiridari: • Sekretaris Daerah Provinsiataupejabatpemerintah yang ditunjuksebagaiKetua • Kepala Kantor Wilayah BPN • Lembagapemerintahdalamperencanaanpembangunandaerah • Kepala Kantor KementerianHukumdanHakAsasiManusia • Walikotaataupejabat yang ditunjuk, dan • Akademisi

34. A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Tanah Pihak-Pihak yang Terlibat • UU No 2/2012 danPerpres 71/2012 • Pelaksanaan, Tim Pelaksanasetidaknyaterdiridari: • Tim penilaieksternal • Pejabat yang bertanggungjawabatasurusanpembebasantanah di BPN Kantor Wilayah • Kepalabadanpertanahansetempat • Unit pejabatprovinsi yang bertanggungjawabatasurusantanah • Walikota/Bupati • Lurahdan/atauKepalaDesa • Penyampaianhasildilaksanakanoleh BPN dandiserahkankepadaistansi yang memerlukantanah

35. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Persyaratan-persyaratan Standar Internasional • Mengapamengikutistandar-standarinternasional • Proyek-proyek yang membutuhkanpendanaaninternasional • Seperti: IIF, Bank Dunia, JICA, ADB, dll • Apaitustandar-standar international? • Prinsip-prinsipEkuator III • Safeguard Sosial Bank Dunia – OP 4.12 – “involuntary” Pemukimankembali • SpesifikdenganStandarKinerja 5 IFC : Pengadaan Tanah danPemukimanKembali

36. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Persyaratan Dasar • PersyaratanPerencanaanPS 5 IFC • DesainProyek Final • KompensasidanKebijakanManfaatuntuk Orang Terungsi • PelibatanMasyarakat • MekanismePengaduan • PerencanaandanPelaksanaanPemukimanKembalidanPemulihan Mata Pencaharian • RencanaPemindahan • TanggungJawabSwastamemastikanPemukimanKembaliyang dilakukanPemerintahsesuaidenganstandar IFC

37. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Alur Kegiatan

38. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Landasan Kebijakan – Pemukiman Kembali secara Sukarela dan Paksa • Pemukimankembalisecarasukarelaadalahsuatusituasikesediaanpenjualdanpembeli, dimanasuatukesepakatantelahdisetujui. • PemindahanPaksamungkindiperlukanuntukproyel-proyekkepentinganumumataukadang-kadanguntukpembangunanswasta • Baikpemukimankembalisecarasukareladanpaksaminimal harusmengikutihukumnasional • Pemukimankembalisecarapaksa di bawahstandarinternasionaldapatmengikuti IFC atauPedoman Bank Dunia (StandarKinerja 5 IFC atau Safeguard Social Bank Dunia OP 4.12 PemukimanKembalisecaraPaksa, yang menyediakanhallebih detail di dalamnya

39. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Landasan Kebijakan – Matriks keberhakan • * KerugianAsetadalahproperti yang terdampakolehproyek (UU No.2/2012 danPerpres No.71/2012) • ** Pihak yang berhakadalah orang-orang yang terkenadampakproyektermasukpemiliktanah, penyewa, karyawan, dll.(Perpres No. 71/2012) • *** Keberhakanadalahmemilikihakuntuksesuatu (UU No. 2/2012 danPerpres No.71/2012) KebijakandanRegulasiInternasional (PS 5 - IFC ) SurveiSosioEkonomi (Primer danSekunder) PengecekanLapangan (KunjungandanObservasiLapangan) MatriksKeberhakan

40. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Landasan Kebijakan–PS 5 IFC – Matriks Keberhakan • TipeKerugian • PemindahanFisik • PemindahanEkonomi • Termasukdaerahsementaraataupermanen, area komersial • Pihak-pihak yang berhak • Pemilikaset • Pengusaha/Pekerja • Permukiman Liar danilegal • Semuapihak yang teridentifikasisebagaiMasyarakatterkenadampakproyek (seperti: masyarakatrentan) • Keberhakan • Kompensasitunai • LahanPengganti • PemukimanKembali • Tidakadapenyusutanstruktur • Hakmasyarakat yang terkenadampak/terungsikandisediakansesuaidenganundang-undangdanperaturan yang berlaku • dll

41. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Mekanisme Pengaduan • IFC PS 5: • Membentuksuatumekanismepengaduan • Menerimadanmengatasimasalah-masalahspesifiktentangkompensasidanrelokasi yang diajukanoleh orang-orang terkenadampakatauanggotamasyarakatsetempatsecaratepatwaktu, termasukmekanismejalan yang dirancanguntukmenyelesaikansengketadengancara yang tidakmemihak. • Penanganankeluhanpadawaktunyamelaluisuatumekanismepengaduan yang efektifdantransparanadalahsangatpentinguntukpelaksanaanpemukimankembali yang memuaskandanuntukmenyelesaikanproyeksesuaijadwal • Rumahtanggadanmasyarakat yang terkenadampak (sebagaibagiandariupayakonsultasi) harusdiberitahumengenai proses untukmendaftarkankeluhandanharusmemilikiakseskemekanismepengaduaninisertamengetahuikemungkinanjalurhukum yang tersedia. Iniharusmudahdiaksesolehsemuadanmemberikanpenggantiankerugiansecaraadil, transparandantepatwaktu, sertapenyediaanakomodasikhususuntukperempuandankelompokrentandanterpinggirkanuntukmenyuarakankeprihatinanmerekaataudalammembuatpengaduan.

42. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah LARAP – terintegrasi dengan PCDP • PS 5 IFC, termasuk: • RencanaPelaksanaanPengadaan Tanah danPemukimanKembali (LARAP) – untukmendukomentasikanrencana, kebijakan, pihak-pihak yang terkenadampak, danhasil-hasilpengadaantanah. • LARAP harusmencakupsuatuRencanadanPelaksanaanPemukinankembalidanpemulihanmatapencaharian • Membuatsuaturencanakonsultasipublikdanpengungkapan (Public Consultation and Disclosure Plan – PCDP) untukmendokumentasikanrencanadanpelaksanaaninteraksidankonsultasipublik • (Catatan: Proses konsultasiharusmemastikanbahwaperspektifperempuandankelompokminoritaslainnyadapattercakupdankepentinganmerekadiperhitungkandalamsemuaaspekperencanaandanpelaksanaanpemukimankembali)

43. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah LARAP – Outline PS 5 IFC • Outline RencanaPelaksanaanPengadaan Tanah danPemukimanKembali • DeskripsiProyek • Dampak-dampakpotensial • Tujuandankajian yang dilakukan • KerangkaKerjaRegulasi • KerangkaKerjaKelembagaan • Keterlibatanpemangkukepentingan • Karakteristiksosialekonomi • Kelayakan • PenilaiandanKompensasiKerugian • BesaranPerpindahan • KerangkaKerjaKeberhakan • Langkah-langkahpemulihanmatapencaharian • Lokasipemukimankembali • Perumahan, infrastrukturdanpelayanansosial • Prosedurpengaduan • TanggungJawaborganisasi • Jadwalpelaksanaan • BiayadanAnggaran • Monitoring, evaluasidanpelaporan

44. A.3.2 Standar Internasional Pengadaan Tanah Pihak-pihak yang terlibat • PS 5 IFC • Mewajibkansuatuproyekuntukmengadopsistandarlokal, berkaitan: • Kerangkakerjaorganisasidalampelaksanaan (identifikasilembaga yang bertanggungjawabdalammelaksanakantahapan-tahapanpemukimankembalidanpenyediaanpelayanan) • Pengaturanuntukmemastikankoordinasi yang tepatantaralembagadanpihakberwenangsesuaiyuridiksinya yang terlibatdalampelaksanaan • Langkah-langkah (termasukbantuanteknis) yang diperlukanuntukmemperkuatkapasitaslembagapelaksanadalammerancangdanmelaksanakankegiatan-kegiatanpemukimankembali • Ketentuanuntukmengalihkantanggungjawabkepadapemerintahdaerahuntukmengelolafasilitasdanlayanan yang disediakandalamproyektersebut

45. A.3.3 Ringkasan Perbandingan Perbedaan antara Standar Nasional dan Internasional

46. B. Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan Pertimbangan PertimbanganUtama • Pengelolaan Material Pengerukan • EkologiLaut/Pantai • EmisiUdara • PengelolaanSampah (SampahUmum, Air Limbah, LimbahPadat) • Pengelolaanbahanberbahayadanoli • Kebisingan • KeanekaragamanHayati & SumberDayaEkologi • Pertimbangan-pertimbanganlainnya • PengelolaanLaluLintas • Dampak Visual • KeberlanjutandanPerubahanIklim

47. B. Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan Pengelolaan Material Pengerukan Konstruksi • Kontaminasi Tanah • IsuGeoteknik • Kemungkinanerositanah • Peningkatansuspensisedimen (kekeruhan) dalam air lautakibatpenyebaranpengerukansedimen • Penurunankualitas air denganpeningkatan Total Padatantersuspensi (Total Suspended Solid TSS) dankekeruhan • Kemungkinangangguankimiakelautandanekologipesisir • Peniadaan/penurunan habitat • Penurunankualitas air laut Mitigasi • Penapisanbahanpengerukan • Pembuanganbahanpengerukansecaratepat • Memilihmetodepengerukansecaraseksama • Penguranganpenyebarankontaminandenganpenahanan

48. B. Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan Ekologi Laut/Pantai Konstruksi • Kemungkinangangguankimiaterhadaplautdanekologipesisir • Pergantian habitat lautdanpesisir yang disebabkanolehperubahanstruktursedimen • TertutupnyaKomunitasBentikdisebabkanolehpembuangansedimen • Penurunanpencahayaanuntukorganisme yang tergantungcahaya • Regresirumputlautdanpadangrumput • Terganggunyaburungdanhewanlaut • Terkurangnyasumberdayaperikanandanterdegradasinyakualitasperikananuntukkegiatanpusatmakanandanrekreasi. • Memburuknyapolusi air Operasi • Kebocoranminyakdancampurandarikapalmerusakansumberdayaperikanan, biota lautdan habitat. • Biodegradasiminyakdalam air mengurangioksigenterlarut yang dibutuhkanoleh biota • Sumberdayaperikanan yang terdampakolehkontaminasibahan-bahankimiadarikebocoran

49. B. Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan Ekologi Laut/Pantai Mitigasi • Konstruksi : Perencanaan yang tepatdaripekerjaankonstruksi, mengurangikekeruhandenganmenggunakantirailumpur/kekeruhan, peningkatanataurestorasi habitat, pemantauanlingkungan, inspeksiberkaladarikegiatankonstruksiolehotoritaspenegakkanhukumdanlembaga, surveikarakteristikekologidengancermatsertapembatasankoridorkerja • Operasi : peningkatandanrestorasihabitat sepertipenciptaan habitat rumputlautuntukpemulihansumberdayaperikanan, memperluas habitat rawadanpasir intertidal dandaerahberlumpuruntukspesiesmangsa, pengukurandalampengelolaanlingkunganberkaitandengankebocoranminyak, pengendaliandebu, perlindungankualitas air danlangkah-langkahpengurangankebisingan.

50. B. Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan Emisi Udara Konstruksi • Menimbulkanpartikeldebudarikegiatankontruksitermasukkegiatanpengerukan/penimbunan, transportasi, peralatankonstruksi, perataaan/pembersihan, danaktifitas di darat. • Emisi gas buangdarikonsumsibahanbakaralatberatberbahanbakar diesel denganmengeluarkanbahanberacundankarsinogenik Operasi • Emisidarikapal, peralatanpenanganankargo, mobilitastrukterkaitpelabuhan • Emisi gas buangdarikendaraankonstruksi, pabrik, mesindankapal Mitigasi • Konstruksi – meminimalkanemisidebu, emisi gas buang, danemisi volatile • Operasi – melakukanoperasi off-loading secaraefisiendanpengaturanbataswaktudiam/tunggu